Friday, May 07, 2021

Mengapa Intelijen Penting

MENGAPA ISU INTELJEN PENTING ?
    
Pada tanggal 11 Oktober 2012 yang lalu, DPR telah mensahkan RUU tentang Inteljen menjadi UU, meski masih ada beberapa reaksi yang muncul. Selama  ini Indonesia belum memilik Undang-Undang khusus tentang intelijen dan dasar hukum pelaksanaan dan kegiatan intelijen di Indonesia hanya berdasarkan Keputusan Presiden. Karena itu diantara reaksi yang muncul di masyarakat juga anggapan bahwa kalangan inteljen mensyukuri lahirnya UU tersebut.  Sebagai warga negara, kita patut memantau dan mengikuti dengam baik apa yang terjadi dengan berbagai diskursus yang berkembang selama dan sampai akhir pembahasan RUU tersebut menjadi UU.  Mengapa isu inteligen ini  menjadi penting ?.

imagesPaul Todd dan Jonathan Bloch dalam Global  Intelligence, 2003 menulis,   ada beberapa alasan mengapa isu inteljen  penting dalam era global dewasa  ini:  Pertama, beberapa  instansi intelijen masih menggunakan cara-cara konvensional yang lama dalam menjalankan tugasnya. Contoh klasik ialah  cara-cara agen Israel di Lebanon  dan juga di Siria, Cina, Kuba, Zimbabwe dan Burma. Kedua, format demokrasi gaya barat didefinisikan (atau didefinisi ulang) tanpa dialog yang cukup  di antara berbagai masyarakat di dunia sehingga persepsi dan penilaian menjadi berlain-lainan atas upaya  perlindungan kedaulatan atau perlindungan negara dan dapat (potensial) terjadi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang seperti mencari-mencari kesalahan. Ketiga, terjadi perubahan yang pesat dalam teknologi. Hal ini telah meningkatkan upaya pemantauan secara total dan (potensial) berkecenderungan terjadinya manipulasi pengertian publik (umum). Keempat, masih ada pertanyaan akan efektifnya suatu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan.

Yang terakhir ini cenderung berkembang dalam konsep Inggris dan juga di Amerika. Lalu bagaimana yang terjadi di Indonesia ? Jelas tampak adanya keselarasan ritme isu internasional dan yang berkembang di Indonesia. Sejak reformasi 1998 sangat terang dan jelas format demokrasi berkembang dengan konsep demokrasi barat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Todd dan Bloch. Bila dikaitkan dengan catatan Fukuyama pada State Building, 2004, juga semakin jelas bahwa konsep demokrasi Indonesia berjalan menurut format demokrasi barat. Dua  ukuran utamanya ialah demokrasi sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan prosedur yang berlangsung dalam aktualisiasi demokrasi dengan ciri pokok transparansi dan akuntabilitas orientasi pada voice dan choice. Dari gambaran itu, jelas bahwa pemahaman umum tentang inteljen bagi kita seharusnya meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya instansi unit-unit kerja inteljen kita memang perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk dari masyarakat luas. Apa saja yang menjadi tugas inteljen dan apa saja yang perlu didukung oleh masyarakat dalam format yang paling sederhana sekalipun, tentu merupakan hal yang paling penting diketahui oleh masyarakat.

Mengingat dimensinya yang sangat luas, persoalan inteljen di negara   kita tidak cukup hanya dibahas dengan bayang-bayang masa lalu akan  pekerjaan atau kegiatan badan-badan intelejen negara kita seperti BAKIN/BIN, BIA/BAIS, Intel Kejaksaan dan Intelpam  Kepolisian serta juga sebagian dilakukan oleh Direktorat Sosial Politik Pemerintah Daerah dan BAKORINDA, tetapi perlu lebih luas lagi dengan mempersepsikan inteljen sebagai konsep perlindungan negara  (dibaca menjaga eksistensi negara) dan perlindungan warga negaranya sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu sangat layak bila unit-unit kerja inteljen negara kita bekerja dalam spektrum kehidupan berbangsa, bernegara  dan bermasyarakat secara luas.
 
