Friday, August 06, 2021

Artikulasi IPDN

Peristiwa Cliff di IPDN dan Wahyu di STPDN pada konteks manajemen operasional pemerintahan dapat  dipersepsikan saling identik, yaitu keadaan darurat atau kritis. Menjadi kategori darurat karena subyek  itu telah menjadi berita media dengan frekwensi berita yang  intensif  dan cakupan berita yang sangat  luas,  serta mengakibatkan dampak luas di tengah masyarakat dengan berbagai reaksi; disamping  berpotensi memberi pengaruh  pada keberadaan lembaga IPDN/STPDN, Depdagri, dan pemerintah. Oleh karena itu sangat tepat langkah Wakil Presiden turun langsung meninjau di lapangan dan  juga Presiden mempertegas kebijakan pemerintah tentang permasalahan kasus IPDN tersebut ketika peristiwa Cliff di tahun 2007 dan Mendagri Hari Sabarno menarik manajemen  STPDN  menjaid tanggung jawab Sekretaris Jenderal Depdagri di tahun 2003.

Apa yang sangat penting kemudian ialah bagaimana langkah operasional secara jitu dirancang sebagai tindak lanjut setelah Presiden menegaskan kebijakan dasarnya. Kebijakan mendasar yang digariskan tersebut ialah : pertama, melakukan evaluasi menyeluruh di IPDN; kedua  merombak sistem pendidikan serta ketiga, tidak menerima pendaftaran praja tahun 2007/2008 atau pada bulan September yang akan datang  tidak  dilakukan  rekrutmen calon praja.   Evaluasi menyeluruh seperti yang diperintahkan Presiden pelru diartikulasikan  oleh para birokrat  Depdagri, Depdiknas, Kementerian PAN dan POLRI.

Evaluasi dapat dilakukan berawal dari base-line  infomation  sekarang yang berangkat dari kebijakan  pasca peristiwa Wahyu Hidayat di bulan September tahun 2003.   Beberapa pijakan dasar yang penting meliputi : Pertama,  sebagai kebijakan darurat atau kritis  STPDN ditangani secara langsung oleh Pimpinan Puncak Depdagri dan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal serta  pembentukan  Komisi Etika  dipimpin Inspektur Jenderal. Komisi Etika  bertugas untuk : memperkuat etika moralitas dalam proses belajar mengajar, melakukan investigasi, dan identifikasi serta mendalami hal-hal yang terjadi, menyangkut pelanggaran etika dan moralitas di kalangan praja dan pengasuh serta unsur pendukung lainnya, mempelajari dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, termasuk didalamnya faktor-faktor manajemen dan lingkungan yang terkait dengan proses pendidikan secara keseluruhan.

Konsep penanganan manajemen perubahan tersebut  terdiri dari dua langkah utama, yaitu : pemulihan (recovery) STPDN dan penyatuan (integrasi) lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.  Penataan Manajemen secara garis besar dilakukan melalui pendekatan aspek-aspek berikut : Aspek Kelembagaan, yang meliputi langkah-langkah secara struktural untuk pengaturan lembaga,  personil serta ketata-laksanaan secara struktural menurut normatif kelembagaan di Departemen (tingkat kompetensi, syarat administratif,  dll);  Aspek Pengawasan dan Pembinaan/Pengasuhan, yang meliputi pelarangan kegiatan Praja pada potensi-potensi yang bersentuhan dengan ”kekerasan”,  detasering untuk tenaga pengasuh, identifikasi institusi dan sistem sosial dalam kehidupan siswa (Praja), dan pembinaan rohani (mental spiritual).; Aspek Logistik, yang meliputi identifikasi berbagai fasilitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan ketata-laksanaan dalam lembaga dan dalam kehidupan interaksi siswa (praja) serta kegiatan  Public Relation dan Penanganan Ekses yang  dapat meluas dari informasi publik dalam menyikapi persoalan di STPDN.

