Friday, May 07, 2021

Artikulasi IPDN

Peristiwa Cliff di IPDN dan Wahyu di STPDN pada konteks manajemen operasional pemerintahan dapat  dipersepsikan saling identik, yaitu keadaan darurat atau kritis. Menjadi kategori darurat karena subyek  itu telah menjadi berita media dengan frekwensi berita yang  intensif  dan cakupan berita yang sangat  luas,  serta mengakibatkan dampak luas di tengah masyarakat dengan berbagai reaksi; disamping  berpotensi memberi pengaruh  pada keberadaan lembaga IPDN/STPDN, Depdagri, dan pemerintah. Oleh karena itu sangat tepat langkah Wakil Presiden turun langsung meninjau di lapangan dan  juga Presiden mempertegas kebijakan pemerintah tentang permasalahan kasus IPDN tersebut ketika peristiwa Cliff di tahun 2007 dan Mendagri Hari Sabarno menarik manajemen  STPDN  menjaid tanggung jawab Sekretaris Jenderal Depdagri di tahun 2003.

Apa yang sangat penting kemudian ialah bagaimana langkah operasional secara jitu dirancang sebagai tindak lanjut setelah Presiden menegaskan kebijakan dasarnya. Kebijakan mendasar yang digariskan tersebut ialah : pertama, melakukan evaluasi menyeluruh di IPDN; kedua  merombak sistem pendidikan serta ketiga, tidak menerima pendaftaran praja tahun 2007/2008 atau pada bulan September yang akan datang  tidak  dilakukan  rekrutmen calon praja.   Evaluasi menyeluruh seperti yang diperintahkan Presiden pelru diartikulasikan  oleh para birokrat  Depdagri, Depdiknas, Kementerian PAN dan POLRI.

Evaluasi dapat dilakukan berawal dari base-line  infomation  sekarang yang berangkat dari kebijakan  pasca peristiwa Wahyu Hidayat di bulan September tahun 2003.   Beberapa pijakan dasar yang penting meliputi : Pertama,  sebagai kebijakan darurat atau kritis  STPDN ditangani secara langsung oleh Pimpinan Puncak Depdagri dan dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal serta  pembentukan  Komisi Etika  dipimpin Inspektur Jenderal. Komisi Etika  bertugas untuk : memperkuat etika moralitas dalam proses belajar mengajar, melakukan investigasi, dan identifikasi serta mendalami hal-hal yang terjadi, menyangkut pelanggaran etika dan moralitas di kalangan praja dan pengasuh serta unsur pendukung lainnya, mempelajari dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, termasuk didalamnya faktor-faktor manajemen dan lingkungan yang terkait dengan proses pendidikan secara keseluruhan.

Konsep penanganan manajemen perubahan tersebut  terdiri dari dua langkah utama, yaitu : pemulihan (recovery) STPDN dan penyatuan (integrasi) lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.  Penataan Manajemen secara garis besar dilakukan melalui pendekatan aspek-aspek berikut : Aspek Kelembagaan, yang meliputi langkah-langkah secara struktural untuk pengaturan lembaga,  personil serta ketata-laksanaan secara struktural menurut normatif kelembagaan di Departemen (tingkat kompetensi, syarat administratif,  dll);  Aspek Pengawasan dan Pembinaan/Pengasuhan, yang meliputi pelarangan kegiatan Praja pada potensi-potensi yang bersentuhan dengan ”kekerasan”,  detasering untuk tenaga pengasuh, identifikasi institusi dan sistem sosial dalam kehidupan siswa (Praja), dan pembinaan rohani (mental spiritual).; Aspek Logistik, yang meliputi identifikasi berbagai fasilitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan ketata-laksanaan dalam lembaga dan dalam kehidupan interaksi siswa (praja) serta kegiatan  Public Relation dan Penanganan Ekses yang  dapat meluas dari informasi publik dalam menyikapi persoalan di STPDN.

