Tuesday, October 04, 2022

PILKADA, DEMOKRASI SUKA-SUKA



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal†† tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format† demokratis lainnya yaitu dengan† sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi† secara sistematis).†

Pilkada langsung telah membawa† hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa† frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks† tersebut kurang relevan sebagai jaminan, karena pokok persoalannya justeru pada dampak bagi masyarakat ataupun dampak bagi pemerintah dan semua elemen terkait urusan Pemilu.† Resultantenya ialah ciri† politik transaksional yang begitu dahsyat di berbagai strata otoritas terlibat sampai pada elemen masyarakat.† Hal ini tentu akana menyulitkan† dalam upaya untuk terus memperbaiki sistem dan implementasi demokratisasi di Indonesia.† Kejadian† Pilkada Sulsel, Maluku Utara dan Kaltim lenih kruang lima tahun lalu,† perlu menjadi pelajaran dalam mekanisme dan fenomena yang terjadi.


Pada perkembangan terakhir, pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2012 (karena RUU yang ke DPR disitu tercantum nama Kementerian Dalam Negeri)† mengajukan pendekatan Pilkada yang baru yaitu melalui DPRD, tetapi dalam rincian RUU yang ditawarkan,† menjadi kabur mekanisme dan format dasar sistem demokrasi yang akan dibangunnya, yaitu dengan tercampur aduknya peran KPU Daerah dan DPRD Provinsi† sebagai pelaksana.† Alasan mengembalikan† mekanisme Pemilihan ke DPRD karena masalah biaya. Kurang luas† eksplorasi konseptual atau trend politik nasional yang akan dicapai atau† format pendidikan politik† rakyat† yang diproyeksikan.††

Paltform politik saat awal kebijakan† Pilkada

Dalam pelaksanaan Pilkada sekarag, menurut aturan dan hukum positif dipayungi oleh setidaknya empat† payung hukum yaitu UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peurbahan Atas UU NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 12 Tahun 2008. (Tentu saja berlaku pula UU lain yang terkait hal-hal yang relevan seperti UU KUHP dan sebagainya). Beberapa UU tersebut menjadi pegangan dan perlu dimaknai bersama diantara† para penyelenggara Pilkada. Perlu juga menelusuri riwayat, filosofi dari masing-masing UU tersebut, dan latar belakang† keluarnya† pokok-pokok aturan. Mengapa demkian ? karena demokrasi kita sedang berlangsung secara evolutionary.† Dari satu episode ke episode lain adegan demokratisasi melalui Pemilu, Pilkada, unjuk rasa, dan lain-lain semuanya akan membangun sebuah format demokratisasi yang paling sesuai, fit untuk demokrasi Indonesia.(Dalam ilmu lingkungan disebut sebagai peristiwa homeostasis, mencapai keseimbangan baru).†

Peralihan dari UU 32 tahun 2004 ke UU 22 tahun 2007, disitu ada makna. Makna pokok disini ialah bahwa rezim Pilkada, sudah masuk menjadi rezim Pemilu. Apa artinya ?† Artinya, pelaksanaan Pilkada sepenuhnya bergeser dari supervisi† jajaran pemerintahan† ( dibaca Departemen Dalam Negeri dan DPRD) menjadi sepenuhnya†† oleh KPU, tanpa pengawasan DPRD dan jauh dari cmpaur tangan supervisi politik dalam negeri (yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri).† Akibatnya† perkembangan nilai-nilai dalam seluruh proses Pilkada didalam masyarakat dan kehidupan penyelengaraan negara tidak menjadi bagian pengawasan , pengamatan dan pemantapan (atau† values and national goals establishment),† apalagi untuk internalisasi dalam upaya mencapai keseimbangan atau homeostasis politik dalam negeri).

