Wednesday, February 01, 2023

Birokrat Untuk Stabilitas Nasional

1. PENDEKATAN

Dalam melakukan pengamatan dengan stabilitas nasional Indonesia, hal yang menjadi acuan dasar ialah tujuan bernegara sebagaimana tertuang didalam Pembukaan  UUD 1945.  Beberapa referensi juga bisa diangkat  seperti menurut US Institution for peace bahwa tujuan akhir dari sebuah negara akan meliputi :  Safe and secure environment, Rule of Law, Stable governance, Sustainable economy, dan Social Well being.

Referensi lain dari  Bruce Giley dalam buku The Right to URle, How STates Win and Lose Legitimacy (2009)  bahwa tujuan akhir dari suatu  pemerintahan akan meliputi : external security,   internal order,    general welfare,   freedom  dan   justice  .

2. PENGUKURAN STABILITAS

Bagi Indonesia, membicarakan stabilitas nasional seperti membawa pada pemikiran kembali kepada langkah-langkah represif pemerintah kepada rakyat, padahal tidak. Seharusnya pemahaman akan stabilitas bisa diartikan dalam coverage yang menyeluruh untuk mencapai tujuan  bernegara dan untuk kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu, subyek stabilitas negara, seharusnya merupakan ruang yang luas dibahas. Beberapa referensi dapat dilihat sebagai berikut :

Referensi  dari  US Institution For Peace  menguraikan tentang Stabilitas nasional dengan ciri-ciri : secure environment, rule of law, stable governance,  sustainable economy and  social well being.

1) Secure Environment : Ability of the people to conduct  their daily lives without fear of  systematic or large scale of violence.  
Secara rinci   diuraikan pada elemen-elemen  SAFE AND SECURE ENVIRONMENT : Cessation of Large-Scale Violence, Public Order, Legitimate State Monopoly Over the Means of Violence, Physical Security dan  Territorial Security Lawfulness.

2) Rule of Law : Ability of the people to have equal access to  just laws and trusted system  of justice that  that holds all persons  accountable, protects their human rights and ensures their safety and security.
Secara rinci   diuraikan pada elemen-elemen   RULE OF LAW : Just Legal Frameworks, Public Order,  Accountability to the Law,  Access to Justice dan  Culture of Lawfulness

3) Stable governance : Ability of the people to share, access or compete for power through nonviolent political process and to enjoy the collective benefits and services of the state.
Secara rinci   diuraikan pada elemen-elemen  STABLE GOVERNANCE : Provision of Essential Services,  Stewardship of State Resources,  Political Moderation and Accountability, Civic Participation and Empowerment,  Public Order dan  Accountability to the people.w
• Access to Justice

4) Sustainable economy : Ability of the people to pursue opportunities for livelihoods within a system of economic governance  by law
Secara rinci   diuraikan pada elemen-elemen  SUSTAINABLE ECONOMY :  Macroeconomic Stabilization, Control Over the Illicit Economy and Economic-Based Threats to Peace, Market Economy Sustainability  dan   Employment Generate o

5) Social Well being Ability of the people to be free from want of basic needs and coexist peacefully in communities with opportunities for advancement

Secara rinci   diuraikan pada elemen-elemen   SOCIAL WELL-BEING : Access to and Delivery of BasicNeeds Services,  Access to and Delivery of Education  Return and Resettlement of Refugees and InternallyDisplaced Persons dan  Social Reconstruction Just

Pengertian dan  agenda operasional stabilitas juga  tampak berciri situasional, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh ketika Amerika Serikat memproyeksikan  stabilitas di Irak, yang diidentifikasi dengan  ciri-ciri sebagai berikut : 1) Political Stability yang meliputi : National Unity, Political Commitments, Government Reform  dan  International Issues : 2)  Economic Activity, yang meliputi unsur-unsur  Budget,  Indicators of Economic activities, Energy, Agriculture  dan  Essential Services; 3) Security Environment  dnegan unsur-unsur Overall assessment of the security environment, Trends of violence, Security assessment by regions dan Public views of security

Begitu pula secara situasional, ketika pemerintah Amerika Serikat harus membicarakan mengenai stabilitas kepada  Kongres  yang tergambarkan pada Report to US Congress 2006  mengenai stabilitas nasional dengan unsur-unsur : 1) Free governing : national reconciliation and  management of transition, Regional Engagement, Legislative action : executive procedures, investment laws, , constitutional review, natural resources, International contract,  Agenda institusional, Efektitvitas Enforcement  dan  Pengendalian Korupsi.

