Saturday, February 04, 2023

Bahu-Membahu KLHK Antisipasi Karhutla

Upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama, aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak para kelompok masyarakat berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada saat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta (15/6/2022).

“Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan untuk antisipasi, kesiapsiagaan dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Dan sekaligus dalam upaya kita membangun soliditas, memperkuat in-group feeling dalam jajaran KLHK,” ungkap Menteri Siti di hadapan ratusan penyuluh kehutanan.

Lebih lanjut, Menteri Siti dalam kesempatan Apel Siaga ini, mengajak seluruh Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait, bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap ancaman bencana karhutla, banjir serta tanah longsor.

“Mari terus kita lakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat,” pinta Menteri Siti.

Saat ini tercatat Jumlah Penyuluh Kehutanan adalah sebanyak 9.345 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.804 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.781 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 654 orang.

Setiap tahunnya, Kementerian LHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan secara virtual yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) di 5 wilayah regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Kegiatan penyuluhan dikembangkan dengan berbagai langkah inovasi terutama pada awal masa COVID-19. Jajaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Kementerian LHK berupaya mengembangkan teknik dan sistem untuk menjangkau masyarakat, bersama-sama dengan direktorat jenderal (Ditjen) pembina program, seperti Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), serta unit teknis lainnya.

Menteri Siti memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penyuluh yang telah bekerja nyata di lapangan. Masih dalam suasana peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia, Menteri Siti menyampaikan kepada para penyuluh capaian langkah-langkah korektif pemerintah.

Pertama, transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan dalam hal akses kelola lahan. Hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta Hektare (Ha). Kemudian juga pencadangan kawasan untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta Ha. Moratorium permanen hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta Ha, restorasi dan perbaikan tata air gambut 3,4 juta Ha, serta rehabilitasi DAS dan mangrove.

Kedua, upaya pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati, perlindungan tumbuhan dan satwa liar dilindungi beserta habitatnya. Spesies watwa liar dilindungi yang bernilai tinggi seperti orangutan, badak, gajah, harimau juga komodo dan anoa, terus dijaga populasi dan peningkatannya dengan upaya pengendalian habitat serta konsolidasi terhadap habitat yang terfragmentasi melalui pemantapan high conservation value forest.

Ketiga, kerja-kerja yang nyata dalam aksi iklim di berbagai sektor melalui penataan kawasan, pengendalian karhutla secara permanen, Program Kampung Iklim (Proklim), tata kelola sampah dan limbah, pengembangan ekonomi sirkuler serta pengembangan nilai ekonomi karbon. Pengendalian emisi karbon terbesar yang berasal dari sektor kehutanan ditangani melalui Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030. Kemudian juga, membangun ketahanan iklim dengan upaya restorasi diantaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut dan ekosistem mangrove.

Keempat, pengembangan dan penguatan instrumen kerja seperti pemantauan dan penanganan pencemaran air, pencemaran udara dan penanganan kerusakan lingkungan dan lahan melalui pemulihan ekoriparian, peningkatan kualitas Proklim selain rehabilitasi hutan dan lahan serta restorasi mangrove.

Kelima, pengembangan instrumen regulasi dan kebijakan serta artikulasi terus dilakukan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan nasional dan internasional, yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang diartikulasikan dengan tetap berpijak pada konstitusi UUD 1945.

“Hasil-hasil kerja itu merupakan capaian kerja keras seluruh jajaran KLHK termasuk Para Penyuluh sebagai bagian penting didalamnya. Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan faktor penggerak masyarakat sehingga dapat menjadi pelaku pembangunan yang produktif, berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ungkap Menteri Siti.(*)

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Raih Berbagai Penghargaan, Bukti Nyata Capaian Kinerja KLHK

