Wednesday, August 17, 2022

Dialog Publik 1, Persiapan Indonesia Menuju Konferensi Stockholm +50 di Swedia


Menuju Konferensi Stockholm +50 tahun di Stockholm Swedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Luar Negeri, United Nations Development Programme, Kedutaan Besar Swedia, Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dan UNEP melakukan tiga dialog publik untuk membahas pembelajaran Indonesia dalam memajukan agenda lingkungan hidup dan mengatasi pandemi Covid-19 melalui program yang berkelanjutan dan inklusif.

Dialog Publik pertama dengan mengangkat tema “Merefleksikan Kebutuhan Mendesak Untuk Aksi Mencapai Planet Yang Sehat Dan Kemakmuran Bersama” diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada Jumat (22/4/2022). Dialog publik ini juga akan memberi masukan terhadap agenda utama Indonesia dalam mengimplementasikan agenda lingkungan hidup global, dan mengumpulkan pandangan pemangku kepentingan tentang solusi inovatif dan komitmen yang lebih berani untuk mencapai planet yang sehat untuk kemakmuran bersama.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan Stockholm +50 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan 50 tahun komunitas lingkungan global dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan lingkungan hidup. Peringatan Stockholm +50 juga akan memberi kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk memanfaatkan 50 tahun aksi lingkungan multilateral untuk mencapai tindakan berani dan mendesak yang diperlukan untuk mengamankan masa depan yang lebih baik di planet yang sehat.

Pada saat ini, posisi Indonesia dalam merespons isu lingkungan hidup dunia, bukan yang berada di belakang atau tertinggal. Kita berada di tengah dan mungkin menuju depan dalam mentaati konvensi dunia, dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan.

“Kita akan terus bekerja untuk mencapai hal-hal yang baik bagi Warga Negara Indonesia sesuai amanat UUD dan bagi dunia sejalan dengan komitmen Indonesia pada konvensi-konvensi dunia dan kita laksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia menyambut sangat baik langkah-langkah dan prakarsa Agenda Stockholm +50,” kata Menteri Siti.

Topik dialog pertama kali ini memiliki momen yang tepat, dimana pada saat ini negara-negara di dunia dapat bersama-sama bangkit kembali dari kondisi pandemi Covid-19. Ada pembelajaran disana dan ada kewaspadaan-kewaspadaan yang masih harus tetap dijaga dan harus ada safe guard atas berbagai kebijakan dan langkah yang diambil. Dialog publik ini juga sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

“Kebersamaan menghadapi pandemi Covid-19 menuju keseimbangan kehidupan baru dunia, mengamanatkan kepada Indonesia untuk memimpin proses pemulihan, tidak hanya dari sisi kesehatan dan perekonomian, tetapi dengan menginternalisasikan aspek lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan,” jelas Menteri Siti.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemenlu Ad Interim, Ibnu Wahyutomo lewat momentum dialog pertama ini menegaskan komitmen dan posisi Indonesia sebagai Champion bagi lingkungan hidup. Saat ini Indonesia terus bergerak menuju perubahan pola hidup berkelanjutan.

“Saya berharap dialog hari ini akan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia bagi proses internasional yang sedang berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Swedia dan semua pihak yang telah menyelenggarakan dialog publik pada hari ini,” katanya.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Norimasa Shimomura menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang secara intensif menanggapi berbagai tantangan global, dan UNDP mendapat kehormatan untuk mendampingi upaya Indonesia.

“Di bawah kordinasi KLHK dan bekerja sama dengan banyak kementerian lain, UNDP mendukung upaya untuk mencapai FOLU NET SINK 2030 melalui inisiatif redd+ yang didanai oleh Green Climate Fund,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand menjelaskan planet yang sehat dan kehidupan yang sejahtera adalah hak dan tanggung jawab setiap orang. Inilah saatnya untuk bersatu, memecahkan tantangan yang saling terkait pada nilai-nilai kepercayaan dan solidaritas satu sama lain.

“Nilai-nilai tersebut sebenarnya tertulis dalam agenda kita bersama. Agenda aksi PBB yang dirancang untuk mempercepat kerja sama global, dan menata kembali jaringan inklusif, dan multilateralisme yang efektif. Kita membutuhkan nilai-nilai ini untuk membangun kembali dunia kita dan untuk menjamin masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang dan planet kita,” jelasnya.

