Wednesday, December 11, 2019

Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future.

This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28).

The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year.

"The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance," she explained.

The following two photographs are of peat domes which were burned in 2015 in a South Sumatra pulpwood concession. The fires at that time were very hard to put out. Fortunately, amid much frustration, heavy rain finally arrived to extinguish the peat fires.

 



 

The minister pointed out that 2015's peat fires led to a decline in Indonesia's economic growth that year.

"Indonesia's economic growth didn't reach, let alone surpass, 5% in 2015. Instead, it hovered at around just 4.9%," the minister said.

Peat governance and GDP

Minister Siti Nurbaya went on to explain that data from the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS) indicated economic growth in Indonesia of 5.02% in 2016, more than 95% of which derived from the contributions of sectors other than the palm and pulp & paper subsectors.

The minister said that the contribution of the plantation subsector - which includes the palm oil industry - to overall national Gross Domestic Product (GDP) in 2016 stood at 3.79%. This figure includes palm oil plantations in mineral soils and peatlands.

"The Minister of Industry, in his letter to me, wrote that palm oil accounts for 3% of Indonesian GDP. Of course, these are palm oil plantations in mineral soils and peatlands. This figure means that 97% of Indonesia's GDP does not come from palm oil," the Environment and Forestry Minister explained.

The following two photographs show how a palm oil company in South Sumatra province was caught by the ministry carrying out peat violations by undertaking new palm oil plantation development in 2015's burned peat areas.

 



The minister added that the pulp & paper industry contributed less than 0.76% to Indonesia's GDP in 2016.

Minister Siti Nurbaya elaborated further on Indonesia's GDP figures. "The letter from the Minister of Industry to me also mentioned that the pulp & paper industry accounts for less than 1% of Indonesia's GDP. In other words, more than 99% of the country's GDP does not emanate from the pulp & paper industry."

As such, even though the palm oil and pulp & paper industries play a fairly important part in the Indonesian economy, their contribution is actually below 5%. Nevertheless, these two subsectors continue to receive government support.

Warning from the President

Minister Siti Nurbaya also recalled that in late January 2017, the President gave a warning about the economic losses of over IDR 220 trillion (approximately USD 16.1 billion according to World Bank calculations) caused by forest and land fires, especially those stemming from peatlands.

The minister added that the President described how other sectors of the economy also suffered huge economic losses as a result of 2015's peat fires.

The minister cited some other issues that the President's caution touched on. "This doesn't even take into account the severe losses that the wider public were forced to endure directly - such as health problems and the disruption to education at schools."

Current efforts constructive, not destructive

Minister Siti Nurbaya sought to emphasize that the peat governance efforts currently underway are not at all intended to shut down the ongoing contribution of the palm and pulp & paper subsectors, even though the contribution of these two subsectors to Indonesia's GDP is very small, at just under 5%.

"Peat governance efforts are being done gradually as part of a process, but they must be consistent. In this way, the two instruments of peat governance - regulation and law enforcement - can be implemented optimally," the minister explained.

The contribution of the palm and pulp & paper subsectors of less than 5% is being maintained by peat governance efforts, the minister continued, in exactly the same way as the contributions of other economic sectors/subsectors - which contribute in excess of 95% to Indonesia's GDP - are being maintained.

"The ultimate goal of these peat governance efforts is to bring about healthy and good-quality economic growth, as opposed to economic growth tainted by peat fires which cause public health problems and disturb other economic sectors/subsectors," Minister Siti Nurbaya summed up in concluding her interview with foresthints.news.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
PENERIMA APRESIASI TOKOH HUTAN SOSIAL TAHUN 2019 KATEGORI TOKOH PERHUTANAN SOSIAL


PENERIMA APRESIASI TOKOH HUTAN SOSIAL TAHUN 2019 KATEGORI TOKOH PERHUTANAN SOSIAL                         

Read More...
Menteri LHK Paparkan Langkah Nyata Indonesia Hapus Merkuri

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah nyata dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri. Ditargetkan pada tahun 2025 mendatang, tidak ada lagi penggunaan merkuri di sektor-sektor tertentu.

Komitmen pemerintah Indonesia menghapus penggunaan merkuri ini dipaparkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, pada sesi pembukaan Conference of the Parties (COP) Konvensi Minamata di Jenewa, Swiss, Senin (25/11/2019) waktu setempat.

Dihadapan lebih dari 100 delegasi negara para pihak yang hadir, Menteri Siti Nurbaya memaparkan empat langkah utama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri.

''Pertama, pada alat kesehatan seperti termometer, alat pengukur tekanan darah, dan tambal gigi amalgama, serta alat medis lainnya yang mengandung merkuri akan dilarang mulai tahun 2020 secara bertahap untuk fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik,'' ungkap Menteri Siti.