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur fromat dasar bahwa Pilkada, yang† secara umum melibatkan† tiga tataran pokok, yaitu : Pertama, tataran supervisi DPRD, dicirikan dengan penegasan oleh DPRD akan berakhirnya masa tugas Gubernur/Bupati/Walikota. Maknanya ialah bahwa DPRD sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif daerah. Fungsi lain ialah DPRD dalam pengawasan fungsional politik, sehingga menurut aturan yang lalu DPRD juga membentuk Panwas Pilkada dengan harapan† bahwa Panwas Pilkada melakukan pengawasan untuk keperluan masyarakat luas dan disampaikan hasil-hasilnya kepada DPRD sehingga DPRD akan memiliki penilaian akhir terhadap fungsional† politik dari seluruh persoalan Pilkada, sehingga diatur pula bahwa penetapan Pilkada bermasalah atau tidak, perlunya pengunduran jadwal dan lain sebagainya, pada tingkat daerah ditegaskan† dengan persetujuan† Pimpinan DPRD dan seterusnya disampaikan kepada pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri utnuk Pilakda† Kabupaten /Kota melalui Gubernur, atau kepada† Presiden untuk Pilkada Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri).†

Kedua, tataran dan jaminan prinsip demokratis. Proses evolusi demokratisasi di Indonesia, melibatkan peran sangat penting KPU sejak tahun 1999. Pada perkembangannya, menurut UU Nomor 3 Tahun 1999† dan UU Nomor 12 Tahun 2003, sangat jelas posisi KPU disamping sebagai pelaksana Pemilu, juga menjadi centre of excellence dalam pemahaman tentang demokrasi. Ada ciri yang menonjol disana yaitu ciri† knowledge based.† Setiap kali ada persoalan dan terkait ciri praktek berdemokrasi, maka semacam ĒfatwaĒ akan lebih banyak didengar dari KPU yang memiliki legitimasi sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri (menurut UUD).(Tentu saja tidak menafikan peran para pengamat dan ilmuwan poltik yang juga sangat† membantu memberikan pemahaman demokrasi di tengah-tengah rakyat).† Dalam Pilkada, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004,† KPU lebih didorong untuk† menjadi pusat pemaknaan demokratisasi.

Ketiga, tataran operasional praktis untuk keberhasilan pelaksanaaan Pilkada, yang† lebih disandarkan kepada KPUD. Ciri yang melekat disini ialah pelaksanaan operasional, sehingga pada pelaksanannya di lapangan KPUD menjadi sangat dekat Pemda ( dibaca Sekretaris Daerah), karena menyangkut finansial dan dukungan operasional sampai ke desa/kelurahaan. (Apalagi ketika Pertama kali Pilkada dicanangkan tahun 2005, dukungan dana untuk Pilkada dari pemerintah pusat langsung kepada kabupaten/kota pelaksana Pilkada sangat signifikan),sehingga pola operasionalnya berketeraturan lebih melibatkan elemen-elemen pemerintah sampai ke tingkat Kementerian Dalam Negeri dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan check and balance. (Pemerintah tidak campur tangan dalam kebebasan† atau independensi dan proses kerja KPU Daerah).

Sekarang, sudah banyak perubahan. Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007, filosofi dan format tersebut diatas† telah berubah.† Ciri yang paling berubah diantaranya ialah : Panwas tidak lagi menjadi bagian dari fungsional pengawasan politis oleh DPRD secara terpola.† KPU (tidak lagi memakai istilah KPUD), sehingga ciri otonomnya menguat, dan Pemda (dibaca : sekda dan aparatnya) harus menjauh dari keterlibatan† dengan KPU Proionsi/Kabupaten/Kota. Tidak† ada lagi dukungan dana pusat. Peran administratif† dalam keuangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/kota. Kaitan dengan Pemda semata-mata karena nomenkaltur dan kodifikasi anggaran menurut aturan/APBD. Tidak ada kaitan operasional. Apalagi campur tangan Sekda/aparat lainnya, itu sangat† tidak memungkinkan.† Filosofinya adalah bahwa Pilkada identik dengan Pemilu (yang selama ini kita kenal† seperti Pemilu DPR, DPD dan DPRD) yaitu betul-betul† sudah harus dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara independen dengan supervisi† KPU† Nasional.† Dengan kata lain, tidak relevan lagi apabila daerah seperti pemda/masayarakat daerah meminta keterlibatan† Kementerian Dalam Negeri† terkait pelaksanaan Pilkada secara operasional, kecuali peran administratif menyangkut keadaan-keadaan tertentu yang diatur serta dalam hal† proses lanjut dari hasil Pilkada. Situasi ini "melemahkan" peran supervisi† politik dalam negeri secara menyeluruh di wilayah NKRI.† Perkembangan terakhir menunjukkan pula gagasan-gagasan baru, seperti ide† untuk Pemilu serentak† pusat dan daerah, yang secara konseptual belum jelas, baik secara filosofis maupun dalam† operasionalnya. Yang paling penting perlu dielaborasi konseps dalam hal prinsip demokrasi, pendekatan supervisi check and balance serta dalam dukungan operasional dan administratif. Gagasan-gagasan yang muncul belum menunjukkan elaborasi tersebut sehingga† membingungkan.