Kita juga perlu melihat pola Austria yang saya amati secara langsung pada studi  Agustus 2009 di Wina,  menyangkut ketahanan nasional. Konsep stabilitas nasional menurut Austria meliputi : 1)  Probability to be broken down  or probability to be survival (Risk, Danger, Chance and  Uncertainties); 2)  Continuous aspect :  Actors (enterprise, civic associations) , optimistic view; 3)  Cognitive : norms,  original causes, trends, outcomes; 4) Operational : peaceful transfer of power; 5) Economic condition : inflasi, unemployment, oil production, electricity generation, water and sanitation, nutrition and social safety net.
 
3. POTRET INDONESIA

Untuk potret Indonesia, yang kita lihat  pada kondisi saat sekarang yang saya collect dari diskusi-diskusi  FGD Ikatan Alumni Lemhannas dan diksusi perorangan serta dari pengamatan melalui infromasi juga dari pengamatan langsung dari Senayan terkait tugas saya sehari-hari, beberapa kondisi   dapat digambarkan antara lain (pada September 2011- Oktober  2012).
  • Sudah ada penataan antar cabang kekuasaan negara , namun alat-alat kelengkapan negara mengalami disorientasi  dalam akselerasi tercapainya tujuan negara. Ada ketidak stabilan sistem menyangkut sistem presidensialisme dan sistem keparlemenan yang majemuk. Perlu dilakukan re-design alat-alat kelengkapan negara. Kinerja pemerintah seharusnya lebih baik 2009-2014 daripada 2004-2009 dan seharusnya periode 2004-2009 lebih stabil daripada 1999-2004.
  • Masyarakat membentuk komunitas sendiri, terjadi  fragmented  orientasi. Kekuatan keanekaragaman budaya bangsa belum dipakai sebagai senjata ampuh untuk mengelola negeri ini. Sikap mental menerima keragaman masih jadi masalah. Tawuran pelajar dan antar kampung. Faktor disintegrasi mengkhawatirkan.
  • Parpol belum berperan untuk rakyat. System pemilihan anggota Dewan bermasalah. Perlu dilihat aspek-aspek political recruitment, political capability. Politik uang membuat galau, kelas menengah mulai apatis dengan dunia politik. Koalisi parpol tidak efektif, politik saling menyandera. Demokrasi bercirikan sentralistik Jakarta, cara ini tidak fit dengan realitas masyarakat. Stabilitas  kerap diartikan  dengan tidak adanya kegaduhan politik. Liberalisasi sektor undang-undang dan liberalisasi media 
  • Sudah ada perhatian pada pembangunan hukum. Perlu diarahkan pembangunan hukum pada struktur, substansi dan budaya hukum. Sudah banyak konvensi diratifikasi terkait HAM, hak sipil dan politik, ekonomi dan budaya  rakyat. Stabilitas sangat erat terkait dengan legal culture, dan  masih banyak masalah.
  • Ada ciri disorientasi secara keseluruhan, dimana issue korupsi menjadi panggung kekuasaan politik. Penyakit korupsi  dan issu korupsi yang selalu mendominasi bangsa. Banyak dibentuk lembaga-lembaga baru namun tidak mengurangi praktek korupsi
  • Sedang berlangsung  sekaligus terjadi demokrasi politik, demokrasi pemerintahan dan kapitalisme –liberalisme.
  • Ada tiga  syarat  minimum stabiliats ekonomi : pertumbuhan secara benar, sector keuangan yang terintegrasi antar wilayah, dan policy pemerintah dalam anggaran.
  • Kesenjangan antar wilayah dan antar golongan masyarakat masih tajam.  Percepatan pembangunan daerah masih berorientasi makro. Masalah kemiskinan dan desa ditinggalkan. Tidak tampak langkah-langkah konsolidasi sumberdaya politik untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan yang keluar dari pemerintah paradoks dengan  konsensus otonomi daerah.
  • Ekonomi dikuasai asing . Agenda masih tambal sulam seperti CSR, BLT. Pengelolaan sumberdaya alam dan daerah  penghasil khususnya Papua masih banyak masalah. Disisi lain, kemerosotan lingkungan dan  kebijakan pengelolaan pertambangan dirasakan bermasalah.  
  • Potret ekonomi tidak buruk sebetulnya, ada pengaruh posisi G20, sehingga Idnonesia di mata dunia cukup  baik dan promising.  Sebagai gambaran APBN tahun 2001 saat dimulainya otonomi daerah senilai  350 tirliun,  tahun 2004 senilai  374 triliun  dan tahun 2009 senilai 1037 triliun.  Tahun 2013 diproyeksikan APBN senilai 1658 tirliun.  Dari gambaran tersebut komposisi dana untuk masyarakat dan daerah pada tahun 2010  sebesar  683 triliun dari APBN sebesar 1047 triliun; dan untuk tahun 2013 diproyeksikan dana untuk masyarakat dan daerah sebesar  sebetulnya cukup besar dengan nilai  1147 triliun dari total APBN sebesar 1658 triliun. Sayangnya, visualisasi untuk hal tersebut tidak  dapat dipahami  dengan baik  oleh masyarakat  luas, dan tidak tampak secara fisik hasilnya.  Disini ada masalah dalam hal governance sistem.
  • Perlu satu paket antara design good policy, dan allocate good budget. Beberapa sektor penting yang memerlukan perhatian khusus seprti pertanian yang menyerap tenaga kerja paling besar. Sektor tranportasi dan komunikasi dalam rangka menuju logistic management Indonesia sebagai archipelagic country dan dengan  memperhatikan Indonesia sebagai negara maritim juga menjadi sangat penting. Disisi lain  ketenaga kerjaan perlu sangat  hati-hati  berkenaan dengan beban yang dipikul oleh buruh, juga terkait dengan sistem outsourcing yang diintroduksi oleh pemerintah melalui UU ketenaga-kerjaan yang sudah diuji materikan ke MK.