Kedua, Pemerintah Indonesia tengah melakukan program transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan bagi komunitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) untuk beralih dari pekerjaan yang lama.

''Pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan baru beserta konfigurasi bisnisnya,'' katanya.

Sebagai contoh, di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, penambang telah dialihkan ke praktek pertanian agroforestri dan agrosilvopasture, yang didukung oleh KLHK dan Universitas Lambung Mangkurat. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ketiga, Pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan penerapan teknologi proses alternatif dalam kegiatan PESK untuk menghilangkan penggunaan merkuri. Saat ini sebanyak sembilan proyek percontohan telah dilaksanakan di 9 provinsi dengan dukungan dari Kanada.

Terakhir, pemerintah terus melakukan penegakan hukum pada praktik penggunaan merkuri illegal. Penegakan hukum dilakukan Ditjen Gakkum KLHK bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu contohnya dengan menutup penambangan...

Read More...
Hadiri COP-3 Minamata, Menteri LHK Tegaskan Komitmen Indonesia Hapus Merkuri

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengaturan merkuri. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara berkembang yang telah memiliki peraturan perundangan pengurangan merkuri pada tingkat nasional dalam bentuk Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.  

Hal ini disampaikan Siti Nurbaya saat bertemu Executive Director of UN Environment, Inger Andersen, di Jenewa, Swiss.

Sebelumnya juga telah digelar pertemuan dengan Executive Secretary of the Minamata Convention on Mercury, Rossana Silva Repetto.

Dua pertemuan setrategis ini dilakukan Siti Nurbaya setibanya di Jenewa untuk mengikuti Konfrensi The 3rd Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury (COP-3 Minamata) yang akan berlangsung hingga tanggal 26 November mendatang.

Konferensi ini merupakan agenda lanjutan dari konvensi Minamata sebelumnya (COP-1 dan COP-2), sebagai respon masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dalam menghadapi dampak penggunaan, emisi, dan lepasan merkuri terhadap kesehatan manusia dan ke lingkungan hidup. Sampai saat ini, telah terdapat 114 negara pihak pada Konvensi Minamata.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata pada 22 September 2017, dan menjadi salah satu negara pihak yang paling awal meratifikasi Konvensi Minamata. Di kawasan Asia Tenggara, Konvensi Minamata baru diratifikasi oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

''Presiden Joko Widodo memonitor langsung langkah-langkah terkait merkuri, serta menitikberatkan solusi dari titik sosial, ekonomi, tekhnologi, dan lainnya,'' jelas Siti Nurbaya dilansir media, Senin (25/11/2019).

Selain aktif dalam COP dan pertemuan-pertemuan lain dalam kerangka Konvensi Minamata, Indonesia juga aktif dalam penyiapan dokumen substansi implementasi Konvensi Minamata.

Karenanya Indonesia telah menjadi referensi bagi negara-negara berkembang lainnya yang mengalami kesulitan...

Read More...
Menteri LHK Harap Anggota Pramuka Menjadi Penggerak Perbaikan Lingkungan

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan KLHK menyelenggarakan Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan Wanabakti (Pertikawan) Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 18-25 November 2019. Kegiatan ini diikuti sekitar 3.000 pramuka Penegak dan Pandega utusan kwartir daerah di Indonesia. Tujuan kegiatan ini sebagai wahana mengaplikasikan keterampilan dan memberikan kecakapan bagi anggota Satuan Karya (Saka) Wanabakti dan Kalpataru.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada Selasa (19/11) membuka langsung kegiatan ini. Sebelumnya, kegiatan ini diawali dengan sambutan Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Saka, Sako dan Gugus Darma, Laksamana Muda TNI (purn) Kingkin Suroso.

Menteri Siti dalam pidatonya mengajak para anggota Pramuka untuk berperan dalam perbaikan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup di masa yang akan datang. "Gerakan Pramuka Indonesia dapar menjadi lokomotif perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup di negeri ini," terang Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, Sebagaimana tema Pertikawan tahun 2019 ini yaitu Lestarikan Bumi, Sejahterakan Masyarakat, masalah lingkungan hidup di Indonesia dan dunia semakin banyak dan penting untuk segera diambil langkah solusinya. Masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi antara lain adalah polusi, perubahan iklim, over populasi, penipisan sumber daya alam, sampah dan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi atau penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam dan rekayasa genetika.

