17th AMME: Saatnya Galang Aksi Kolektif Negara ASEAN Atasi Krisis Lingkungan Global

Wednesday, 23 August 2023 03:25

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan inilah saatnya negara anggota ASEAN untuk memimpin dengan memberikan contoh dan melakukan tindakan kolektif dalam mengatasi krisis lingkungan global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Siti pada 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) pada Rabu (23/8/2023) di Vientiane, Lao PDR. Menteri Siti juga menekankan bahwa pertemuan ini harus berperan dalam memperkuat ketahanan lingkungan hidup dan iklim regional.

Hal ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan dan menjaga sentralitas ASEAN.

â€œSaya percaya kita memiliki visi yang sama untuk memiliki masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat ASEAN,â€ tegas Menteri Siti dalam pernyataannya pada the 17th AMME tersebut.

Dalam momentum penting itu, Menteri Siti mengemukakan bahwa sejalan dengan tema 2023 â€œASEAN Matters: Epicentrum of Growthâ€, Indonesia mengembangkan berbagai inisiatif yang akan meletakkan dasar bagi generasi berikutnya untuk membangun dan berkontribusi pada agenda keberlanjutan ASEAN.

Ada tiga masalah lingkungan hidup yang menjadi perhatian utama Indonesia pada the 17th AMME. Perubahan iklim, penanganan invasive alien species (IAS), dan polusi plastik termasuk di lingkungan laut.

Negara-negara anggota ASEAN dipandang sebagai salah satu negara paling rentan di dunia terhadap dampak perubahan iklim. Untuk itu, ASEAN sedang mengembangkan Pernyataan Bersama tentang Perubahan Iklim untuk COP-28 UNFCCC dan Aksi Iklim Berbasis Komunitas ASEAN.Â

Melalui Pernyataan Bersama tersebut, ASEAN menyerukan kepada semua Pihak, untuk memperkuat target 2030 mereka di Nationally Determined Contribution (NDC) agar selaras dengan Perjanjian Paris. ASEAN juga mendesak negara-negara maju untuk memberikan dukungan keuangan, teknologi, dan kapasitas kepada negara anggota ASEAN secara tepat waktu, terkoordinasi, berkelanjutan, dan responsif gender untuk pemahaman yang lebih baik di semua tingkatan.Â

â€œIndonesia telah menyampaikan enhanced NDC tahun lalu yang menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89% dengan kapasitas nasional, dan mencapai 43,2% dengan dukungan kerja sama luar negeri,â€ papar Menteri Siti.Â

Untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Siti menjelaskan bahwa Indonesiaâ€™s FOLU Net Sink 2030 menjadi salah satu tulang punggungnya. Berdasarkan proses konsultasi dan analisis internasional UNFCCC melalui Biennial Update Report (BUR) ke-3 November 2022, pada periode 2018-2020 penurunan emisi Indonesia adalah sekitar 570 juta CO2 eq; yang tersedia untuk digunakan untuk kolaborasi misalnya pada mekanisme kontribusi berbasis hasil atau mekanisme lainnya.

Indonesia juga tengah mengembangkan program iklim berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan ketahanan iklim nasional. Program ini bertujuan untuk mengakui pentingnya pemangku kepentingan non-pihak khususnya masyarakat lokal dan memperkuat peran mereka dalam aksi perubahan iklim. Hingga tahun 2022, terdapat 4.218 desa yang terdaftar di Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai desa iklim.Â

â€œSaya yakin negara-negara anggota ASEAN lainnya juga telah mengembangkan program serupa dengan pendekatan berbeda. Saya berharap kita dapat berbagi pengalaman dan mendokumentasikan praktik terbaik kita melalui aksi iklim berbasis komunitas ASEAN,â€ lanjut Siti.

Dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global pasca-2020, untuk mendukung pencapaian target Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan konservasi keanekaragaman hayati dan kebijakan ekonomi dalam perencanaan pembangunan, perlindungan ekosistem kritis dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.Â

Pengelolaan Invasive Alien Species (IAS) merupakan salah satu target global Kunming-Montreal tahun 2030 yang harus segera diatasi. IAS dianggap sebagai salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati di antara penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya spesies asli.Â

â€œIndonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama memerangi ancaman spesies asing invasif melalui penyusunan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Pengelolaan Spesies Asing Invasif,â€ ujar Menteri Siti.