4.  BIROKRAT UNTUK  INDONESIA ?

Intinya, disini ada persoalan dalam hal governance, yang seharusnya  bisa direncanakan dan dievaluasi serta divisualisasikan secara terukur dan terang bagi rakyat. Beberapa  hal terukur yang perlu dielaborasi untuk pemerintahan ke depan, dapat didekati dari   ciri-ciri governance yang universal, yaitu :  voice and acocuntablity, absence of violence, gvenrment effectiveness, regulatory quality, ruel of law dan corruption control (World Bank, 2009).

Disisi yang lain  adalah mutlak untuk memperkuat posisi dan tidak membiarkan penggerusan  terjadi pada semua unsur sumber-sumber legitimasi negara yang meliputi (Bruce Gilley, 2009)  : 1) particularistic (vary across to time and space, historical bound  concept);  2) sociological (positive feelings  about the state and making governance efficient in large state); 3)developmental (organization, production,  distribution of material well being); 4.democratic (human rights,  meaning civil, political, physical  and social rights)  dan 5) bureaucratic (strength and effectiveness of  state institutions, regime  durability).

Dalam hal ini, dapat diidentifikasi dari sumber-sumber kekuatan legitimasi negara tersebut sangat besar peran birokrasi sebagai kekuatan  operasional penyelenggaraan negara, termasuk dalam keseharian memberi pengaruh serta simbolik kepada rakyat. Jadi sangat penting untuk memperhitungkan keberadaan birokrat untuk kontribusi stabilitas nasional kita.


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Raih Berbagai Penghargaan, Bukti Nyata Capaian Kinerja KLHK