Dengan persepsi bahwa  yang menjadi pokok persoalan adalah  dalam hubungan senior dan junior, maka  fokus diarahkan pada penanganan Penertiban Hubungan Antara Siswa (Praja) STPDN dan menajdi tugas elemen penting yang terlibat yaitu para pejabat struktural STPDN, para dosen/tenaga akademik/pengajar STPDN, Senat Mahasiswa (Wahana Bina Praja) dan Komisi Disiplin STPDN, untuk : Mengawasi hubungan antar Praja agar senantiasa menjaga perilaku sopan santun, kekeluargaan serta menghindari potensi kekerasan; Melarang Praja yang pangkatnya lebih tinggi memanggil Praja yang pangkatnya lebih rendah dengan alasan pembinaan atau hal lain karena dapat menimbulkan potensi kekerasan; Melarang adanya kegiatan pertemuan kontingen atau istilah lainnya yang melibatkan Praja yang pangkatnya lebih tinggi dan Praja yang pangkatnya lebih rendah; Melarang kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan para siswa (Praja) tanpa izin pengasuh dan penggunaan waktu istirahat siang (Pukul 14.00 s.d 16.30), kecuali pertemuan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa (Praja) secara terkoordinasi; Memberikan sanksi hukuman disiplin kepada siswa (Praja) sesuai dengan ketentuan Kode kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Kebijakan operasional lainnya ialah pada dimensi psikologis yang perlu didalami, baik dalam bentuk  pengembangan kedalam maupun pengembangan keluar. Pengembangan kedalam berarti memperlancar komunikasi dalam interaksi diantara komunitas STPDN dan komunikasi keluar dalam arti agar komunitas STPDN khususnya para praja menjadi lebih terbuka kepada lingkungannya termasuk dalam berinteraksi dengan wartawan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui bimbingan atau counselling ataupun melalui unit pengaduan dan kegiatan traumatic center lainnya. Pendalaman pada aspek psikologis misalnya dengan melihat kembali kondisi komunitas melalui test psikologi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini perlu didalami hubungan psikologis dengan perubahan-perubahan yang direncanakan menyangkut misalnya lambang-lambang kebesaran praja atau institusi STPDN itu sendiri. Dalam upaya itu, diproyeksikan secara struktural kegiatan proses belajar mengajar dan kehidupan komunitas STPDN terus berlangsung dengan peningkatan-peningkatan. Sistem keamanan dalam atau internal  dan mekanisme antar staf atau pejabat struktural  dikembangkan agar lebih terbuka/transparan.  

Kedua, kebijakan integrasi IIP dan STPDN menjadi IPDN.  Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dpediknas, untuk satu departemen hanya boleh ada satu lembaga pendidikan kedinasan dan untuk itu dipersiapkan langkah Depdagri sejak tahun 1999. Dalam agenda penanganan lanjut integrasi lembaga-lembaga pendidikan kedinasan (lemdika) Depdagri tersebut  ditempuh langkah integrasi lemdika Depdagri menjadi satu kesatuan dalam upaya penanganan lanjut permasalahan  STPDN. Kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pemulihan permasalahan STPDN  ditegaskan dengan prinsip-prinsip  :  cut-off tradisi negatif praja yang berpotensi kekerasan; academic culture  yang memenuhi persyaratan lingkungan politik saat sekarang serta harapan masyarakat akan sosok pamong yang  profesional, loyal dan humanistik serta refleksi kebijakan dalam format kurikulum dan  sistem perkuliahan, serta dalam bentuk dukungan sarana/prasarana. Kegiatan cut off diawali dengan mengalihkan praja angakatan 2003/2004 dari Jatinangor ke Cilandak dan seterusnya perlu dilakukan sampai dengan pututsnya mata rantai  hubungan senior-junior..