Dengan persepsi bahwa  yang menjadi pokok persoalan adalah  dalam hubungan senior dan junior, maka  fokus diarahkan pada penanganan Penertiban Hubungan Antara Siswa (Praja) STPDN dan menajdi tugas elemen penting yang terlibat yaitu para pejabat struktural STPDN, para dosen/tenaga akademik/pengajar STPDN, Senat Mahasiswa (Wahana Bina Praja) dan Komisi Disiplin STPDN, untuk : Mengawasi hubungan antar Praja agar senantiasa menjaga perilaku sopan santun, kekeluargaan serta menghindari potensi kekerasan; Melarang Praja yang pangkatnya lebih tinggi memanggil Praja yang pangkatnya lebih rendah dengan alasan pembinaan atau hal lain karena dapat menimbulkan potensi kekerasan; Melarang adanya kegiatan pertemuan kontingen atau istilah lainnya yang melibatkan Praja yang pangkatnya lebih tinggi dan Praja yang pangkatnya lebih rendah; Melarang kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan para siswa (Praja) tanpa izin pengasuh dan penggunaan waktu istirahat siang (Pukul 14.00 s.d 16.30), kecuali pertemuan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa (Praja) secara terkoordinasi; Memberikan sanksi hukuman disiplin kepada siswa (Praja) sesuai dengan ketentuan Kode kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kebijakan operasional lainnya ialah pada dimensi psikologis yang perlu didalami, baik dalam bentuk  pengembangan kedalam maupun pengembangan keluar. Pengembangan kedalam berarti memperlancar komunikasi dalam interaksi diantara komunitas STPDN dan komunikasi keluar dalam arti agar komunitas STPDN khususnya para praja menjadi lebih terbuka kepada lingkungannya termasuk dalam berinteraksi dengan wartawan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui bimbingan atau counselling ataupun melalui unit pengaduan dan kegiatan traumatic center lainnya. Pendalaman pada aspek psikologis misalnya dengan melihat kembali kondisi komunitas melalui test psikologi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini perlu didalami hubungan psikologis dengan perubahan-perubahan yang direncanakan menyangkut misalnya lambang-lambang kebesaran praja atau institusi STPDN itu sendiri. Dalam upaya itu, diproyeksikan secara struktural kegiatan proses belajar mengajar dan kehidupan komunitas STPDN terus berlangsung dengan peningkatan-peningkatan. Sistem keamanan dalam atau internal  dan mekanisme antar staf atau pejabat struktural  dikembangkan agar lebih terbuka/transparan.  

Kedua, kebijakan integrasi IIP dan STPDN menjadi IPDN.  Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dpediknas, untuk satu departemen hanya boleh ada satu lembaga pendidikan kedinasan dan untuk itu dipersiapkan langkah Depdagri sejak tahun 1999. Dalam agenda penanganan lanjut integrasi lembaga-lembaga pendidikan kedinasan (lemdika) Depdagri tersebut  ditempuh langkah integrasi lemdika Depdagri menjadi satu kesatuan dalam upaya penanganan lanjut permasalahan  STPDN. Kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pemulihan permasalahan STPDN  ditegaskan dengan prinsip-prinsip  :  cut-off tradisi negatif praja yang berpotensi kekerasan; academic culture  yang memenuhi persyaratan lingkungan politik saat sekarang serta harapan masyarakat akan sosok pamong yang  profesional, loyal dan humanistik serta refleksi kebijakan dalam format kurikulum dan  sistem perkuliahan, serta dalam bentuk dukungan sarana/prasarana. Kegiatan cut off diawali dengan mengalihkan praja angakatan 2003/2004 dari Jatinangor ke Cilandak dan seterusnya perlu dilakukan sampai dengan pututsnya mata rantai  hubungan senior-junior..

Kedua, penegasan konsep  sosok pamong yang diproyeksikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tujuan kurikuler lemdika Depdagri. Sosok yang diproyeksikan ialah sosok aparatur pamong  yang memiliki kompetensi kepemimpinan transformatif dengan empat komponen kompetensi, yakni : perancang (designer); pelayan (steward); guru (teacher); dan kenegarawanan (statemanship).  Untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki kompetensi staf dan kepemimpinan tersebut, proses pendidikan dan pengajarannya akan dirancang melalui penumbuhan kreativitas (creativity); mencerahkan pemikiran (enlightment); dan menstimulasi kebebasan akademik (academic freedom of expression).

