Saturday, December 04, 2021

 

Situs Web Resmi Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Tidak Terjadi Polusi Asap Lintas Negara, Pengendalian Karhutla Indonesia Diapresiasi Negara ASEAN

Indonesia menjadi Chair dan tuan rumah pada pertemuan 22nd Meeting of the Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution atau pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup ke-22 anggota MSC countries untuk membahas isu-isu terkait kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution), akibat kebakaran hutan dan lahan khususnya di MSC countries (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).

Pertemuan tahun ini adalah pertemuan MSC on THP ke-22 dengan Indonesia sebagai tuan rumah dan chair, dan adalah Malaysia sebagai vice-chairperson. Pertemuan ini diselenggarakan secara virtual pada Selasa (30/11/20210).

Pada pertemuan ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang mewakili Menteri LHK, menjadi chair atau pimpinan sidang. Delegasi yang hadir antara lain:

1) Dato Seri Setia Ir. Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Minister of Development, Brunei Darussalam;

2) Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, IPU, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) , KLHK, Indonesia;

3) R. Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Indonesia;

4) Dato’ Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water;

5) Dato’ Seri IR. DR. Zaini Bin Ujang, Secretary General, Ministry of Environment and Water, Malaysia;

6) Grace Fu, Minister of Sustainability and the Environment, Singapore;

7) Mr. Athapol Charoenshunsa, Director General of Pollution Control. Department, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand; dan

8) Dr. Lim Jock Hoi, Secretary General of ASEAN Secretariat.

Sebagai informasi, sub-regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC), adalah komite pengarah setingkat Menteri yang dibentuk pada tahun 2006 oleh ASEAN Ministers Meeting on Environment (AMME), untuk mengawal implementasi program dan kegiatan kerja sama penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah selatan ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,...

Read More...
HUT ke-50 KORPRI, ASN Harus Tingkatkan Integritas dan Semangat Pelayanan Publik

Peringatan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) diselenggarakan secara daring dan luring dari Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, (29/11). Pada peringatan ini KORPRI diingatkan kembali tentang profesionalitas dan transformasi kerja di era digital untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya selaku ketua dewan pembina KORPRI meminta para Birokrat Indonesia yang merupakan anggota KORPRI untuk tetap teguh bekerja memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan perubahan zaman yang makin kompleks.

“KORPRI harus terus bertransformasi memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat, menjadi abdi negara. Anggota KORPRI harus terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien. Terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberi solusi dengan cepat dan jitu, sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarkat, ujar Presiden Jokowi.

Presiden pun berpesan agar setiap anggota Korpri harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi, mulai dari memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi, sehingga bergerak lebih lincah dan meninggalkan sekat-sekat egosektoral, serta membuat prosedur yang rumit menjadi simpel dan membuat proses yang berjalan lambat menjadi cepat.

Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Kepala Negara menyampaikan empat hal yang harus menjadi pedoman anggota KORPRI.

Pertama, setiap anggota KORPRI dalam berbagai jabatan, harus memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pegang teguh core values aparatur sipil negara. berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Kedua, Anggota KORPRI harus melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan, yakni mengubah mindset cara berpikir, cara bekerja dan menghindari ketidakefisienan, kerumitan, hanya masalah...

Read More...
KLHK Luncurkan SILIN Merbau dan SI-CAKAP untuk Wujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Layanan Prima Dunia Usaha Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Teknik SILIN untuk jenis Merbau sekaligus melakukan peluncuran Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SI-CAKAP) di Jakarta, pada Senin, 29 November 2021. Sebelumnya, pada 22 Januari 2019, KLHK telah sukses dalam pencanangan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) jenis Meranti, guna wujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Layanan Prima Dunia Usaha Kehutanan.

Dalam sambutan Menteri LHK yang dibacakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto, menyampaikan bahwa pencanangan SILIN Merbau menjadi momentum penanda peran penting dan strategis SILIN dalam mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan khususnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Merbau, merupakan jenis kayu niagawi yang secara alami banyak tumbuh di Provinsi Papua dan Papua Barat. Teknik Silvikultur Intensif Merbau merupakan inovasi yang dibangun secara kolaboratif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan tercapainya optimalisasi fungsi hutan baik dari sisi ekologi maupun ekonomi dan sosial," kata Agus Justianto.