 Capaian kinerja positif Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 terlihat dari berbagai torehan prestasi dan penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun.Dari kinerja pengelolaan keuangan negara, KLHK kembali berturut-turut selama 6 tahun memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Kali ini atas Laporan Keuangan KLHK Tahun 2021. KLHK juga mendapat penghargaan atas kinerja anggaran Tahun 2021 dengan predikat "Sangat Memuaskan", dan pengelola SBSN terbaik 2022 dari Kemenkeu.Begitupun dalam aspek nilai keterbukaan informasi publik. Selama empat kali berturut-turut, KLHK memperoleh predikat sebagai badan publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat."Predikat ini merupakan bukti nyata dalam mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)," ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mengawali penjelasan mengenai kinerja Sekretariat Jenderal pada acara Refleksi Kinerja KLHK Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (29/12).Prestasi lain yang ditorehkan KLHK yaitu peringkat pertama Indonesia SDG's Actions Awards kategori Kementerian/Lembaga; penghargaan berbagai sistem informasi sebagai sistem inovasi KLHK seperti SIPUHH, SIMONTANA, dan Sipongi; anugerah kearsipan dengan nilai sangat memuaskan dari Arsip Nasional RI; penghargaan Bhumandala Kanaka Medali Emas dari BIG untuk kategori Tata Kelola Geospasial K/L; dan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021 Kategori Eka Acalapati dari Kemenkumham.Kemudian, KLHK berhasil meraih Anugerah Kualitas Pengisian JPT berdasarkan penilaian dari KASN. KLHK mendapatkan penilaian kategori ”Baik” dengan nilai 88.30 (delapan puluh delapan koma tiga puluh). Penghargaan juga didapat KLHK atas penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui alokasi atau penempatan ASN perempuan dalam Jabatan Tinggi Madya dan Pratama sebesar lebih dari 30%. Keberhasilan pengarusutamaan gender di KLHK juga mendapat penghargaan dimana penyidik perempuan KLHK mendapat penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards kategori Gender Leadership and Women’s Empowerment.Bambang...

Read More...
COP27 Mesir: Dukungan Negara Maju Untuk FoLU Net Sink 2030 Indonesia

 Indonesia semakin memimpin dengan memberi contoh (leading by example) dalam implementasi komitmen perubahan iklim, seiring dengan dukungan tiga negara maju untuk keseimbangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lainnya atau FOLU Net Sink 2030.Tiga perwakilan dari negara maju hadir bersama dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam sesi World Climate Leaders’ Insight on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Paviliun Indonesia COP 27 UNFCCC, Sharm El-Sheikh, Mesir, Rabu, (9/11/2022) waktu setempat.Diantara yang hadir adalah Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Raya, Lord Goldsmith, Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim, dan Wakil Sekretaris Deputi untuk Kebijakan Iklim Amerika Serikat, Rick Duke. Dalam sesi ini Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sektor FOLU menjadi salah satu fokus utama pencapaian NDC Indonesia untuk menanggulangi perubahan iklim. "Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi terendah. Ini komitmen Indonesia yang berbasis bukti, bukan semata janji sebagai kontribusi aktif Perjanjian Paris dan Pakta Glasgow," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya.Ia menambahkan pentingnya dukungan dan peran generasi milenial mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim, mulai dari kebijakan di tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat tapak."Kami menghargai dan mendorong peran generasi muda sebagai salah satu stakeholders yang ikut mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim di Indonesia," kata Siti Nurbaya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Goldsmith mengapresiasi kepemimpinan internasional Indonesia dalam isu-isu iklim dan lingkungan. Apresiasi juga disampaikan Lord Goldsmith terhadap target dan Rencana Operasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia."Indonesia adalah natural capital super power, dan ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan menjadi sangat penting untuk perubahan iklim global," tegas Menteri Goldsmith.Hal serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim. Menurutnya Indonesia berada satu langkah di depan dalam menanggulangi perubahan iklim. Salah satu kontribusi terbesar...

Read More...
Indonesia Negara Pertama Asia Pasifik Terima Pengakuan Aksi Iklim Dari Bank Dunia

 Bersamaan dengan pelaksanaan COP27 Sharm El-Sheikh, Indonesia semakin konkrit melangkah maju memberi bukti keberhasilan penanganan perubahan iklim. Setelah mendapatkan pengakuan dari Norwegia, pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di provinsi Kalimantan Timur. "Indonesia telah menerima pembayaran pertama sebesar USD20,9 juta dolar AS (Rp320 miliar) dari komitmen pembayaran berbasis kinerja skema FCPV-Carbonfund sebesar USD110 juta untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (8/11/2022).Pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020. Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor indenden) selesai dilakukan. Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021. Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi. Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur, dari level Pusat (KLHK), Pemerintah Daerah, sampai ke level tapak (masyarakat).“Program ini memberikan peluang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia, dan menjadi pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan," ujar Siti Nurbaya.Ditambahkannya bahwa ini baru langkah awal untuk mengelola hutan Indonesia secara...