Selanjutnya, Menteri Siti juga menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh agenda global untuk mengakhiri polusi plastik termasuk di lingkungan laut.

â€œKami memiliki komitmen yang kuat untuk bergabung dengan gerakan global untuk mengakhiri polusi plastik melalui pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum internasional dan kami percaya bahwa Rencana Aksi Nasional harus menjadi tulang punggung untuk mengimplementasikan instrumen yang mengikat secara hukum internasional,â€ tegasnya

Indonesia telah melakukan empat kegiatan terkait lingkungan laut yaitu. Pertama, pelaksanaan pemantauan sampah laut dan mikroplastik di 23 lokasi dan kegiatan pembersihan bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat di wilayah pesisir akibat limbah dari laut. Kedua, membawa rehabilitasi ekosistem terumbu karang di 14 lokasi. Ketiga, Lokakarya ASEAN-Indo-Pasifik tentang Sampah Plastik Lau. Keempat, Konferensi ASEAN dalam Memerangi Polusi Plastik: Meningkatkan Sinergi dan Tindakan Kolaboratif untuk Memerangi Polusi Laut.Â

Pada sektor pengelolaan sampah, Indonesia mendukung promosi Kota Berkelanjutan ASEAN melalui inisiatif nasional termasuk pembentukan daur ulang sampah, pemilahan sampah domestik, pengembangan ruang terbuka hijau dan implementasi ekonomi sirkular. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat luas, dan dunia usaha juga telah dirintis. Indonesia memprakarsai Lokakarya Pembelajaran Horizontal untuk Kota Berkelanjutan ASEAN sebagai platform regional untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mempromosikan kota berkelanjutan di antara negara-negara anggota ASEAN.Â

Pada the 17th AMME tersebut, Indonesia juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menangani polusi plastik melalui â€œTindakan Strategis Pengurangan Sampah Plastik Nasionalâ€ dan regulasinya.Â Pada lingkup ASEAN, Indonesia ingin mendorong seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dan industri untuk secara serius memperhatikan isu-isu tersebut dengan mengadakan konferensi lingkup ASEAN.

Saat menghadiri rangkaian pertemuan ini, Menteri Siti didampingi oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK, Ary Sudijanto dan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi.

Ary Sudijanto, dalam kapasitasnya sebagai National Focal Point ASOEN Indonesia, memaparkan mengenai rencana ASEAN Conference on Combatting Plastic Pollution Enhanced Synergies and Collaborative Actions to Combatting Plastic Pollution Including to Marine Environment.

Dia juga menyampaikan ada tiga tujuan konferensi ini. Pertama, menyediakan platform bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi dan bertukar upaya ASEAN dalam mengatasi polusi plastik. Kedua, memberikan rekomendasi untuk mempromosikan kondisi regional yang memungkinkan untuk mengatasi polusi plastik sejalan dengan keputusan potensial dari perjanjian plastik global dan kesamaan AMS. Ketiga, menjajaki area potensial dan inisiatif untuk memperkuat peran ASEAN dalam mendukung upaya negara anggota ASEAN untuk mengatasi polusi plastik yang akan membantu mematuhi Intergovernmental Negotiating Committee (INC) setelah disepakati pada tahun 2024.Â

â€œKonferensi ini akan diadakan di Grand Hyatt, Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2023. Pesertanya meliputi pembuat kebijakan, perwakilan INC, sektor swasta, CSO, Media dan akademisi. Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat menghadiri konferensi ini,â€ papar Ary.Â

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup tersebut, selain mendorong Pernyataan Bersama tentang Perubahan Iklim untuk COP-28 UNFCCC dan Rencana Aksi ASEAN mengenai Pengelolaan IAS, Indonesia juga menyampaikan dukungan untuk endorsement 2 (dua) dokumen lain pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, yaitu Suaka Margasatwa Phu Khieo-Taman Nasional Nam Nao dan Taman Nasional Phu Kraudeng sebagai ASEAN Heritage Park ke-56 dan ke-57, serta Nominasi Penerima Penghargaan ASEAN Eco-schools dan Youth Eco-champions Award.

