Friday, August 06, 2021

Birokrasi Pemda Untuk Pluralitas Lampung

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di Lampung. Pada masa lalu nilai-nilai pluralis dirangkum dalam Wawasan Nusantara, yang mengakomodir pluralitas. Wawasan Nusantara berkembang ketika itu sebagai alat dalam dialog antar masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kultur masing-masing.

Saat sekarang sudah sangat dirasakan indikasi kebutuhan untuk membangun kepercayaan berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul terkait pluralisme. Misalnya dengan menyediakan ruang dialog antar etnis, sehingga pluralitas bisa dipahami dan dapat memperpendek ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa golongan atau elemen-elemen yang bersifat plural di Indonesia.

Konsep Pluralitas
Per definisi, pluralitas adalah nilai-nilai yang meghargai perbedaan dan mendorong kerjasama bersama berdasarkan kesetaraan. Didalamnya terkandung dialog untuk membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang yang berbeda, termasuk juga adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang searah. (Endy M Basyuni, 2007). Pluralis menurut ilmu-ilmu sosial berarti kerangka interaksi yang menunjukkan adanya sikap saling menghargai, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama secara produktif dan berlangsung tanpa konflik atau terjadi asimilasi. Sementara itu, menurut Azyumardi Azra (mengutip Furnivall, 1944), bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Teori ini berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Definisi lain menurut Aung San Suu Kyi, (1991) bahwa pluralitas, tepatnya berkembang karena adanya perbedaan kultur yang penting bagi bangsa dan rakyat yang berbeda untuk sepakat akan hal-hal mendasar yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang direfleksikan sebagai faktor pemersatu. Kata pluralis muncul dalam kondisi atau peristiwa termasuk diantaranya peristiwa sensitif seperti terkait dengan agama, suku, gender, hak azasi manusia dan budaya.

Secara lebih spesifik issue pluralis di Indonesia sering terkait dengan issue agama, gender, hak azasi manusia, masyarakat hukum adat, issue putra daerah dan gejala pemilahan sosial sebagai konsekwensi kebijakan pemerintah nasional (pusat). Dengan demikian, sesungguhnya pemerintah (daerah) dan jajaran birokrasi, perlu secara cermat melihat persoalan yang timbul terkait dengan pluralitas tersebut dan dmengembangkan kerangka konseptualnya yang relevan. Pada perspektif birokrasi, pluralitas adalah filosofi demokrasi keterwakilan dalam roda pengambilan keputusan dimana kelompok atau golongan menikmati aktivitasnya, legitimasinya dan pengaruhnya dalam merumuskan kebijakan publik. Implikasi utama kebijakan terkait pluralitas diantaranya : pertama, harus ada keseimbangan dalam distribusi kekuasaan ; kedua, adanya semangat kompetisi dan partisipasi diantara kelompok yang terorganisir dengan baik (bukan individual) yang hadir dalam sistem sosial yang ada dan ketiga, harus ada penilaian tentang kondisi plural untuk menghindari dominasi elit yang dapat mengganggu nilai keterwakilan. (Mazziotti DF, Journal of the American Institute of Planners, 1974)