Secara sederhana, Menteri Siti kemudian mengajak para anggota Pramuka untuk memulai melindungi lingkungan dari hal yang kecil seperti pengurangan sampah terutama sampah plastik. Kepada peserta dan pengunjung diharapkan untuk tidak menggunakan peralatan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, styrofoam dan sedotan plastik, serta menerapkan pengelolaan sampah yang baik di seluruh bumi perkemahan.

"Perilaku baik selama perkemahan agar terus berlanjut hingga menjadi suatu kebiasaan...

Read More...
KLHK Dalam Fungsi-Fungsi Menko Maritim, Perekonomian dan Polhukam

Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian LHK menggelar rapat koordinasi di Jakarta (18/11) untuk memastikan agenda-agenda kerja memenuhi visi misi Presiden 2020-2024. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan agenda KLHK 2020-2024 mencakup sasaran strategis, arah kebijakan dasar dan kebijakan operasional serta progres saat ini dan orientasi ke depan.

Menteri Siti Nurbaya menyampaikan, “Ada empat pilar agenda kerja KLHK yaitu lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan). Kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi).”

“Pilar agenda kerja KLHK berikutnya adalah fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial). Terakhir adalah tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata kelola),” lanjut Menteri Siti Nurbaya.

Untuk pilar lingkungan, KLHK menetapkan sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75-78 dari 71,67 pada tahun 2018. Selanjutnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% tahun 2017 dan penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018.

Sasaran berikutnya adalah indeks kinerja pengelolaan sampah yang baru pertama kali ditetapkan sebesar 80. Kemudian pemulihan 108 Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap ketahanan pangan dan ketangguhan bencana, termasuk rehabilitasi seluas 1,5 juta hektar. Selain itu, juga perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pada pilar ekonomi, ditetapkan sasaran strategis Rp 115 triliun kontribusi sektor lingkungan dan kehutanan terhadap PDB nasional di tahun 2024 dari Rp 97,33 triliun pada tahun 2018. KLHK juga menetapkan sasaran strategis nilai ekspor sebesar 14 miliar dolar AS di luar tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan bioprospecting Rp 30 triliun. Produksi HHBK ditingkatkan sebanyak 465...

Read More...
Menteri LHK Terima Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia

Sejak pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norway di Trondheim, Juli 2019, Indonesia telah melakukan sejumlah langkah maju.  Antara lain kebijakan moratorium permanan ijin baru pengusahaan hutan primer dan lahan gambut.  Penetapan hutan adat sudah mencapai 800.000 hectares, menuju total 6.3 juta ha.  Selain itu, Result Based Payment atas reduksi emisi karbon telah siap dengan telah berdirinya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Environmental Fund.

Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Per Federick Ilsaas Pharo yang didampingi Duta Besar Kerajaan Norway Vegard Kaale di Operasional Room Kementerian LHK (18/11) Jakarta.

Vegard Kaale dan Per Pharo menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Siti Nurbaya yang telah mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo, untuk memimpin KLHK untuk periode 2019-2024 dan berharap kerjasama RI dengan Norway dapat lebih baik lagi.

Menteri Siri menyampaikan bahwa "sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Indonesia telah memiliki seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup".  "Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pada tanggal 9 Oktober 2019 telah diluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Environment Fund" tambah Menteri Siti.

Berdasarkan Pearturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/ 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDLH mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelauran dan perikanan dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway Per Pharo menyampaikan bahwa Norwegia siap untuk menyalurkan dana Result Based Payment begitu laporan reduksi emisi karbon telah diverifikasi,...

Read More...
Terima DIPA 2020, Menteri LHK Rapatkan Barisan Percepat Implementasi

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wamen LHK Aloe Dohong menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan semua pejabat Eselon I KLHK di Jakarta. Rapim tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo secara simbolik kepada 12 Menteri dan 34 Gubernur Provinsi pada tanggal 14 November yang lalu. Menteri LHK merupakan salah satu diantara 12 menteri penerima DIPA atas pertimbangan peran penting dalam pembangunan 2020 serta kinerja lembaga.

“Untuk pertama kalinya sejak adanya penyerahan DIPA ini, atau dalam berpuluh tahun lamanya, KLHK menerima secara langsung DIPA yang diserahkan dari tangan Bapak Presiden. Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” Menteri Siti menjelaskan alasan menggelar Rapim sekembalinya dari istana negara Kamis sore (14/11).

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA 2020 KLHK sebesar Rp. 9,01 Triliun, terdapat lebih dari Rp. 4,9 Triliun program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN). Prioritas Nasional tersebut yaitu pada PN pertumbuhan ekonomi berkualitas, pada PN mengatasi kesenjangan dan pada PN kualitas lingkungan dan ketahanan bencana serta dampak iklim.

Jika dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar Rp. 2,8 Triliun bagi hampir 17 ribu pegawai, maka mandat kepada KLHK untuk menjalankan program Prioritas Nasional itu mencakup sekitar 79%.

