Wednesday, January 20, 2021

Siti Nurbaya: Kalau Keterlaluan, Kita Hajar!

Jakarta, GATRAnews - Kebakaran hutan dan lahan sebulan terakhir sungguh sangatlah mengganggu. Tak hanya soal kesehatan masyarakat, tapi juga merambah ke sektor ekonomi. Untuk mencegah hal ini berulang, pemerintah menggugat berbagai korporasi yang diduga terlibat.

Ini untuk memberi efek jera dan menegakkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan kesadaran lingkungan di Indonesia. Adanya vonis yang cukup berat atas kasus lingkungan hidup memberikan harapan bahwa ada perubahan cara pandang dalam menyikapi persoalan lingkungan.

"Saya melihat ada evolusi di pengadilan lingkungan kita," kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain penegakan hukum, pemerintah menjalankan skema pencegahan yang terstruktur dan mapan dalam menangani potensi kebakaran yang kerap berulang. Untuk mengetahui lebih mendalam upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan, wartawan GATRA Joni Aswira Putra, Hidayat Adhiningrat, dan pewarta foto Rifki M. Irsyad mewawancarai Siti Nurbaya di kediamannya, Minggu pagi pekan lalu.

Wawancara berlangsung santai, dengan didahului sarapan pagi. Petikannya:

Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan dengan menggugat korporasi yang diduga berperan. Namun, hal krusial lain seperti pemadaman api masih terkendala. Ada yang salah?

Itu soal bagaimana menangani. Problemnya, kanal-kanal yang ada tertutup, tertimbun tanah, sekarang kita buka lagi. Gambar dari Jambi menunjukkan lahan gambut terbakar lima-enam meter, rongga-rongga di dalamnya terisi bara api. Benar-benar merah. Jadi, tak ada jalan lain harus dikasih air, padamkan dulu apinya. Baru kemudian kita bikin sistem kontrolnya.

Gugatan KLHK terhadap korporasi tersebut lebih ke ranah pidana, perdata, atau administrasi?

Sekarang kita dahului administrasi. Karena kita mengidentifikasinya dari areal terbakar. Kalau proses administrasi diidentifikasi harus diklarifikasi sama perusahaannya. Kita lihat di lapangan, kalau punya pabrik kita periksa pabriknya, kita cocokan temuan yang didapat.

Pidananya juga dijalankan, tapi paralel. Ada yang dilakukan kepolisian dan ada yang oleh Kementerian. Kalau perdata sedang didiskusikan. Sebab perdata ini susah, belum tentu menang kalau pidananya belum menang. Kalau kita atau polisi menang di pidana, baru perdatanya menyusul.

Ada berapa korporasi yang masuk daftar rencana gugatan?

Banyak. Yang ditangani PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) ada sekitar 400 perusahaan. Yang lagi diproses 26, di tingkat penyelidikan. Kelihatannya, dua sudah naik ke tingkat penyidikan, keduanya itu di Kalimantan Tengah, perusahaan milik Singapura. Dari 26 itu ada delapan pelaku masyarakat dan terkait dengan aparat desa. Sementara pelaku perusahaan ada 18, di mana dua sudah naik di penyidikan.

Bisa disebutkan perusahaan apa saja?

Gini loh, waktu saya sebut 276 kasus yang baru teridentifikasi dan sekarang sudah 1.700 kasus, termasuk sektor perkebunan, HTI, HPH, reaksinya sudah sedemikian rupa, langsung di banned (ada boikot). Akhirnya kita mikir, kan kasian. Perusahaan baru diidentifikasi.

Jadi sekarang?

Ya, kita seleksi. Intinya kalau perusahaannya sudah keterlaluan baru kita hajar. Keterlaluan misalnya (kebakaran) 1.000 hektare. Percaya gak, ada yang kebakarannya sampai 19.000 hektare.

Berdasarkan temuan Kementerian, berapa persen kebakaran hutan yang disengaja oleh perusahaan?

Belum ketahuan. Kan baru diverifikasi.

Bentuk sanksinya?

Bisa pembekuan, pencabutan, dan teguran paksa. Pokoknya ada derajat-derajat sanksinya. Kalau dengan teguran keras tidak dibenahi, bisa sampai pada pembekuan dan pencabutan izin. Yang kena pembekuan itu ada tiga dan yang dicabut satu.