Demokrasi inklusif

Mengapa†† ada persoalan-persoalan† pada Pilkada lebih kurang† lima† tahun lalu† seperti di† Sulsel, Maluku Utara, dan† Kaltim† atau pilkada kabupaten dan kota yang melibatkan anarkis masyarakat secara massal ? Bisa beragam jawabannya. Namun, yang paling penting menyangkut† beberapa hal, yaitu : Pertama,†† pemaknaan terhadap latar belakang peraturan-perturan tersebut. Sangat jelas bahwa posisi UU adalah produk konsensus politik. Peristiwa hukum sejalan dengan† sosiologi politik dan perubahan sosiologis tersebut untuk Indonesia† cukup dahsyat sehingga perlu dicermati secara terus menerus dan tidak bisa sedikitpun lengah. Perubahan dari satu aturan menjadi† aturan yang lain pada konteks Pemilu/Pilkada untuk Indonesia akan† sangat memberi arti, karena disitu tercampur† soal values,† operasional dengan rentang geografis yang luas, karakter masyarakat† dengan ciri ketokohan, dll.††† Kedua,† aktualisasi hukum atau peraturan perundangan. Sangat jelas bahwa dalam perubahan† aturan,† akan terkena aktor-aktor pelaku.† Untuk itu maka interpretasi hukum haruslah berjalan† sebagaimana seharusnya.† Dalam konsep separation of power sistem kekuasaan negara, sangat jelas bahwa kekuasaan† legislatif membuat UU,† eksekutif† sebagai pelaksana UU dan yudikatif† sebagai ajudikasi atau interpretasi UU. Jadi tidak bisa semua institusi dapat meng-claim interpretasi hukum atas Undang-undang.† Ketiga, dalam hal terdapat analisis interpretasi, hendaknya dilakukan secara inklusif, artinya mengajak berbagai pihak terkait untuk meletakkan persoalan dengan segala argumentasi, sehingga pemaknaan hukum tidak berlangsung secara eksklusif. Demokrasi harus berkembang secara inklusif, betul-betul mengajak rakyat, bukan hanya untuk institusinya† sendiri, atau golongan† atau kelompoknya. Demokrasi harus bersifat inklusif, bersama rakyat.† Sebagai contoh hilangnya† butir† syarat† "tidak tercela"†† menunjukkan antara lain hilangnnya ciri inklusif, karena ketika† butir† tersebut digulirkan dulu, diharapkan bahwa rakyat secara langsung mengaktualisasikan demokratisasi melalui penyampaian pengaduan† secara obyektif ke KPU.† Jadi demokrasi inklusif bersama rakyat, sebetulnya merupakan ruang yang penting untuk lebih dibuka lebar. Bukan demokrasi Ēsuka-sukaĒ, untuk memperkuat posisi institusi, kelompok apalagi keluarga atau dinasti.† Berbagai pembahasan† RUU yang relevan perlu†† meluruskan kembali prilaku institusional† pusat dan daerah, sehingga betul-betul akan berkembang demokrasi yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Demokrasi Indonesia.†