Indonesia mendukung empat dokumen untuk dinotasi pada the 17th AMME, diantaranya finalisasi the 6th ASEAN State of Environment Report (SOER 6) sebagai publikasi unggulan kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup. Indonesia mengapresiasi Brunei Darussalam mengusulkan pembentukan ASEAN Centre for Climate Change untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antar Negara Anggota ASEAN dalam isu-isu terkait iklim. Indonesia siap menandatangani perjanjian pendirian Pusat tersebut dan berharap dapat mendukung operasionalisasinya. Ketiga, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota ASEAN atas dukungannya terhadap Inisiatif Ketua ASEAN 2023. Indonesia mengundang partisipasi aktif seluruh negara anggota ASEAN dalam Lokakarya Pembelajaran Horizontal untuk Kota Berkelanjutan ASEAN dan mendorong kontribusi dalam pengembangan Aksi Iklim Berbasis Komunitas ASEAN.

Delegasi Indonesia pada the 17th AMME dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai anggota delegasi adalah Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) sebagai National Focal Point ASOEN Indonesia, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) sebagai National Focal Point COM-AATHP, Tenaga Ahli Menteri Bidang Management Landscape Fire, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Direktur Penanganan Sampah, dan tim KLHK lingkup ASOEN, COM AATHP, dan AWGEE.Â

Pertemuan the 17th AMME dihadiri oleh Menteri atau pejabat setingkat Menteri bidang lingkungan hidup di ASEAN, ASEAN Center for Biodiversity, dan ASEAN Secretariat.Â Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Lao PDR sebagai chair pertemuan ini, dan sebagai vice chair adalah Wakil Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia menyambut baik inisiatif-inisiatif proteksi lingkungan untuk ASEAN dan global.

Move

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline

Other Headlines

Presiden Joko WidodoÂ (Jokowi) melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat (13/09/2024). Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kelestarian lingkungan dan pendidikan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berpesan agar konsep Wanagama Nusantara untuk restorasi hutan hujan tropis harus jadi. Selain itu, pengembangan infrastruktur untuk pengembangan research hub dalam pengembangan riset-riset unggulan dalam bidang sustainability tropis juga perlu dilakukan.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan bahwa bersamaan dalam agenda untuk upaya-upaya bangun kelestarian wilayah IKN dan Kalimantan serta secara nasional; agendaÂ akademik serupa untuk IKN jugaÂ telah berlangsungÂ bersama Universitas Mulawarman,Â dan akan menyusul untuk Univeristas Brawijaya, IPB dan ITB.Â Masing-masing dalam tingkat progress penyiapan yangÂ berbeda-beda dan sedang terus dibahas dan direncanakan.Â Tujuan utamanya ialah pengawalan secara akademik pembangunan di IKN.

Wanagama Nusantara merupakan suatu ekosistem pengembangan hutan pendidikan dan penelitian lintas disiplin yang merupakan inisiatif dari Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan Otorita IKN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan luas sekitar 621 hektar, Wanagama Nusantara mendukung visi IKN sebagai Forest City.

Wanagama Nusantara diharapkan akan menjadi window of the tropical world, yang merepresentasikan komitmen global Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan mencerminkan pengetahuan lokal Indonesia.

Tujuan pengembangan Wanagama Nusantara adalah untuk mengembangkan ekosistem restorasi hutan hujan tropis serta mengembangkan research hub dalam menjawab tantangan global dalam bidang kesehatan tropis, biodiversitas/restorasi, energi terbaharukan, instruktur hijau dan tata kelola kebijakan. Ada empat prinsip-prinsip...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, mendapat anugerah sebagai Ibu Manggala Agni, Ibu Patriot Langit Biru. Anugerah ini disematkan dalam acara peringatan HUT ke-22 Manggala Agni yang digelar di Posko Operasi Taktis MA Nusantara, Samboja, Kaltim, Jumat (13/9/2024) malam.

"Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tak lepas dari perhatian dan bimbingan Ibu Menteri kepada kami. Ibu juga telah memperjuangkan status hampir seluruh anggota Manggala Agni se Indonesia, dua ribuan orang menjadi tenaga Fungsional atau P3K," ungkap Direktur Jenderal PPI, Laksmi Dhewanthi.

"Anugerah ini kami sematkan sebagai ungkapan terimakasih kami. Ibu Menteri Siti Nurbaya adalah Ibu Manggala Agni, Ibu Patriot Langit Biru," tambahnya.