Kemudian, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Marina Berg menyampaikan pertemuan Stockholm 50+ bertujuan untuk memobilisasi komunitas global untuk meningkatkan aksi lintas sektor untuk mempercepat implementasi target iklim global.

“Urgensi untuk menghentikan perubahan iklim adalah kenyataan. Untuk mencapai ini, bagaimanapun kita membutuhkan keterlibatan semua pihak,” kata Marina.

Pada dialog pertama kali dilakukan diskusi yang dimoderatori oleh Penasihat Senior Menteri LHK, Soeryo Adiwibowo. Hadir sebagai pembicara pertama yaitu, Dosen FISIP Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo membahas topik “Mengubah Hubungan Kita dengan Alam”. Pembicara kedua yaitu Direktur Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, KLHK, Rosa Vivien Ratnawati membahas topik “Memproduksi dan Mengkonsumsi Secara Berkelanjutan dan Menanggulangi Polusi”. Pembicara ketiga yaitu Koordinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad membahas topik “Keadilan, Inklusi dan Pemerataan Kesejahteraan Antar Generasi”.

Stockholm+50 merupakan konferensi lingkungan hidup internasional pertama yang mengeksplorasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi, polusi udara, air, dan lautan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Lima dekade tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 dan 3 Juni 2022, akan diselenggarakan Stockholm+50: planet yang sehat untuk kemakmuran bersama – tanggung jawab kita, peluang kita untuk memperingati 50 tahun konferensi tersebut. Acara ini juga dirancang untuk membantu mempercepat implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan selama dekade aksi termasuk melalui pemulihan berkelanjutan dari pandemi COVID-19.

Pada Stockholm+50 akan diselenggarakan tiga Dialog Kepemimpinan. Dialog kepemimpinan 1 dengan tema “Merefleksikan kebutuhan mendesak akan perlunya aksi untuk mencapai planet yang sehat dan kemakmuran bersama”; Dialog kepemimpinan 2: “Mencapai pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif dari pandemi COVID-19”; dan Dialog kepemimpinan 3: “Mempercepat implementasi dimensi lingkungan hidup pembangunan berkelanjutan dalam konteks dekade aksi dan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan”. Pada saat itu, Indonesia akan menjadi co-host Dialog Kepemimpinan 2 di Stockholm.*

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Tanam Pohon Dan Berdayakan Masyarakat Talang Mamak Dan Melayu Tua Di DAS Indragiri

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di tepian Sungai Indragiri, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhul) Provinsi Riau, Sabtu, 13 Agustus 2022. Penanaman ini sebagai salah satu upaya bersama menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) dari degradasi dan kerusakan lingkungan sungai akibat erosi.Seribu batang bibit pohon ditanam di lokasi tersebut oleh ratusan pelajar, Pramuka dan masyarakat. Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Inhul Rezita Meylani Yopi turut serta dalam kegiatan penanaman pohon yang terdiri dari jenis Sentul, Gaharu, Ketapang, Matoa, Bambu, Pulasan (rambutan hutan), Trembesi, Pete, Jengkol, dan Pinang. Dari 1000 bibit tersebut sebanyak 200 batang ditanam serentak dan sebanyak 800 batang ditanam oleh masyarakat di lingkungan sekitar."DAS Indragiri merupakan salah satu prioritas Nasional. Saya datang untuk menindaklanjuti laporan Bupati, dan dari yang kita lihat hari ini butuh pekerjaan kolaborasi lintas kementerian. Saya akan koordinasikan juga dengan Kementerian PUPR, ini akan jadi tugas kita bersama nantinya," kata Menteri Siti.Menteri Siti melanjutkan jika penanaman di Daerah Aliran Sungai ini sebagai salah satu wujud pelaksanaan pesan yang terhormat Bapak Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya agar secara paralel melakukan pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan hutan.Sungai Indragiri yang berhulu di Danau Singkarak Sumatera Barat telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan wilayah di pesisir timur Sumatera hingga ke Sumatera Barat. Sebagai sarana yang mendukung transportasi, perdagangan dan pertanian masyarakat, keberadaannya harus dijaga bersama-sama oleh seluruh pihak.Sungai Indragiri merupakan sungai utama dari DAS Indragiri yang merupakan DAS prioritas Nasional, dengan luas 2,3 juta Ha dan panjang  sekitar 500 km, sementara panjang sungai Indragiri di Kabupaten Inhu sekitar 189 km. DAS Indragiri merupakan DAS Lintas Provinsi, dimana bagian Hulu DAS berada di Provinsi Sumatera Barat (Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Kab. Sijunjung,...