“Bagi saya ini mandat luar biasa dan cukup berat, sehingga harus benar-benar dipertanggungjawabkan keberhasilan output dan outcome serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat. Ini bukan main-main. Oleh karena itu, dari istana saya langsung minta dilaksanakan rapat seluruh unsur pimpinan KLHK,” ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Dalam Rapim yang digelar selama kurang lebih satu jam tersebut, Menteri Siti Nurbaya secara panjang lebar menegaskan program dan sasaran...

Read More...
Rehabilitasi Hutan untuk Pemulihan DAS Sekaligus Sediakan Lapangan Kerja

Menteri LHK, Wamen, Sekjen dan Dirjen melakukan kunjungan kerja inspeksi kebun bibit di Tegal, Jawa Tengah sebagai rangkaian kerja program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia.

Plt. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hudoyo, menjelaskan bahwa dalam tahun 2019 tersedia dukungan anggaran untuk penanaman pohon sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 2,7 triliun untuk RHL Tahun 2019 untuk rencana penanaman pohon di areal seluas 206 ribu ha selain pengembangan kebun bibit dan persemaian.

Menteri LHK Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa sebelum tahun 2019, luasan RHL 23 ribu hektar. Pada tahun 2019 mencapai 206 ribu hektar, artinya hampir 10 kali lipat.

"Saya sedang berkeliling Indonesia untuk observasi ke persemaian, dari mulai persemaian yang disiapkan pemerintah sampai kebun bibit masyarakat. Karena keberhasilan tumbuh kembangnya pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Bapak Presiden juga menugaskan untuk melakukan pemulihan lingkungan," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat mengunjungi Persemaian Permanen di KPH Pekalongan Barat, Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11/2019).

Menteri Siti juga mengajak untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya pemulihan selain pencegahan terhadap banjir dan kekeringan. "Caranya yaitu mari kita menanam pohon, kita perbaiki lahan kritis. Kita percaya kalau pohonnya bagus, airnya juga akan bagus, lingkungan yang baik bagi masyarakat juga terawat," imbuh Menteri Siti.

Selain itu, keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Menurut sebuah penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.

"Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah...

Read More...
Gakkum KLHK Raih Penghargaan Terbaik se-Asia Pasific

Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) terpilih sebagai penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019 yang diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), bekerja sama dengan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL dan the Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, serta dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

Dari 6 kategori penilaian, yakni kolaborasi, dampak, inovasi, integritas, kepemimpinan gender serta kerja sama Asia-Afrika, Gakkum KLHK berhasil meraih 3 kategori penghargaan, yakni dalam kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. Hal ini menjadikan Gakkum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam ajang ini.

Pemberian penghargaan edisi keempat ini diselenggarakan di United Nations Conference Center Bangkok, 13 November 2019 dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani.

Selain Gakkum KLHK, pemenang penghargaan lainnya berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

"Keberhasilan Gakkum KLHK tidak terlepas dari peran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk kepemimpinannya yang luar biasa dalam mendorong inovasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Apresiasi melalui penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas," kata Rasio dilansir  Kamis (14/11/2019).

Keberhasilan Gakkum KLHK dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Center of Intelligence untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional melalui penghargaan dalam kategori inovasi. Read More...

Rapat Perdana dengan Komisi IV, Menteri Siti  Paparkan Target KLHK 2020-2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti Rapat Kerja Perdana dengan anggota Komisi IV DPR RI di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Dalam rapat perdana ini Menteri Siti memperkenalkan Wakil Menterinya yang baru dipilih Presiden Joko Widodo yaitu Alue Dohong beserta jajarannya.

Pembahasan utama pada rapat ini, Menteri Siti menjelaskan agenda pembangunan LHK 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Agenda itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.

Untuk melaksanakan agenda tersebut pada 2020, KLHK memperoleh pagu anggaran sekitar Rp9,3 Triliun.

"Dengan anggaran tersebut KLHK akan menyukseskan Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang salah satunya adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan," ucap Menteri Siti.

Untuk mewujudkan misi tersebut, KLHK akan melakukan kebijakan yang mendukung pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi
melalui upaya melanjutkan kebijakan satu peta.

Kemudian juga melakukan mitigasi perubahan iklim melalui
pencegahan kebakaran hutan,
penanaman kembali lahan-lahan kritis,
pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan,
melanjutkan konservasi lahan gambut,
mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Selain itu meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta
memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.

Berikutnya KLHK juga akan melakukan kebijakan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS); penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan; dan
mempercepat...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Support oleh promosimedia.com