Read More...
Wapres: Indonesia Terus Lakukan Langkah Konkret Atasi Krisis Iklim

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id – Upaya Indonesia dalam menangani krisis perubahan iklim terlihat lebih konkret jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini tampak dari berbagai upaya strategis yang dilakukan, termasuk dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.“Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada media, di Paviliun Indonesia, Sharm El Sheikh Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (08/11/2022).Menurut Wapres, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan perubahan iklim, terlebih sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023 mendatang. “Peran Indonesia dalam melakukan kolaborasi menjadi sangat strategis, karena Indonesia ini selain sebagai Presiden G20, juga di 2023 menjadi Ketua ASEAN,” tegasnya.Lebih lanjut, Wapres mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi Covid-19 secara mandiri. “Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri,” terangnya.Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism. Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan,...

Read More...
Berikan National Statement pada KTT COP 27, Wapres Sampaikan 3 Poin Penting untuk Negara Anggota Konferensi

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan nasional (national statement) pada Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (07/11/2022).Dalam pernyataannya, Wapres menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, Wapres menegaskan bahwa KTT COP 27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu."Satu tahun paska [KTT COP26] Glasgow, belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu COP 27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," tegas Wapres.Lebih lanjut Wapres menyampaikan, poin penting kedua adalah implementasi kesepakatan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab, setiap negara memiliki potensi yang berbeda dan potensi tersebut apabila dimaksimalkan dapat membawa hasil yang terbaik, bahkan dapat menjadi bantuan bagi negara lain yg memiliki keunggulan berbeda."Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat burden-sharing (pembagian beban) bukan burden-shifting (pemindahan beban). Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya," imbuh Wapres.Ketiga, Wapres pun memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi, diantaranya investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan target penurunan emisi. Ke depan, Wapres menekankan langkah nyata seperti ini akan terus dilanjutkan, khususnya dalam keketuaan Indonesia pada KTT G20 dan ASEAN 2023."Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia...

Read More...
Di Paviliun Indonesia, Menteri Siti Berbagi Pengalaman Untuk NDC Yang Lebih Ambisius

 Indonesia dengan Enhanced NDC nya, telah bergabung dengan tiga puluh delapan negara lain, yang juga telah mengajukan NDC yang diperbarui kepada UNFCCC. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan perjalanan yang dijalani Indonesia tidak mudah dalam meningkatkan NDC. Hal tersebut disebabkan kondisi yang sangat menantang di tengah upaya pemulihan pasca Covid-19 dan situasi ekonomi global yang dinamis."Pada kesempatan ini kami sampaikan komitmen Indonesia yang lebih ambisius yang disertai upaya terbaik dari langkah-langkah mitigasi domestik, dalam meningkatkan pencapaian tujuan Perjanjian Paris, dengan tetap memastikan prioritas nasional kami," kata Menteri Siti Nurbaya, pada Sesi Talk Show “NDC Yang Lebih Ambisius”, sebagai acara pertama di Paviliun Indonesia, yang diselenggarakan bersamaan dengan COP 27 UNFCCC, di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dokumen Enhanced NDC mencerminkan kebijakan, tindakan dan implementasi NDC yang diperbarui dengan target tambahan yang disumbangkan dan disepakati oleh semua sektor di kementerian terkait dan melibatkan partisipasi sub-nasional, sektor swasta dan masyarakat lokal. Poin penting lain dari Enhanced NDC bahwa Indonesia juga menganggap adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi, sebagaimana digambarkan dengan jelas dalam dokumen tentang peningkatan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ketahanan ekosistem dan lanskap. Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menjelaskan dalam Enhanced NDC, Indonesia antara lain memutakhirkan kebijakan FOLU Net-sink 2030 sebagai dasar menuju penyelarasan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050) dengan visi mencapai Net-Zero-Emission pada 2060 atau lebih cepat.Peningkatan NDC menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui peningkatan target pengurangan GRK, peningkatan program, strategi dan tindakan dalam mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi dan pengaturan cara pelaksanaan termasuk melalui penetapan harga karbon."Di sektor kehutanan, pembayaran berbasis hasil (RBP) telah diterima dari Green Climate Fund dan FCPF Carbon,...