Kedua, penegasan konsep  sosok pamong yang diproyeksikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan tujuan kurikuler lemdika Depdagri. Sosok yang diproyeksikan ialah sosok aparatur pamong  yang memiliki kompetensi kepemimpinan transformatif dengan empat komponen kompetensi, yakni : perancang (designer); pelayan (steward); guru (teacher); dan kenegarawanan (statemanship).  Untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki kompetensi staf dan kepemimpinan tersebut, proses pendidikan dan pengajarannya akan dirancang melalui penumbuhan kreativitas (creativity); mencerahkan pemikiran (enlightment); dan menstimulasi kebebasan akademik (academic freedom of expression).

Ketiga, perancangan  desain kurikulum dalam sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) di STPDN  seperti peningkatan kegiatan  tutorial, diskusi, dialog dalam pengajaran; juga  peningkatan  frekwensi pelatihan  dan peninkagtan kualitas tenaga pelatih;  serta  pengasuhan dengan penegakan sanksi disipilin secara tegas diiringi rekrutmen pengasuh secara selektif dan rigid dengan orientasi keteladanan.  Rangkaian format pengajaran, pendidikan dan pengasuhan tersebut dilebur, diramu dan dirumuskan  dalam bentuk kurikulum atas dasar pertimbangan : rumpun keilmuan dasar bidang pemerintahan (dalam negeri, lokal), atas dasar standard pelayanan menurut sistem pendidikan nasional dan  atas kebutuhan masyarakat yang akan dilayani kemudian pada saat praja bertugas di lapangan.

Keempat, penanganan aspek kelembagaan/organisasi   yang  mengaitkan pembahasan tentang  keempat  Pusat Pendidikan dan Latihan Regional, UPT Departemen Dalam Negeri di Yogyakarta, Bandung, Bukit Tinggi dan Makassar. Masih harus diperhitungkan pola keterlibatan sebagai bagian dari pemecahan masalah khusus STPDN dan sekaligus sebagai arah rencana jangka panjang ke depan. Ketika kebijakan kelembagaan tersebut disusun, tidak termasuk dikembangkannya ide alternatif untuk mendelegasiklan pola pendidikan STPDN kepada setiap daerah provinsi atas pertimbangan integrasi sistem politik dalam negeri dan pembinaan wilayah secara nasional, namun dapat dipertimbangkan pembentukan  format “STPDN Regional” pada sekitar 5 (lima wilayah) yang dikembangkan sebagai bagian dari agenda integrasi lembaga pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri yaitu di Jawa Barat, Sumatera Barat,  DIY, Sulawesi Selatan dan  kemungkinan di DKI  Jakarta yang akan melayani provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Kelima, untuk  mendukung keseluruhan kepentingan hal tersebut perlu  dipertimbangkan dukungan  kondisi prasarana dan sarana yang ada  baik di Jatinagor (STPDN) maupun di Cilandak (IIP) ataupun  di Bandung, Bukit Tinggi, Yogyakarta dan Makassar. Untuk tahap awal dan pada konteks penanganan darurat, maka pelaksanaan  penanganan dalam kurun waktu Oktober 2003 s/d Maret 2004  dikonsentrasikan di Jatinangor dan Cilandak, sambil meliput penyelesaian masalah STPDN dengan agenda cut-off  tradisi serta  pembentukan kultur dan baru setelah itu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan teknis  lanjut integarsi IIP dan STPDN menjadi IPDN secara struktural.
Arah kebijakan dan fokus penanganan permasalahan kritis STPDN di tahun 2003 ketika itu tentu sekarang  sudah dapat dievaluasi perkembangannya,  sehingga base-line infomation sesungguhnya sudah dapat dikompilasi dalam waktu singkat sesuai  dengan perintah dan guna memenuhi harapan Presiden.  Sesuai dengan fungsi politik birokrasi,  maka memang menjaid tugasnyalah untuk mengartikulasikan kebijakan  tersebut.

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pemerintah Terbitkan SKB untuk Optimalkan Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Selain Menteri Siti, SKB ini juga ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit, dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin pada acara yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD di Markas Besar Polri, Jakarta, (6/5/2021).

