Thursday, September 19, 2019

Tanam Pohon Bukan Seremoni, Ini Strategi Menteri Siti

Agar penanaman pohon tidak lagi hanya bersifat seremonial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memiliki setrategi sendiri.

Seperti saat melakukan aksi penanaman pohon dalam rangkaian Hari Bhakti Rimbawan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Kamis (15/3/2018). Penanaman pohon dilakukan perwakilan masing-masing 13 eselon I Kementerian LHK, perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan juga Perum Perhutani.

''Penanaman pohon ini nantinya akan dinilai pada peringatan Hari Bhakti Rimbawan tahun depan atau tahun 2019. Sehingga mulai hari ini dan setelah ditanam, masing-masing sebagai 'land-holding' berkewajiban merawat pohon-pohon tersebut,'' tegas Menteri Siti.

Meski luasannya masih jauh dari kebutuhan, Menteri Siti berharap pohon-pohon yang sudah ditanam dapat menjadi penyumbang oksigen dan menambah Ruang Terbuka Hijau di kota Jakarta.

''Saya juga akan meminta ahli-ahli untuk melihat bila memungkinkan dapat menjadi uji coba pengendalian emisi gas rumah kaca pada slot ini,'' kata Menteri Siti.

Dirjen PPI dan National Focal Point Pengendalian Perubahan Iklim juga diminta untuk melakukan artikulasi untuk tujuan tersebut. Yang diperlukan sebagai output dari uji coba itu kata Menteri Siti ialah metode, pola registrasi serta teknik penghitungan karbon.  

Sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo, aksi penanaman pohon sekarang tidak lagi berorientasi pada angka-angka besar. Telah dicanangkan Gerakan Tanam dan Pelihara 25 Pohon selama hidup.

''Diharapkan kegiatan penanaman pohon bukan hanya aktifitas dengan periode terbatas, tetapi menjadi gaya hidup bagi rakyat Indonesia di setiap momen dan kesempatan yang ada,'' kata Menteri Siti.

Sebagaimana diketahui, KLHK terus melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan kebun bibit rakyat, pembagian bibit gratis dari persemaian permanen, dan bibit produktif kepada masyarakat.

Selain itu pembangunan hutan serbaguna, hutan kota, rehabilitasi mangrove, serta melaksanakan gerakan tanam 25 pohon yang telah di-launching Presiden Jokowi sejak tanggal 2 Agustus 2017.

Sejak tahun 2014 hingga akhir tahun 2016, telah dilakukan penanaman pohon pada areal sekitar 4,2 juta ha. Penanaman ini dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dan akan dilakukan survey kembali tahun 2018 untuk lahan kritis.

Pada Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2017, juga menjadi awal penggunaan barcode sebagai penandaan pohon dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan tanaman berbasis android baik secara offline maupun online.

''Barcode ini berisi informasi koordinat, dan nama pohon. Sistemnya link ke KLHK. Jadi pohon yang ditanam benar-benar kita pantau perkembangannya dan jaga sama-sama,'' kata Menteri Siti.

KLHK juga memprogramkan penyediaan bibit secara gratis kepada masyarakat sebanyak 50 juta batang/tahun melalui 50 unit persemaian permanen, kebun bibit rakyat sebanyak 500 unit (produksi per unit sebanyak 25 – 30 ribu batang), dan penyediaan 2,5 juta batang bibit produktif.

Terkait dengan Gerakan Tanam 25 Pohon yang digagas Presiden Jokowi, capaiannya telah terealisasi sebanyak 2.731.524 batang atau setara dengan 5.463 ha.

''Kami menyadari bahwa gerakan ini perlu terus-menerus disosialisasikan dan dukungan para pamong di daerah dan di desa serta para masyarakat menjadi sangat penting,'' katanya.(*)

 






































 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Beri Penghargaan, GFMC Akui Komitmen Pengendalian Karhutla di Indonesia

 Di tengah kerja keras satgas memadamkan titik api guna mengurangi dampak bencana asap yang terjadi saat ini, upaya menyeluruh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat pengakuan dunia internasional.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) memberikan penghargaan Global Landscape Fire Award 2019, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian Karhutla pasca kejadian dahsyat tahun 2015.

Penghargaan ini diserahkan Koordinator GFMC Johann Georg Goldammer, kepada Menteri LHK Siti Nurbaya yang dinilai berhasil melakukan berbagai langkah koreksi menyeluruh dalam mengurangi dampak buruk karhutla terhadap lingkungan dan kemanusiaan secara global.