Ketiga, perancangan  desain kurikulum dalam sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) di STPDN  seperti peningkatan kegiatan  tutorial, diskusi, dialog dalam pengajaran; juga  peningkatan  frekwensi pelatihan  dan peninkagtan kualitas tenaga pelatih;  serta  pengasuhan dengan penegakan sanksi disipilin secara tegas diiringi rekrutmen pengasuh secara selektif dan rigid dengan orientasi keteladanan.  Rangkaian format pengajaran, pendidikan dan pengasuhan tersebut dilebur, diramu dan dirumuskan  dalam bentuk kurikulum atas dasar pertimbangan : rumpun keilmuan dasar bidang pemerintahan (dalam negeri, lokal), atas dasar standard pelayanan menurut sistem pendidikan nasional dan  atas kebutuhan masyarakat yang akan dilayani kemudian pada saat praja bertugas di lapangan.

Keempat, penanganan aspek kelembagaan/organisasi   yang  mengaitkan pembahasan tentang  keempat  Pusat Pendidikan dan Latihan Regional, UPT Departemen Dalam Negeri di Yogyakarta, Bandung, Bukit Tinggi dan Makassar. Masih harus diperhitungkan pola keterlibatan sebagai bagian dari pemecahan masalah khusus STPDN dan sekaligus sebagai arah rencana jangka panjang ke depan. Ketika kebijakan kelembagaan tersebut disusun, tidak termasuk dikembangkannya ide alternatif untuk mendelegasiklan pola pendidikan STPDN kepada setiap daerah provinsi atas pertimbangan integrasi sistem politik dalam negeri dan pembinaan wilayah secara nasional, namun dapat dipertimbangkan pembentukan  format “STPDN Regional” pada sekitar 5 (lima wilayah) yang dikembangkan sebagai bagian dari agenda integrasi lembaga pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri yaitu di Jawa Barat, Sumatera Barat,  DIY, Sulawesi Selatan dan  kemungkinan di DKI  Jakarta yang akan melayani provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Kelima, untuk  mendukung keseluruhan kepentingan hal tersebut perlu  dipertimbangkan dukungan  kondisi prasarana dan sarana yang ada  baik di Jatinagor (STPDN) maupun di Cilandak (IIP) ataupun  di Bandung, Bukit Tinggi, Yogyakarta dan Makassar. Untuk tahap awal dan pada konteks penanganan darurat, maka pelaksanaan  penanganan dalam kurun waktu Oktober 2003 s/d Maret 2004  dikonsentrasikan di Jatinangor dan Cilandak, sambil meliput penyelesaian masalah STPDN dengan agenda cut-off  tradisi serta  pembentukan kultur dan baru setelah itu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan teknis  lanjut integarsi IIP dan STPDN menjadi IPDN secara struktural.
Arah kebijakan dan fokus penanganan permasalahan kritis STPDN di tahun 2003 ketika itu tentu sekarang  sudah dapat dievaluasi perkembangannya,  sehingga base-line infomation sesungguhnya sudah dapat dikompilasi dalam waktu singkat sesuai  dengan perintah dan guna memenuhi harapan Presiden.  Sesuai dengan fungsi politik birokrasi,  maka memang menjaid tugasnyalah untuk mengartikulasikan kebijakan  tersebut.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Antisipasi Puncak Karhutla dengan Sinergi Hujan Buatan


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya secara virtual (30/072021), memimpin langsung rapat teknis membahas penjelasan prakiraan cuaca dan teknik modifikasi cuaca serta kesiapan patroli desa. Dalam rapat ini, Menteri LHK mengundang seluruh pihak terkait seperti BMKG, BNPB, TNI, POLRI, BPPT, serta ahli klimatologi dari IPB University.

Menteri Siti menekankan bahwa, sebagai upaya pencegahan, dirinya meminta semua pihak untuk mengikuti pantauan titik panas yang muncul di wilayah rawan karhutla. Selain itu juga, Patroli Terpadu dengan melibatkan masyarakat juga perlu diperkuat sebagai suatu sistem pertahanan untuk mengendalikan karhutla sedini mungkin. Patroli Terpadu telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan hingga kini telah tercipta sebanyak 185 posko desa dengan jangkauan hingga 555 desa di sekitar posko.