Permasalahan dan gejala ganguan kohesi sosial
Beberapa hal yang relevan dalam persoalan pluralitas dapat dianalisis dalam perspektif birokrasi, diantaranya :
Pertama, persoalan agama dan syariah, yang kerap muncul berupa pengaturan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, bagi birokrasi, yang perlu menjadi pertimbangan serius adalah prinsip dalam konsep keseimbangan bagi semua pihak.
Kedua, persoalan yang mengarah pada pornografi, dimana bagi birokrasi harus dapat menilainya dengan prinsip keseimbangan penghargaan kepada keberadaan dan norma-norma dalam masing-masing unsur masyarakat.
Ketiga, persoalan masyarakat hukum adat, masyarakat yang mempunyai kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. Pada tahap lanjut, masalah masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pluralitas juga akan mengena pada persoalan hak azasi manusia dan hak atas akses pada sumberdaya alam. Seperti diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat hukum adat ialah melekat pada sumberdaya lahan (tanah) , air dan hutan.
Keempat, dan ini yang mungkin sebetulnya merupakan masalah yang sungguh-sungguh masalah, tanpa disadari berkembang, yaitu masalah kesenjangan yang semakin lebar di tengah masyarakat, akibat dari format kebijakan pemerintah (daerah) yang kurang tepat sasaran, juga, misalnya akibat mata pencaharian dikaitkan dengan format kultur. Pada kasus Lampung, sebab keempat ini patut dipercaya dan diwaspadai, karena apabila kita telusuri secara mendalam pada wilayah-wilayah pertanian dan pelosok desa, berbagai kebijakan pemerintah dan berhasil diterapkan serta membangun masyarakat, namun disisi lain juga membentang kesenjangan horisontal. Misalnya, ada perbedaan cara dalam bercocok tanam dikaitkan dengan faktor budaya, yang sebetulnya sudah berasimilasi sekitar seratus tahun untuk Lampung, mengingat bahwa program transmigrasi pemerintah telah dimulai antara tahun 1905-1922.
Kelima, dalam konteks lantaran pergesekan itu karena interaksi antar generasi muda, maka faktor keselarasan dinamika antar masyarakat pemuda disertai fasilitas di desa atau di wilayah yang dimiliki, disana bisa juga menjadi persoalan. Dalam upaya bersama membangun dinamika generasi muda di waktu yang lalu, organisasi kemasyarakatan pemuda antara lain seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan KNPI Lampung, melakukan analisis dan pendekatan lapangan dan bekerja bersama-sama membangun dinamika bersama seperti misalnya dengan menanam jagung bersama (di kecamatan Jabung bersama AMPI Lampun Tengah) dan menanam penghijauan dengan pohon durian di pelosok desa di Kecamatan Palas, atau membangun kelompok orkes remaja di kecamatan Padang Cermin bersama Ampi Lampung Selatan, serta memangun kelompok marching band sekolah (bersama AMPI Kota Bandar Lampung). Begitu juga upaya-upaya pekan olah raga dan seni desa (PORSENI DESA), sampai ke Bahuga dan Pesisir Selatan. Fakta-fakta dan pola pembinaan demikian tidak bisa berhenti, apalagi dalam situasi yang semakin dinamis saat ini. Namun, tentu saja sudah membutuhkan penyesuaian format, mengingat bahwa remaja dan generasi muda saat ini memiliki milieu dan instrumen dan fasilitas abad modern, seperti blog, tweeter, facebook, linked-link, Tag, dll. Harus ada pola interaksi bersama masyarakat dengan modifikasi upaya dinamisasi generasi muda selanjutnya.

Dari keseluruhan persoalan tersebut, sangat jelas juga bahwa yang hadir ialah persoalan gangguan kohesi sosial. Kohesi didefinisikan sebagai ikatan antara molekul dalam satu unsur. Dalam kehidupan bermasyarakat, kohesi sosial diartikan sebagai pertautan dan ikatan bersama masyarakat dalam satu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Kita mengalami indikasi gangguan kohesi sosial akibat kondisi situasi politik juga sebagai konsekwensi dari beberapa kebijakan. Cukup signifikan kita lihat sejak awal reformasi, bahwa telah terjadi gangguan kohesi sosial yang berkembang di berbagai daerah. Gesekan sosial tersebut juga dapat terjadi akibat format operasional budaya yang tidak sesuai dengan indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian. Terjadi pula indikasi perkelahian massal antar penduduk kampung karena persoalan kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, industri, kawasan hutan, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran dan juga akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar kelompok atau antar individu.