"Kebijakan Presiden RI Joko Widodo dalam menanggapi krisis asap tahun 2015, serta komitmen yang diberlakukan dalam Perjanjian Paris tahun 2015, juga peran Menteri Lingkungan dan Kehutanan RI, telah menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan lahan dan gambut yang baik," kata Johann Georg Goldammer, Rabu (11/9/2019) di Jakarta.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffless B. Pandjaitan, dan Prof. Bambang Hero Saharjo, dari Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa Certificates of Distinction.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) merupakan jaringan sukarela global yang menyediakan saran kebijakan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan suatu negara untuk mengurangi dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Kinerja GFMC diakui oleh Badan PBB yang menangani Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (UNISDR) dan Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNDRR).

Dengan dukungan dari GMFC, pada tahun 2017 Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk Pusat Data Pengendalian...

Read More...
Bibit Pohon Gratis!!! Ciptakan Hutan di Rumah Sendiri untuk Hijaukan Bumi

 Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia menghijaukan bumi dengan menanam pohon dan membuat hutan di setiap halaman rumah sendiri.

KLHK melalui Ditjen PDASHL menyediakan bibit pohon gratis di 52 Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Provinsi. Setiap PP memproduksi bibit > 1jt bibit per tahun, dan program ini sudah kita jalankan beberapa tahun terakhir.

Hanya dengan modal KTP, bisa mendapatkan maksimal 25 pohon, terdiri dari 5 pohon buah dan 20 pohon penghijauan. Selain untuk perorangan, juga bisa untuk komunitas, sekolah, kampus atau bahkan untuk lingkungan RT, RW atau kelurahan.

Kamu bisa tanam pohon apa saja, bisa memilih bibit sendiri. Hampir semua jenis bibit buah-buahan khas Indonesia ada, juga bibit pohon penghijauan yang bakal meneduhkan halaman rumah. Jadi tunggu apa lagi, segera cek lokasi PP di Provinsi masing-masing ya, dan ambil bibit pohon yang disuka. Ingat, bibit yang diberi gratis ini untuk ditanam di rumah sendiri, bukan untuk dijual lagi.

Mari lakukan langkah kecil untuk membuat perubahan besar. Tanam pohon untuk masa depan anak cucu kita kelak. Buat hutan sendiri di rumah kita, untuk hijaukan kembali Indonesia.           

Read More...
Anggota Manggala Agni Alami Kecelakaan Saat Bertugas Padamkan Karhutla, KLHK Berduka

 Menteri LHK, Siti Nurbaya mengunjungi anggota Manggala Agni yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas. Zain Alfatah (27 th), anggota Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Muara Teweh, Kalimantan Tengah (Kalteng). Pada awal bulan Juli kemarin saat melakukan patroli terpadu, Zain mengalami kecelakaan dan kakinya terlindas truk bermuatan batu. Untuk menyelamatkan nyawanya, kaki Zein harus diamputasi.

Sewaktu meninjau lokasi karhutla di Palangkaraya, Menteri Siti pun hadir ke Rumah Sakit tempat Zain dirawat untuk memberikan semangat moral. Bantuan juga diberikan oleh Menteri Siti untuk Zain dan keluarga. "Tetap semangat dalam bertugas, dan keluarga agar tetap sabar", pesan Menteri Siti kepada Zain dan keluarga.

Saat menjenguk Zain, Menteri Siti didampingi oleh Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Pandjaitan dan Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kalimantan, Johny Santoso, dan turut serta Pimpinan Rumah Sakit Bentang Pembelum, Pimpinan BPJS ketenagakerjaan Provinsi Kalteng.

Kemarin, berita duka juga datang dari Manggala Agni Daops Muara Bulian, Jambi. Salah satu anggota Manggala Agni, Asmara bin Rifai gugur dalam tugasnya saat memadamkan kebakaran di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Kamis sore (22/8). Almarhum gugur setelah tertimpa pohon yang tiba-tiba roboh saat hendak mengambil air untuk memadamkan api. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit karena kondisinya yang kritis, namun takdir berkata lain, dini hari tadi (23/8), almarhum dinyatakan meninggal dunia.

Menteri Siti sangat sedih atas kejadian ini, dirinya menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan telah mengutus perwakilannya untuk takziyah ke rumah duka.

"Tugas Manggala Agni dan Satgas Gabungan di garis terdepan titik api sangatlah tidak mudah mereka harus bertaruh keselamatan diri bahkan nyawa untuk mengendalikan amukan api, apalagi di lokasi-lokasi yang sulit", ungkap Menteri Siti.