Mahfud menyatakan jika berdasarkan putusan MK, ditekankan perlunya penegakan hukum terpadu penanggulangan karhutla yang berarti melibatkan multi pihak.

"Karena masalah karhutla itu tidak semata-mata menyangkut satu bidang hukum, semisal dari Polri saja tetapi juga terkait dengan hukum administrasi, bisa terkait juga dengan hukum perdata, semuanya harus ada penegakan hukumnya," ujar Menko Mahfud dalam sambutannya.

Sementara itu Menteri Siti mengungkapkan jika penandatanganan peraturan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

“Hal ini pun menjadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya itu ditopang oleh langkah-langkah yang profesional dan berintegrasi”, ujar Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan jika kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Namun penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Hal ini merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para Pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya karhutla.

Sejak pengalaman masa-masa sulit menghadapi kejadian karhutla pada tahun 2015, ia menyebut jika semua pihak telah memetik banyak pelajaran yang kemudian...

Read More...
UEA Berharap Indonesia Perkuat Usulannya Jadi Tuan Rumah Konferensi Perubahan Iklim Tahun 2023



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, di Jakarta, Kamis (6/5). Pada pertemuan tersebut, Dubes Al Dhaheri menyampaikan keinginan UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

Menteri Siti menyampaikan selama ini Indonesia dan UEA memiliki hubungan yang sangat terjaga di berbagai sektor. Termasuk di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya perubahan iklim, yang juga terjalin baik. Salah satu kerja sama terbaru yang dibangun yaitu program pengembangan mangrove.

“Seperti yang kita semua ketahui, beberapa waktu lalu kedua pemerintah kita sedang mengerjakan inisiatif baru kerjasama rehabilitasi mangrove di bawah koordinasi Bapak Menteri Kelautan dan Investasi. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan kerjasama untuk merehabilitasi hutan mangrove untuk berkontribusi pada pengurangan emisi. Kementerian kami akan terlibat dalam Pengembangan Mangrove dan Pemanfaatan Berkelanjutan melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi,” tutur Menteri Siti.

Menanggapi maksud UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC, Menteri Siti menyampaikan secara prinsip Indonesia mendukung proposal yang dibuat oleh UEA ke UNFCCC. Keterlibatan UEA dalam aksi iklim global dapat dilihat dalam inisiatif UEA membentuk Pusat Kolaborasi Regional Dubai, untuk memajukan tujuan Perjanjian Perubahan Iklim Paris di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur untuk mengadakan pertemuan internasional besar seperti COP UNFCCC, menjadikan UEA diyakini mampu menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

“Kita akan berikan masukan juga kepada Kementerian Luar Negeri RI terkait hal ini. Kami akan dengan senang hati memberikan masukan apa pun kepada UEA, karena kami memiliki pengalaman menyelenggarakan COP-13 UNFCCC di Bali pada tahun 2007,” kata Menteri Siti.

Sementara itu, Dubes Al Dhaheri menyambut baik pertemuan...

Read More...
Menteri LHK Apresiasi Penyelamatan Orangutan di Lampung Selatan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno pada Senin (3/5/2021) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Menempuh perjalanan darat dari Jakarta, kunker kali ini dimaksudkan Menteri Siti untuk meninjau langsung upaya penegakan hukum, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan orangutan beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, pada tanggal 26 April 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung, bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Polres Lampung Selatan, Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni dengan mitra NGO Jakarta Animal Aid Network (JAAN), melakukan operasi kegiatan K9 di pelabuhan Bakauheni.

Operasi gabungan ini berhasil menyelamatkan dua ekor anak orangutan Sumatera (Pongo abelii) berkelamin jantan dan betina dengan umur diperkirakan 1 hingga 1 tahun 4 bulan. Kondisi kedua orangutan saat ini masih dirawat di lokasi transit Pusat Penyelamatan Satwa Lampung, Sumatran Wildlife Center (SWC JAAN) Lampung. Oleh Menteri Siti, kedua orangutan ini diberikan nama Siti untuk betina, dan Sudin untuk yang jantan.

