- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Me...
- Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung neg...
- Dalam sepuluh tahun ini, telah dilakukan corrective measures and actions atas ke...
- Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PRO...
- Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Ru...
Terbaru dari Siti Nurbaya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre di sela-sela kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28 Dubai, Jumat, 1 Desember 2023. Dalam pertemuan ini kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu diantaranya kerja sama lingkungan hidup antara Indonesia dan Norwegia."Presiden Jokowi menegaskan komitmen dan kerja nyata, bukan lagi janji dan klaim. Indonesia telah berhasil menurunkan emisi melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan yang telah terbukti, serta diakui secara global," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar usai pertemuan bilateral tersebut.Pada Oktober tahun lalu, ujar Siti, Norwegia telah memberikan kontribusinya sebesar USD56 juta terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia untuk periode 2016/17 melalui BPDLH.Di COP28 ini, PM Støre mengumumkan lanjutan dari kontribusi Norwegia tersebut sebesar USD100 juta untuk kinerja penurunan deforestasi untuk periode 2017/18 dan 2018/19."Kontribusi Norwegia terhadap kinerja Indonesia dalam penurunan deforestasi tersebut akan terus berlangsung, terutama terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia yang telah terjadi, yakni untuk periode 2019/20, 2020/21, dan 2021/22," katanya.Presiden Jokowi juga disebut menyinggung Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR). "Meski tidak anggota EU, namun sebagai kawasan ekonomi di Eropa diharapkan Norwegia dapat membantu memberikan keseimbangan informasi dan keadilan bagi Indonesia dengan memberikan pandangan yang berimbang, khususnya terkait peraturan deforestasi Uni Eropa yang bersifat diskriminatif dan berdampak besar terhadap jutaan petani kecil," jelas Siti.Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Støre juga membahas terkait kerja sama investasi kedua negara. Harapannya Norwegia dapat merealisasikan komitmen JETP secepatnya dan meningkatkan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar berbasis hutan.Terakhir, kedua pemimpin negara juga membahas soal situasi di Gaza. Presiden Jokowi berharap Norwegia sebagai fasilitator perjanjian Oslo,...
Read More...
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial dalam Conference of the Parties (COP) UNFCCC. Sejumlah langkah dan kebijakan monumental pun tercipta. Sebut saja Rencana Operasional Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, panduan untuk aksi iklim praktis di Indonesia, yang merupakan hasil diskusi pada COP26 di Glasgow dua tahun lalu.“Pada COP28, prioritas kita adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi-aksi iklim yang kita lakukan, terutama dalam memastikan target-target iklim FOLU Net Sink 2030 Indonesia tetap berjalan sesuai rencana, sehingga kita dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran yang menentukan dalam mencapai tujuan kita, yaitu peningkatan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, UEA, Kamis (30/11/2023).Menteri Siti juga menyampaikan hasil-hasil penting dari aksi-aksi perubahan iklim yang sedang diakukan Indonesia adalah di bawah kepemimpinan kuat Yth. Presiden Jokowi dengan program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satunya yang berkontribusiberkontribusi besar.Target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26, merupakan komitmen dan implementasi iklim dengan dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut ditandatangani oleh Presiden pada bulan Oktober 2021.“Target FOLU Net Sink 2030 ini lebih dari sekadar janji yang dibuat di atas kertas. Kita secara konsisten telah menunjukkannya melalui tindakan nyata di lapangan,” ujar Menteri Siti.Kemudian, Indonesia juga disebut Menteri Siti telah berhasil mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir, dan tetap teguh dalam memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60%.Pada peristiwa El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang pengendalian perubahan iklim, yaitu dengan hanya 16% dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut, serta tidak menimbulkan kabut...
Read More...