Berarti KLHK punya instrumen penanganan dan penindakan pelanggaran?

Sebetulnya iya. Kalau KLHK dia berfungsi baik lembaganya dan ditata baik, bisa ampuh. Ini lengkap. Hanya, belum pernah dilakukan saja, apalagi penindakan administratif baru pertama kali kita lakukan seumur-umur pemerintahan ini.

Tanggapan Anda atas putusan kasasi MA yang mengabulkan gugatan pemerintah terhadap PT Kalista Alam, perusahaan pembakar hutan dengan denda Rp 366 milyar, dan denda Rp 5 juta per hari sejak ditetapkan?

Itu adalah titik terang. Ini menunjukkan hakim agung memahami persoalan-persoalan lingkungan. KLHK sangat mengapresiasi dan mendapatkan harapan. Karena sebelumnya ada yang bebas di pengadilan dengan alasan sudah pernah di SP3 oleh polres. Kasusnya di Riau. Saya tanya alasannya sudah di SP3 oleh Polres, gak jelas kesalahannya.

Sebelum vonis Kalista, ada kasus lain?

Sebelumnya ada yang kena empat tahun. Kita gembira juga. Sebelumnya, ada yang kena. Kalau tidak salah managernya di vonis dua tahun. Sebelumnya lagi ada yang bebas pidana tapi dia kena denda Rp 1 milyar. Saya ikutin terus.

Itu pertanda baik?

Saya melihat ada evolusi di pengadilan lingkungan kita. Ternyata berjalan. Mahkamah Agung sedang mengikuti terus. Saya juga sudah kirimkan surat buat Komisi Yudisial, untuk beberapa kasus mohon dapat diikuti terus sambil disupervisi bagaimana jalannya persidangan-persidangan tentang lingkungan. Mudah-mudahan KY merasa ini penting.

Apakah vonis Kalista dan beragam langkah gugatan membuat jera perusahaan pembakar hutan?

Saya kira, vonis PT Kalista sudah bikin geger. Ternyata bisa dilakukan. Kalau melihat intention-nya atau proyeksi ke depan, memang akan ada proses-proses seperti ini seterusnya. Ya multidoor. Dari sisi pidananya, perdata, dan administratif. Yang administratif, sekarang juga sedang kita proses. Akan ada sanksi pembekuan dan pencabutan.

Untuk mencegah kebakaran hutan berulang, apa ikhtiar Kementerian LHK?

Kita bikin zonasi lindung, dan segera kita terapkan. Dari 1.967 juta hektare gambut, yang terbakar sampai 550.000 hektare. Sehingga gambut ini harus diberikan perhatian dan gambut itu yang membuat asapnya pekat. Kita sudah diskusi empat kali dengan para ahli. Mungkin dalam pekan ini finishing, sehingga awal November semua sudah bisa berjalan untuk pencegahan. Tidak bisa menunggu tahun depan.

Pencegahan lainnya membuat pedoman tata air. Gimana mau matikan kalau tidak ada air. Kanal-kanal dirapikan lagi. Banyak kanal mati di sana, harus dibuka lagi supaya airnya masuk.

Cara pemadaman apa saja digunakan?

Nah, macam-macam cara pemadaman kita ikuti. Kan ada dari darat dan dari udara, water bombing, 79 juta liter air yang dipakai untuk water bombing, 250 ton garam utk modifikasi cuaca. Saya juga minta Kalteng kembali disemai hujan buatan karena masih pekat. Tapi kita juga sedang konsentrasi menyiapkan pencegahannya. Kita sudah minta perusahaan untuk menyekat kanalnya. Mereka harus buat sumur-sumur bor dan embung-embung air.(***)