Ketika diselundupkan, kedua orangutan ini dibawa oleh bus ALS dengan Nomor polisi BK 7885 DK dari Medan Sumatera Utara menuju Tangerang. Semua awak Bus diamankan oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, supir dan kernet bus ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KSKP yang berada di bawah Kepolisian Resor Lampung Selatan. Dengan ditetapkannya supir dan kernet bus menjadi tersangka ini menunjukkan bahwa kasus ini telah masuk kedalam proses hukum di tingkat penyidikan, dimana penyidik dapat melakukan upaya paksa yakni penyitaan dan penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga melakukan pengembangan kasusnya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2021, sekitar Pukul 21.00 penyidik Polres Lampung...

Read More...
Multiusaha Kehutanan sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim



Pengaturan Perizinan Berusaha dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya, memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi sertameningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.

“Pemegang usaha pengelolaan kehutanan diberikan keleluasaan yang lebih baik, serta bertanggung jawab untuk melakukan transformasi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan, pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon yang lebih terintegrasi dengan bentuk pengusahaan lainnya dengan model perizinan multi usaha,” kata Menteri LHK Siti Nurrbaya pada Dialog ”Strategi dan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan untuk Pemenuhan Target NDC dan Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon”, yang digelar Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) secara virtual, Kamis (29/4).

Dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa secara jelas Pemerintah mendorong para pengusaha perhutanan tidak lagi berbisnis secara tunggal. Mereka didorong untuk berkontribusi lebih besar dalam aspek lain secara lebih luas yaitu penguatan dan dukungan dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk kaitannya dengan rencana penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Tentu hal ini harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan added value bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan kesempatan dan peluang dalam perizinan multiusaha, serta adanya insentive yang ditimbulkan dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon,” tutur Menteri Siti. Read More...

TMC, Paralegal, Patroli, Sebagai Upaya Pencegahan Permanen Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya memimpin langsung Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu (28/4/2021). Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari – April 2021. Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan kedepan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia.

Sementara itu Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.

Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020, padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.

Momen Puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar kejadian karhutla dapat segera diantisipasi sedini mungkin dan tidak menjadi persoalan yang mengganggu momen spesial masyarakat muslim tersebut.

“Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadhan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha. Menteri Siti pun menyatakan data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.

“KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara...

Read More...
Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Pandangan pada KTT Perubahan Iklim


Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 22 April 2021. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pemikiran terkait dengan isu perubahan iklim.

Pertama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas," ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Menurut Presiden, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional _(nationally determined contributions/NDC)_ untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.

Indonesia juga menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara menuju _net zero emission_ tahun 2050. Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030.

"Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan," imbuhnya.

Ketiga, untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, Presiden Jokowi memandang bahwa kemitraan global harus diperkuat. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai...

Read More...
Menteri LHK Instruksikan Jajaran Perbaiki Diri, Bangun Institusi yang Bersih


Menteri LHK Siti Nurbaya mengintruksikan jajarannya untuk terus berupaya memperbaiki diri untuk menjadikan KLHK sebagai sosok institusi yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I Tahun 2021 KLHK, yang digelar virtual, Selasa (13/4).

“Saya meminta keteguhan kita dalam etos kerja lembaga, etos kerja individual pejabat dan refleksinya dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus semakin baik hingga paripurna. Masyarakat membutuhkan jajaran birokrasi yang lebih ideal saat ini, dengan pijakan prinsip-prinsip public-life. Tidak semua hal bisa kita selesaikan sekaligus, saya percaya itu; tetapi dengan sinergi yang kuat dan berjalan pada koridor kebenaran, kita akan terus melangkah dibimbing oleh moral dan ilmu pengetahuan,” tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan pada periode triwulan pertama saat ini, KLHK juga sedang dalam masa audit kinerja dan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menteri Siti mengingatkan pentingnya proses ini sebagai proses yang wajib dilalui dengan menunjukkan semua capaian-capaian yang bersifat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi semua kriteria manfaat dari perspektif pengawasan eksternal.