Dalam sepuluh tahun ini, telah dilakukan corrective measures and actions atas kebijakan dan langkah berkenaan dengan penanganan sektor lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam hal proses perijinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tujuannya tidak lain memberikan kemudahan untuk ruang menjadi produktif bagi masyarakat sebagaimana hak untuk produktif bagi warga negara yang dimandatkan dalam UUD Pasal 27 dan Pasal 28.Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan berkenaan dengan AMDAL ini, upaya mengembangkan artikulasi langkah-langkah nyata lapangan sebagai implementasi dan implikasi atas kebijakan yang telah diambil dalam rangka corrective actions termasuk yang dilakukan secara bertahap karena cukup berat dan kompleks."Kita semua tahu bahwa tidak mudah melakukan improvement ini, dan untuk itulah menjadi sangat penting saat ini kita bersama-sama dalam Rapat Kerja Nasional," ujar Menteri Siti dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional AMDAL di Jakarta, Rabu (22/11).Sebagai instrumen pengendali dan alat pengambil keputusan suatu perizinan berusaha layak dengan sudut pandang pada sisi lingkungan, Menteri Siti mengungkapkan Amdal, UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan tidak terlepas pada tantangan penyederhanaan proses, dan kecepatan penyelesaian proses Persetujuan Lingkungan."Untuk itulah maka harus dengan tetap memperhatikan kualitas pengambilan keputusan kelayakan lingkungan yang memadai," katanya.Upaya sistematisasi perijinan lingkungan di waktu yang lalu atau persetujuan lingkungan sekarang menurut UUCK, terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini untuk mencapai sasaran nasional dengan tetap menjaga lingkungan.Pengendalian lingkungan melalui instrumen tidak hanya environmental impact assesment (AMDAL), juga melalui strategic environmental asessment (SEA) atau KLHS dan life cycle asessment (LCA), juga terus dilakukan oleh pemerintah."Proses AMDAL dipermudah secara prosedural birokratis, namun dengan tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tepat sebagaimana prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009," ungkap...
Read More...
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) KLHK berhasil meraih Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) Award tahun 2023. Penghargaan ini merupakan pencapaian tertinggi dalam gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) lingkup Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (21/11).Pada KIPP tahun ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) mengusung tema "Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan". Adapun inovasi yang diangkat yaitu Penerapan Kriteria dan Mekanisme Penilaian Baru Life Cycle Assessment (LCA), Inovasi Sosial, Social Return on Investment (SROI), dan Green Leadership.PROPER mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan sumber daya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2022 sebanyak 3.200 perusahaan diawasi dan dibina (meningkat 37 % dibanding tahun 2019) dan dilahirkan ekoinovasi sebanyak 872 (meningkat 25% dibandingkan tahun 2021). Dalam konteks agenda global, PROPER terbukti berkontribusi sebagai hub penggerak partisipasi entitas bisnis untuk capaian pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam SDGs. Pada tahun 2022 terdapat 13.355 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar 46,28 Trilyun Rupiah. Angka ini meningkat sebesar 19,66% dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan. PROPER teruji dan terbukti dapat meningkatkan ketaatan, pacu efisiensi, dorong inovasi industri, dan...
Read More...
Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin melakukan kunjungan ke Provinsi Jambi pada Minggu-Senin (19-20 November 2023). Kunjungan selama dua hari ini dilakukan untuk mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah dan masyarakat Jambi dalam pengelolaan gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta implementasi perhutanan sosial."Hari ini kita bersama-sama menyaksikan keberhasilan dari Jambi. Keberhasilan itu juga bukan hanya katanya-katanya, tetapi kita menyaksikan fakta lapangan. Ini tidak terlepas dari peran penting Pemerintah Daerah dan masyarakat, juga political will.Provinsi Jambi ini yang terbaik, saya percaya dan saya mengakui itu juga," ujar Menteri Siti.Hal tersebut diamini oleh Dubes Norwegia Rut Kruger Giverin yang menyatakan kunjungannya hari ini merupakan kesempatan untuk mengapresiasi upaya Jambi yang luar biasa dalam restorasi dan konservasi gambut, mengelola sumber daya alam dan mengendalikan karhutla, serta penguatan masyarakat melalui perhutanan sosial.Kunjungannya kali ini juga merupakan bagian dari kerja sama bilateral antara Norwegia dan Indonesia yang kuat dan terjalin lebih dari 70 tahun. Terdapat lima prioritas dalam kerja sama ini, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan; konservasi keanekaragaman hayati; penguatan perlindungan hutan; upaya pengurangan emisi, kebakaran dan dekomposisi gambut; penguatan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat; "Perubahan iklim dan kehutanan adalah yang terpenting bagi kemitraan kami. Kami bangga bisa jadi mitra Indonesia, dalam mencapai target pengendalian perubahan iklim yang sangat penting. Begitu juga Jambi selalu ada di hati saya. Saya senang dengan alamnya, makanan di sini, dan terutama masyarakatnya, terimakasih atas sambutannya yang hangat," ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan Provinsi Jambi termasuk yang terbaik dalam pengendalian karhutla khususnya di lahan gambut. Hal ini tidak lepas dari peran BRGM bersama para pihak dalam upaya restorasi lahan gambut."Kalau kita lihat Tanjung Jabung Timur tadi gambutnya nol karhutla,...