Bila pada Bakorinda yang lalu kita pahami bahwa terkumpul lengkap data atau informasi tentang berbagai hal yang terjadi, maka format itu  merupakan format intelijen secara konseptual kehidupan berbangsa dan  bernegara serta bermasyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa di waktu yang lalu informasi harian disampaikan dari Pemda kepada  pusat/nasional seperti misalnya kejadian jatuhnya puntung rokok seorang petani yang tertidur dibawah pohon sehingga mengakibatkan alang-alang terbakar dan akhirnya merembet menyebabkan kejadian  luas kebakaran lahan/hutan. Satu demi satu  masalah dari  desa ke desa, kejadiannya  terekam dengan jelas dalam catatan daerah.

Mungkin betul apa yang disebutkan oleh Todd dan Bloch bahwa telah  terjadi redefinisi tentang demokrasi yang tidak disertai dengan perdebatan yang cukup sehingga pemahaman tentang inteljen menjadi sesuatu  yang berbeda-beda di negara-negara termasuk di negara kita yang kemudian menjadi heboh soal intelijen. Bagi suatu bangsa termasuk bangsa kita, yang penting sebetulnya ialah perlindungan akan kedaulatan negara serta perlindungan akan warga negara sesuai dengan tujuan dan fungsi konstitusi negara. Jadi, intelijen dimaksudkan untuk menjadi instrumen menjaga negara dan warga negaranya, bukan sebaliknya menjadi instrumen monitoring atau pemantauan totaliter dari negara lain atas negara kita.

Intelijen  sering dikaitkan dengan terorisme. Apa yang menjadi bobot  bentuk teroris dalam satu negara akan menjadi concern atau kepentingan  badan inteljen untuk menelusurinya. Di berbagai negara format itu  berbeda-beda. Menurut Todd dan Bloch misalnya ada format teror terkait  dengan pengunggulan  kandidat tertentu dalam suatu format kekuasaan  seperti di Kashmir, Chechnya,  Israel, dsb. Ini juga bisa saja terjadi dalam kaitan dengan Pilkada di Indonesia. Oleh  karenanya pada konteks yang demikian, maka sebetulnya intelejen daerah atau sekarang Komunitas  Inteljen Daerah (KOMINDA), memang perlu dan layak bekerja dalam spektrum yang luas, disamping  juga masyarakat memahami hal tersebut sehingga dapat memberikan dukungan.

Intelijen dikaitkan dengan kelembagaan memang dapat dipahami akan  memiliki fokus kerja yang bergeser-geser menurut perkembangan babak situasi secara general. Pada konteks internasional, misalnya CIA pasca perang dingin berbeda fokus dengan sebelumnya atau lembaga inteljen Eropa bergeser fokusnya dengan format trans nasional. (Todd dan Bloch, 2003).  Pada skala mikro itu juga dapat terjadi dengan ruang lingkup kerja inteljen negara kita. Berbagai isu makro dan mikro yang ada sekarang di  Indonesia  akan  memberikan fokus kerja inteljen kita pada  beberapa aspek penting yaitu pada konflik horisontal secara fisik dimana prinsipnya negara harus memberikan perlindungan pada warganya yang mengalami konflik secara internal (bukan akibat perang dengan pihak/negara lain), juga dalam hal-hal kegiatan ekonomi secara illegal, seperti illegal logging dan illegal fishing, juga  indikasi penjarahan uang negara melalui korupsi, soal limbah beracun, juga indikasi kebijakan yang memberi ekses atau dampak sosial yang signifikan di tengah-tengah masyarakat (seperti inflasi  akibat BBM dsb) serta impor illegal (seperti pada beras, daging, dll).
 
Ruang lingkup intelijen negara kita sekarang sedang mengalami perubahan  yang cukup besar dengan perkembangan definisi intelijen secara ”manner” nya, secara pengetahuan dan menurut kepentingannya dalam dunia internasional dan juga secara pragmatis dalam cakupan permasalahan yang kompleks yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi peting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, bisa memahami dan mendukung kerja lembaga intelijen dengan memberikan dukungan yang sedapatnya bisa diberikan  yaitu dengan partisipasi.