Menteri Siti secara implisit meminta untuk terus dilakukan penguatan kapasitas pada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), yang kini juga telah ditambah dengan kelompok paralegal. Harapannya, selain mendukung upaya pencegahan karhutla di tingkat paling tapak, kelompok MPA-Paralegal ini dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ekonomi, sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Total jumlah MPA-Paralegal di seluruh Indonesia sebanyak 12 kelompok pada tahun 2020 dan tengah diusulkan penambahannya pada tahun 2021 sebanyak 28 kelompok. Sehingga pada akhir tahun ini, diharapkan dapat terbentuk sebanyak 40 kelompok MPA-Paralegal.

Upaya lain untuk mencegah terjadinya karhutla adalah dengan memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan di wilayah rawan karhutla. Upaya TMC di Provinsi Riau, pada fase pertama 10 Mar – 5 Apr 2021, secara umum, meningkatkan curah hujan sekitar 33–64 % terhadap curah hujan alamnya. Penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan adalah sekitar 194.3 Juta m3. Sedangkan pada fase kedua, secara umum persentase penambahan curah hujan periode di Provinsi Riau pada bulan Juli 2021 adalah sebesar 2% terhadap...

Read More...
Penanganan Limbah Medis B3 Covid dengan Peningkatan Sarana dan Sistem


Menyikapi jumlah timbulan limbah medis COVID-19 yang terus meningkat, Pemerintah tengah menyiapkan semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis infeksius agar dapat segera teratasi. Pemerintah akan memberikan dukungan fasilitas dan anggaran, baik yang berasal dari Satgas COVID-19, dana transfer ke daerah, maupun sumber pendanaan lainnya, serta usaha swasta karena perlu  cepat dilakukan penyiapan sarana.

Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan ada tiga langkah utama KLHK dalam penanganan limbah B3 medis. Pertama, KLHK memberikan dukungan relaksasi kebijakan terutama untuk fasyankes yang belum memiliki izin. Mereka diberikan dispensasi operasi dengan syarat insenerator suhu 800 derajat Celcius, dan diberikan supervisi.

“Jadi sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang juga sudah membuat lebih sederhana persetujuan (sebelumnya izin) dan diberikan utuh, bukan  lagi satu persatu izin per tahapan seperti sebelumnya,” tutur Menteri LHK Siti Nurbaya dalam konferensi pers secara virtual usai mengikuti Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden RI tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis COVID-19, Rabu (28/7).

Kedua, KLHK memberikan dukungan sarana, mengingat kapasitas untuk memusnahkan limbah medis masih sangat terbatas. Sarana pengelolaan limbah medis yang ada saat ini masih terpusat di Jawa, yakni lebih kurang 78%.

KLHK sejak 2019 telah membantu sebanyak 10 unit insenerator kapasitas 150 kg/jam dan 300 kg/jam seperti di Sulsel, Aceh, Sulbar, NTB, NTT, Aceh, Sumbar, Papua Barat, dan Kalsel.

“Dalam kaitan ini, maka arahan Bapak Presiden hal ini agar dipercepat pembangunan sarananya seperti insinerator,” kata Menteri Siti.

Disisi lain, pasca tahun baru 2021 dan saat Idul Fitri dikembangkan isolasi mandiri (isoman) di rumah/perumahan selain vaksinasi. Maka isoman diberikan dukungan drop box dan kantong plastik besar untuk pengumpulan limbah. Untuk sarana ini, Menteri Siti mengungkapkan agar daerah juga harusnya bisa memenuhi dari DAK dan sumber anggaran lainnya.

“Terhadap pengelolaan...

Read More...
Ministerial Meeting COP26 Glasgow dan Kesiapan Indonesia


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memimpin DELRI memberikan pandangan materi-materi krusial COP26 Glasgow pada pertemuan “The July Ministerial Meeting COP26 UNFCCC”, pada Minggu – Senin (25-26 Juli 2021). Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pemerintah Inggris selaku Tuan Rumah COP26 UNFCCC ini, bertujuan memberikan kesempatan kepada para Menteri Lingkungan Hidup dari negara-negara pihak UNFCCC, untuk berkumpul dan membahas penyelesaian poin-poin krusial untuk disepakati dalam COP26 yang dijadwalkan digelar bulan November nanti di Glasgow.