Read More...
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 1.979 peserta Green Youth Movement (GYM) dan mengukuhkan Green Ambassador Indonesia yang berasal dari 1.068 sekolah. Mereka telah mengikuti proses pendidikan selama kurang lebih empat bulan terakhir di 114 UPT KLHK dan KPH Perhutani sebagai simpul belajar di 35 provinsi.Green Ambassador yang dikukuhkan hari ini juga merupakan Kader Konservasi sebanyak 12 orang yang berasal dari 8 UPT Direktorat Jenderal KSDAE. Mereka yang ditetapkan menjadi Green Ambassador juga telah mengikuti pendalaman orientasi tentang lingkungan dan kehutanan.Menteri Siti mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam hal ini KLHK, untuk memajukan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan ini juga ditujukan bagi kepentingan masa depan kita bersama dan bagi kemajuan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia."Dengan lahirnya Green Ambassador dari generasi muda ini, kita harapkan gerakan memulihkan lingkungan akan jauh lebih masif, inklusif, dan inovatif, sehingga bumi dapat kembali pulih dan nyaman untuk ditinggali," kata Menteri Siti pada Wisuda Green Ambassador di Jakarta, Kamis (16/11/2023).Pendidikan Green Youth Movement yang telah terlaksana ini, dikatakan Menteri Siti mampu menjadi wadah penting sekaligus harapan baru bagi model pendidikan lingkungan Indonesia. Pendidikan ini dikembangkan dengan orientasi pada penguatan kapasitas siswa dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk penyelamatan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan."Dari perkembangan yang saya terus ikuti selama 9 tahun ini, saya percaya generasi muda akan terus berinovasi, dan makin terlibat dalam aktivitas-aktivitas bagi hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan hidup di sekitar," ujarnya.Selanjutnya, Menteri Siti mengatakan kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Kedepan, Menteri Siti bersama jajarannya di KLHK dan para akademisi, akan terus mengembangkan hal ini hingga akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang cemerlang bagi kemajuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.Seiring...
Read More...- Bertemu PM Norwegia, Presiden Jokowi Bahas Deforestasi Dan Keadilan Informasi
- Kepemimpinan Presiden Jokowi Ukir Warisan Iklim Yang Luas Bagi Indonesia
- KLHK Gelar Rakernas AMDAL Untuk Bangun Sinergi Transformasi Persetujuan Lingkungan
- PROPER KLHK Raih TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023
- Kunjungi Jambi, Menteri LHK Bersama Dubes Norwegia Apresiasi Keberhasilan Pengelolaan Gambut Dan Hutan Sosial
- Komitmen Majukan Pendidikan Lingkungan Hidup, Menteri LHK Kukuhkan Green Ambassador Tahun 2023
Kliping Berita

Siti Nurbaya dan Bonita
Oleh
Chaidir Anwar Tanjung
Wartawan Detik.com
__
"Bu Siti" begitu namanya lebih familier di kalangan jurnalis dan aktivis di Riau. Nama lengkapnya Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.
Lantas Bonita ini siapa? Dia bukan aktris Hollywood, melainkan nama seekor harimau sumatera betina yang pernah konflik selama 3 bulan lebih di awal tahun 2018 lalu. Siti dan Bonita memang tidak pernah bersua, tak pernah bertegur sapa.
Tetapi keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Bonita salah satu satwa endemik di pulau Andalas yang terancam punah karena perburuan dan habitatnya menciut. Sedangkan Siti, Menteri yang dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi tentang ekosistem. Di sinilah keduanya memiliki keterikatan.
Nyawa Bonita ada di tangan Siti. Lha kok bisa? Januari 2018 harimau liar ini terlibat konflik di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau. Awalnya pekerja harian di kebun sawit bernama Jumiati tewas diserang harimau liar yang selanjutnya diidentifikasi bernama Bonita. Tim gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama TNI/Polri, aktivis lingkungan dibentuk untuk mengevakuasi harimau liar itu. Juga melibatkan unsur perangkat desa dan masyarakat.