Read More...
Paviliun Indonesia COP27: Bumi Butuh Semangat Kolaborasi Dan Tindakan Lebih Berani

 Di konferensi PBB Perubahan Iklim atau COP27 Sharm El-Sheikh, Mesir, Indonesia menyuarakan berbagai aksi, strategi, inovasi dan capaiannya sebagai wujud nyata memimpin aksi iklim mencegah kenaikan suhu global. Melalui soft diplomacy Paviliun Indonesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata kerja sebelumnya, serta membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersama-sama para pihak."Diperlukan tindakan multilateral, kolektif, dan terpadu sebagai satu-satunya cara mengatasi ancaman global yang sesungguhnya. Kita harus jaga bersama semangat kolaborasi di COP27," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya saat pembukaan Paviliun Indonesia di venue Tonino Lamborghini, Sharm El Sheikh International Congress Center, dalam rangkaian COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berbagi tanggung jawab perubahan iklim dengan kalangan akademisi, bisnis, organisasi masyarakat sipil atau CSO, dan para pihak lainnya. Namun terkadang dalam aksi mitigasi dan adaptasi aksi iklim di lapangan mengalami keterbatasan serta tantangan mencakup dimensi politik dalam pengambilan keputusan, serta adanya perselisihan karena kepentingan prioritas sosial-ekonomi dan lingkungan."Terkadang ini menjadi paradoks, bentuk ketidaksesuaian dalam relevansi sosial, sehingga kurang efektifnya kebijakan menjadi tindakan. Untuk itu aksi bersama tentang perubahan iklim membutuhkan pemimpin untuk memandu aksi. Karenanya tema yang dipilih untuk Paviliun Indonesia adalah Stronger Climate Actions Together," tegas Siti Nurbaya.'Stronger Climate Actions Together' merefleksikan misi dan berbagai hal yang diperjuangkan delegasi RI. Tema ini sesuai dengan tujuan Nomor 13 Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang menyampaikan mandat bagi masyarakat global mengambil tindakan segera memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Pada COP27 tahun ini, Paviliun Indonesia diselenggarakan dalam 36 sesi talkshow panel discussion dengan pelibatan para pihak. "Melalui paviliun Indonesia akan terlihat bagaimana masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah...

Read More...
Siti Nurbaya: Kibarkan Panji Dunia Perkaratean Indonesia

 Perguruan Indonesia Karate-Do (Inkado) baru saja berganti kepemimpinan. Prof.Dr.Siti Nurbaya,M.Sc yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelesaikan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Inkado masa bakti 2016-2021. Melalui Musyawarah Keluarga Besar Indonesia Karate-Do ke VIII di Jakarta, Jumat (4/11/2022), terpilih secara aklamasi Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku penerus Siti Nurbaya memimpin Inkado.Dalam sambutannya Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia Karate-Do adalah sebuah keluarga besar yang utuh, dan mengedepankan persatuan serta kesatuan untuk kejayaan Bangsa.Generasi penerus Inkado harus saling menguatkan, bersinergi, lebih kreatif dan dapat mempertemukan semua kekuatan Inkado dari Sabang hingga Merauke dalam muara peningkatan prestasi Inkado.''Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para atlet Inkado yang baru saja mempersembahkan 5 emas, 2 perak, 7 perunggu, dalam ajang Kejurnas FORKI Piala Ketua Umum PB Forki di Sumatera Barat,'' kata Siti Nurbaya.Iapun berharap agar prestasi ini dapat menjadi keberlanjutan pembinaan untuk mengibarkan panji-panji Inkado di dunia perkaratean Indonesia.''Serta dapat menjadi andalan Pelatnas PB Forki dalam mengibarkan Merah Putih di internasional,'' tegas Karate-Do Dan VI (Roku-Dan) ini.Moto Inkado 'Semangat, Tekad, Disiplin, dan Kejujuran' kata Siti Nurbaya dapat menjadi tenaga dahsyat untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Karena Inkado adalah seni bela diri dan olahraga yang bisa mengaktualisasikan karakter bangsa. ''Melalui Inkado ini, mari kita membangun karakter bangsa Indonesia. Salam karate, oss..” tutup Siti Nurbaya.Dalam kesempatan ini Siti Nurbaya juga mendapat ijazah kelulusan dari Ketua Dewan Guru G.A.Pesik untuk menyandang Karate Do-DAN VII (NANA-DAN). Turut hadir para Dewan Guru Inkado, Sekjen PB Forki, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua Majelis Lembaga Perguruan PB Forki, Ketua Umum PB/PP Perguruan Karate anggota Forki, dan pimpinan Inkado Pengprov yang hadir secara offline ataupun online.(*)       ...