Dalam acara ini simbolisasi anugerah diberikan dalam bentuk pemasangan jaket bertuliskan Manggala Agni. Suasana haru menyertai, karena momen ini mendekati berakhirnya masa jabatan periodisasi Siti Nurbaya setelah dua periode dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri LHK RI.

Dimasanya Indonesia menemukan pola pengendalian Karhutla secara permanen. Tidak lagi ada bencana asap secara nasional dan lintas batas. Terjadi penurunan hotspot dan luasan terbakar, hingga kuatnya komitmen perlindungan gambut dan penegakan hukum lingkungan.

Global Fire Monitoring Center (GFMC) bahkan memberikan penghargaan Global Landscape Fire Award 2019, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian Karhutla pasca kejadian dahsyat tahun 2015.

Penghargaan ini diserahkan Koordinator GFMC Johann Georg Goldammer, kepada Menteri LHK Siti Nurbaya yang dinilai berhasil melakukan berbagai langkah koreksi menyeluruh dalam mengurangi dampak buruk karhutla terhadap lingkungan dan kemanusiaan secara global.

"Terimakasih atas kebersamaan kita selama 10 tahun ini. Saya juga minta maaf kalau ada yang dirasa kurang pas. Dirgahayu ke-22 Manggala Agni. Terima kasih untuk pengabdian dalam senyap menjaga Negeri kita bebas bencana Karhutla...

Mengusung tema: Standardisasi LHK Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menggelar acara Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 atau PeSTA 2024 untuk pertama kalinya. Bertepatan dengan usia 3 (tiga) tahun berdirinya Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), acara ini menegaskan peran KLHK dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan.

Menteri LHK, Siti Nurbaya membuka secara langsung Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 yang akan berlangsung selama 3 hari mulai 10-12 September 2024 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Siti menegaskan bahwa untuk menuju Indonesia yang maju dapat dilhat dari aspek ekonomi yang didukung oleh iklim investasi yang baik. Oleh karena itu sejak lahirnya UUCK, posisi utama dari BSILHK adalah untuk menentukan standar, mengikuti implementasinya, serta mengaplikasikan berbagai inovasi untuk dapat mencapai standar. Dengan demikian, menurut Menteri Siti dengan standar yang jelas akan memudahkan aktivitas berusaha.

â€œIndonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang mengejar Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekologi, sosial, ekonomi, tata kelola dan sosial budaya. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang diatur dalam (UUCK) dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan,â€ tutur Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat membuka PeSTA 2024 di Manggala Wanabakti, Jakarta (10/09/2024).

Sebagai organisasi baru yang mengawal koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang LHK, kehadiran BSILHK merupakan dukungan nyata KLHK dalam mengawal transformasi tersebut menuju sebuah titik keseimbangan di dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pondasi asas keberlanjutan atau sustainability serta memperhatikan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG)....

Seusai mengunjungi Desa Adat Kinipan di Kalimantan Tengah pada Sabtu, (07/09/2024) kemarin, Rombongan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya dan Tim Bezos Earth Fund (BEF) melanjutkan kunjungan kerjanya ke Denpasar, Bali untuk mendeklarasikan Taman Nasional Mutis Timau menjadi Taman Nasional ke-56 di Indonesia dan melihat kearifan lokal pengelolaan Desa Adat Bukit Demulih, pada Minggu (08/09/2024).

Bersama Tim BEF yang terdiri dari President dan CEO Bezos Earth Fund (BEF), Andrew Steer KCMG, PhD dan Senior Fellow BEF Lord Zac Goldsmith, Deklarasi Taman Nasional Mutis Timau dilakukan dari Bali secara hybrid (luring dan daring) antara Bali dan Nusa Tenggara Timur melalui teleconference. Dalam sambutannya Menteri Siti menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Mutis Timau.

"Taman Nasional Mutis Timau bukan hanya menjadi paru-paru bagi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga menjadi simbol sekaligus implementasi penting upaya kita dalam melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, berkeadilan dan bertanggung jawab demi generasi mendatang," terang Menteri Siti.

Deklarasi ini menandai komitmen pemerintah dalam melindungi keanekaragaman hayati pada area yang kaya akan flora dan fauna endemik, serta menjadi habitat penting bagi berbagai spesies yang dilindungi. Taman Nasional Mutis Timau juga memegang peran penting bagi kehidupan masyarakat, sebagai penyedia sumber obat-obatan, madu alam, sumber pewarna untuk tenun, sumber air, lokasi ritual adat bagi masyarakat setempat serta pemanfaatan tradisional lainnya yang telah berjalan secara turun temurun.