Di tengah upaya untuk mencarinya, dua bulan setelah menyerang korban pertama, Bonita kembali menyerang warga bernama Yusri yang juga tewas dan kembali menghebohkan jagat raya.
Bonita menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Riau dan juga menjadi perhatian peniliti harimau internasional. Peristiwa...

Kado Siti Nurbaya
Oleh
Ariyanto
Penikmat Roman Siti Nurbaya
____
Namanya Siti Nurbaya. Tapi ini bukan nama tokoh utama di buku roman berjudul ’’Siti Nurbaya’’ karya Marah Rusli. Yang dipaksa nikah dengan Datuk Maringgih. Pria tua renta dan berkulit kasar seperti katak. Gara-gara ayah perempuan Minang itu terbelit utang. Yang akhir hidupnya juga tragis: mati diracun!
Ini Siti Nurbaya lain. Kelahiran Jakarta pada 28 Agustus 1956. Dari keluarga asli Betawi. Yang puluhan tahun jadi birokrat. Pernah menjabat Sekjen Depdagri dan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Yang kini menduduki orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian yang ’’sangat laki-laki’’.
Cerita Siti yang ini tentu berbeda. Di buku roman terbitan Balai Pustaka, Siti membungkukkan badannya. Menyerah kepada budaya dan tradisi yang mendiskriminasi. Tapi Siti yang satu lagi justru sangat menentang penindasan. Budaya patriarki tak pernah mengekang dirinya untuk bisa maju. Tak pernah menyerah kepada keadaan. Air mata tak pernah menyelesaikan persoalan. Ini ajaran ibunya. Yang sejak kecil menanamkan karakter dan prinsip ketegasan.
Sejak pertama menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2014, Siti sudah dihadapkan banyak pekerjaan. Mulai penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hingga persoalan kebakaran hutan dan pembalakan liar. Terjadi deforestasi besar-besaran. Hutan mengalami degradasi dan menyebabkan pemanasan global yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan dunia. Global warming yang bisa berdampak kepada krisis pangan.

Koleksi kayu terbesar keempat di dunia (67.864 spesimen) setelah Belanda (125.000 spesimen), USA (105.000 spesimen), dan Belgia (69.000 spesimen). Perlu lebih dari 70 ribu spesimen kayu untuk menjadi no 1 dunia!!!
Read More...
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.
Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.
Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.
''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.
Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.
Untuk meningkatkan...

Samboja -- Orangutan Forest School yang terletak di KM 7 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Samboja diresmikan pada Kamis (17/5/2018) lalu. Sebagai tanda, Kepala Kepala Balai Litbang Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA), Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, President Four Paws International, dan Pembina Yayasan Jejak Pulang serentak menggunting pita.
Peresmian ini menandai kesiapan fasilitas sekolah hutan bagi orangutan rehabilitan. Fasilitas yang telah dibangun itu antara lain Portacamp yang berfungsi sebagai klinik, gudang buah, kamar bayi orangutan, serta ruang teknisi. Selain itu juga telah dibangun pos pengamanan, rumah pengolahan kompos, dan kandang. Beberapa fasilitas lain masih dalam proses pengerjaan. Orangutan Forest School ini merupakan kawasan KHDTK Samboja yang dialokasikan sebagai tempat pendidikan dan rehabilitasi bagi individu orangutan secara langsung di alam. Luas area tersebut ialah 130 Ha dengan didukung 2 orang dokter hewan, 1 orang tenaga ahli perilaku satwa, 1 orang ahli biologi, 15 orang teknisi, dan disupport oleh 30 orang tenaga pengamanan sebagai pengelolanya.
Signe Preuschoft dari Jejak Pulang menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi orangutan dan menjaga keamanan sekolah hutan. “Kami sekuat tenaga menjaga keamanan Kawasan sekolah hutan orangutan dari berbagai ancaman dengan menyiapkan tenaga pengamanan 24 jam. Kami juga memberlakukan non-contact policy bagi bayi orangutan demi keberhasilan program rehabilitasi orangutan,” kata Signe Preuschoft, ahli perilaku satwa ini. ...

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak
Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.
"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).
Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.
"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.
Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.
Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.
Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu enam bulan kepada PT Freeport Indonesia untuk menangani masalah tailing sesuai analisis mengenai dampak lingkungan 300 kiloton per day guna menyelesaikan dampak lingkungan.
“Kami berikan masa transisi, kami memang meberi waktu enam bulan. Hanya memang dia minta tolong bagaimana caranya supaya ini (tetap) bisa beroperasi, tapi bagaimana cara dia mengoperasikan untuk menurunkan TSS (Total Suspended Solid) harus ada prakondisi yang disiapkan bersama antara Pemerintah dan Freeport,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (24/5/2018).
KLHK, Siti mengatakan, saat ini sedang menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk PT FI berisi rencana dan program yang harus dilakukan terkait atau yang terpengaruh atau yang berpengaruh dengan persoalan tailing dan kerusakan sungai serta wilayah estuari.
Pada saat bersamaan, lanjutnya, PT FI harus berkonsultasi dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) untuk menjelaskan baseline teknologi yang digunakan untuk menangani tailing saat ini, studi teknologi apa saja yang mereka miliki, lalu ‘best practices’ apa saja yang dimiliki untuk menangani tailing.
“Nanti dari situ bersama KLHS -saya berharap KLHS selesai dua bulan ya sekarang sudah dua minggu jalan, dari Pemerintahnya sendiri harus melihat kebijakan apa yang diperlukan di situ. Misal dari pemerintah bobot pemanfaatan (tailing) harus seperti apa sehingga nanti bisa ada kebijakan baru apakah akan dimanfaatkan untuk membangun jalan seluruh Papua atau untuk industri...

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan PT Freeport Indonesia harus memperbaiki pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Limbah B3) berupa tailing miliknya di daerah penimbunan Ajkwa atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) di Kabupaten Mimika, Papua.
Hal itu telah tercantum dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 175/2018. Selain itu, kata Siti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan potensi kerugian negara akibat pembuangan limbah Freeport mencapai Rp185,01 triliun.
"Kemarin itu saya ke Presiden, melaporkan tentang posisi penanganan lingkungannya Freeport. Poin utamanya adalah, dia harus memperbaiki itu walaupun tidak langsung sekaligus," kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).
Dalam Kepmen LHK 175/2018, Siti menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan Limbah B3 berupa tailing oleh Freeport berdasarkan Kepmen LHK 431/2008 sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini.
Diketahui, Kepmen LHK 431/2008 membolehkan perusahaan membuang tailing dengan total suspended solid (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.
Meski Freeport harus memperbaiki semua kerusakan lingkungan yang ada, kata Siti, perusahaan tambang tembaga dan emas itu tidak bisa melakukanya sendiri. Freeport harus bekerja sama dengan pemerintah.
Namun, Siti menegaskan bantuan itu bukan berarti pemerintah harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan duit negara. Melainkan membantu Freeport mencari jalan agar mampu mengelola tailing.
"[Bantuan] dalam artian, saat mencari solusinya, Freeport harus bersama pemerintah. Contohnya, tailing yang sudah begitu banyak sampai mengendapkan...
- Siti Nurbaya dan Bonita
- Kado Siti Nurbaya
- Mari kita ukir sejarah Xylarium Indonesia menjadi Peringkat Satu Dunia
- Jangan Khawatir, Permen LHK 20/2018 Tidak Berlaku Surut
- Orangutan Forest School Diresmikan
- Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria
- Penanganan Tailing, Pemerintah Ultimatum Hal Ini ke PT Freeport Indonesia
- Menteri LHK Minta Freeport Perbaiki Pengelolaan Limbah B3
Wawancara & Kolom

JAKARTA (foresthints.news) - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future. This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to foresthints.news at her official residence on Sunday (May 28). The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year. "The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance,"...
Read More...
JAKARTA (foresthints.news) - In a cabinet meeting led by President Joko Widodo, the agenda of which was to evaluate arrangements concerning the recently-issued peat regulations (Apr 26), Environment and Forestry Minister Siti Nurbaya delivered a presentation on the key points of progress made based on various of the President's directives, especially with respect to peat governance reforms. “President Jokowi explained that environmental and economic interests have clashed for ages, to the extent that the government felt it necessary to try and improve peat governance. This commitment has not changed,” Minister Siti Nurbaya told foresthints.news on the weekend (Apr 29) at the ministry building. The President, continued the minister, reaffirmed that the corporate sector must be open to taking part in peat governance reforms, and if they are unwilling to do so, they will be compelled to accept government intervention through regulations...