Agenda pertemuan dibagi menjadi lima sesi, sesuai dengan topik-topik utama yang dibahas COP26 UNFCCC. Kelima topik tersebut meliputi: Scaling-up Adaption; Keeping 1.5° C alive; Loss and Damage; Finalising the Paris Rulebook – Article 6; dan Mobilising Finance.

Bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan tersebut, pada Sesi I dengan topik “Scaling – up Adaption”, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia menempatkan agenda adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim. Indonesia juga telah menetapkan Peta Jalan/Road Map Adaptasi Perubahan Iklim hingga Tahun 2030, yang dituangkan dalam Updated NDC (Nationally Determined Contribution).

“Dalam implementasinya, kami juga melibatkan peran aktif masyarakat diantaranya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), Ekoriparian, restorasi ekosistem mangrove dan agroforestry perhutanan sosial sebagai langkah kerja adaptasi iklim. Kami juga melibatkan dan mengintegrasikan program kerja kementerian/lembaga dan subjek sektoral ke dalam program ini, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, tokoh lokal dan masyarakat di tingkat tapak,” kata Menteri Siti.

Indonesia mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap adaptasi perubahan iklim. Beberapa hal terkait kebijakan, program, guidelines, tools dan aksi-aksi yang telah dilakukan dalam hal adaptasi perubahan iklim, disampaikan untuk menunjukkan...

Read More...
Menteri LHK: Kepentingan Nasional Menuju Netral Karbon 2060 Tanggung Jawab Bersama


Gelaran acara Indonesia Green Summit 2021 menjadi tonggak penting untuk mengedukasi dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya nasional mewujudkan pembangun berkelanjutan. Melalui target terbaru nasional untuk mencapai netral karbon pada tahun 2060, semua pihak diminta bergandengan tangan, bersinergi, dan melangkah bersama dalam satu irama menuju arah Indonesia yang bersih dan sehat yang selaras dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Target mencapai netral karbon pada tahun 2060 sendiri telah menjadi komitmen Indonesia kepada masyarakat dunia melalui penyampaian Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) kepada UNFCCC sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

"Dokumen LTS-LCCR 2050 menegaskan arah kita menuju net-zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya pada sambutannya secara daring membuka Indonesia Green Summit 2021, (26/7).

Ia menyebutkan jika inisiatif penyelenggaraan Indonesia Green Summit 2021 oleh Media Group merupakan kontribusi penting dalam rangka membangun dan meningkatkan literasi kepada masyarakat terhadap permasalahan terkini yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

"Inisiatif Media Group ini sekaligus membuktikan sensitivitas media terhadap isu-isu aktual di tengah masyarakat dan untuk itu menjadi sangat penting dibicarakan agar kita berada dalam pemahaman yang sama, dan agar secara bersama dapat  mencarikan jalan keluar, solusi bagi kebaikan dan kepentingan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Menteri Siti melanjutkan jika isu pembangunan hijau atau green development  sudah dituntut oleh publik secara luas, oleh karenanya Perubahan iklim, karbon netral 2060, merupakan subyek penting yang sedang dikelola dalam kerangka kepentingan nasional.

"Masyarakat...

Read More...
Menteri Siti Paparkan Pembangunan Kota Ramah Lingkungan untuk Kendalikan Perubahan Iklim pada Ministerial Meeting G20


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya hadir secara virtual bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arifin Tasrif, pada pertemuan para Menteri G20 bertemakan Energy and Climate, Jumat (23/7). Pada sesi ini, Negara-negara G20 membahas mengenai pemulihan pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, tentang pembangunan kota hijau untuk mengendalikan perubahan iklim global, percepatan transisi energi dan tentang pendanaan perubahan iklim.
 
Pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia, yang dibacakan oleh Menteri LHK menyatakan perspektif hijau telah banyak dipikirkan oleh komunitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini semakin berkembang dengan sangat cepat dengan dukungan kuat dari generasi muda.
 