Peran Birokrasi Pemda
Pemerintah Daerah mempunyai peran sangat penting untuk sama-sama menjaga spirit kohesi sosial di antara bangsa Indonesia dan tentu saja dalam menjaga hubungan nasional dan daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan konstitusi, UUD 1945. Dengan kata lain, misalnya pejabat pemerintah (daerah) harus tidak asal mudah meneriakkan otonomi khusus hanya atas alasan mereka tidak sama dengan wilayah lain yang ada di Indonesia; tetapi harus dengan pertimbangan sangat matang dari segala aspek dan dengan justifikasi yang benar dan arif. Peran kebijakan pemerintah juga menjadi sangat penting dalam memunculkan ataupun menghilangkan konflik, baik aktual maupun potensial. Selain itu perlunya pengembangan dialog, misalnya dialog lintas etnis, atau dibukanya pos-pos pengaduan.
Komunikasi aparat/Muspida atau sekarang disebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tokoh dengan masyarakat sangat penting. Forum-forum komunikasi seperti forum ulama-umaroh atau forum komunikasi lingkungan, lembaga kebudayaan dan lain-lain merupakan instrumen penting. Secara keseluruhan, penting pula bagi aparat untuk melihat kembali format pengambilan keputusan dengan basis kemasyarakatan dan dengan prinsip-prinsip : prosedural, fleksibilitas dan akuntabilitas.(Linder, SH dan Peters B.G, 1991). Elemen lebih rinci dalam ketiga prinsip tersebut meliputi kepentingan invidual kelompok dan asosiasi (untuk fleksibilitas), serta secara prosedural dengan elemen pengawasan dan sistem hukum (yudisial) serta prinsip akuntabilitas dengan elemen yang meliputi aktualisasi pemerintah baik pemerintah daerah maupun nasional. Sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah sebagai inisiator dalam rule making untuk senantiasa melakukan inovasi kebijakan serta menjaga kebijakan yang dihasilkan. Perumusan kebijakan harus didasarkan pada kaidah-kaidah pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga tidak akan terjadi bias, baik bias dalam instrumen ataupun bias dalam hal aktor. Kembali disini jajaran birokrasi mendapatkan tantangan kerja. Disamping kebjakan, tentu saja agenda-agenda operasional yang sedang dibutuhkan di tengah masyarakat, apalagi dikaitkan dengan "semakin kerasnya" tantangan kehidupan masyarakat yang direfleksikan antara lain dengan daya beli, kesempatan kerja, akses pendidikan, kesehatan dll, begitupun akses generasi muda untuk dapat menyalurkan pola-pola dinamikanya. Terlalu besar resiko yang dihadapi dalam hal birokrat gagal mempersiapkan kebijakan yang tepat bagi para pejabat politis dan para politisi untuk memutuskan dalam kaitan pluralitas. Bangkitlah jajaran birokrat Lampung untuk SANG BUMI RUWA JURAI kita tercinta.



Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Antisipasi Puncak Karhutla dengan Sinergi Hujan Buatan


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya secara virtual (30/072021), memimpin langsung rapat teknis membahas penjelasan prakiraan cuaca dan teknik modifikasi cuaca serta kesiapan patroli desa. Dalam rapat ini, Menteri LHK mengundang seluruh pihak terkait seperti BMKG, BNPB, TNI, POLRI, BPPT, serta ahli klimatologi dari IPB University.

Menteri Siti menekankan bahwa, sebagai upaya pencegahan, dirinya meminta semua pihak untuk mengikuti pantauan titik panas yang muncul di wilayah rawan karhutla. Selain itu juga, Patroli Terpadu dengan melibatkan masyarakat juga perlu diperkuat sebagai suatu sistem pertahanan untuk mengendalikan karhutla sedini mungkin. Patroli Terpadu telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan hingga kini telah tercipta sebanyak 185 posko desa dengan jangkauan hingga 555 desa di sekitar posko.

Menteri Siti secara implisit meminta untuk terus dilakukan penguatan kapasitas pada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), yang kini juga telah ditambah dengan kelompok paralegal. Harapannya, selain mendukung upaya pencegahan karhutla di tingkat paling tapak, kelompok MPA-Paralegal ini dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ekonomi, sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Total jumlah MPA-Paralegal di seluruh Indonesia sebanyak 12 kelompok pada tahun 2020 dan tengah diusulkan penambahannya pada tahun 2021 sebanyak 28 kelompok. Sehingga pada akhir tahun ini, diharapkan dapat terbentuk sebanyak 40 kelompok MPA-Paralegal.