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Bilateral Dirjen FAO-Menteri LHK: Untuk Implementasi FoLU Arah Fokus Kapasitas Dan Metodologi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Qu Dong Yu di sela-sela acara The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Dirjen FAO yang baru kembali dari AMM-G20 Meeting, minggu lalu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan AMM-G20 dan  berbagai inisiatif Indonesia, sehingga mampu bertahan dalam hal kesediaan pangan. Dirjen FAO menilai hal tersebut sangat penting. Dirjen FAO juga menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan kerjasama  FAO-RI mencakup bidang-bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Terkait hal ini, Dirjen FAO meminta kepada Menteri LHK untuk kerjasama strategis bidang kehutanan dalam kerangka kerjasama FAO-RI tersebut. Di hadapan Direktur Jenderal FAO dan tim, Menteri Siti menjelaskan dalam kurun waktu lebih dari tujuh tahun hingga saat ini, Indonesia telah melakukan langkah-langkah perbaikan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini kemudian dirumuskan dengan menggunakan bukti-bukti ilmiah, dan dilaksanakan dalam perspektif politik negara.Menteri LHK menegaskan bahwa pada konteks corrective actions  dimaksud  pendekatan teknis, metodologi sangat penting sebagaimana yang dipahaminya bahwa FAO sangat kuat dan unggul dalam hal metodologi  land resources assessement.  Dirjen FAO  menyambut catatan Menteri LHK dan dibahas bersama tentang pendekatan pertanian digital  serta  land resources analysis yang kuat dengan metodologi yang tepat  bagi negara yang bersangkutan. "Sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sektor kehutanan. Berbagai corrective actions telah dilakukan  dan  ultimate goals dalam bentuk pengendalian emisi GRK  sudah diformulasikan dalam bentuk FoLU Net sink 2030. Yang penting implementasinya “ kata Menteri Siti.Seperti diketahui, FAO merupakan salah satu lembaga pelaksana Global Environment Facility (GEF) di Indonesia. Ada empat proyek yang sedang berjalan, yaitu Program Dampak...

Read More...
Menteri LHK Di COFO-26 FAO: Indonesia’s Folu Netsink 2030, Untuk Aksi Iklim Dan Keseimbangan Lingkungan

 Indonesia berkomitmen dan menerapkan kebijakan yang membumi dalam mengaitkan hutan dengan aksi iklim di tingkat global, nasional, dan lokal. Hal ini tercermin dalam NDC, peta jalan mitigasi dan adaptasi dan strategi Jangka Panjang untuk Perjanjian Rendah Karbon dan Kompatibel dengan Paris untuk 2050 (LTS-LCCR 2050). Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2022. "Minggu lalu kami menyerahkan Enhanced NDC Indonesia dengan meningkatkan pengurangan emisi negara target, dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat, menggunakan sumber daya dan kemampuan negara sendiri, dan meningkat dari sebelumnya 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam sambutannya pada pembukaan sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Dalam NDC, disampaikan Menteri Siti, skenario penurunan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan Lain (FOLU) diproyeksikan berkontribusi hampir 60% (enam puluh persen) dari total target penurunan emisi GRK. Oleh karena itu, peran sektor kehutanan memang sangat penting bagi Indonesia, yang pada gilirannya juga akan berkontribusi pada aksi iklim global."Indonesia juga berkomitmen untuk mengarusutamakan dan meningkatkan komplementaritas dalam mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kesehatan laut dan laut itu sendiri, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan,  serta keamanan, ketersediaan, dan aksesibilitas air," ujarnya.Lebih lanjut, Menteri Siti menyatakan Indonesia telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini dirumuskan dengan menggunakan bukti ilmiah dan dilaksanakan dalam perspektif politik negara."Hasil dari langkah-langkah tersebut sekarang dirangkum dan diintegrasikan ke dalam program nasional pengurangan emisi GRK, yang disebut Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang secara resmi digunakan sebagai rencana operasional untuk aksi iklim di kehutanan dan lainnya sektor...

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030 Wujud Nyata Kontribusi Sektor Kehutanan Untuk Kepentingan Nasional Dan Global