"Masyarakat kita sudah mulai menghargai upaya penghijauan dengan cara sederhana, seperti penanaman pohon dan daur ulang sampah," ungkap Menteri Siti. Menurutnya, Industri hijau dengan penekanan pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan juga tumbuh dengan pesat.
 
Ia menyatakan bahwa Indonesia sedang mengembangkan Program Pembangunan Kota Hijau, yang dirancang untuk mendorong partisipasi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kota hijau yang berkelanjutan, termasuk bangunan, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan.  
 
"Kami juga telah memasukkan Solusi Berbasis Alam atau Pendekatan Berbasis Ekosistem untuk memberikan manfaat ekosistem ke kota atau kawasan perkotaan," tambahnya.
 
Menteri Siti kemudian menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata iklim, Indonesia telah memberikan Green Leadership Awards atau yang dikenal dengan Nirwasita Tantra. Ini bertujuan untuk menghargai para pemimpin lokal, anggota parlemen, pemimpin bisnis dan pemuda yang telah mengaktualisasikan kepemimpinan berorientasi ramah lingkungan yang mendalam dalam kepemimpinannya di sektor masing-masing.
 
Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota untuk merancang solusi dan berkontribusi untuk mengatasi...

Read More...
Menteri LHK: G20 Menjadi Katalis Global Pencapaian SDGs dan Pemulihan Lingkungan


Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan jika Pandemi COVID-19 telah merintangi upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs) dari masing-masing negara di dunia. Oleh karenanya kedepan negara-negara anggota G20 sebagai 20 kekuatan terbesar dunia diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih ambisius.

Menteri Siti menyebutkan agar negara-negara G20 dapat menyelesaikan tantangan-tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif berdasarkan keadaan dan prioritas kebangsaan masing-masing.

Ia juga menyebut jika G20 dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

"Sebagai negara anggota G20, kita memiliki tanggung jawab menjadi katalis global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pemulihan berkelanjutan melalui contoh-contoh konkrit," ujar Siti Nurbaya dalam paparannya pada G20 Enviroment Ministers' Meeting yang dilangsungkan secara virtual dari Naples Italia, Kamis malam, (22/7).

Ia pun menekankan kepada para Menteri Lingkungan negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia tidak hanya mengajak, namun juga telah mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai SDG melalui aksi-aksi kongkrit yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional.

"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020," ungkapnya.

"Kami telah mencapai rekor terendah laju deforestasi," imbuhnya.

Aksi-aksi konkrit lain disebutkan Menteri Siti diantaranya program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi. Target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land degradation.

"Untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem, Indonesia telah merehabilitasi lahan kritis secara signifikan,...

Read More...
Persiapan Pemerintah Indonesia Jelang Konferensi Perundingan Perubahan Iklim Dunia


Setiap tahunnya, para negara pihak yang tergabung dalam Conference of The Parties (COP), United Nations on the Framework of Climate Change Conference (UFCCC), melangsungkan pertemuan untuk membahas kebijakan-kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut ambil bagian dalam perundingan tersebut yang juga telah meratifikasi Perjanjian Paris.

Menjelang perundingan COP UNFCCC ke 26 yang akan diselenggarakan di Glasgow, Britania Raya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya secara virtual (19/7/2021) memberikan arahan kepada para calon Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menjadi negosiator dalam berbagai persidangan COP-26 UNFCCC.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi wawasan bagi para calon Delri. Pertama, adalah terkait pembaruan Nationally Determined Contributions (Updated NDC) Indonesia. Pada updated NDC yang telah disusun, Indonesia berkomitmen menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi.

"Updated NDC juga memperbarui informasi tentang Visi Pemerintah dan Pembangunan Jangka Panjang serta menjabarkan dan merinci strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi. Updated NDC juga menambah subjek baru dan penguatan komitmen dengan memasukkan laut, lahan basah (mangrove dan lahan gambut) serta kawasan permukiman (dalam skenario adaptasi). Indonesia juga memperkuat komitmen untuk memanfaatkan berbagai peluang kerjasama internasional," terang Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut, Updated NDC secara implisit menunjukkan ambisi 41% target yang akan dicapai, dengan memperkuat langkah-langkah implementasi  kerjasama teknis luar negeri dalam hal teknologi dan pengembangan sektor swasta. Misalnya, dalam kegiatan elctro-mobility yang telah dirintis dan dimulai seperti pengembangan listrik...