Dalam pandangan Cressey, RP, 1987, partisipasi dapat bermacam-macam  bentuknya mulai dari penyampaian informasi, konsultasi sampai ke negosiasi dan kadang-kadang sampai pada pengambilan keputusan, meskipun partisipasi juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan-pertanyaan kewenangan, otoritas, legitimasi serta pengendalian  dan terkait pula dengan apsek-aspek politik. Oleh karenanya juga sangatlah penting meliput semua itu dalam implemnetasi UU inteljen yang  sduah disahkan tersebut.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pemerintah Terbitkan SKB untuk Optimalkan Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Selain Menteri Siti, SKB ini juga ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit, dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin pada acara yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD di Markas Besar Polri, Jakarta, (6/5/2021).

Mahfud menyatakan jika berdasarkan putusan MK, ditekankan perlunya penegakan hukum terpadu penanggulangan karhutla yang berarti melibatkan multi pihak.

"Karena masalah karhutla itu tidak semata-mata menyangkut satu bidang hukum, semisal dari Polri saja tetapi juga terkait dengan hukum administrasi, bisa terkait juga dengan hukum perdata, semuanya harus ada penegakan hukumnya," ujar Menko Mahfud dalam sambutannya.

Sementara itu Menteri Siti mengungkapkan jika penandatanganan peraturan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

“Hal ini pun menjadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya itu ditopang oleh langkah-langkah yang profesional dan berintegrasi”, ujar Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan jika kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Namun penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Hal ini merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para Pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya karhutla.

Sejak pengalaman masa-masa sulit menghadapi kejadian karhutla pada tahun 2015, ia menyebut jika semua pihak telah memetik banyak pelajaran yang kemudian...

Read More...
UEA Berharap Indonesia Perkuat Usulannya Jadi Tuan Rumah Konferensi Perubahan Iklim Tahun 2023



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, di Jakarta, Kamis (6/5). Pada pertemuan tersebut, Dubes Al Dhaheri menyampaikan keinginan UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

Menteri Siti menyampaikan selama ini Indonesia dan UEA memiliki hubungan yang sangat terjaga di berbagai sektor. Termasuk di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya perubahan iklim, yang juga terjalin baik. Salah satu kerja sama terbaru yang dibangun yaitu program pengembangan mangrove.

“Seperti yang kita semua ketahui, beberapa waktu lalu kedua pemerintah kita sedang mengerjakan inisiatif baru kerjasama rehabilitasi mangrove di bawah koordinasi Bapak Menteri Kelautan dan Investasi. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan kerjasama untuk merehabilitasi hutan mangrove untuk berkontribusi pada pengurangan emisi. Kementerian kami akan terlibat dalam Pengembangan Mangrove dan Pemanfaatan Berkelanjutan melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi,” tutur Menteri Siti.

Menanggapi maksud UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC, Menteri Siti menyampaikan secara prinsip Indonesia mendukung proposal yang dibuat oleh UEA ke UNFCCC. Keterlibatan UEA dalam aksi iklim global dapat dilihat dalam inisiatif UEA membentuk Pusat Kolaborasi Regional Dubai, untuk memajukan tujuan Perjanjian Perubahan Iklim Paris di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur untuk mengadakan pertemuan internasional besar seperti COP UNFCCC, menjadikan UEA diyakini mampu menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

“Kita akan berikan masukan juga kepada Kementerian Luar Negeri RI terkait hal ini. Kami akan dengan senang hati memberikan masukan apa pun kepada UEA, karena kami memiliki pengalaman menyelenggarakan COP-13 UNFCCC di Bali pada tahun 2007,” kata Menteri Siti.

Sementara itu, Dubes Al Dhaheri menyambut baik pertemuan...

Read More...
Menteri LHK Apresiasi Penyelamatan Orangutan di Lampung Selatan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno pada Senin (3/5/2021) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Menempuh perjalanan darat dari Jakarta, kunker kali ini dimaksudkan Menteri Siti untuk meninjau langsung upaya penegakan hukum, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan orangutan beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, pada tanggal 26 April 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung, bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Polres Lampung Selatan, Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni dengan mitra NGO Jakarta Animal Aid Network (JAAN), melakukan operasi kegiatan K9 di pelabuhan Bakauheni.