 Capaian kinerja positif Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 terlihat dari berbagai torehan prestasi dan penghargaan yang telah diraih sepanjang tahun.Dari kinerja pengelolaan keuangan negara, KLHK kembali berturut-turut selama 6 tahun memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Kali ini atas Laporan Keuangan KLHK Tahun 2021. KLHK juga mendapat penghargaan atas kinerja anggaran Tahun 2021 dengan predikat "Sangat Memuaskan", dan pengelola SBSN terbaik 2022 dari Kemenkeu.Begitupun dalam aspek nilai keterbukaan informasi publik. Selama empat kali berturut-turut, KLHK memperoleh predikat sebagai badan publik INFORMATIF dari Komisi Informasi Pusat."Predikat ini merupakan bukti nyata dalam mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)," ujar Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mengawali penjelasan mengenai kinerja Sekretariat Jenderal pada acara Refleksi Kinerja KLHK Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (29/12).Prestasi lain yang ditorehkan KLHK yaitu peringkat pertama Indonesia SDG's Actions Awards kategori Kementerian/Lembaga; penghargaan berbagai sistem informasi sebagai sistem inovasi KLHK seperti SIPUHH, SIMONTANA, dan Sipongi; anugerah kearsipan dengan nilai sangat memuaskan dari Arsip Nasional RI; penghargaan Bhumandala Kanaka Medali Emas dari BIG untuk kategori Tata Kelola Geospasial K/L; dan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021 Kategori Eka Acalapati dari Kemenkumham.Kemudian, KLHK berhasil meraih Anugerah Kualitas Pengisian JPT berdasarkan penilaian dari KASN. KLHK mendapatkan penilaian kategori ”Baik” dengan nilai 88.30 (delapan puluh delapan koma tiga puluh). Penghargaan juga didapat KLHK atas penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui alokasi atau penempatan ASN perempuan dalam Jabatan Tinggi Madya dan Pratama sebesar lebih dari 30%. Keberhasilan pengarusutamaan gender di KLHK juga mendapat penghargaan dimana penyidik perempuan KLHK mendapat penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards kategori Gender Leadership and Women’s Empowerment.Bambang...

Read More...
COP27 Mesir: Dukungan Negara Maju Untuk FoLU Net Sink 2030 Indonesia

 Indonesia semakin memimpin dengan memberi contoh (leading by example) dalam implementasi komitmen perubahan iklim, seiring dengan dukungan tiga negara maju untuk keseimbangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lainnya atau FOLU Net Sink 2030.Tiga perwakilan dari negara maju hadir bersama dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam sesi World Climate Leaders’ Insight on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Paviliun Indonesia COP 27 UNFCCC, Sharm El-Sheikh, Mesir, Rabu, (9/11/2022) waktu setempat.Diantara yang hadir adalah Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Raya, Lord Goldsmith, Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim, dan Wakil Sekretaris Deputi untuk Kebijakan Iklim Amerika Serikat, Rick Duke. Dalam sesi ini Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sektor FOLU menjadi salah satu fokus utama pencapaian NDC Indonesia untuk menanggulangi perubahan iklim. "Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi terendah. Ini komitmen Indonesia yang berbasis bukti, bukan semata janji sebagai kontribusi aktif Perjanjian Paris dan Pakta Glasgow," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya.Ia menambahkan pentingnya dukungan dan peran generasi milenial mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim, mulai dari kebijakan di tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat tapak."Kami menghargai dan mendorong peran generasi muda sebagai salah satu stakeholders yang ikut mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim di Indonesia," kata Siti Nurbaya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Goldsmith mengapresiasi kepemimpinan internasional Indonesia dalam isu-isu iklim dan lingkungan. Apresiasi juga disampaikan Lord Goldsmith terhadap target dan Rencana Operasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia."Indonesia adalah natural capital super power, dan ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan menjadi sangat penting untuk perubahan iklim global," tegas Menteri Goldsmith.Hal serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim. Menurutnya Indonesia berada satu langkah di depan dalam menanggulangi perubahan iklim. Salah satu kontribusi terbesar...

Read More...
Indonesia Negara Pertama Asia Pasifik Terima Pengakuan Aksi Iklim Dari Bank Dunia

 Bersamaan dengan pelaksanaan COP27 Sharm El-Sheikh, Indonesia semakin konkrit melangkah maju memberi bukti keberhasilan penanganan perubahan iklim. Setelah mendapatkan pengakuan dari Norwegia, pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di provinsi Kalimantan Timur. "Indonesia telah menerima pembayaran pertama sebesar USD20,9 juta dolar AS (Rp320 miliar) dari komitmen pembayaran berbasis kinerja skema FCPV-Carbonfund sebesar USD110 juta untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (8/11/2022).Pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020. Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor indenden) selesai dilakukan. Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021. Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi. Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur, dari level Pusat (KLHK), Pemerintah Daerah, sampai ke level tapak (masyarakat).“Program ini memberikan peluang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia, dan menjadi pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan," ujar Siti Nurbaya.Ditambahkannya bahwa ini baru langkah awal untuk mengelola hutan Indonesia secara...