Read More...
Kick Off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia Menuju GLASGOW CLIMATE CHANGE CONFERENCE


Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kick Off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia Menuju GLASGOW CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP26/CMP16/CMA13)
Jakarta, 19 Juli 2021
             

Read More...
Menteri LHK: Langkah Atasi Emisi Karbon Jangan Hanya Modis


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengidentifikasi sejumlah deklarasi proyek karbon yang dilakukan oleh LSM internasional, yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung di Indonesia. KLHK secara tegas telah memperingatkan untuk membatalkan kegiatan-kegiatan proyek karbon tersebut karena terindikasi melanggar peraturan perundangan.
 
“KLHK telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan oleh salah satu LSM internasional di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. KLHK juga telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan salah satu LSM internasional lainnya di TN Batang Gadis, Sumatera Utara, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan terindikasi pelanggaran terhadap aturan,” Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno menegaskan hal ini di Jakarta (9/07/2021).
 
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Siti Nurbaya, guna memastikan bahwa deklarasi proyek-proyek karbon di Indonesia yang melibatkan kawasan hutan negara, tidak boleh dibiarkan berlangsung secara ilegal.
 
“Pembatalan itu menunjukkan tingkat keseriusan serta konsistensi Menteri untuk memastikan semua proyek karbon di Indonesia berada dalam pengaturan dan tata cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
 
“Ibu Menteri berpesan, langkah-langkah dalam mengatasi emisi karbon jangan hanya modis. Harus ada ketulusan dalam setiap langkahnya, guna mencapai tujuan yang sesungguhnya,” tegas Wiratno.
 
Sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri tersebut, Dirjen Wiratno telah memerintahkan Kepala UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional di seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan investigasi, serta menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait deklarasi proyek karbon yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung, namun tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
 
Target NDC Nasional
 
Menteri Siti Nurbaya, lanjut Dirjen Wiratno, menegaskan bahwa prioritas utama Indonesia...

Read More...
Indonesia: Kelola Gambut dengan Integrasi Kebijakan Bersama Masyarakat


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya hadir sebagai pembicara kunci dalam acara  Webinar High Level Peatland Event secara virtual dengan tema “Peatland, a Super Nature-Based Solution”, pada, Senin malam (5/7), dengan didampingi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto, Plt. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro dan Sestama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari.

Dalam acara yang diikuti negara pemilik lahan gambut dunia, Siti Nurbaya  berbagi pengalaman Indonesia, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis untuk pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian.

Lahan gambut berkontribusi terhadap kemajuan perjanjian lingkungan multilateral (MEA), termasuk upaya meningkatkan ambisi iklim. Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar keempat di dunia, dan merupakan 36% dari lahan gambut tropis dunia. Area gambut ini menyimpan sekitar 30 - 40 % dari deposit karbon tanah global, menjadikannya salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Dikatakan Menteri Siti, menangani tata kelola gambut bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan banyak aspek, teknis, ekonomi, sosial  dan juga hingga harus ke ranah hukum. Upaya kuat untuk memulihkan lahan gambut  dilakukan oleh pemerintah Indonesia  antara lain dengan hadirnya  Badan Restorasi Gambut (BRG). Pemerintah terus mencari cara efektif untuk mencegah lahan gambut agar tidak terbakar. Usaha itu melalui  melalui pembasahan, revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian.

Menteri Siti juga menjelaskan tentang pengalaman Indonesia  yang dipelajarinya dari berbagai peristiwa di tanah air sejak 1996 dalam relevansi gambut dan karhutla khususnya belajari dari gambut Kalteng; dengan catatan penting bahwa :1) pada dasarnya gambut bisa dikelola dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat, dan diantaranya ada gambut yang harus dilindungi; 2)  kubah gambut mutlak harus dilindungi; 3) gambut...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9