Operasi gabungan ini berhasil menyelamatkan dua ekor anak orangutan Sumatera (Pongo abelii) berkelamin jantan dan betina dengan umur diperkirakan 1 hingga 1 tahun 4 bulan. Kondisi kedua orangutan saat ini masih dirawat di lokasi transit Pusat Penyelamatan Satwa Lampung, Sumatran Wildlife Center (SWC JAAN) Lampung. Oleh Menteri Siti, kedua orangutan ini diberikan nama Siti untuk betina, dan Sudin untuk yang jantan.

Ketika diselundupkan, kedua orangutan ini dibawa oleh bus ALS dengan Nomor polisi BK 7885 DK dari Medan Sumatera Utara menuju Tangerang. Semua awak Bus diamankan oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, supir dan kernet bus ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KSKP yang berada di bawah Kepolisian Resor Lampung Selatan. Dengan ditetapkannya supir dan kernet bus menjadi tersangka ini menunjukkan bahwa kasus ini telah masuk kedalam proses hukum di tingkat penyidikan, dimana penyidik dapat melakukan upaya paksa yakni penyitaan dan penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga melakukan pengembangan kasusnya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2021, sekitar Pukul 21.00 penyidik Polres Lampung...

Read More...
Multiusaha Kehutanan sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim



Pengaturan Perizinan Berusaha dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya, memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi sertameningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.

“Pemegang usaha pengelolaan kehutanan diberikan keleluasaan yang lebih baik, serta bertanggung jawab untuk melakukan transformasi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan, pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon yang lebih terintegrasi dengan bentuk pengusahaan lainnya dengan model perizinan multi usaha,” kata Menteri LHK Siti Nurrbaya pada Dialog ”Strategi dan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan untuk Pemenuhan Target NDC dan Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon”, yang digelar Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) secara virtual, Kamis (29/4).

Dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa secara jelas Pemerintah mendorong para pengusaha perhutanan tidak lagi berbisnis secara tunggal. Mereka didorong untuk berkontribusi lebih besar dalam aspek lain secara lebih luas yaitu penguatan dan dukungan dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk kaitannya dengan rencana penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Tentu hal ini harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan added value bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan kesempatan dan peluang dalam perizinan multiusaha, serta adanya insentive yang ditimbulkan dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon,” tutur Menteri Siti. Read More...

TMC, Paralegal, Patroli, Sebagai Upaya Pencegahan Permanen Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya memimpin langsung Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu (28/4/2021). Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari – April 2021. Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan kedepan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia.

Sementara itu Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.

Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020, padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.

Momen Puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar kejadian karhutla dapat segera diantisipasi sedini mungkin dan tidak menjadi persoalan yang mengganggu momen spesial masyarakat muslim tersebut.

“Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadhan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha. Menteri Siti pun menyatakan data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.

“KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara...

Read More...
Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Pandangan pada KTT Perubahan Iklim


Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 22 April 2021. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pemikiran terkait dengan isu perubahan iklim.

Pertama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas," ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Menurut Presiden, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional _(nationally determined contributions/NDC)_ untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.

Indonesia juga menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara menuju _net zero emission_ tahun 2050. Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030.

"Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan," imbuhnya.

Ketiga, untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, Presiden Jokowi memandang bahwa kemitraan global harus diperkuat. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai...

Read More...
Menteri LHK Instruksikan Jajaran Perbaiki Diri, Bangun Institusi yang Bersih


Menteri LHK Siti Nurbaya mengintruksikan jajarannya untuk terus berupaya memperbaiki diri untuk menjadikan KLHK sebagai sosok institusi yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I Tahun 2021 KLHK, yang digelar virtual, Selasa (13/4).