Read More...
Wapres: Indonesia Terus Lakukan Langkah Konkret Atasi Krisis Iklim

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id – Upaya Indonesia dalam menangani krisis perubahan iklim terlihat lebih konkret jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini tampak dari berbagai upaya strategis yang dilakukan, termasuk dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.“Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada media, di Paviliun Indonesia, Sharm El Sheikh Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (08/11/2022).Menurut Wapres, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan perubahan iklim, terlebih sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023 mendatang. “Peran Indonesia dalam melakukan kolaborasi menjadi sangat strategis, karena Indonesia ini selain sebagai Presiden G20, juga di 2023 menjadi Ketua ASEAN,” tegasnya.Lebih lanjut, Wapres mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi Covid-19 secara mandiri. “Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri,” terangnya.Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism. Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan,...

Read More...
Berikan National Statement pada KTT COP 27, Wapres Sampaikan 3 Poin Penting untuk Negara Anggota Konferensi

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan nasional (national statement) pada Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (07/11/2022).Dalam pernyataannya, Wapres menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, Wapres menegaskan bahwa KTT COP 27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu."Satu tahun paska [KTT COP26] Glasgow, belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu COP 27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," tegas Wapres.Lebih lanjut Wapres menyampaikan, poin penting kedua adalah implementasi kesepakatan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab, setiap negara memiliki potensi yang berbeda dan potensi tersebut apabila dimaksimalkan dapat membawa hasil yang terbaik, bahkan dapat menjadi bantuan bagi negara lain yg memiliki keunggulan berbeda."Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat burden-sharing (pembagian beban) bukan burden-shifting (pemindahan beban). Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya," imbuh Wapres.Ketiga, Wapres pun memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi, diantaranya investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan target penurunan emisi. Ke depan, Wapres menekankan langkah nyata seperti ini akan terus dilanjutkan, khususnya dalam keketuaan Indonesia pada KTT G20 dan ASEAN 2023."Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia...

Read More...
Di Paviliun Indonesia, Menteri Siti Berbagi Pengalaman Untuk NDC Yang Lebih Ambisius

 Indonesia dengan Enhanced NDC nya, telah bergabung dengan tiga puluh delapan negara lain, yang juga telah mengajukan NDC yang diperbarui kepada UNFCCC. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan perjalanan yang dijalani Indonesia tidak mudah dalam meningkatkan NDC. Hal tersebut disebabkan kondisi yang sangat menantang di tengah upaya pemulihan pasca Covid-19 dan situasi ekonomi global yang dinamis."Pada kesempatan ini kami sampaikan komitmen Indonesia yang lebih ambisius yang disertai upaya terbaik dari langkah-langkah mitigasi domestik, dalam meningkatkan pencapaian tujuan Perjanjian Paris, dengan tetap memastikan prioritas nasional kami," kata Menteri Siti Nurbaya, pada Sesi Talk Show “NDC Yang Lebih Ambisius”, sebagai acara pertama di Paviliun Indonesia, yang diselenggarakan bersamaan dengan COP 27 UNFCCC, di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dokumen Enhanced NDC mencerminkan kebijakan, tindakan dan implementasi NDC yang diperbarui dengan target tambahan yang disumbangkan dan disepakati oleh semua sektor di kementerian terkait dan melibatkan partisipasi sub-nasional, sektor swasta dan masyarakat lokal. Poin penting lain dari Enhanced NDC bahwa Indonesia juga menganggap adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi, sebagaimana digambarkan dengan jelas dalam dokumen tentang peningkatan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ketahanan ekosistem dan lanskap. Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menjelaskan dalam Enhanced NDC, Indonesia antara lain memutakhirkan kebijakan FOLU Net-sink 2030 sebagai dasar menuju penyelarasan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050) dengan visi mencapai Net-Zero-Emission pada 2060 atau lebih cepat.Peningkatan NDC menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui peningkatan target pengurangan GRK, peningkatan program, strategi dan tindakan dalam mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi dan pengaturan cara pelaksanaan termasuk melalui penetapan harga karbon."Di sektor kehutanan, pembayaran berbasis hasil (RBP) telah diterima dari Green Climate Fund dan FCPF Carbon,...