Sebelumnya, Menteri Siti, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan...

Read More...
Komitmen Menteri LHK Jadikan ASN KLHK Sebagai SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

 Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) lingkup KLHK semakin matang dalam berbirokrasi dan mampu menjadi SDM unggul yang siap mensukseskan visi Indonesia Maju. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Siti saat menggelar pembinaan pegawai dengan tema “Demokrasi, Konstitusi, Kebijakan Nasional dan Peran Birokrasi KLHK” di Jakarta (19/8)).

Menteri Siti dalam paparan tunggalnya menyampaikan, “Sebagaimana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan MPR/DPR RI (16/8), Indonesia saat ini membutuhkan SDM yang unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi, termasuk di lingkungan birokrasi. Saya yakin ASN KLHK termasuk SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Maju.”

Menteri Siti berpendapat, keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan membutuhkan karakter SDM yang tepat. “Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur kepemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam kepemerintahan,” tutur Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan, paradigma baru pelayanan publik haruslah memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Implementasi reformasi birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikut sertakan warga masyarakat dalam program-program pemerintah, berfikir strategis dan bertindak demokratis, serta tetap memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan, birokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam merumuskan kebijakan negara/pemerintah melalui peran/fungsi pengaturan/regulasi agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Birokrasi juga berperan dalam pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan di berbagai bidang/sektor, sekaligus sebagai...

Read More...
74 Tahun Kemerdekaan RI, KLHK Dukung Inovasi Melalui SDM Unggul

 Peringatan 74 tahun Indonesia merdeka di tahun ini menjadi momen penting bagi kebangkitan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Kirsfianti L. Ginoga, bahwa motto BLI adalah “Leading the way, guiding the move, and setting the course.”

“Leading the way berarti menjadi penunjuk arah bagi penyusunan kebijakan KLHK yang berbasis ilmiah, guiding the move berarti menjadi panduan teknis dalam implementasi aksi KLHK, sedangkan setting the course berarti mengatur jalannya program KLHK”, tutur Kirsfianti usai mengikuti upacara peringatan 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta (17/08).

Dalam upacara yang dihadiri ASN KLHK Pusat ini, sebanyak 59 ASN BLI KLHK mendapat penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI, mulai 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun, dan 33 ASN diantaranya berasal dari Puslitbang Hutan, termasuk para Profesor Riset BLI KLHK. Tanda kehormatan ini disematkan secara simbolis oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang tampak anggun mengenakan pakaian adat kebaya berwarna hijau.

Terkait hal ini, Kirsfianti memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para ASN penerima penghargaan. “Hal ini menjadi salah satu bukti hadirnya ASN BLI KLHK yang unggul, untuk mendukung kemajuan Indonesia dalam inovasi, sesuai tema HUT RI ke-74 yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju,” ujarnya bangga.

Kirsfianti juga melanjutkan, saat ini Puslitbang Hutan telah banyak menghasilkan berbagai inovasi antara lain pengembangan jenis ulat sutera alam yang dinamakan dengan Sinar. “Jenis sutera sinar sangat unggul dapat menghasilkan 4 kwintal kokon dari satu boks telur ulat sutera per daur, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis biasa, tahan penyakit, dan keberhasilannya telah dibuktikan oleh kelompok tani di Sukabumi,” jelas Kirsfianti.

Selain itu, ia melanjutkan, adanya inovasi gaharu, yang semula distimulasi...

Read More...
Menteri LHK, Panglima TNi, Kapolri dan Kepala BNPB Tinjau Langsung Penanganan Karhutla Riau

 Menteri LHK, Siti Nurbaya bertolak ke Riau bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BNPB, Letjen Doni Munardo untuk meninjau proses penanganan karhutla di Provinsi Riau, (12/7/2019).

Tiba di Riau, Menteri Siti, Kapolri, Kepala BNPB menerima paparan dari Gubernur Riau dan Kepala BMKG Wilayah Riau terkait situasi titik api termasuk upaya pemadaman, serta kondisi cuaca di wilayah Provinsi Riau.

"Setelah kami dapat informasi dari kepala BMKG wilayah provinsi Riau bahwa kemungkinan curah hujan itu akan bisa kita kelola untuk pembuatan teknologi modifikasi cuaca baru pada awal Oktober, artinya mulai bulan Agustus sampai dengan akhir Oktober itu mengalami satu kekeringan, sehingga upaya kita adalah melakukan water boombing," ujar Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Kondisi puncak musim kemarau ini menjadi persoalan yang memperberat penanganan karhutla di Provinsi Riau. Oleh karena itu Panglima TNI berencana mengirimkan pesawat Hercules untuk membantu efektivitas pemadaman karhutla.