Read More...
Lima Kementerian Kolaborasi Mencapai Target NDC

Melalui NDC, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor yaitu FOLU (Forestry and other Land Use), energi, pertanian, IPPU (industrial process and production use), serta waste.Sebagai salah satu upaya untuk mencapai target NDC tersebut, lima kementerian yang menjadi leading sector yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan Rapat Pimpinan Tingkat Menteri "Enhancing NDC Indonesia 2022" di Jakarta, Rabu (10/8)."Kita akan berdiskusi policies dan exercises baik yang sudah mulai berjalan dan yang masih perlu dieksplorasi. Output pertemuan ini yaitu bagaimana Indonesia bisa melakukan enhancing dari NDC. Jadi kita semua ini adalah sahabat NDC," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya di saat membuka rapat.Menteri Siti menyampaikan Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjadi bagian dari capaian untuk NDC global. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi kerjasama kolaborasi dalam implementasi upaya-upaya penurunan emisi GRK."Kita akan terus melakukan exercise, untuk kementerian bisa saling mendukung, kita akan bersama-sama, sampai kepada kurang lebih satu arah vektor, kita bisa naik berapa dari target 29%. Tadi sudah diproyeksikan di exercise awal kira-kira dari 29% ke 32%. Nanti akan kita laporkan kepada Bapak Presiden, untuk kemudian kita laporkan ke UNFCCC," tutur Menteri Siti.Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan menyambut baik inisiatif Menteri LHK dan menyatakan siap mendukung hal tersebut. Dirinya mengatakan baik simulasi maupun upaya di lapangan untuk penurunan emisi sektor pertanian sudah berjalan, hanya tinggal diperkuat."Saya ingin ada MoU bersama, sehingga jelas targetnya seperti apa, dan siapa bertanggungjawab apa. Dan yang penting dari sini tidak hanya menurunkan emisi, tetapi rakyat mendapatkan apa," katanya.Sementara...

Read More...
Menteri Siti: Regulasi, Pengawasan, Law Enforcement, Kunci Pemangku Kawasan

Menteri LHK, Siti Nurbaya melantik 19 (sembilan belas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan KLHK hasil dari seleksi terbuka yang dilakukan untuk menjaring birokrat unggul yang mampu serius dalam mengontrol dan mengatur kerja di level tapak, khususnya disektor lingkungan hidup dan kehutanan, Jakarta, Jumat, (5/8/2022)."Tidak boleh ada yang “ongkang-ongkang kaki” dan bekerja dengan ''kacamata kuda'' di lapangan dengan menyerahkan kegiatan pada mitra semata, karena peran regulatory dan control tetap harus ada di pemerintah," tegasnya.Menteri Siti pun meminta agar pejabat dan jajaran KLHK yang saat ini ada maupun yang baru dilantik untuk punya kapasitas membangun konseptualisasi penyelesaian masalah, bukan hanya hasil, tetapi solusi bagi negara dan masyarakat."KLHK menjadi salah satu kementerian di garda terdepan menjaga kepentingan Nasional bangsa kita. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa jajaran dan sistem birokrasi KLHK harus bekerja cepat, responsif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat," ujar Menteri Siti.Ia pun mengingatkan bahwa inti dari governance LHK adalah voice and accountability; stabilitas politik dan tidak boleh ada violence; kualitas regulasi atau pengaturan; Rule of law dan pengendalian korupsi."Menjadi birokrat adalah pejuang bagi bangsa negara. Selamat bertugas menghadapi ruang juang, alat juang dan kondisi juang untuk Indonesia tercinta," terang Menteri Siti.Pejabat yang dilantik pada kesempatan ini, yaitu:1. Gun Gun Hidayat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi2. Edi Sulistyo H. Susetyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi.3. Puji Iswari sebagai Kepala Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera.4. Rudianto Saragih Napitu sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.5. Genman Suhefti Hasibuan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.6. Irawan Asaad sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.7. Nur Patria Kurniawan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.8. Atanasius Guntara Martana sebagai...