Ada tiga dimensi arti penting pemeriksaan BPK RI, yakni untuk tidak terjadi perbuatan melawan hukum, untuk tidak ada transaksi tersembunyi, dan untuk pelaksanaan tertib anggaran dan tertib admininstrasi.

“Saya ingin berpesan dan meminta betul untuk kita tetap memelihara etos kerja, tidak mengeluh, bahkan sebaliknya menggunakan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi guna perbaikan dalam kegiatan selanjutnya. Saya juga perlu mengingatkan kembali seperti setiap tahun saya sampaikan, bahwa Audit BPK mengandung arti sangat penting dalam kita menegakkan nilai-nilai public life yang tadi telah saya utarakan,” katanya.

Peran Inspektorat Jenderal diperlukan dalam membantu seluruh satker pada proses ini, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis...

Read More...
Kunjungi Riau, Menteri LHK Rapat Maraton di Lapangan


Hujan lebat yang sempat mengguyur lokasi acara utama, tak menyurutkan semangat masyarakat menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong akhir pekan kemarin (10/4/2021) di Kota Dumai.

Kegiatan diawali dengan penanaman mangrove bersama Sekdaprov Riau, Walikota dan Wakil Walikota Dumai, dan jajaran Forkompimda, di Pantai Purnama Kota Dumai. Mulai dari lokasi ini, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menggelar rapat lapangan mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan pihaknya untuk membantu abrasi di Kota Dumai.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Bukit Timah, dimana rangkaian acara utama digelar. Di lokasi ini, diserahkan secara simbolis berbagai bantuan dari KLHK, mulai dari bantuan peralatan sampah, bantuan pengembangan perhutanan sosial nusantara (Bang Pesona), dan bantuan Kebun Bibit Desa (KBD).

Hampir sepanjang ada kesempatan, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Walikota Dumai terlibat diskusi serius. Termasuk dengan Wakil Bupati Bengkalis yang turut hadir di Dumai. Bilamana ada persoalan LHK, Siti Nurbaya langsung memanggil pejabat terkait yang ikut mendampinginya. Rapat lapanganpun digelar dadakan.

Pada kunjungan kali ini, Siti Nurbaya memang membawa lebih dari selusin pejabat KLHK. Ikut dalam rombongan Staff Ahli Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, Sekditjen PSLB3, Sekditjen PPI, Direktur Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASHL, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Ditjen PPI KLHK.

''Mengapa saya bawa sebanyak ini? karena persoalan Riau banyak dan harus segera diselesaikan. Kita tidak lagi bicara potensi, tapi aksi konkrit di lapangan,'' tegas Menteri Siti.

Rombongan Menteri Siti Nurbaya melanjutkan peninjauan ke Pantai Marina, yang direncanakan akan menjadi calon lokasi Ekowisata Taman Satwa. Walikota Dumai, Paisal menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan lahan seluas 40 ha milik Pemko yang terletak di lokasi...

Read More...
FIA Unilak Tandatangani PKS Perubahan Iklim, Menteri LHK: Rintisan dan Akan Terus Meluas


Bentuk komitmen kerja kolaborasi multipihak dalam mengatasi perubahan iklim, Sabtu (10/4/2021) malam ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPI KLHK) dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (FIA Unilak) Pekanbaru.

Menteri LHK Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar dan Wakil Menteri LHK Dr. Alue Dohong, ikut menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Sesditjen PPI KLHK, Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc dan Dekan FIA Unilak Alexsander Yandra, M.Si di Hotel The Premiere, Pekanbaru.