Upaya lain untuk mencegah terjadinya karhutla adalah dengan memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan di wilayah rawan karhutla. Upaya TMC di Provinsi Riau, pada fase pertama 10 Mar – 5 Apr 2021, secara umum, meningkatkan curah hujan sekitar 33–64 % terhadap curah hujan alamnya. Penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan adalah sekitar 194.3 Juta m3. Sedangkan pada fase kedua, secara umum persentase penambahan curah hujan periode di Provinsi Riau pada bulan Juli 2021 adalah sebesar 2% terhadap...

Read More...
Penanganan Limbah Medis B3 Covid dengan Peningkatan Sarana dan Sistem


Menyikapi jumlah timbulan limbah medis COVID-19 yang terus meningkat, Pemerintah tengah menyiapkan semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis infeksius agar dapat segera teratasi. Pemerintah akan memberikan dukungan fasilitas dan anggaran, baik yang berasal dari Satgas COVID-19, dana transfer ke daerah, maupun sumber pendanaan lainnya, serta usaha swasta karena perlu  cepat dilakukan penyiapan sarana.

Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan ada tiga langkah utama KLHK dalam penanganan limbah B3 medis. Pertama, KLHK memberikan dukungan relaksasi kebijakan terutama untuk fasyankes yang belum memiliki izin. Mereka diberikan dispensasi operasi dengan syarat insenerator suhu 800 derajat Celcius, dan diberikan supervisi.

“Jadi sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang juga sudah membuat lebih sederhana persetujuan (sebelumnya izin) dan diberikan utuh, bukan  lagi satu persatu izin per tahapan seperti sebelumnya,” tutur Menteri LHK Siti Nurbaya dalam konferensi pers secara virtual usai mengikuti Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden RI tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis COVID-19, Rabu (28/7).

Kedua, KLHK memberikan dukungan sarana, mengingat kapasitas untuk memusnahkan limbah medis masih sangat terbatas. Sarana pengelolaan limbah medis yang ada saat ini masih terpusat di Jawa, yakni lebih kurang 78%.

KLHK sejak 2019 telah membantu sebanyak 10 unit insenerator kapasitas 150 kg/jam dan 300 kg/jam seperti di Sulsel, Aceh, Sulbar, NTB, NTT, Aceh, Sumbar, Papua Barat, dan Kalsel.

“Dalam kaitan ini, maka arahan Bapak Presiden hal ini agar dipercepat pembangunan sarananya seperti insinerator,” kata Menteri Siti.

Disisi lain, pasca tahun baru 2021 dan saat Idul Fitri dikembangkan isolasi mandiri (isoman) di rumah/perumahan selain vaksinasi. Maka isoman diberikan dukungan drop box dan kantong plastik besar untuk pengumpulan limbah. Untuk sarana ini, Menteri Siti mengungkapkan agar daerah juga harusnya bisa memenuhi dari DAK dan sumber anggaran lainnya.

“Terhadap pengelolaan...

Read More...
Ministerial Meeting COP26 Glasgow dan Kesiapan Indonesia


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memimpin DELRI memberikan pandangan materi-materi krusial COP26 Glasgow pada pertemuan “The July Ministerial Meeting COP26 UNFCCC”, pada Minggu – Senin (25-26 Juli 2021). Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pemerintah Inggris selaku Tuan Rumah COP26 UNFCCC ini, bertujuan memberikan kesempatan kepada para Menteri Lingkungan Hidup dari negara-negara pihak UNFCCC, untuk berkumpul dan membahas penyelesaian poin-poin krusial untuk disepakati dalam COP26 yang dijadwalkan digelar bulan November nanti di Glasgow.

Agenda pertemuan dibagi menjadi lima sesi, sesuai dengan topik-topik utama yang dibahas COP26 UNFCCC. Kelima topik tersebut meliputi: Scaling-up Adaption; Keeping 1.5° C alive; Loss and Damage; Finalising the Paris Rulebook – Article 6; dan Mobilising Finance.

Bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan tersebut, pada Sesi I dengan topik “Scaling – up Adaption”, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia menempatkan agenda adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim. Indonesia juga telah menetapkan Peta Jalan/Road Map Adaptasi Perubahan Iklim hingga Tahun 2030, yang dituangkan dalam Updated NDC (Nationally Determined Contribution).

“Dalam implementasinya, kami juga melibatkan peran aktif masyarakat diantaranya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), Ekoriparian, restorasi ekosistem mangrove dan agroforestry perhutanan sosial sebagai langkah kerja adaptasi iklim. Kami juga melibatkan dan mengintegrasikan program kerja kementerian/lembaga dan subjek sektoral ke dalam program ini, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, tokoh lokal dan masyarakat di tingkat tapak,” kata Menteri Siti.

Indonesia mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap adaptasi perubahan iklim. Beberapa hal terkait kebijakan, program, guidelines, tools dan aksi-aksi yang telah dilakukan dalam hal adaptasi perubahan iklim, disampaikan untuk menunjukkan...

Read More...
Menteri LHK: Kepentingan Nasional Menuju Netral Karbon 2060 Tanggung Jawab Bersama


Gelaran acara Indonesia Green Summit 2021 menjadi tonggak penting untuk mengedukasi dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya nasional mewujudkan pembangun berkelanjutan. Melalui target terbaru nasional untuk mencapai netral karbon pada tahun 2060, semua pihak diminta bergandengan tangan, bersinergi, dan melangkah bersama dalam satu irama menuju arah Indonesia yang bersih dan sehat yang selaras dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Target mencapai netral karbon pada tahun 2060 sendiri telah menjadi komitmen Indonesia kepada masyarakat dunia melalui penyampaian Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) kepada UNFCCC sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

"Dokumen LTS-LCCR 2050 menegaskan arah kita menuju net-zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya pada sambutannya secara daring membuka Indonesia Green Summit 2021, (26/7).

Ia menyebutkan jika inisiatif penyelenggaraan Indonesia Green Summit 2021 oleh Media Group merupakan kontribusi penting dalam rangka membangun dan meningkatkan literasi kepada masyarakat terhadap permasalahan terkini yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

"Inisiatif Media Group ini sekaligus membuktikan sensitivitas media terhadap isu-isu aktual di tengah masyarakat dan untuk itu menjadi sangat penting dibicarakan agar kita berada dalam pemahaman yang sama, dan agar secara bersama dapat  mencarikan jalan keluar, solusi bagi kebaikan dan kepentingan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Menteri Siti melanjutkan jika isu pembangunan hijau atau green development  sudah dituntut oleh publik secara luas, oleh karenanya Perubahan iklim, karbon netral 2060, merupakan subyek penting yang sedang dikelola dalam kerangka kepentingan nasional.

"Masyarakat...

Read More...
Menteri Siti Paparkan Pembangunan Kota Ramah Lingkungan untuk Kendalikan Perubahan Iklim pada Ministerial Meeting G20


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya hadir secara virtual bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arifin Tasrif, pada pertemuan para Menteri G20 bertemakan Energy and Climate, Jumat (23/7). Pada sesi ini, Negara-negara G20 membahas mengenai pemulihan pandemi COVID-19 yang berkelanjutan, tentang pembangunan kota hijau untuk mengendalikan perubahan iklim global, percepatan transisi energi dan tentang pendanaan perubahan iklim.
 
Pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia, yang dibacakan oleh Menteri LHK menyatakan perspektif hijau telah banyak dipikirkan oleh komunitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini semakin berkembang dengan sangat cepat dengan dukungan kuat dari generasi muda.
 
"Masyarakat kita sudah mulai menghargai upaya penghijauan dengan cara sederhana, seperti penanaman pohon dan daur ulang sampah," ungkap Menteri Siti. Menurutnya, Industri hijau dengan penekanan pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan juga tumbuh dengan pesat.
 