Read More...
Indonesia – Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Bilateral Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah lama berbagi pandangan, dalam mencapai tujuan agenda iklim global yaitu menahan kenaikan suhu global. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai aksi iklim secara sistematis berdasarkan konvensi internasional.Hal tersebut disampaikan Menteri Siti dalam sambutannya pada pertemuan Gugus Tugas 2, Kelompok Kerja Perubahan Iklim mengenai Natural Capital and Ecosystem Services: FOLU, Mangroves, and Ocean, secara hybrid pada Rabu malam (3/8). Tim Amerika Serikat (AS) yang hadir dipimpin oleh Robert Blake selaku Advisor to the US SPEC John Kerry. Sedangkan delegasi AS terdiri dari Toby Hedger, Department of State - OES/EGC; Daniel Kandy, Department of State - OES/EGC; Stephanie Mann - United States Forest Service (USFS); Lauren Wenzel - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Marine Protected Areas Center; Gabrielle Johnson - NOAA MPA International Capacity Building; Heather Coll - NOAA Senior International Affairs Specialist for East and Southeast Asia; Alec Shub - NOAA representative; Lisa Vaughan - NOAA representative; Nick Austin, Department of State; dan Mark Newton, USAID.Sementara Menteri Siti didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Ruandha A. Sugardiman,  Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro, dan dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan langkah-langkah perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia telah dirancang dan dilaksanakan selama lebih dari tujuh tahun terhitung sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, semakin menunjukkan perubahan yang signifikan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.Yang terkini,...

Read More...
Pembangunan Pusat Persemaian Di Kalimantan Selatan, Kerjasama Kementerian LHK Dan PUPR Bersama Adaro

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT Adaro Energy Tbk (Adaro) menandatangani nota kesepahaman untuk membangun Pusat Persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berkapasitas 10 hingga 12 juta bibit per tahun. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dengan Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta (4/8/2022).Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan, "Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. yang telah bersama-sama berkolaborasi membangun pusat persemaian di Kecamatan Liang Anggang bersama Kementerian LHK melalui skema kolaborasi kerja Public Private Partnership. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya," ucapnya. Ia melanjutkan jika Presiden telah menegaskan bahwa sejak November 2021 tahun lalu, kerja public private partnership sangat positif, dimana dunia usaha dapat mendukung pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia. "Perintah ini sudah ditegaskan sejak 2019 dan secara bertahap terus dilaksanakan," imbuhnya.Untuk pembangunan persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan lahan seluas 10 - 15 ha di Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bibit yang akan diproduksi meliputi jenis tanaman endemik (Kasturi, Kapul, Ramania, Meranti, Ulin, Gaharu, dll), tanaman estetika (Ketapang Kencana, Pucuk Merah, Tabebuya, Tanjung dll), dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK (Durian, Petai, Jengkol, Alpukat, Sawo, Kemiri, Sirsak dll). Presiden meminta dibangun 30 unit pusat persemaian serupa yang ada di Kalimantan Selatan ini untuk dibangun di seluruh Indonesia. Pembangunan persemaian telah terus berlangsung dan sedang disiapkan dan dilaksanakan dengan gambaran kemajuan sampai dengan...

Read More...
Pemerintah Gelar Rakorsus Penanggulangan Karhutla

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (28/7).

"Kita mengantisipasi Karhutla itu terarah pada 3 hal yaitu koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini, kemudian penyiapan teknologi seperti water boombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta identifikasi waktu dan tempat yang tepat untuk pengerahan peralatan dan personil," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat jumpa pers, Kamis (28/7).

Selanjutnya, Mahfud menyampaikan lima tahun terakhir ini, penanggulangan karhutla berjalan baik. Sejumlah indikatornya dapat dilihat dari dampak yang diakibatkan karhutla seperti asap akibat karhutla berkurang, areal kebakaran turun jauh, dan penyakit ISPA dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, tidak terjadinya kejadian asap lintas batas, dan penundaan atau penutupan sarana prasarana transportasi akibat karhutla.