“Saya meminta keteguhan kita dalam etos kerja lembaga, etos kerja individual pejabat dan refleksinya dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus semakin baik hingga paripurna. Masyarakat membutuhkan jajaran birokrasi yang lebih ideal saat ini, dengan pijakan prinsip-prinsip public-life. Tidak semua hal bisa kita selesaikan sekaligus, saya percaya itu; tetapi dengan sinergi yang kuat dan berjalan pada koridor kebenaran, kita akan terus melangkah dibimbing oleh moral dan ilmu pengetahuan,” tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan pada periode triwulan pertama saat ini, KLHK juga sedang dalam masa audit kinerja dan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menteri Siti mengingatkan pentingnya proses ini sebagai proses yang wajib dilalui dengan menunjukkan semua capaian-capaian yang bersifat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi semua kriteria manfaat dari perspektif pengawasan eksternal.

Ada tiga dimensi arti penting pemeriksaan BPK RI, yakni untuk tidak terjadi perbuatan melawan hukum, untuk tidak ada transaksi tersembunyi, dan untuk pelaksanaan tertib anggaran dan tertib admininstrasi.

“Saya ingin berpesan dan meminta betul untuk kita tetap memelihara etos kerja, tidak mengeluh, bahkan sebaliknya menggunakan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi guna perbaikan dalam kegiatan selanjutnya. Saya juga perlu mengingatkan kembali seperti setiap tahun saya sampaikan, bahwa Audit BPK mengandung arti sangat penting dalam kita menegakkan nilai-nilai public life yang tadi telah saya utarakan,” katanya.

Peran Inspektorat Jenderal diperlukan dalam membantu seluruh satker pada proses ini, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis...

Read More...
Kunjungi Riau, Menteri LHK Rapat Maraton di Lapangan


Hujan lebat yang sempat mengguyur lokasi acara utama, tak menyurutkan semangat masyarakat menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong akhir pekan kemarin (10/4/2021) di Kota Dumai.

Kegiatan diawali dengan penanaman mangrove bersama Sekdaprov Riau, Walikota dan Wakil Walikota Dumai, dan jajaran Forkompimda, di Pantai Purnama Kota Dumai. Mulai dari lokasi ini, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menggelar rapat lapangan mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan pihaknya untuk membantu abrasi di Kota Dumai.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Bukit Timah, dimana rangkaian acara utama digelar. Di lokasi ini, diserahkan secara simbolis berbagai bantuan dari KLHK, mulai dari bantuan peralatan sampah, bantuan pengembangan perhutanan sosial nusantara (Bang Pesona), dan bantuan Kebun Bibit Desa (KBD).

Hampir sepanjang ada kesempatan, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Walikota Dumai terlibat diskusi serius. Termasuk dengan Wakil Bupati Bengkalis yang turut hadir di Dumai. Bilamana ada persoalan LHK, Siti Nurbaya langsung memanggil pejabat terkait yang ikut mendampinginya. Rapat lapanganpun digelar dadakan.

Pada kunjungan kali ini, Siti Nurbaya memang membawa lebih dari selusin pejabat KLHK. Ikut dalam rombongan Staff Ahli Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, Sekditjen PSLB3, Sekditjen PPI, Direktur Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASHL, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Ditjen PPI KLHK.

''Mengapa saya bawa sebanyak ini? karena persoalan Riau banyak dan harus segera diselesaikan. Kita tidak lagi bicara potensi, tapi aksi konkrit di lapangan,'' tegas Menteri Siti.

Rombongan Menteri Siti Nurbaya melanjutkan peninjauan ke Pantai Marina, yang direncanakan akan menjadi calon lokasi Ekowisata Taman Satwa. Walikota Dumai, Paisal menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan lahan seluas 40 ha milik Pemko yang terletak di lokasi...

Read More...
FIA Unilak Tandatangani PKS Perubahan Iklim, Menteri LHK: Rintisan dan Akan Terus Meluas


Bentuk komitmen kerja kolaborasi multipihak dalam mengatasi perubahan iklim, Sabtu (10/4/2021) malam ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPI KLHK) dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (FIA Unilak) Pekanbaru.

Menteri LHK Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar dan Wakil Menteri LHK Dr. Alue Dohong, ikut menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Sesditjen PPI KLHK, Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc dan Dekan FIA Unilak Alexsander Yandra, M.Si di Hotel The Premiere, Pekanbaru.