Laporan Utama Majalah GATRA, Nomor 51 tahun XXI, Beredar Kamis, 22 Oktober 2015

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
SPORC KLHK Semakin Hebat


Sebanyak 16 Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) mengikuti apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-15  SPORC yang diselenggarakan di Jakarta, 4/1/2021 secara hybrid (luring dan daring). Dengan tema peringatan "SPORC Hebat, Penegakan Hukum LHK Kuat", Menteri LHK, Siti Nurbaya mengapresiasi kinerja SPORC dan semua pihak yang telah membantu tugas SPORC selama ini, dan mengharapkan kedepan kiprah SPORC semakin hebat dalam mengamankan sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia.
"Dengan peringatan ini berarti selama 15 tahun SPORC telah turut berperan dalam mengamankan sumber daya alam hutan yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia", ujar Menteri Siti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani.
Keberadaan SPORC sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. "SPORC adalah soko guru penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan", imbuh Menteri Siti dalam sambutannya.
Sebagai soko guru/penopang utama penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan, SPORC harus menjadi institusi hebat yang mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, rintangan, dan tekanan dari berbagai permasalahan gangguan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin tinggi dan kompleks. Anggota SPORC juga harus mampu, kuat dan tahan banting bekerja disegala cuaca.
Menteri Siti pun mengungkapkan jika sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati merupakan salah satu modal pembangunan sekaligus sebagai penyangga sistem kehidupan, untuk itu harus dijaga dan dikelola keberlanjutannya dengan sebaik-baiknya. 
"Saya selalu mengingatkan jika saat ini kita sedang meminjam sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati dari generasi masa depan, sehingga kita punya kewajiban mengembalikan sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati kepada generasi masa depan dengan kualitas, kuantitas yang minimal sama dengan yang kita nikmati saat ini," tutur Menteri Siti.
Menteri Siti pun mengingatkan kepada anggota SPORC untuk semakin meningkatkan kompetensinya...

Read More...
Refleksi 2020, Pemantapan Nilai Gotong-Royong dan Sasaran Nasional Ekonomi Hutan Sosial


Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan refleksi kinerja KLHK selama tahun 2020, dan persiapan langkah-langkah sektor LHK tahun 2021, pada acara Refleksi 2020: SOIFO 2020, HINTS dan SEEK 2021, Rabu (30/12) di Jakarta.

Dalam acara yang berlangsung hybrid, secara luring dan daring, Menteri Siti menjelaskan, tahun 2020 menjadi momen untuk pemantapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja KLHK, pemantapan sasaran nasional, serta pemulihan.

"Pandemi Covid-19 memberikan ruang kita untuk berkontemplasi, dan semakin menegaskan pertautan keseimbangan ekonomi-ekologi-sosial untuk pembangunan nasional. Saya kembali tegaskan, upaya pemulihan lingkungan melekat dengan langkah pembangunan ekonomi," kata Menteri Siti pada acara yang dihadiri lebih dari 1000 peserta.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan ada tiga fokus kerja KLHK pada 2021. Pertama, pemantapan Perhutanan Sosial sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat. Bobot kegiatannya yaitu pemberian akses lahan, kesempatan usaha dan fasilitasi yang terintegrasi. Kedua, pemulihan lingkungan secara sistematis, masif, meluas, dan melembaga. Upaya ini meliputi pemulihan gambut dan mangrove, serta rehabilitasi hutan dengan kerja bersama secara besar-besaran, ekspansif, substansial dengan muatan kerja rehabilitasi berupa pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Ketiga, penyederhanaan bagian elemen masyarakat untuk berusaha menjadi produktif, dengan pengawasan standard, dan law enforcement, dengan satu tujuan yaitu lingkungan yang sustainable.

Pada kegiatan Refleksi Tahun 2020, KLHK juga meluncurkan buku The State of Indonesia's Forest (SOIFO) 2020. Bagi pemerintah Indonesia, gambaran keadaan hutan dan kehutanan Indonesia dalam SOIFO 2020 ini dapat dianggap sebagai sebuah dokumen politik. Buku tersebut merefleksikan proses partisipatif dalam mencapai konsensus berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan Indonesia. Dalam buku ini juga menunjukkan konsistensi corrective actions, dan dapat menjadi referensi internasional.

"Kehadiran buku ini menjadi bukti penting...

Read More...
Terima Resident Representative UNDP Indonesia, Menteri LHK: 2021 Tahun Kerja Nyata Substansial Ekspansif


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima audiensi Resident Representative United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Mr. Norimasa Shimomura di ruang terbuka Arboretum Lukito Daryadi (29/12/2020). Menteri Siti saat mengawali pertemuan, mengucapkan selamat atas penunjukan Mr. Shimomura menjadi Resident Representative yang baru untuk UNDP Indonesia.

Menteri Siti kemudian menyampaikan, kerja sama antara Kementerian LHK dan UNDP dengan jangka panjang telah memberikan manfaat yang besar bagi kedua pihak. "Saya menghargai kerjasama UNDP selama ini yang saling menghormati dan mendukung Indonesia sesuai etika kerjasama teknik menurut Perjanjian Paris Agreement. “ ungkap Menteri Siti.