Read More...
Paviliun Indonesia COP27: Bumi Butuh Semangat Kolaborasi Dan Tindakan Lebih Berani

 Di konferensi PBB Perubahan Iklim atau COP27 Sharm El-Sheikh, Mesir, Indonesia menyuarakan berbagai aksi, strategi, inovasi dan capaiannya sebagai wujud nyata memimpin aksi iklim mencegah kenaikan suhu global. Melalui soft diplomacy Paviliun Indonesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata kerja sebelumnya, serta membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersama-sama para pihak."Diperlukan tindakan multilateral, kolektif, dan terpadu sebagai satu-satunya cara mengatasi ancaman global yang sesungguhnya. Kita harus jaga bersama semangat kolaborasi di COP27," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya saat pembukaan Paviliun Indonesia di venue Tonino Lamborghini, Sharm El Sheikh International Congress Center, dalam rangkaian COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berbagi tanggung jawab perubahan iklim dengan kalangan akademisi, bisnis, organisasi masyarakat sipil atau CSO, dan para pihak lainnya. Namun terkadang dalam aksi mitigasi dan adaptasi aksi iklim di lapangan mengalami keterbatasan serta tantangan mencakup dimensi politik dalam pengambilan keputusan, serta adanya perselisihan karena kepentingan prioritas sosial-ekonomi dan lingkungan."Terkadang ini menjadi paradoks, bentuk ketidaksesuaian dalam relevansi sosial, sehingga kurang efektifnya kebijakan menjadi tindakan. Untuk itu aksi bersama tentang perubahan iklim membutuhkan pemimpin untuk memandu aksi. Karenanya tema yang dipilih untuk Paviliun Indonesia adalah Stronger Climate Actions Together," tegas Siti Nurbaya.'Stronger Climate Actions Together' merefleksikan misi dan berbagai hal yang diperjuangkan delegasi RI. Tema ini sesuai dengan tujuan Nomor 13 Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang menyampaikan mandat bagi masyarakat global mengambil tindakan segera memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Pada COP27 tahun ini, Paviliun Indonesia diselenggarakan dalam 36 sesi talkshow panel discussion dengan pelibatan para pihak. "Melalui paviliun Indonesia akan terlihat bagaimana masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah...

Read More...
Siti Nurbaya: Kibarkan Panji Dunia Perkaratean Indonesia

 Perguruan Indonesia Karate-Do (Inkado) baru saja berganti kepemimpinan. Prof.Dr.Siti Nurbaya,M.Sc yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelesaikan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Inkado masa bakti 2016-2021. Melalui Musyawarah Keluarga Besar Indonesia Karate-Do ke VIII di Jakarta, Jumat (4/11/2022), terpilih secara aklamasi Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku penerus Siti Nurbaya memimpin Inkado.Dalam sambutannya Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia Karate-Do adalah sebuah keluarga besar yang utuh, dan mengedepankan persatuan serta kesatuan untuk kejayaan Bangsa.Generasi penerus Inkado harus saling menguatkan, bersinergi, lebih kreatif dan dapat mempertemukan semua kekuatan Inkado dari Sabang hingga Merauke dalam muara peningkatan prestasi Inkado.''Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para atlet Inkado yang baru saja mempersembahkan 5 emas, 2 perak, 7 perunggu, dalam ajang Kejurnas FORKI Piala Ketua Umum PB Forki di Sumatera Barat,'' kata Siti Nurbaya.Iapun berharap agar prestasi ini dapat menjadi keberlanjutan pembinaan untuk mengibarkan panji-panji Inkado di dunia perkaratean Indonesia.''Serta dapat menjadi andalan Pelatnas PB Forki dalam mengibarkan Merah Putih di internasional,'' tegas Karate-Do Dan VI (Roku-Dan) ini.Moto Inkado 'Semangat, Tekad, Disiplin, dan Kejujuran' kata Siti Nurbaya dapat menjadi tenaga dahsyat untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Karena Inkado adalah seni bela diri dan olahraga yang bisa mengaktualisasikan karakter bangsa. ''Melalui Inkado ini, mari kita membangun karakter bangsa Indonesia. Salam karate, oss..” tutup Siti Nurbaya.Dalam kesempatan ini Siti Nurbaya juga mendapat ijazah kelulusan dari Ketua Dewan Guru G.A.Pesik untuk menyandang Karate Do-DAN VII (NANA-DAN). Turut hadir para Dewan Guru Inkado, Sekjen PB Forki, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua Majelis Lembaga Perguruan PB Forki, Ketua Umum PB/PP Perguruan Karate anggota Forki, dan pimpinan Inkado Pengprov yang hadir secara offline ataupun online.(*)       ...