Selain itu turut hadir Staff Ahli Menteri LHK, Prof.Winarni Monoarfa, Tenaga Ahli Menteri LHK Dr.Afni Zulkifli, Bupati Siak Alfedri, Bupati Bengkalis Kasmarni, Walikota Dumai Paisal, dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc.

''Saya tidak mengira kalau ternyata kita bisa memulai kerjasama seperti ini dari Riau. Artinya sudah bisa mengajak masyarakat dalam hal pencapaian target kerja perubahan iklim, karena Perguruan Tinggi pasti memiliki banyak inovasi. Saya menyampaikan penghargaan atas terjalinnya PKS antara FIA Unilak dan Ditjen PPI untuk kerja tapak pengendalian perubahan iklim,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberikan arahan usai penandatanganan PKS.

Kerjasama dengan FIA Unilak terkait agenda perubahan iklim ini dikatakan Menteri Siti penting sebagai rintisan dan akan meluas nanti ke Universitas lainnya. Ia juga sudah meminta pada Wakil Menteri Dr.Alue Dohong dan Staff Ahli Menteri Prof.Winarni Monoarfa untuk terus mengikuti perkembangan di daerah.

''Karena yang paling penting untuk kerja lingkungan sebenarnya adalah kerja lapangan, kampanye keterlibatan masyarakat, dan guidance keilmuan,'' katanya.

Untuk target pembentukan 20.000 kampung iklim di 2024, selain kalangan akademisi juga akan dilibatkan kalangan dunia usaha untuk memberikan perhatian pada Desa atau Kampung Iklim yang berada di wilayah kerjanya.

''Tentu saja peran serta Pemda juga menjadi...

Read More...
Menteri LHK Tanam Mangrove di Dumai, PEN Mangrove 2021 di Riau Dimulai


Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar bersama dengan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Sekdaprov Riau, Walikota Dumai Paisal, Wakil Walikota Dumai, Harris, dan jajaran pejabat KLHK serta seluruh unsur Forkompimda Kota Dumai, melakukan penanaman mangrove di Pantai Purnama, Sabtu (10/4/2021).

Ada 700 bibit kayu api-api (Avicennia.sp) yang ditanam bersama masyarakat di Pantai Purnama. Lokasi ini mengalami abrasi dampak ombak selat Rupat. Saat tiba di lokasi, Menteri LHK Siti Nurbaya terlihat serius menyimak dan mencatat berbagai laporan yang disampaikan perangkat pemerintah setempat mengenai abrasi yang menghilangkan daratan pantai mereka.

Penanaman ini menandai pertama kali penanaman mangrove dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Riau tahun 2021, yang dilaksanakan oleh KLHK bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kota Dumai mendapatkan alokasi penanaman mangrove tahap pertama yang akan dikerjakan dalam waktu dekat seluas 408 ha, dan jumlahnya kemungkinan besar akan terus bertambah seiring verifikasi lapangan. Adapun target penanaman untuk Riau tahun ini seluas 15 ribu ha, dari target nasional seluas 83 ribu ha di tahun 2021.

''Kita akan kerja bersama untuk pemulihan ekosistem mangrove. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan terus kita tingkatkan, karena itu hari ini saya juga bawa Pak Wakil Menteri dan banyak pejabat KLHK agar nanti terus ada tindaklanjut kerja lapangannya bersama-sama masyarakat,'' kata Menteri Siti Nurbaya, Sabtu (10/4/2021) di Kota Dumai.

PEN Mangrove merupakan salah satu program padat karya KLHK dan BRGM yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan sekaligus pemulihan ekonomi. Seluruh kegiatan PEN Mangrove melibatkan kelompok masyarakat.

Tahun 2020 melalui BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, PEN Mangrove melibatkan 36 kelompok masyarakat, dengan luas total yang ditanam 692 Ha. Melibatkan pekerja sebanyak 1.472 orang, dengan 48.473 Hari Orang Kerja (HOK). Adapun jumlah bibit atau propagul yang ditanam mencapai...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9