"Waterboombing pun kita melihat mulai dari tempat air sampai ke tempat terjadinya kebakaran itu cukup jauh, sehingga kita akan ada upaya untuk memadamkan itu dengan berbagai cara baru diantaranya adalah dengan mengerahkan pesawat Hercules untuk melaksanakan pengeboman menggunakan bola air," tambah Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Dengan tambahan upaya dari Panglima TNI diharapkan dalam kurun waktu sampai Bulan Oktober ini, titik-titik api bisa diselesaikan dan dimitigasi dengan baik.

Sementara itu terkait korporasi yang dilakukan penegakan hukum terkait Karhutla, Menteri Siti sedang mengumpulkan data-data terkait korporasi yang diduga lalai dalam menjaga areal konsesinya dari karhutla.

"Di kita sudah ada record-nya ada beberapa termasuk yang di Teso Nilo sudah ada 8 kasus yang diproses, dan ini dilaporkan kemarin hari Jumat mungkin masih akan ada 2 lagi yang kena, dan tadi pak gubernur juga saya ikuti datanya di lapangan saat ini yang lagi banyak adalah kasus di Siak,...

Read More...
Cinta Negara pada Masyarakat Hukum Adat

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mewakili Presiden RI Joko Widodo menghadiri perayaan 20 tahun berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional tahun 2019 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (9/8).

Menteri Siti, pada awal pidatonya di hadapan perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) seluruh Indonesia, mengungkapkan bahwa Presiden menyayangi Masyarakat adat. "Setiap laporan-laporan saya kepada Presiden tentang MHA, beliau mengatakan bahwa masyarakat adat merupakan kawan-kawan beliau, ini menunjukkan betapa cinta dan sayangnya Presiden kepada MHA", ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat adat sudah sangat jelas di Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, masyarakat adat telah hadir sejak berabad-abad yang lalu, kemudian terbangunlah suatu imperium atau negara di sana.

Masyarakat adat merupakan entitas antropologi yang tumbuh secara alamiah yang terdiri komunitas primordial yang mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain. Kata kunci masyarakat adat adalah kekeluargaan dan kebersamaan.

Imperium atau negara nasional adalah entitas politik yang masuk dan kemudian dirancang untuk mendiami suatu daerah yang pada umumnya mempunyai sumber daya alam. Kata kuncinya adalah kekuasaan dan kedaulatan.

Kedua entitas ini meliputi warga yang sama dan hidup di atas muka bumi yang sama, maka dari itu, sudah sewajarnya jika masyarakat adat juga mendapatkan hak yang sama seperti warga negara yang lain, seperti kesetaraan pelayanan publik juga keadilan penegakan hukum.

Data capaian Program Hutan Sosial hingga Juli 2019, untuk skema Hutan Adat telah ditetapkan dan dicadangkan seluas keseluruhan ± 34.569 hektar (ha) yang terdiri dari penetapan atau pencantuman hutan adat sebanyak 51 unit seluas ± 23.942 ha dan Pencadangan Hutan Adat sebanyak 2 unit seluas ± 10.627 ha.

Memasuki bulan Agustus 2019, Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I akan dilanjutkan ke...

Read More...
HKAN 2019 Wujudkan Kepedulian Bersama Konservasi Alam

 Kian hari, generasi muda Indonesia semakin menunjukkan kepedulian yang besar terhadap konservasi alam. Hal ini menandakan konservasi sudah menjadi bagian perhatian publik.

"Konservasi kini juga menjadi bagian usaha pemerintah agar masyarakat mendapat akses terhadap kesejahteraan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya pada puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2019, di Taman Wisata Alam Muka Kuning, Kota Batam, (7/8/2019).

Menteri Siti menjelaskan, pemilihan lokasi penyelenggaraan HKAN 2019 ini di perkotaan, menjadikan adanya link antara konservasi eksitu dan insitu. Oleh karena itu, perlu ada koridorisasi yang jelas diantara keduanya.

"Karena kitalah yang menjaga alam itu, dan kita yang mengerti peruntukannya. Oleh karena itu, saya berpesan agar hal ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti meminta agar kawasan konservasi yang mempunyai peluang menjadi wisata alam atau pertumbuhan ekonomi daerah perlu dipersiapkan dengan baik. "Berikan informasi, dan lakukan diskusi dengan pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait," pesannya.