Ia menyatakan bahwa Indonesia sedang mengembangkan Program Pembangunan Kota Hijau, yang dirancang untuk mendorong partisipasi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kota hijau yang berkelanjutan, termasuk bangunan, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan.  
 
"Kami juga telah memasukkan Solusi Berbasis Alam atau Pendekatan Berbasis Ekosistem untuk memberikan manfaat ekosistem ke kota atau kawasan perkotaan," tambahnya.
 
Menteri Siti kemudian menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata iklim, Indonesia telah memberikan Green Leadership Awards atau yang dikenal dengan Nirwasita Tantra. Ini bertujuan untuk menghargai para pemimpin lokal, anggota parlemen, pemimpin bisnis dan pemuda yang telah mengaktualisasikan kepemimpinan berorientasi ramah lingkungan yang mendalam dalam kepemimpinannya di sektor masing-masing.
 
Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota untuk merancang solusi dan berkontribusi untuk mengatasi...

Read More...
Menteri LHK: G20 Menjadi Katalis Global Pencapaian SDGs dan Pemulihan Lingkungan


Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan jika Pandemi COVID-19 telah merintangi upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs) dari masing-masing negara di dunia. Oleh karenanya kedepan negara-negara anggota G20 sebagai 20 kekuatan terbesar dunia diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan yang lebih ambisius.

Menteri Siti menyebutkan agar negara-negara G20 dapat menyelesaikan tantangan-tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif berdasarkan keadaan dan prioritas kebangsaan masing-masing.

Ia juga menyebut jika G20 dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

"Sebagai negara anggota G20, kita memiliki tanggung jawab menjadi katalis global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pemulihan berkelanjutan melalui contoh-contoh konkrit," ujar Siti Nurbaya dalam paparannya pada G20 Enviroment Ministers' Meeting yang dilangsungkan secara virtual dari Naples Italia, Kamis malam, (22/7).

Ia pun menekankan kepada para Menteri Lingkungan negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia tidak hanya mengajak, namun juga telah mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai SDG melalui aksi-aksi kongkrit yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional.

"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020," ungkapnya.

"Kami telah mencapai rekor terendah laju deforestasi," imbuhnya.

Aksi-aksi konkrit lain disebutkan Menteri Siti diantaranya program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi. Target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land degradation.

"Untuk memulihkan lingkungan dan ekosistem, Indonesia telah merehabilitasi lahan kritis secara signifikan,...

Read More...
Persiapan Pemerintah Indonesia Jelang Konferensi Perundingan Perubahan Iklim Dunia


Setiap tahunnya, para negara pihak yang tergabung dalam Conference of The Parties (COP), United Nations on the Framework of Climate Change Conference (UFCCC), melangsungkan pertemuan untuk membahas kebijakan-kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut ambil bagian dalam perundingan tersebut yang juga telah meratifikasi Perjanjian Paris.

Menjelang perundingan COP UNFCCC ke 26 yang akan diselenggarakan di Glasgow, Britania Raya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya secara virtual (19/7/2021) memberikan arahan kepada para calon Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menjadi negosiator dalam berbagai persidangan COP-26 UNFCCC.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi wawasan bagi para calon Delri. Pertama, adalah terkait pembaruan Nationally Determined Contributions (Updated NDC) Indonesia. Pada updated NDC yang telah disusun, Indonesia berkomitmen menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi.

"Updated NDC juga memperbarui informasi tentang Visi Pemerintah dan Pembangunan Jangka Panjang serta menjabarkan dan merinci strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi. Updated NDC juga menambah subjek baru dan penguatan komitmen dengan memasukkan laut, lahan basah (mangrove dan lahan gambut) serta kawasan permukiman (dalam skenario adaptasi). Indonesia juga memperkuat komitmen untuk memanfaatkan berbagai peluang kerjasama internasional," terang Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut, Updated NDC secara implisit menunjukkan ambisi 41% target yang akan dicapai, dengan memperkuat langkah-langkah implementasi  kerjasama teknis luar negeri dalam hal teknologi dan pengembangan sektor swasta. Misalnya, dalam kegiatan elctro-mobility yang telah dirintis dan dimulai seperti pengembangan listrik...