“Apapun yang dilakukan dalam upaya perbaikan landscape, sites dan kawasan, maka ultimate goalnya adalah pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim,” lanjutnya.

Menteri Siti mengungkapkan, keberadaan UNDP di Indonesia penting untuk mendukung Kementerian LHK melanjutkan tindakan korektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan komitmen internasional lainnya seperti Paris Agreement, Post2020 Biodiversity Framework, dan UN Decade of Ecosystem Restoration.

Apresiasi juga diberikan Menteri LHK kepada UNDP yang telah mendukung program Pojok Iklim, sebuah kegiatan unik yang menghadirkan pemangku kepentingan yang sangat luas dan beragam dalam meningkatkan kesadaran, melaporkan perkembangan, membahas metodologi dan best practices. Pojok Iklim dalam setiap pertemuannya dapat menghasilkan rekomendasi kepada pemangku kepentingan baik state actor maupun non-state dalam memerangi perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi.

"Kami berharap UNDP dapat terus mendukung program Pojok Iklim kami, sehingga aksi iklim dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara inklusif," harap Menteri Siti.

Mr. Shimomura pada kesempatannya bertemu dengan Menteri Siti menyampaikan bahwa, dirinya telah menerima informasi dan mempelajari kerja sama antara Kementerian LHK dan UNDP yang telah...

Read More...
KLHK Anugerahkan Kalpataru Tahun 2020 dan Nirwasita Tantra Tahun 2019

  Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan 10 penghargaan  Kalpataru kepada tokoh dan kelompok masyarakat, di Jakarta, Senin (21/12). Mereka merupakan sosok yang dinilai berhasil dalam pelestarian lingkungan melalui prakarsanya sendiri.  Penghargaan tahun ini dibagi ke dalam sejumlah kategori yaitu, Perintis, Pengabdi, Penyelamat, dan Pembina, serta Penghargaan Khusus.

Untuk Kategori Perintis, penghargaan diraih oleh Zeth Wonggor, dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dan Sadikin dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Lalu di Kategori Pengabdi, penghargaan didapat Wasito dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Saraba Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu untuk Kategori Penyelamat diperoleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Adiu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; Komunitas Hatabosi (Haunatan, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap) Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara; dan Bening Saguling Foundation Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan Kategori Pembina diberikan kepada Ir. Ida Ayu Rusmarini, MP dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; Zofrawandi dari Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat; dan RB. Sutarno Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
Penghargaan Khusus dianugerahkan kepada Kelompok Pelestarian Cendrawasih "Botenang" Sawendui Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua,  dan Yal Yudian Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

“Kita bersyukur karena kita masih memiliki pejuang-pejuang lingkungan di Indonesia yang mengabdi dan berkorban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan. Penerima penghargaan Kalpataru adalah tokoh penting dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, yang menerima Penghargaan Kalpataru adalah individu  perseorangan atau kelompok yang distinctive, berbeda dari yang lain,” kata Menteri Siti.

Selama 40 tahun penghargaan Kalpataru, pemerintah telah menganugrahkan 388 penghargaan Kalpataru. Oleh karenanya, Kalpataru memiliki nilai prestise yang tinggi di kalangan masyarakat...

Read More...
Presiden: Perhutanan Sosial Bukan Hanya Sebatas Memberikan Izin kepada Masyarakat


Program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah selama enam tahun. Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Saat memberikan arahan dalam rapat terbatas yang membahas topik tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut. Rapat tersebut digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2020.

"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan," ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Hal yang lebih penting dari itu, kata Presiden, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.

"Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," jelasnya.

Kepala Negara mengingatkan agar pendampingan tersebut harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Presiden meyakini, jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

"Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus...

Read More...
Padat Karya Penanaman Mangrove untuk Pulihkan Ekonomi Nasional


Kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) sebagai salah satu upaya Pemerintah mendukung pemulihan ekonomi nasional, terus digencarkan. Sebagai langkah percepatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun telah memperluas cakupan Kegiatan Padat Karya tersebut di 34 provinsi.