Menteri Siti menyampaikan, bangsa dan negara ini sedang mau tumbuh pesat. Bapak Presiden telah meletakkan sumber-sumber ekonomi antara lain dari pariwisata melalui pemandangan alamnya, tentu saja dengan tetap menerapkan prinsip pemanfaatan secara lestari.

Kepedulian terhadap konservasi alam juga ditunjukkan oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), dengan menanam mangrove di Pancur Pelabuhan, Kota Batam. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengajak sekaligus merintis awal gerakan nasional peduli mangrove.

"Ibu Negara bersama OASE Kabinet Kerja telah menanam 170 ribu mangrove di 34 provinsi. Yang penting dari kegiatan ini bahwa semangatnya mangrove itu menjadi bagian penting konservasi di masa yang akan datang, yang dimulai dari sekarang kita perkuat," tutur Menteri Siti usai...

Read More...
Sejarah Baru, Pemerintah Tetapkan Peta Hutan Adat

 Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan pengakuan resmi tentang masyarakat hukum adat dan hutan adat sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 18B.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar telah menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I. Penetapan ini untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat.

''Penetapan ini memberikan jaminan dan upaya percepatan/pencantuman hutan adat dari Pemerintah melalui proses verifikasi subjek dan objek ditingkat lapangan,'' jelas Menteri LHK Siti Nurbaya, Senin (27/5/2019) di Jakarta.

Melalui SK nomor 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2019, ditetapkan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase I seluas ± 472.981 Ha.

Terdiri dari Hutan Negara seluas ± 384.896 Ha, Areal Penggunaa Lain seluas ± 68.935 Ha dan Hutan Adat seluas ± 19.150 Ha. Melalui keputusan ini pula, nantinya penetapan akan dilakukan secara berkala dan kumulatif setiap tiga bulan.

''Penetapan ini juga untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ruang dengan para pihak (pemegang ijin dan klaim pihak ketiga), serta fasilitasi percepatan penerbitan Perda,'' jelas Menteri Siti Nurbaya.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto menambahkan, pihaknya juga akan segera bersurat kepada para Gubernur.

''Hal ini guna mendukung percepatan hutan adat melalui fasilitasi percepatan penerbitan Perda dan/atau produk hukum daerah lainnya,'' kata Bambang.

Sementara itu, Direktur Perkumpulan Huma Indonesia, Dahniar Andriani mengatakan bahwa meski hutan adat yang sudah ditetapkan angkanya relative masih kecil, namun pihaknya melihat sudah ada upaya nyata dari Pemerintah untuk mempercepat penetapan hutan adat.

''Salah satunya melalui revisi peraturan dan penyiapan baseline data hutan adat...

Read More...
Manfaatkan Revolusi Industri 4.0, KLHK Pacu Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan

KLHK mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh stakeholders untuk terus menggali dan mengembangkan Multi Usaha Kehutanan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (Jasling) seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0. HHBK dan Jasling merupakan 95% dari potensi hutan kita yang belum dioptimalkan pemanfaatannya padahal potensinya bersinggungan langsung dengan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

"Seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0, HHBK dan Jasling dapat menjadi salah satu industri multi bisnis kehutanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menjadi salah satu tulang punggung baru perekonomian Indonesia dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat membuka kegiatan Kick Off  Pengembangan Multiusaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan, dengan tema “Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat Menuju Revolusi Industri 4.0” di Auditorium Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (10/5/2019).

Menteri Siti menjelaskan bahwa bagi pembangunan HHBK dan Jasa Lingkungan, Revolusi Industri 4.0 diarahkan untuk beberapa tujuan strategis seperti masalah kecukupan bahan baku, efisiensi produksi, efesiensi dan efektifitas pasar (market place), fair price dengan basis value chain yang tepat, aspek pembiayaan dan investasi berbasis teknologi (fintech), serta aspek keberlanjutan.

Namun demikian, pengelolaan HHBK saat ini umumnya masih dilakukan hanya dengan mengandalkan hasil tumbuhan secara alami. Sementara itu Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) juga masih sangat terbatas, yaitu baru 14 unit IUPHHBK. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah dan semua stakeholder terkait guna memaksimalkan potensi HHBK yang belum tergarap dengan baik. Salah satu yang didorong oleh Menteri Siti adalah penyederhanaan pengurusan ijin usaha HHBK.

"Baru 14 unit Ijin usaha HHBK, untuk itu ijin seperti ini harus disederhanakan prosesnya agar kedepan semakin boom, dan meningkat jumlahnya,"...

Read More...
Support oleh PromosiMedia.com