"Oleh sebab itu, kita akan jaga ini, salahsatunya itu tadi dengan koordinasi, tekenologi, yang didukung oleh kearifan lokal, seperti pengolahan lahan tanpa bakar yang disertai pengaturan dan pendampingan," ujar Mahfud.

Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu penegakan hukum. Mahfud menegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Terkait penegakan hukum ini, Mahfud menyampaikan pesan secara terbuka kepada korporasi. Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum administrasi negara, dimana Pemerintah boleh melakukan penindakan hukuman lebih dulu seperti pencabutan izin, atau sanksi administratif lain.

"Oleh sebab itu, mari bekerjasama, selain mendapatkan hak untuk kegiatan usaha, dan diberi lisensi oleh negara, korporasi juga mempunyai kewajiban menjaga negara ini dari bencana. Kami bersungguh-sungguh, jadi...

Read More...
Peringati Hari Mangrove Sedunia, Menteri LHK dan KSAL Tanam Mangrove Bersama Serentak di 77 Lokasi

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove, Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri kegiatan penanaman mangrove yang digelar TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten pada Selasa (26/7).

Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di 77 lokasi satuan TNI AL seluruh Indonesia, dengan jumlah 1.000.377 mangrove yang ditanam.

"Upaya pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove ini menjadi agenda utama Bapak Presiden, sekaligus upaya untuk mengurangi emisi. Jadi kegiatan kita hari ini sebagai contoh, bahwa kita bukan hanya janji terhadap komitmen untuk mengurangi emisi tapi kita mengerjakannya, melaksanakannya," kata Menteri Siti.

Tidak hanya jajaran TNI AL, Kementerian/Lembaga, Forkopimda, dan masyarakat, para Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Lembaga Multilateral juga turut serta dalam kegiatan ini.

Menteri Siti menyampaikan ada hal penting yang menjadi pesan utama dari penanaman mangrove ini. Bahwa upaya mengurangi emisi melalui rehabilitasi dan perbaikan tatakelola mangrove merupakan contoh konkrit yang sangat baik, dan hasilnya dapat dilihat oleh rakyat maupun global. Oleh karena itu, Menteri Siti mengajak bersama-sama untuk terus berusaha mensukseskan program mangrove ini.

"Para Duta Besar dan terutama perwakilan World Bank itu hadir untuk mendukung program mangrove Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kegiatan penanaman mangrove merupakan program rutin TNI Angkatan Laut.

"Kali ini bersamaan dengan Hari Mangrove Sedunia tanggal 26 Juli, sehingga kita laksanakan serentak oleh seluruh jajaran TNI AL, dan alhamdulillah mendapat rekor MURI Internasional tentang penanaman mangrove serentak secara nasional ini. Terimakasih atas dukungan Ibu Menteri LHK dan jajaran yang telah mendukung jalannya acara hari ini," katanya.   

Read More...
Menteri LHK Minta Kasus OTT ASN DLHK Riau Diusut Tuntas

Meski secara struktural tidak memiliki kaitan secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan empat orang ASN Dinas LHK Provinsi Riau mendapat atensi khusus dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

''Saya mengikuti perkembangan, saya sudah  dilaporkan tim KLHK dari lapangan,'' kata Menteri Siti menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (19/7/2022).

Oknum ASN yang tersandung kasus OTT tersebut bukan bagian dari organisasi binaan ASN oleh KLHK, melainkan unsur personil dari Dinas Provinsi seperti UPTD. Tidak ada kaitan struktural langsung antara KLHK dan Dinas Provinsi. Hubungan kerja adalah konsultatif teknis. Seluruh personil dinas berada dalam pembinaan Pemda Provinsi, sebagaimana diatur UU 23/2014 tidak ada lagi Dinas Kehutanan Kabupaten.

Atas kejadian tersebut, Menteri Siti mendukung penuh langkah Polda Riau melalui Polres Pelalawan melakukan tindakan penegakan hukum. Tak lupa ia mengingatkan agar ASN tidak bermain-main dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan.