Salah satunya yang didorong KLHK adalah kegiatan penanaman mangrove oleh masyarakat. Dengan kegiatan diharapkan degradasi mangrove dapat segera diatasi, selaras dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada Kamis 22 Oktober 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Kelautan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo; Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Kabupaten Brebes, Idza Priyanti meninjau langsung kegiatan padat karya penanaman mangrove tersebut di Kabupaten Brebes. Penanaman mangrove oleh masyarakat Desa Sawojajar, Kec. Wanasari, Kab. Brebes dilakukan di lahan seluas 140 Hektar. Kegiatan di wilayah kerja BPDASHL Pemali Jratun ini juga melibatkan 6 kelompok masyarakat, dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 25.382 HOK.

Menko Luhut menyampaikan pemerintah tengah mendorong pemulihan mangrove seluas 600 ribu hektar hingga 4 tahun ke depan. Dia juga menekankan peran penting mangrove dalam mencegah abrasi, dan banjir rob.

"Program ini akan menunjukan ke dunia bahwa pemerintah Indonesia peduli terhadap lingkungan. Yang penting, konsistensi kita, dan ini juga akan membantu lapangan kerja khususnya buat petani dan nelayan kita," ucap Menko Luhut.

Keberhasilan pemulihan mangrove juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Disampaikan Luhut, apabila mangrovenya dalam kondisi baik, akan menjadi habitat bagi ikan, kepiting, dan sebagainya. Kondisi tersebut yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat pesisir.

"Persoalan mangrove ini tanggung jawab kita bersama, agar kita dapat mewariskan mangrove, dan lingkungan...

Read More...
Atasi Kesenjangan Multi Tafsir atas UUCK Bidang LHK, Menteri Siti Ungkapkan Rencana Penerbitan PP


 Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, pada Rapat Tingkat Menteri tanggal 11 Oktober 2020 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menteri LHK menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa hal yang disampaikan antara lain adalah, KLHK telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu Pertama untuk RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua RPP Bidang Kehutanan, dan Ketiga RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif.

Selanjutnya pada hari ini 14 Oktober 2020 Menteri LHK juga telah memaparkan progres tindak lanjut UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah yang dipimpin oleh Menko Polhukam di Jakarta.

Paparan tersebut sebagai penyampaian laporan dari upaya dan progres KLHK pada progres penyusunan RPP turunan dari UUCK bidang lingkungan hidup dan kehutanan tadi. Rakor ini, selain dipimpin oleh Menko Polhukam, juga dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Irwasum Polri, Kepala Badan Bidang Hukum (Kababinkum) TNI, Wakil Jaksa Agung, Perwakilan Badan Intelijen Negara, dan Seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, serta Forkopimda.

"Pembentukan Tim RPP ini sesuai instruksi Presiden agar segera disusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UUCK agar implementasi dari UUCK dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat yang cenderung negatif terhadap undang-undang cipta kerja ini," ucap Menteri LHK, (14/10).

Sebagai rencana tindak lanjut dari penyusun RPP untuk mengatasi kesenjangan multitafsir UUCK tadi, Menteri LHK mengungkapkan bahwa KLHK telah dan sedang melakukan kompilasi masukan dari ruang publik atas rencana penyusunan RPP....

Read More...
Penjelasan Menteri LHK Terkait UU Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Banyak sekali informasi bias di ruang publik terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

KLHK berkepentingan mengawal UU Omnibus Law berkaitan dengan tiga UU yaitu UU 32 tahun 2009, UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013.

Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan Ayat per Ayat, serta kaitan antar UU, sehingga tujuan utama lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dipahami dan didukung bersama untuk kemajuan Indonesia.

Berikut beberapa poin penting yang perlu saya tegaskan:

1. UU Cipta Kerja sangat penting untuk menyelesaikan warisan masalah berkaitan dengan konflik-konflik tenurial kawasan hutan.

Kita tidak ingin ada lagi kriminalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan.

Rakyat harus dilindungi dan diberikan akses untuk mengelola dan sejahtera dari sumber daya alam. Disinilah peran UU Omnibus Law Cipta Kerja hadir.

Dengan UU Omnibus Law, tidak boleh ada lagi petani kecil asal ditangkap, justru mereka harus dirangkul dan diberi akses mengelola kawasan dalam bentuk Perhutanan Sosial. Inilah pertama kalinya Perhutanan Sosial diakui dalam UU.