Read More...
JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Environment and Forestry Minister Dr Siti Nurbaya has received an investigative report from her team concerning the operations of logging concession PT MPK which include the construction of new canals - despite the issuance of a revised government regulation on peat protection which was signed by President Joko Widodo in early December last year. In fact, the President's administration, by means of a ministerial circular letter released in November 2015, has banned forestry and plantation companies from undertaking any new peat development, including the construction of new canals. Since receiving the investigative report, the minister has taken several important measures, including the immediate imposition of sanctions on the company, a review of the logging concession's permit,...
Read More...
JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's Minister of the Environment and Forestry Dr Siti Nurbaya has asserted that PT MPK, the permit holder of a logging concession dominated by the habitat of the Bornean orangutan, has committed peat violations by constructing new canals. This logging concession, located in Ketapang regency, West Kalimantan province, covers an area roughly 70% of the size of Singapore.“I have already ordered an end to PT MPK’s operations due to its peat violations. We are currently investigating this case,” Siti Nurbaya confirmed (Mar 20) at the ministry building. While PT MPK did explain to the ministry that the construction of new canals has been ended, heavy machinery still exists at the concession location to neaten those canals that have already been developed. The following Google Earth images depict land cover changes from 2014 to 2016 within the boundary of the PT MPK concession (delineated in yellow).
The minister left no doubt about her seriousness...
Terms of The Day
-
Constitution Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
-
Government A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
-
Security The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
-
Consumer Price Index (CPI) A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
-
Risk A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
-
Quality In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Cari Artikel Disini
Like Us On Facebook
Kegiatan Siti Nurbaya
-
Bertemu PM Norwegia, Presiden Jokowi Bahas Deforestasi Dan Keadilan Informasi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)...
-
Kepemimpinan Presiden Jokowi Ukir Warisan Iklim Yang Luas Bagi Indonesia Dalam satu dekade terakhir, Indonesia...
-
KLHK Gelar Rakernas AMDAL Untuk Bangun Sinergi Transformasi Persetujuan Lingkungan Dalam sepuluh tahun ini, telah...
-
PROPER KLHK Raih TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Program Penilaian Peringkat Kinerja...
-
Kunjungi Jambi, Menteri LHK Bersama Dubes Norwegia Apresiasi Keberhasilan Pengelolaan Gambut Dan Hutan Sosial Menteri LHK Siti Nurbaya bersama...
-
Komitmen Majukan Pendidikan Lingkungan Hidup, Menteri LHK Kukuhkan Green Ambassador Tahun 2023 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
-
Gelar Expert Meeting Bidang Kehutanan, Menteri LHK Dengar Masukan Dari FOReTIKA Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
Gallery Video
-
Momen Wapres K.H Ma'ruf Amin Kunjungi Paviliun Indonesia di COP27 Momen Wapres K.H Ma'ruf Amin Kunjungi...
-
Penandatanganan MoU melalui Kementerian LHK dengan Pemerintah Inggris dan Irlandia Utara Penandatanganan MoU melalui Kementerian...
-
Upaya Menteri KLHK Selamatkan Indonesia dari Krisis Iklim MetroTV, Dalam tiga tahun ini, Presiden...
-
Dirgahayu ke-20 Manggala Agni KLHK Manggala Agni telah menunjukkan kerja...
-
Joint Presscon MenLHK, MenLu, dan Menteri Lingkungan Norway Joint Presscon MenLHK, MenLu, dan Menteri...
-
Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim G20 Presidensi Indonesia Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
Artikel dan Pidato
-
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas...
-
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022 Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka...
-
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030 Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April...
-
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan...
-
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55 Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Wawancara & Kolom
-
Minister details role of peat governance in Indonesian GDP JAKARTA (foresthints.news) - Numerous...
-
Minister reaffirms backing from President on peat reforms JAKARTA (foresthints.news) - In a...
-
Minister decides to review logging permit in Bornean orangutan habitat JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's...
-
Minister stops peat violations in Bornean orangutan habitat JAKARTA (foresthints.news) - Indonesia's...
-
Minister gets tough on implementing President’s peat regulatory reforms JAKARTA (foresthints.news) - President...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9