''Saya mendukung penuh langkah Polda atau Polres. ASN jangan main-main dan coba-coba mengambil keuntungan pribadi dari tugasnya sebagai ASN dalam pelayanan publik. Apalagi saat ini pemerintah sedang menata secara keseluruhan terkait kehutanan,'' tegasnya.

Kebijakan pemerintah saat ini kata Menteri Siti, sudah jelas sangat berpihak kepada masyarakat, ketertiban dunia usaha dan inisiatif komunitas serta pendampingan yang obyektif dari aktivis atau LSM. Intinya saat ini katanya pemerintah sedang serius melakukan penataan kawasan hutan yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat.

''Harus tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan, apalagi memeras, menjadi calo seolah bisa beresin utak-atik kebijakan dengan menyogok pejabat pemerintah dll, itu tidak boleh, tidak boleh ada seperti itu,'' tegasnya.

Menteri Siti pun mendukung Polres Pelalawan untuk membongkar tuntas indikasi modus kejahatan lingkungan ditengah-tengah kerja keras KLHK bersama...

Read More...
Tugas Besar Badan Standardisasi Instrumen LHK Kawal Indonesia Maju dan Kelestarian Alam

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) menjadi salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan, diantara kebutuhan pembangunan, manusia serta kelestarian alam. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK di Jakarta (6/7/2022).

"Kita tahu bahwa Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang dalam kumparan orbit untuk melompat menuju negara maju. Kita juga sudah tahu skenario Indonesia 2045 dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Presiden dan Kabinet serta berbagai elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita itu," ungkap Menteri Siti.

BSI LHK, sebagai organisasi baru Kementerian LHK diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu latar belakang penting BSILHK hadir adalah untuk menegaskan bahwa, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan.
 
"Saat ini kesempatan usaha dibuka luas, perizinan dipermudah, dapat kita bayangkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB, usaha dapat beroperasi. Desain-desain perizinan diberikan secara otomatis, melalui sistem OSS-Online Single Submission, pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kemudahan-kemudahan berusaha," terang Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian menjelaskan, untuk mengiringi hal tersebut diperlukan penguatan pengendalian dampak yang mungkin akan timbul dari usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan tersebut. Existing proses perijinan saat ini pada prosedur penilaian, validasi, verifikasi berimplikasi pada proses bolak-balik pemenuhan dokumen lingkungan. Selain itu, subjektivitas penilai juga berperan banyak, potensi bias terhadap penilaian akan sangat tinggi.

Dengan meningkatnya usaha-usaha...

Read More...
Kongres Kehutanan Indonesia VII, Meneguhkan Kembali Pengelolaan Sektor Kehutanan pada Pembangunan Bangsa

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengajak seluruh elemen terkait pengelolaan sektor kehutanan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan kehutanan Indonesia agar semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut aktif dalam mendorong upaya masyarakat internasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan Menteri LHK pada pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VII dengan tema “Hutan Terkelola, Bumi Terjaga dan Bangsa Berdaya” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa, 28/06/2022.

Pada Kongres yang dihadiri langsung oleh beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Wakil Menteri BUMN, perwakilan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri ditegaskan bahwa pengelolaan sektor kehutanan terus dioptimalkan untuk mendorong kemajuan bangsa.

“Kongres Kehutanan Indonesia ke tujuh (KKI – VII) dapat kita selenggarakan pada tahun 2022 ini. Kembali kita teguhkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumberdayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan Bangsa Indonesia,” ujar Menteri Siti.

Seluruh elemen yang terdapat dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, yang terbagi menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Bisnis, Kamar LSM dan Kamar Masyarakat, serta Perwakilan Mahasiswa Kehutanan Indonesia diharapkan Menteri Siti menghasilkan output yang akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Kongres Kehutanan Indonesia VII diharapkan dapat berperan sangat aktif dalam agenda nasional yang berkaitan erat dengan sektor kehutanan, yaitu pengendalian perubahan iklim yang diformulasikan dalam FoLU Net Sink 2030 dan proses G20 Presidensi Indonesia. Komitmen Indonesia dalam konvensi perubahan iklim menyatakan dan menegaskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) memuat target komitmen penurunan GRK Indonesia sebesar -140 juta CO2e diharapkan dapat bersama-sama diwujudkan. Read More...

 
Powered by