Menteri Siti menerangkan lebih lanjut, dalam kerangka global menghadapi krisis lingkungan yang dikenal sebagai triple planetary crisis, yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, dan dalam rangka mewujudkan kesepakatan global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework serta komitmen global untuk mencapai visi 2050...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya bersama delegasi dari Bezos Earth Fund, melakukan kunjungan kerja ke Hutan Adat Bukit Demulih, Minggu, (08/09/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan, serta mendiskusikan potensi dukungan dari Bezos Earth Fund dalam melestarikan hutan adat dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kehadiran rombongan disambut dengan Ritual Adat (Tradisi Melukat), yang merupakan pembersihan diri dengan memercikkan tirta atau air suci yang didoakan oleh pemuka agama, Pemakaian Kain Adat kepada Rombongan Menteri LHK dan Tim BEF, serta Tarian Sekar Sandat sebagai tarian selama datang.

Di sana rombongan meninjau langsung beberapa titik lokasi yang menunjukkan kearifan lokal Masyarakat Adat Bukit Demulih dalam menjaga kelestarian hutan adatnya. Seusai kunjungan, rombongan berdiskusi dengan Masyarakat Adat Desa Demulih di Wantilan dengan menghadirkan sekitar 40 orang Masyarakat Adat, sebelum akhirnya rombongan pamit kembali ke Denpasar.

Dalam diskusi, Menteri Siti menyampaikan pihaknya ingin memberikan gambaran mengenai upaya dan pencapaian KLHK dalam mengelola kawasan perhutanan sosial termasuk pengakuan terhadap masyarakat adat yang telah turun temurun memiliki sejarah kuat dalam mengelola suatu kawasan hutan adat. Selain itu, KLHK juga ingin berbagi kemajuan dalam perhutanan sosial, khususnya dalam pengakuan hukum atas hutan adat.

Hutan Adat Bukit Demulih ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri LingkunganÂ Hidup danÂ Kehutanan No. 4767/MENLHK-PSKL/PKTA/PSL.1/7/2021 Tentang PenetapanÂ Hutan Adat Bukit Demulih kepada Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) Demulih. Desa Demulih merupakan satu dari 9 Desa di Wilayah Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Luas wilayah Desa Demulih Â± 463 Ha dan secara administratif terdiri dari 3 dusun/banjar adat yaitu Dusun/Banjar Adat Demulih, Dusun/Banjar Adat Tanggahan Tengah dan Dusun/Banjar Adat Tanggahan Talang Jiwa. Dusun...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya bersama delegasi dari Bezos Earth Fund, melakukan kunjungan kerja ke Hutan Adat Desa Kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu (7/9/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung upaya masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan, serta mendiskusikan potensi dukungan dari Bezos Earth Fund dalam melestarikan hutan adat dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Menteri Siti mengapresiasi upaya masyarakat adat Kinipan dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka, yang tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur yang sangat berharga. Dalam kesempatan ini, delegasi Bezos Earth Fund juga menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya konservasi di hutan-hutan adat Indonesia melalui pendanaan dan program-program inovatif yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan.

Menurut Menteri Siti, Kunjungan ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah Indonesia, masyarakat adat, dan pihak internasional dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan.

Hutan Adat Desa Kinipan sendiri telah resmi diakui melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4513/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1.5/2022 dengan luas Â± 6.825 hektare. Desa Kinipan sendiri dihuni oleh 198 keluarga yang terdiri dari 331 laki-laki dan 312 perempuan, yang mayoritas merupakan bagian dari komunitas adat Dayak Tomun.

Kepemimpinan adat di Desa Kinipan dipimpin oleh Mantir Adat yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Domang di tingkat desa atau kecamatan. Mantir Adat bertanggung jawab atas penegakan hukum adat Dayak, termasuk dalam pengambilan keputusan di sistem peradilan adat yang melibatkan kesaksian, bukti, serta ahli hukum adat.

Pengelolaan wilayah adat di Kinipan dibagi menjadi tiga hak utama: (1) Hak Komunal, Hak kepemilikan bersama yang dimiliki seluruh masyarakat adat Desa Kinipan dan diatur oleh hukum adat;...