Agus berharap agar SILIN yang dikembangkan ini dapat senantiasa dievaluasi, diinovasi dan menemukan hal-hal baru untuk perbaikan sistem kedepannya. Selain itu, memastikan agar melalui SILIN, target produktivitas kayu hutan alam sebesar 120 meter kubik per hektar dengan daur 20 tahun untuk jenis Meranti dan daur 30 tahun untuk jenis Merbau dapat terealisir.

Selanjutnya, Agus meminta kepada unit manajemen pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar melaksanakan SILIN dengan baik, karena saat ini Pemerintah telah memberikan insentif yang selama ini diharapkan yakni bahwa untuk tanaman hasil budidaya tidak dikenakan Dana Reboisasi (DR) dan tanaman menjadi aset pemegang PBPH selama izinnya masih berlaku.

"Oleh karena itu PBPH agar secara optimal melaksanakan SILIN yang saat ini diandalkan dalam upaya peningkatan produktivitas hutan...

Read More...
Tinjau Persemaian Rumpin Bersama Para Dubes, Presiden Tunjukan Indonesia Serius Tangani Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo tinjau Persemaian Rumpin, Bogor, yang telah selesai proses konstruksi dan segera beroperasi memproduksi bibit dengan kapasitas 12 juta bibit per tahun, Jumat, (19/11). Persemaian ini menjadi salah satu bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.

Hadir bersama Presiden Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

"Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari Perubahan iklim dan ini kita tunjukan nursery center ini yang dalam satu tahun bisa memproduksi 12 juta bibit," ujar Presiden.

Presiden tiba di Persemaian Rumpin sekitar pukul 09.33 WIB. Selepas melihat video tentang pusat persemaian tersebut, Presiden mengajak para dubes berkeliling meninjau sejumlah fasilitas, seperti area perkecambahan, area rumah produksi, area aklimatisasi, hingga area penanaman terbuka. Sejumlah bibit pohon yang disiapkan di sini nantinya akan ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan.

"Tadi saya ditunjukkan mengenai bibit albasia atau sengon, kemudian bibit eucalyptus, kemudian ada bibit jati, ada juga bibit mahoni yang semuanya kita produksi di sini dan kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis," jelasnya.

Presiden berharap dengan membangun pusat persemaian seperti di Rumpin, bisa memperbaiki lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim di sisi hulu. Presiden menargetkan akan membuat kurang lebih 30 pusat persemaian serupa dalam tiga tahun ke depan.

"Kita akan membikin dalam tiga tahun ke depan kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah. Tetapi juga saya akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan _nursery-nursery_...

Read More...
G20 Penutupan Sesi SCP, Menteri LHK Ajak Recover Together, Recover Stronger

Menteri Transisi Ekologi Italia Roberto Cingolani memimpin rapat putaran akhir sesi Resource Efficiency Dialogue kepemimpinan atau G20 Presidensi Italia. Menteri LHK Siti Nurbaya mendampingi dan memberikan sambutan pembukaan karena Presidensi G20 yang akan berlangsung sepanjang tahun 2022. Sesi ini sebagai sesi penutup dengan Agenda Wrap Up Substansi SCP (Sustainable Consumtion and Production) G20 Presidensi Italia berupa Road Map 2021-2023 dan Deklarasi, serta catatan dari negara-negara anggota G20.

“Indonesia siap menerapkan jalur pembangunan yang lebih ambisius yang mampu mengatasi tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil juga membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif, berdasarkan keadaan dan prioritas nasional”. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika membuka sesi ketiga dari pertemuan Resource Efficiency Dialogue, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 tahun 2021.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Senin (15/11) dan diikuti oleh para pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari negara-negara tropika G20, para pejabat tinggi perwakilan dari 12 negara anggota G20, serta berbagai pimpinan entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti juga menjelaskan tentang kerja-kerja nyata Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pada berbagai strata pemerintah telah menerapkan Peta Jalan Ekonomi Sirkular Nasional 2020-2024, serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 2017-2025, dimana pada tahun 2025, tingkat produksi sampah dapat berkurang 30%, dan 70% sisanya telah dapat dikelola secara sistematis.

Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan praktik ekonomi sirkular, sesuai dengan koridor peraturan perundangan melalui Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Nasional 2020-2030. Dalam bidang ini, berbagai kemajuan nyata juga telah dicapai, seperti terbangunnya platform online untuk memfasilitasi...

Read More...
KLHK Menanggapi: Permintaan Greenpeace Tidak Konsisten

KLHK memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang dikemukakan oleh Greenpeace dalam siaran persnya tertanggal 2 November 2021. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam kesempatan ini, akan disusul kemudian.

Greenpeace menyatakan bahwa selama 2002-2019, deforestasi hampir 1,69 juta hektar di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan seluas 2,77 juta hektar kebun sawit.

Terkait dengan itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa Greenpeace tentu menyadari laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun pada periode tersebut;  karena  diantaranya Greenpeace turut ambil bagian dalam kerjasama yang dilakukannya  dengan sejumlah perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia, dalam kurun waktu tahun  2011 hingga 2018.  

Pada tahun 2011, Greenpeace mulai berkolaborasi dengan perusahaan grup sawit yang cukup besar, yang di antaranya menunjukkan bagaimana tidak mudahnya suatu grup bisnis sawit untuk melepaskan dirinya dari deforestasi, pengeringan gambut serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang terjadi pada konsesi-konsesi grup sawit itu  sendiri maupun rantai pasokannya yang ketika   itu terjadi, justru dalam periode  saat kerjasama perusahaan-perusahaan itu  dengan Greenpeace.

Tak hanya itu, lanjut Bambang, pada tahun 2013, Greenpeace juga berkolaborasi dengan grup perusahaan industri pulp dan kertas, di Sumatera. Selama berkolaborasi dengan Greenpeace, perusahaan tersebut masih terkait dengan deforestasi, melakukan pengeringan gambut, pembukaan kanal-kanal baru sepanjang ratusan kilometer; sehingga perusahaan tersebut mengalami karhutla yang  luas.

“Menteri LHK memberikan sanksi-sanksi kepada sejumlah perusahaan grup besar  tersebut serta  perusahaan lainnya  dari kejadian Karhutla 2015; pembukaan kanal-kanal baru serta kegiatan  penanaman  akasia di atas areal terbakar. Sanksi-sanksi itu diberikan pemerintah justru pada saat Greenpeace masih dalam kerja bersama, dalam kolaborasinya dengan  perusahaan dimaksud,” ujarnya.

Greenpeace, lanjutnya, tentu memiliki...

Read More...
KLHK: Foto Satelit NASA adalah Izin Sawit 2009

KLHK perlu menjelaskan agar terang kepada publik bahwa dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 yang diberitakan oleh berbagai media massa merupakan konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden SBY, pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.

Dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah saat ini.  Dan untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas  dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka  dipandang perlu untuk KLHK menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja. Dan gambaran itu jelas membuat  persepsi publik yang tidak tepat.

KLHK menggaris-bawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009.

Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2019. Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di...

Read More...
Menteri LHK, Menteri PUPR dan Gubernur Bali Pimpin Showcase Mangrove

Bersama-sama: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Harimulyono; dan Gubernur Bali, Wayan Koster beserta jajaran teknis, para pejabat eselon I dan akademisi lakukan pematangan rencana kesiapan showcase Konservasi Mangrove G20 tahun 2022 di Provinsi Bali (13/11/2021).

Kedua menteri menyampaikan bahwa amanat dari Presiden Joko Widodo adalah untuk terus mengupayakan secara masif rehabilitasi dan konservasi mangrove. "Mangrove merupakan salah satu simbol dari perbaikan pemulihan lingkungan, yang menjadi prioritas pemerintah beriringan dengan pembangunan nasional. Indonesia bekerja serius dalam upaya pemulihan lingkungan termasuk mangrove," ungkap Menteri Siti.

“Showcase mangrove untuk agenda G20 merupakan penegasan kepada semua pihak dan dunia bahwa aktualisasi walk the talk atau bukti bahwa kerja pemulihan secara konkret dilaksanakan di Indonesia”, lanjutnya.