Izin pengelolaan untuk kelompok rakyat kecil ini sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebagai gambaran, sebelum 2015 rakyat hanya menguasai sekitar 4 % saja dari izin pengelolaan hutan. Namun saat ini realisasi Perhutanan sosial sudah mencapai 4,2 juta ha dan lahan hutan untuk masyarakat sudah sekitar 2,6 juta ha, ini kira-kira menjadi 13-16 % perizinan untuk rakyat kecil (bandingkan dengan sebelumnya yang hanya 4%).

Komposisi untuk rakyat ini akan terus naik, karena secara ideal nanti dengan target 12,7 juta ha hutan sosial dan Tora, maka akan dicapai izin untuk rakyat kecil hingga 30-35 %.

Jelas ini mengkoreksi kebijakan di masa kalu yang akibat-akibatnya sekarang kita rasakan dan sedang dibenahi satu persatu. Tantangannya tidak mudah, tapi...

Read More...
Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Press Conference Bersama Menteri-Menteri Tentang UU Cipta Kerja

  UU Cipta Kerja telah disahkan. Dalam UU ini juga mencakup masalah Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Banyak sekali narasi-narasi berkembang yang perlu diluruskan. Salah satunya perihal perhutanan sosial.

Perlu dicatat! UU Cipta Kerja adalah UU berpihak ke rakyat kecil, tidak hanya swasta besar. Inilah untuk pertama kalinya ada UU yang memasukkan secara ekplisit mengenai Perhutanan Sosial.

Melalui Perhutanan Sosial, hak-hak masyarakat dilindungi. Izin tidak lagi diberikan hanya kepada korporasi, tapi kepada kelompok tani. Hak-hak rakyat terpenuhi. Diatur sedemikian rupa  sehingga tidak lagi seperti di waktu-waktu yang lalu sangat banyak izin dikeluarkan untuk swasta dan sangat sedikit izin untuk akses masyarakat. Presiden Jokowi sudah mengawalinya untuk memberikan izin-izin bagi masyarakat sehingga ada proporsi keadilan buat rakyat.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Hutan sosial juga menjadi salah satu alternatif menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran atau pencurian di hutan.

Contoh konkrit dengan adanya UU Cipta Kerja, tidak boleh ada lagi kriminalisasi pada petani kecil atau masyarakat adat. Sebelumnya UU cukup  kejam sekali, bahkan istilahnya dulu di hutan konservasi itu “ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati “. Petani yang tidak mengerti, tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau bahkan sebetulnya mereka sudah berumah di hutan, bisa langsung berhadapan dengan hukum. Sekarang ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilahnya dalam UU berupa  kebijakan penataan kawasan hutan seperti hutan sosial, kemitraan konservasi, reforma agraria, hutan adat, dan lain-lain.

UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative...

Read More...
DPD RI Dukung Percepatan Reforma Agraria

  Pada Rapat Kerja Menteri LHK, Siti Nurbaya dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara virtual, (6/10), Siti Nurbaya jelaskan capaian-capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam program Reformasi Agraria dan penyelesaian berbagai konflik kehutanan.

"Kita sedang berbenah pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk arahan Bapak Presiden tentang keberpihakan kepada masyarakat," ujar Menteri Siti menjelaskan paparnya kepada para Anggota Komite I DPD RI.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pada pengantar pembukaan rapat tersebut menyinggung salah satunya terkait kurangnya akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan. Menurutnya masalah seperti itu tidak perlu terjadi dan harus dicarikan solusi yang berpihak kepada masyarakat.

Atas permasalah tersebut yang sudah berlarut-larut tanpa penyelesaian, pada periode kepemimpinan saat ini menurut Menteri Siti, mulai diurai. Keberpihakan kepada masyarakat diutamakan oleh Pemerintah karenanya program seperti Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial muncul menjadi solusi.

"Jadi sistemnya pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah klaster, bukan tanahnya diberikan kepada masyarakat kemudian disertifikasi tapi tidak didampingi, nanti tanahnya akan dijual lagi oleh masyarakat dan pasti kembali ke swasta/perusahaan," ungkap Menteri Siti.

Dengan sistem klaster lahan TORA diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu. Dengan begitu usaha tani yang dilakukan memiliki daya saing dan mencapai skala ekonomi, serta produktivitas yang cukup.

Pemerintah menetapkan target TORA seluas 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar. Sumber lahan TORA  salah satunya berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Dengan mekanisme ini konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan lebih cepat diatasi apalagi dengan telah terbitnya Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by