Wednesday, August 17, 2022

Hutan Desa jadi harapan baru warga Manggroholo-Sira

Di sana pulauku
Yang kupuja sílalu
Tanah Papua pulau indah
Hutan dan lautmu
Yang membisu sílalu
Cendrawasih burung emas

Lantunan lagu Tanah Papua itu menggema di Gedung Putih Kota Teminabuan, Sorong Selatan, Kamis (9/3) siang, saat Kampung Manggroholo dan Sira resmi menerima Surat Keputusan mengenai Hutan Desa.

Pada hari yang menandai adanya Hutan Desa pertama di Tanah Papua itu, puluhan warga Manggroholo dan Sira berbondong-bondong datang dari kampung mereka ke Teminabuan.

Jarak dari kedua dusun dengan Teminabuan sekitar 11 kilometer, dan mereka harus melalui delapan kilometer jalan rusak yang kondisinya semakin parah saat hujan turun.

Namun itu tak sebanding dengan yang mereka dapat, "kemerdekaan" mengelola hutan secara mandiri, dan harapan baru akan kehidupan yang lebih baik.

Lagu Tanah Papua pun terasa lebih syahdu. Mengingatkan semua yang ada di Gedung Putih bahwa Papua merupakan "surga kecil" dengan hutan berlimpah yang harus terus dijaga.



ANTARA News/Monalisa


Di Knasaimos

Kampung Manggroholo dan Sira berada dalam hutan alam di lansekap Knasaimos.

Knasaimos adalah wilayah dengan status hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) di wilayah administrasi Distrik Seremuk dan Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

Hutan-hutan di Knasaimos yang merupakan tempat hidup pohon-pohon seperti Merbau, Matoa, dan Lingua, yang menjadi incaran perusahaan-perusahaan kayu.

Tahun 2002-2005, wilayah penebangan pohon ilegal dan pencurian kayu marak di wilayah Knasaimos, yang meliputi Kampung Mlaswat dan Manggroholo, yang kini dimekarkan menjadi kampung Manggroholo dan Sira.

Mantan Kepala Kampung Sira Yoel Semere mengungkapkan bahwa sebelum tahun-tahun tersebut, sekitar tahun 1980-an, pemerintah hendak menjadikan hutan di sana sebagai wilayah transmigrasi, namun mereka menolak.

ANTARA News/Monalisa


"Perusahaan masuk ke sini mau ambil hutannya untuk kayu. Dari warga awalnya menerima, tetapi kami melihat perusahaan itu perjalanannya memang akan merusak. Pohon-pohon dirusak. Maka dalam proses itu, kami hentikan perusahaannya karena kami masyarakat sangat rugi," kata Yoel.†

"Berikutnya itu transmigrasi, kami tidak menerima juga. Kami hentikan, tidak bisa masuk di wilayah ini. Berikutnya lagi perusahaan kelapa sawit. Wilayah hutan kami tidak luas, kalau kami kasih masuk perusahaan, lalu masyarakat ini kami taruh dimana?" ujarnya.

Data Greenpeace menunjukkan, laju deforestasi di Papua mencapai 22.300 hektare per tahun selama kurun 2013 sampai 2014.

Laju deforestasi di wilayah Papua seperti kawasan Knasaimos semakin meningkat setelah perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Luas kebun kelapa sawit tahun 2015 di Papua Barat tercatat 52.400 hektare.


Melawan rayuan†

Pohon Merbau atau kayu besi yang nilai ekonomisnya tinggi melimpah di Hutan Manggroholo dan Sira. (ANTARA News/Monalisa)


Masyarakat Manggroholo dan Sira, yang meliputi dua marga besar, Sremere dan Kladit, adalah masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada hutan.

"Dari dulu hutannya sudah dimanfaatkan, tetapi tetap dijaga. Dia punya lahan, kalau tebang untuk membuat kebun, kalau bukan (untuk kebun) ya tidak bisa tebang. Tetapi setelah ada program untuk Hutan Desa, kami sudah bagi-bagi ini kawasan untuk tani, ini untuk lindung," jelas Yoel.

Kemudian pengusaha-pengusaha kayu dan sawit mulai datang mengusik. Dengan berbagai macam iming-iming, mereka berusaha merebut hati warga agar membiarkan mereka membuka areal hutan. Mereka menjanjikan uang, bantuan semen, dan pekerjaan kepada warga.

"Di kampung lain janji-janji itu tidak pernah terjadi. Dan kami melihat kayu mereka sudah habis. Maka kami belajar dari situ. Kalau kayu sudah habis, generasi nanti mau buat apa?" kata Kepala Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Manggroholo Markus Kladit.

Memantapkan penolakan mereka, pada 2008 warga kampung mendeklarasikan untuk tidak menerima perusahaan dalam wilayah adat mereka.

"Kami melihat masyarakat Moi di Kota Sorong sudah tersisih sekali, mereka hampir tidak napas, mereka mau tinggal dimana? Padahal mereka punya hutan luas, sedangkan hutan kami lebih sempit," katanya.†

"Maka kami tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan masuk wilayah ini. Masyarakat nanti hidup dimana? Mau bikin rumah di mana? Nanti anak cucu tinggal di mana?" tambah Yoel.†


Harapan baru

Kampung Sira, Distrik Saifi, Sorong Selatan. (ANTARA News/Monalisa)


Warga kampung menyadari, dengan status hutan mereka sebagai Hutan Produksi, hidup mereka belum bisa tenang.