 Komitmen Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau, sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Panel Tingkat Tinggi tentang Keterkaitan Pertanian dan Kehutanan yang merupakan agenda ke-6 dari The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Menteri Siti mengatakan, inisiatif kebijakan terbaru Indonesia tentang Hutan dan Tata Guna Lahan Lainnya - Rencana Operasional Net-Sink FOLU 2030, mengakui bahwa sektor FOLU memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, menjadi net emitor ke penyerap bersih GRK.Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa tiga jalur yang saling terkait terdiri dari menghentikan deforestasi dan memelihara kelestarian hutan; memulihkan lahan terdegradasi dan memperluas agroforestri; serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan membangun rantai nilai hijau. Ketiga elemen tersebut tidak hanya menunjukkan hubungan antara hutan dan pertanian, tetapi juga antara hutan dan iklim. Seperti yang dipahami bahwa ada relevansi sosial dari bumi atau sistem pertanahan."FOLU Net Sink 2030 mencerminkan pengakuan kami terhadap peran ekosistem, air tawar, tanah dan tanah yang sehat dalam memastikan sistem pangan yang berkelanjutan serta keamanan dan keamanan pangan global. Sebagai bagian integral dari respons kami terhadap tantangan global saat ini, kami perlu memastikan bahwa upaya kami untuk memperkuat ketahanan pangan global akan berjalan seiring dengan langkah-langkah kami untuk mencapai tujuan kami terkait dengan sumber daya air, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, degradasi lahan. , pengurangan polusi, dan keanekaragaman...

Read More...
Perhutanan Sosial Turut Pulihkan Ekonomi Rakyat Saat Pandemi

¬†Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan dari salah satu media nasional di Jakarta (28/9/2022), sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras para pihak yang telah bekerja keras memulihkan Indonesia dari berbagai krisis saat pandemi Covid-19 melanda dua tahun terakhir.Menteri Siti Saat menerima penghargaan, menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh insan pers, sebagai pengakuan publik atas kinerja pemerintah.¬†Secara singkat, Menteri Siti menegaskan bahwa gagasan Perhutanan Sosial, secara murni berasal dari Bapak Presiden Joko Widodo. Secara prinsip, Perhutanan Sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.‚ÄúApa yang penting disitu, konsepnya adalah akses kelola hutan yang tepat dan pas, jadi rakyat tidak pernah ragu lagi,‚ÄĚ terang Menteri Siti.Menteri Siti menambahkan, bahwa pihaknya tidak hanya memberikan akses kelola kawasan hutan saja, namun juga memberikan kesempatan berusaha dengan memberikan pendampingan dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di masyarakat desa hutan.Data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, menerangkan bahwa hingga saat ini, telah diberikan akses kelola hutan kepada 1.115.678 penerima SK Perhutanan Sosial dengan total luas kawasan hutan sebesar 5.077.087 Hektare (Ha).KUPS yang telah terbentuk hingga saat ini mencapai 9.926 kelompok dengan berbagai jenis usaha. Nilai transaksi ekonomi nasional pada tahun 2022 saja diperkirakan mencapai lebih dari 6,6 milyar rupiah. Tahun 2021 (10,1 milyar rupiah), 2020 (24,1 milyar rupiah), 2019 (16,2 milyar rupiah), 2018 (3,6 milyar rupiah), 2017, (6,6 milyar rupiah).Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) menunjukkan bahwa telah terdapat potensi kawasan hutan...

Read More...
Membangun Hutan Tropika Basah Kalimantan, Modalitas Menuju Indonesia's Folu Net Sink 2030

 Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman (Unmul), di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (27/9). Dies Natalis Unmul yang ke-60 mengusung tema "Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat".Sementara, orasi ilmiah yang disampaikan Menteri Siti berjudul "Membangun Hutan Tropika Basah Kalimantan, Modalitas Menuju Indonesia's Folu Net Sink 2030". Judul orasi ilmiah yang Menteri Siti sampaikan ini, sejalan dengan pola ilmiah pokok Unmul sebagai center of excellence for tropical studies. Saat ini semua aktifitas akademik (intra & ekstra) yang dilakukan Unmul wajib mempelajari berbagai hal yang terkait dengan isu-isu tropis yaitu hutan tropis basah dan lingkungannya. Termasuk semua tema penelitian dosen dan mahasiswa dari berbagai Fakultas wajib berorientasi isu tersebut.Di hadapan civitas akademika Unmul, Menteri Siti menegaskan akademisi berperan penting dalam pengembangan kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup."Dalam subyek Falsafah Sains yang saya pelajari, mengungkapkan bahwa pada konteks saintifik sangat dipegang teguh kejujuran; dalam praktik misalnya harus benar-benar dihindari hadirnya praktik-praktik menukangi data. Dunia saintifik adalah dunia obyektivitas; dan dimensi sains tidak dimaksudkan justifikasi dengan data yang ditukangi," katanya.Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan dunia sains dan stakeholders akademisi dalam kepentingan lingkungan adalah stakeholders dengan requirement tertinggi. Stakeholders lingkungan setidaknya terdiri dari: pertama, yaitu pihak yang berkehendak atas kebijakan lingkungan; kedua, pihak yang terkena langsung dan menerima danpak kebijakan; dan ketiga, pihak yang tidak menghendaki karena usulan akan kebijakan yang lain."Oleh karenanya dalam pengembangan kebijakan SDA LH, akan selalu dibutuhkan hadirnya ilmuwan, akademisi, dunia kampus, yang dapat memberikan pandangan objektif bagi publik," ujarnya.Kemudian, Menteri Siti mengungkapkan sejak akhir 2014 hingga sekarang, telah terjadi perubahan cukup besar, dan cukup banyak serta diantaranya pada hal-hal mendasar dalam...