Hadir dalam rapat selain Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Gubernur Bali, Wayan Koster, Duta Besar dan utusan tetap Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah serta para pejabat dari Kementerian LHK dan Kementerian PUPR, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta para ahli mangrove dan penasehat senior menteri LHK dan staf khusus Menteri, juga Dirut Jasa Marga dan unsur-unsur profesional perencanaan dan akademisi serta aktivis dan pejabat Pemda Provinsi Bali.

Rapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan terutama kawasan Mangrove Conservation Forest di Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan kompleks persemaian DAS dan Balai Penelitian Keramik BPPT yang berada dalam satu kompleks, untuk mendalami situasi kompleks serta kemungkinan spot-spot yang akan menjadi titik perhatian atau reference point dalam acara-acara pada kegiatan yang penting sebagai showcase KTT G20 yang khusus dengan pesan lingkungan yang sangat kuat.
Read More...

Hijaukan Mandalika untuk Pulihkan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di kawasan Hutan Gunung Pepe, di Desa Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (13/11/2021).

"Pagi hari ini, saya berada di Kawasan Hutan Gunung Pepe di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama-sama dengan masyarakat, dengan menteri, gubernur, kita bersama-sama menanam banyak pohon di sini utamanya kayu putih dan juga banyak buah-buahan," ujar Presiden Jokowi usai menanam pohon Kayu Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama memelihara pohon yang sudah ditanam.

"Saya pesan kepada masyarakat agar yang sudah ditanam ini dipelihara dan dijaga, agar nanti semuanya tumbuh dengan baik, dan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar kawasan ini," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga berpesan untuk menjaga lingkungan, agar tidak terjadi longsor dan banjir.

"Saya meminta ini betul-betul dipelihara karena musimnya masih musim hujan, sangat bagus untuk menanam. Pemeliharaan itu kalau dilakukan oleh masyarakat sendiri akan lebih baik lagi hasilnya. Bapak Ibu memelihara pohon-pohon, sanggup?" ujar Presiden Jokowi yang disambut antusiasme masyarakat dengan menyatakan kesanggupannya.

Kawasan HL Gunung Pepe seluas 450 hektar, terkoneksi dengan Persemaian Modern Mandalika. Sementara areal yang menjadi target Rehabilitasi Hutan dan Lahan kali ini yaitu seluas 6 hektar.

Jenis dan jumlah tanaman yang ditanam di kawasan Gunung Pepe adalah kayu putih 1.500 batang, kelengkeng 200 batang, jambu kristal 150 batang, jeruk manis 150 batang, alpukat 500 batang, dan kemiri 250 batang.

Menteri LHK Siti Nurbaya yang turut mendampingi Presiden Jokowi, menjelaskan pohon yang paling banyak ditanam kayu putih karena produk Kayu Putih NTB sudah cukup terkenal dan gross marginnya juga tinggi.

Kawasan Gunung Pepe merupakan satu rumpun dengan lokasi Bukit Prabu yang merupakan bagian dari Kawasan...

Read More...
Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral

Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah di gelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral. Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis  terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.

"Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap," terang Wamen Alue Dohong.

Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi 3 negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC, sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi...

Read More...
Move
-

Kliping Berita

Top Headline
Siti Nurbaya dan Bonita


 
Siti Nurbaya dan Bonita

Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__

"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.

Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.

Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.

Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.

Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Read More...
Kado Siti Nurbaya


 Kado Siti Nurbaya

Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____

Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!

Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
   
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
 
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.
Read More...

Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia

 Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!! 

Read More...


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan...

Read More...
Orangutan Forest School Diresmikan

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.

Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan.  Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.

Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini.  ...

Read More...
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Read More...
Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.

“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.

Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.

“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Read More...
Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.

Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.

"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.

"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...

Read More...
Move
-

Wawancara & Kolom

Top Headline
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...

Read More...
Minister reaffirms backing from President on peat reforms

JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...

Read More...
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...

Read More...
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat

JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).        

The minister left no doubt about her seriousness...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cari Artikel Disini

Like Us On Facebook





Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Online Saat Ini

We have 46 guests online
 
Powered by