Selain itu turut hadir Staff Ahli Menteri LHK, Prof.Winarni Monoarfa, Tenaga Ahli Menteri LHK Dr.Afni Zulkifli, Bupati Siak Alfedri, Bupati Bengkalis Kasmarni, Walikota Dumai Paisal, dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc.

''Saya tidak mengira kalau ternyata kita bisa memulai kerjasama seperti ini dari Riau. Artinya sudah bisa mengajak masyarakat dalam hal pencapaian target kerja perubahan iklim, karena Perguruan Tinggi pasti memiliki banyak inovasi. Saya menyampaikan penghargaan atas terjalinnya PKS antara FIA Unilak dan Ditjen PPI untuk kerja tapak pengendalian perubahan iklim,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberikan arahan usai penandatanganan PKS.

Kerjasama dengan FIA Unilak terkait agenda perubahan iklim ini dikatakan Menteri Siti penting sebagai rintisan dan akan meluas nanti ke Universitas lainnya. Ia juga sudah meminta pada Wakil Menteri Dr.Alue Dohong dan Staff Ahli Menteri Prof.Winarni Monoarfa untuk terus mengikuti perkembangan di daerah.

''Karena yang paling penting untuk kerja lingkungan sebenarnya adalah kerja lapangan, kampanye keterlibatan masyarakat, dan guidance keilmuan,'' katanya.

Untuk target pembentukan 20.000 kampung iklim di 2024, selain kalangan akademisi juga akan dilibatkan kalangan dunia usaha untuk memberikan perhatian pada Desa atau Kampung Iklim yang berada di wilayah kerjanya.

''Tentu saja peran serta Pemda juga menjadi...

Read More...
Menteri LHK Tanam Mangrove di Dumai, PEN Mangrove 2021 di Riau Dimulai


Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar bersama dengan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Sekdaprov Riau, Walikota Dumai Paisal, Wakil Walikota Dumai, Harris, dan jajaran pejabat KLHK serta seluruh unsur Forkompimda Kota Dumai, melakukan penanaman mangrove di Pantai Purnama, Sabtu (10/4/2021).

Ada 700 bibit kayu api-api (Avicennia.sp) yang ditanam bersama masyarakat di Pantai Purnama. Lokasi ini mengalami abrasi dampak ombak selat Rupat. Saat tiba di lokasi, Menteri LHK Siti Nurbaya terlihat serius menyimak dan mencatat berbagai laporan yang disampaikan perangkat pemerintah setempat mengenai abrasi yang menghilangkan daratan pantai mereka.

Penanaman ini menandai pertama kali penanaman mangrove dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Riau tahun 2021, yang dilaksanakan oleh KLHK bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kota Dumai mendapatkan alokasi penanaman mangrove tahap pertama yang akan dikerjakan dalam waktu dekat seluas 408 ha, dan jumlahnya kemungkinan besar akan terus bertambah seiring verifikasi lapangan. Adapun target penanaman untuk Riau tahun ini seluas 15 ribu ha, dari target nasional seluas 83 ribu ha di tahun 2021.

''Kita akan kerja bersama untuk pemulihan ekosistem mangrove. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan terus kita tingkatkan, karena itu hari ini saya juga bawa Pak Wakil Menteri dan banyak pejabat KLHK agar nanti terus ada tindaklanjut kerja lapangannya bersama-sama masyarakat,'' kata Menteri Siti Nurbaya, Sabtu (10/4/2021) di Kota Dumai.

PEN Mangrove merupakan salah satu program padat karya KLHK dan BRGM yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan sekaligus pemulihan ekonomi. Seluruh kegiatan PEN Mangrove melibatkan kelompok masyarakat.

Tahun 2020 melalui BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, PEN Mangrove melibatkan 36 kelompok masyarakat, dengan luas total yang ditanam 692 Ha. Melibatkan pekerja sebanyak 1.472 orang, dengan 48.473 Hari Orang Kerja (HOK). Adapun jumlah bibit atau propagul yang ditanam mencapai...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9