Read More...
Kampung Gadis, Kelola Lingkungan Sehat, Produktif Dan Rendah Emisi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengunjungi Kampung Berkualitas Guyub, Aman, Damai, Indah, Sejahtera (GADIS) Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Jawa Tengah.Pada kunjungan tersebut Menteri LHK berkesempatan untuk melihat pengelolaan Bank Sampah Beo Asri dan meresmikan Program Desa Mandiri Energi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan Eco Smart Greenhouse Hidroponik terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 1.000 Watt Peak (WP).Inovasi Eco Smart Greenhouse Hidroponik bermanfaat bagi masyarakat untuk proses pembibitan hidroponik dengan menggunakan panel surya sebagai sumber listrik untuk otomatisasi penyiraman bibit.Menteri Siti mengapresiasi karena program ini telah membuahkan hasil bagi kelompok petani hidroponik, yaitu berupa peningkatan pendapatan ekonomi kelompok yang berasal tidak hanya dari menjual produk sayuran, namun juga dari menjual bibit-bibit tanaman hidroponik."Secara efektif, masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp 500.000/bulan dibandingkan dari sebelumnya masyarakat harus membeli bibit Rp1.200.000/unit per bulan," ujar Menteri Siti.Sementara itu Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji bercerita jika dirinya sejak pertama menjabat Bupati Cilacap mengetahui jika kampung di bantaran rel kereta adalah lokasi  kumuh, tempat pembuangan sampah, kawasan kenakalan remaja, dan lokasi sering terjadi kecelakan di rel kereta api. Namun setelah bekerja sama dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap, lokasi ini menjadi lebih produktif, sehat dan mandiri."Kampung yang kumuh ini kita ubah menjadi kampung yang sehat, bukan hanya ditata untuk menjadi indah saja, tapi juga bagaimana agar juga bisa menghasilkan," tutur Bupati Tatto.Program GADIS diinisiasi sejak tahun 2017 dengan pendampingan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, kesehatan dan pendidikan.Kelompok...

Read More...
Green Leadership Indonesia Siapkan Generasi Tangguh Lingkungan

¬†Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya meresmikan Pelatihan dan Pendidikan kepada 350 pemuda dari berbagai regional dalam tajuk ‚ÄúGreen Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2‚ÄĚ secara virtual, Sabtu (17/9/2022).

Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Program ini akan memfasilitasi anak muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki perspektif keadilan sosial dan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada lingkungan hidup.

Program ini ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya prespektif green dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Para peserta didik akan ditemani oleh para leaders, akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang masing-masing.

Sebelumnya, GLI angkatan 1 yang lalu telah menelurkan sebanyak 118 leaders dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Siti sendiri telah mewisuda mereka pada bulan Desember tahun 2021. Kini, terdapat peningkatan jumlah siswa menjadi 350 peserta yang terbagi dalam 9 regional yang menjadikan program pelatihan dan pendidikan lebih merata.

Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya kepada GLI  dan seluruh generasi muda Indonesia yang aktif dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan sumber daya alam yang cukup krusial saat ini.

Menurut Menteri Siti, keadilan merupakan kata kunci yang harus diwujudkan dalam setiap aspek, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta dalam pembangunan secara umum, yaitu adil secara sosial dan adil secara ekologis. 