Read More...
Kick Off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia Menuju GLASGOW CLIMATE CHANGE CONFERENCE


Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kick Off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia Menuju GLASGOW CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP26/CMP16/CMA13)
Jakarta, 19 Juli 2021
             

Read More...
Menteri LHK: Langkah Atasi Emisi Karbon Jangan Hanya Modis


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengidentifikasi sejumlah deklarasi proyek karbon yang dilakukan oleh LSM internasional, yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung di Indonesia. KLHK secara tegas telah memperingatkan untuk membatalkan kegiatan-kegiatan proyek karbon tersebut karena terindikasi melanggar peraturan perundangan.
 
“KLHK telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan oleh salah satu LSM internasional di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. KLHK juga telah menghentikan proyek karbon yang dideklarasikan salah satu LSM internasional lainnya di TN Batang Gadis, Sumatera Utara, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan terindikasi pelanggaran terhadap aturan,” Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno menegaskan hal ini di Jakarta (9/07/2021).
 
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Siti Nurbaya, guna memastikan bahwa deklarasi proyek-proyek karbon di Indonesia yang melibatkan kawasan hutan negara, tidak boleh dibiarkan berlangsung secara ilegal.
 
“Pembatalan itu menunjukkan tingkat keseriusan serta konsistensi Menteri untuk memastikan semua proyek karbon di Indonesia berada dalam pengaturan dan tata cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
 
“Ibu Menteri berpesan, langkah-langkah dalam mengatasi emisi karbon jangan hanya modis. Harus ada ketulusan dalam setiap langkahnya, guna mencapai tujuan yang sesungguhnya,” tegas Wiratno.
 
Sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri tersebut, Dirjen Wiratno telah memerintahkan Kepala UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional di seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan investigasi, serta menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait deklarasi proyek karbon yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung, namun tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
 
Target NDC Nasional
 
Menteri Siti Nurbaya, lanjut Dirjen Wiratno, menegaskan bahwa prioritas utama Indonesia...

Read More...
Indonesia: Kelola Gambut dengan Integrasi Kebijakan Bersama Masyarakat


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya hadir sebagai pembicara kunci dalam acara  Webinar High Level Peatland Event secara virtual dengan tema “Peatland, a Super Nature-Based Solution”, pada, Senin malam (5/7), dengan didampingi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto, Plt. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro dan Sestama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari.

Dalam acara yang diikuti negara pemilik lahan gambut dunia, Siti Nurbaya  berbagi pengalaman Indonesia, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis untuk pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian.

Lahan gambut berkontribusi terhadap kemajuan perjanjian lingkungan multilateral (MEA), termasuk upaya meningkatkan ambisi iklim. Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar keempat di dunia, dan merupakan 36% dari lahan gambut tropis dunia. Area gambut ini menyimpan sekitar 30 - 40 % dari deposit karbon tanah global, menjadikannya salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.

Dikatakan Menteri Siti, menangani tata kelola gambut bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan banyak aspek, teknis, ekonomi, sosial  dan juga hingga harus ke ranah hukum. Upaya kuat untuk memulihkan lahan gambut  dilakukan oleh pemerintah Indonesia  antara lain dengan hadirnya  Badan Restorasi Gambut (BRG). Pemerintah terus mencari cara efektif untuk mencegah lahan gambut agar tidak terbakar. Usaha itu melalui  melalui pembasahan, revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian.

Menteri Siti juga menjelaskan tentang pengalaman Indonesia  yang dipelajarinya dari berbagai peristiwa di tanah air sejak 1996 dalam relevansi gambut dan karhutla khususnya belajari dari gambut Kalteng; dengan catatan penting bahwa :1) pada dasarnya gambut bisa dikelola dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat, dan diantaranya ada gambut yang harus dilindungi; 2)  kubah gambut mutlak harus dilindungi; 3) gambut...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9