Read More...
Gelaran Festival Iklim 2022 Sukses, Peserta Tembus Sebelas Ribu Lebih

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar acara tahunan Festival Iklim 2022 yang mengusung tema “Tingkatkan Aksi Iklim untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Festival yang berlangsung dari tanggal 24-28 Oktober 2022 dan diadakan secara daring maupun luring ini sukses meraih 11.432 pengunjung melalui beragam sesi webinar terkait perubahan iklim. Selain itu, tercatat sebanyak 250 peserta mengikuti ragam kegiatan lomba, dan 1.241 orang mengunjungi pameran virtual (https://www.festivaliklim2022.id/). Kesuksesan penyelenggaraan Festival Iklim 2022 ini juga menunjukkan bahwa upaya penyebarluasan informasi kebijakan pengendalian perubahan iklim disambut antusias oleh masyarakat. Pada puncak acara, sekaligus penutupan Festival Iklim 2022 yang digelar bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda (28/10/2022) ini, diadakan penyerahan penghargaan dan apresiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) tahun 2022.Penerima penghargaan dan apresiasi ProKlim 2022 terdiri dari: (1) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Lestari Tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) lokasi; (2) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Utama Tahun 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) lokasi; (3) Penerima Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama tahun 2022 sebanyak 313 lokasi; (4) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2022 sebanyak 6 institusi; (5) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kab/Kota Tahun 2022 sebanyak 46 institusi; serta (6) Apresiasi Pendukung ProKlim Tahun 2022 sebanyak 11 perusahaan.Menteri LHK, Prof. Siti Nurbaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerja mewujudkan ProKlim di daerahnya. "Terima kasih dan merupakan kebahagiaan kita dapat bersama pejuang-pejuang ProKlim yang sudah bekerja ikhlas sampai ke tingkat tapak untuk melakukan aksi nyata menbangun Indonesia yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK," ungkap Menteri Siti.Penghargaan tersebut, menurut Menteri Siti merupakan pengakuan atas kerja keras para aktor aksi di lokasi ProKlim, serta para Kepala Daerah yang telah menjalankan...

Read More...
Acara Sumpah Pemuda KLHK: Menjaga Alam Dengan Doa Dan Cinta

 Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tanggal 28 Oktober 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar serangkaian acara. Diawali dengan pelaksanaan upacara di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (28/10), dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Agenda berikutnya yaitu acara “Do’a Untuk Bumi, Talkshow dan Konser Musik Lingkungan”.“Hari ini kita merayakan hari sumpah pemuda yang ke-94 dari peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1928. Temanya sangat jelas, bersatu membangun bangsa, dan ini sejalan dengan cita-cita nasional kita pada saat kemerderkaan yaitu bersatu berdaulat adil dan makmur. Kita sedang terus bekerja untuk menuju tujuan pembangunan dan mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia,” kata Menteri Siti.Berbicara mengenai bangsa, Menteri Siti menjelaskan hal penting tentang bangsa bahwa yang paling jelas cirinya adalah bangsa itu memiliki simbol-simbolnya. Bangsa itu memiliki karakter, memiliki ciri-ciri kecintaan anak-anak bangsa kepadanya. Bangsa itu juga memiliki ciri-ciri bagaimana cara pandang kita melihat orang lain melihat bangsa kita."Hal-hal seperti ini sangat penting dan pada kesempatan ini dalam konteks lingkungan hidup dan kehutanan, kami mengajak untuk mari membangun bangsa dan bergaya hidup ramah lingkungan," ucapnya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa ada tiga persoalan dunia dan juga Indonesia terkait lingkungan yang sedang dihadapi. Ketiganya yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi."Kembali saya ingin mengingatkan bahwa tujuan bernegara kita yang paling pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, artinya dengan segala isinya, dengan segala situasi tentang posisi hidup, tentang ruang hidup, dimana bangsa itu berdaulat dan bereksistensi," kata Menteri Siti.Pelaksanaan doa bersama yang dilanjutkan dengan talkshow bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama tentang lingkungan, dan kecintaan kepada alam. Disampaikan Menteri Siti, semua agama memiliki pesan-pesan tentang lingkungan, tentang...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by