“Seperti cita-cita negara Indonesia ketika didirikan yaitu untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang akan kita wujudkan bersama dan ditempuh melalui pencapaian tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan...

Read More...
Menteri LHK Di Universitas Syiah Kuala Tegaskan Ekosistem Leuser

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hadir sebagai Dies Reader pada Sidang Terbuka, dalam rangka memperingati milad ke-61 Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh, Kamis (15/9). Menteri Siti juga memberikan orasi ilmiah berjudul Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap."Indonesia's Folu Net Sink 2030 diharapkan tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, namun juga sekaligus dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, dalam hal ini konservasi sumber daya hutan berbasis lanskap," kata Menteri Siti.Berbicara lanskap di Provinsi Aceh, tidak terlepas dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Keberadaan KEL, menjadikan Provinsi Aceh satu-satunya yang memiliki nilai kekayaan alam key wildlife atau hidupan liar kunci tertinggi dan terlengkap. KEL juga merupakan satu-satunya kawasan hutan di Indonesia yang menjadi habitat empat satwa langka yakni harimau, gajah, orang utan, dan badak.KEL adalah suatu lanskap luas yang terdiri dari lanskap konservasi, perlindungan, produksi, dan pemukiman masyarakat. Ini menegaskan bahwa KEL bukan seluruhnya merupakan lanskap konservasi dan perlindungan, namun juga merupakan lanskap produksi dan pemukiman masyarakat."Lanskap produksi di KEL diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi kehutanan yang mendukung perekonomian masyarakat lokal dan masyarakat adat serta sektor dunia usaha," tutur Menteri Siti.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan bahwa KEL dengan luas areal lebih dari 2,5 juta hektar tidak sama dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan kawasan konservasi seluas lebih kurang 830 ribu hektar. TNGL menjadi bagian dari KEL."KEL itu jadi seperti watershed area, dimana pada areal tersebut terdapat segala kegiatan dengan land use dan Land Utilization Type atau LUT yang bermacam-macam menurut tradisi masyarakat. Jadi ada LUT konservasi, LUT pertanian rakyat, bahkan pemukiman. Jadi KEL merupakan ruang hidup yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat....

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap

Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap¬† ¬†  

Read More...
Generasi Muda Berwawasan Lingkungan Berperan Penting Dalam Pengendalian Perubahan Iklim

¬†Pelibatan generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim sangatlah penting. Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya generasi muda Indonesia menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.‚ÄúInilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim,‚ÄĚ kata Menteri LHK Siti Nurbaya pada Soft Launching Green Leadership Indonesi (GLI) angkatan ke-2 Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, Selasa (13/9).Komitmen kepedulian generasi muda terhadap lingkungan ini, disampaikan Menteri Siti, ditegaskan pada pertemuan Youth 20 (Y20) di Balikpapan pada sambutan Co-Chair Y20 tanggal 21 Mei lalu. Mereka tidak hanya ingin menerima sumberdaya alam dan lingkungan yang baik di masa datang. Mereka menyatakan bahwa sekarang, ikut dalam memikirkan, merencanakan dan mengembangkan kebijakan serta pengambilan keputusan tentang sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.‚ÄúSaya sangat menghargai itu dan terima kasih atas kemajuan dan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap seperti itu. Sungguh luar biasa dan sangat membanggakan,‚ÄĚ ujarnya.Menteri Siti mengatakan tentu harus ada langkah-langkah dan sistematika kerja menuju dan tiba pada proses tersebut. Sebagaimana inisiatif dari Green Leadership Indonesia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan diri. Bersama generasi muda, perlu terus dikembangkan kerja-kerja lingkungan secara nyata di lapangan, di seluruh pelosok tanah air.‚ÄúKita membutuhkan generasi penerus dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia ke depan, yang dibekali pendidikan, pengetahuan dan leadership (kepemimpinan). Ini adalah awal dari potensi untuk membangun dan menjaga lingkungan hidup, melalui generasi muda berwawasan lingkungan yang mencintai Indonesia,‚ÄĚ kata Menteri Siti.Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Espen Barth Eide, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan generasi muda baginya amat berarti. Peran generasi muda juga menjadi aspek penting dalam kerja...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia‚Äôs FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
‚ÄúRehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat‚ÄĚ.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by