Read More...
Gelaran Festival Iklim 2022 Sukses, Peserta Tembus Sebelas Ribu Lebih

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar acara tahunan Festival Iklim 2022 yang mengusung tema “Tingkatkan Aksi Iklim untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Festival yang berlangsung dari tanggal 24-28 Oktober 2022 dan diadakan secara daring maupun luring ini sukses meraih 11.432 pengunjung melalui beragam sesi webinar terkait perubahan iklim. Selain itu, tercatat sebanyak 250 peserta mengikuti ragam kegiatan lomba, dan 1.241 orang mengunjungi pameran virtual (https://www.festivaliklim2022.id/). Kesuksesan penyelenggaraan Festival Iklim 2022 ini juga menunjukkan bahwa upaya penyebarluasan informasi kebijakan pengendalian perubahan iklim disambut antusias oleh masyarakat. Pada puncak acara, sekaligus penutupan Festival Iklim 2022 yang digelar bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda (28/10/2022) ini, diadakan penyerahan penghargaan dan apresiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) tahun 2022.Penerima penghargaan dan apresiasi ProKlim 2022 terdiri dari: (1) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Lestari Tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) lokasi; (2) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Utama Tahun 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) lokasi; (3) Penerima Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama tahun 2022 sebanyak 313 lokasi; (4) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2022 sebanyak 6 institusi; (5) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kab/Kota Tahun 2022 sebanyak 46 institusi; serta (6) Apresiasi Pendukung ProKlim Tahun 2022 sebanyak 11 perusahaan.Menteri LHK, Prof. Siti Nurbaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerja mewujudkan ProKlim di daerahnya. "Terima kasih dan merupakan kebahagiaan kita dapat bersama pejuang-pejuang ProKlim yang sudah bekerja ikhlas sampai ke tingkat tapak untuk melakukan aksi nyata menbangun Indonesia yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK," ungkap Menteri Siti.Penghargaan tersebut, menurut Menteri Siti merupakan pengakuan atas kerja keras para aktor aksi di lokasi ProKlim, serta para Kepala Daerah yang telah menjalankan...

Read More...
Acara Sumpah Pemuda KLHK: Menjaga Alam Dengan Doa Dan Cinta

 Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tanggal 28 Oktober 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar serangkaian acara. Diawali dengan pelaksanaan upacara di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (28/10), dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Agenda berikutnya yaitu acara “Do’a Untuk Bumi, Talkshow dan Konser Musik Lingkungan”.“Hari ini kita merayakan hari sumpah pemuda yang ke-94 dari peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1928. Temanya sangat jelas, bersatu membangun bangsa, dan ini sejalan dengan cita-cita nasional kita pada saat kemerderkaan yaitu bersatu berdaulat adil dan makmur. Kita sedang terus bekerja untuk menuju tujuan pembangunan dan mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia,” kata Menteri Siti.Berbicara mengenai bangsa, Menteri Siti menjelaskan hal penting tentang bangsa bahwa yang paling jelas cirinya adalah bangsa itu memiliki simbol-simbolnya. Bangsa itu memiliki karakter, memiliki ciri-ciri kecintaan anak-anak bangsa kepadanya. Bangsa itu juga memiliki ciri-ciri bagaimana cara pandang kita melihat orang lain melihat bangsa kita."Hal-hal seperti ini sangat penting dan pada kesempatan ini dalam konteks lingkungan hidup dan kehutanan, kami mengajak untuk mari membangun bangsa dan bergaya hidup ramah lingkungan," ucapnya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa ada tiga persoalan dunia dan juga Indonesia terkait lingkungan yang sedang dihadapi. Ketiganya yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi."Kembali saya ingin mengingatkan bahwa tujuan bernegara kita yang paling pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, artinya dengan segala isinya, dengan segala situasi tentang posisi hidup, tentang ruang hidup, dimana bangsa itu berdaulat dan bereksistensi," kata Menteri Siti.Pelaksanaan doa bersama yang dilanjutkan dengan talkshow bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama tentang lingkungan, dan kecintaan kepada alam. Disampaikan Menteri Siti, semua agama memiliki pesan-pesan tentang lingkungan, tentang...

Read More...
 
Powered by