Selain berjuang menangkal gangguan yang mengusik hutan mereka, warga kedua kampung mempersiapkan diri untuk berjuang mendapatkan status hutan desa.

"Anak-anak muda di sini berpikir harus menjaga hutan ini," kata Yoel.

Mendapatkan status Hutan Desa bukan hal mudah. Prosesnya panjang. Apalagi di Tanah Papua belum ada satu pun hutan yang berstatus Hutan Desa.

Didampingi Dewan Adat bersama Greenpeace dan Yayasan Bentara Papua, sejak tahun 2007 warga kedua kampung itu berusaha mendapatkan status itu untuk hutan mereka.†

Pemetaan lansekap Knasaimos/Greenpeace Indonesia


Beberapa warga sempat diajak studi banding ke Papua Nugini. Mereka kemudian melakukan pemetaan partisipatif, penguatan kelembagaan desa, penyusunan koperasi, survei potensi hutan, pembuatan rencana hutan desa hingga berbagai pelatihan seperti manajeman koperasi, serta pembuatan anyaman, dan pemanfaatan damar dan gaharu.

"Sebelumnya, masyarakat masih mengelola hutan secara tradisional. Masyarakat bikin bersih lalu tanam saja seperti itu," jelas Yoel.

Jalan menuju Kampung Sira. ANTARA News/Monalisa


Proses berlanjut dengan pengusulan areal kerja hutan desa ke Bupati Sorong Selatan pada 2013.†

Perjuangan mereka berbuah setelah terbit Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Manggroholo dan Sira dari Menteri Kehutanan pada 18 September 2014, yang diserahkan pada 9 Maret 2017.

Warga Kampung Sira, yang dihuni 186 orang (37 keluarga), berhak atas 1.850 hektare dari total 2.000 hektare luas keseluruhan hutan.

Sedangkan 229 warga (49 keluarga) Manggroholo berhak mengelola 1.695 hektare dari total 2.964 hektare hutan di wilayah mereka.

Dengan demikian, mereka bisa mengoptimalkan potensi hutan mereka tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga menambah penghasilan warga yang rata-rata masih Rp500ribu sampai Rp1 juta per bulan.

Rotan di hutan Kampung Sira. ANTARA News/Monalisa


Kedua kampung tersebut memiliki potensi sagu yang melimpah (sekitar 50 persen lahan terdiri dari tanaman sagu).†

"Masyarakat kalau mau cari hidup, pasti ambil sagunya. Sagu itu salah satu potensi masyarakat di sini yang dipasarkan, dijual ke Kota Teminabuan. Sekarang kalau jual pakai karung dihargai Rp200 ribu untuk berat 20 kg," kata Markus.

Selain itu mereka punya damar, rotan, gaharu, sayur, dan buah-buahan. Setelah ada koperasi, warga bisa langsung menjual hasil panen ke koperasi sebagai penampung sementara.

Sementara pemanfaatan potensi produk kerajinan masih diupayakan. Perempuan di sana biasa menganyam sewaktu senggang. Mereka biasanya membuat piring dari dahan pohon kelapa, atau tas yang disebut noken dari kulit kayu.

Warga menganyam tas noken dari kulit pohon. ANTARA News/Monalisa


Dorsila Kladit, misalnya, yang sudah biasa membuat tas dari kulit pohon.†

"Butuh satu minggu untuk buat satu tas, pernah dijual kalau ada yang beli langsung saja," kata Dorsila.

Sedangkan piring dari dahan pohon kelapa baru dikerjakan warga sejak akhir tahun 2016, setelah mereka mendapatkan pelatihan dari PKK Jayapura.

"Sekarang sudah terbiasa setelah satu bulan belajar, tetapi belum pernah dijual, masih ditampung dulu piring-piringnya. Memang butuh kesabaran untuk membuat ini," kata Anita Kladit, yang baru belajar membuat piring dahan kelapa sejak November 2016.

Di samping berkebun dan mengolah sagu, Anita berharap bisa mendapatkan uang tambahan dari hasil karyanya.

ANTARA News/Monalisa


Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos Fredrik Sagisolo mengatakan status Hutan Desa juga menghindarkan masyarakat dari konflik internal.

"Sangat susah kami di sini, beda dengan kalau di Jawa. Kalau tanah ini punya Budi ya Budi yang punya, dia akan wariskan ke anaknya. Kalau di sini disebut sebagai hak bersama, karena satu marga, di dalamnya ada beberapa keluarga. Kalau ada hasutan yang mengakibatkan ada anggota keluarga yang harusnya tidak kompromi, menimbulkan konflik," jelas Fredrik.

Dari 81.446 hektare wilayah adat Knasaimos, baru 3.500 yang diakui menjadi Hutan Desa.†

Kepala Global Kampanye hutan Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan kampung Manggroholo dan Sira bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk melakukan hal yang sama.

Sebab, katanya, saat ini wilayah Knasaimos sudah dikelilingi empat perusahaan sawit.†

"Dengan adanya Hutan Desa ini mereka punya kedaulatan untuk mengelola. Tetapi memang harus dijaga, karena kalau kelolanya tidak benar dan tidak ada dampak baik dari Hutan Desa, maka itu akan menjadi preseden buruk. Potensi Hutan Desa ini harus dikembangkan, bagaimana masyarakat dapat manfaat maksimal dari potensi hutan desa itu dan berkelanjutan," kata Kiki.

Koordinator Kampanye Greenpeace Papua Charles Tawaru mengungkapkan bahwa ada 48 perkebunan kelapa sawit yang sudah mengantongi izin di Papua dan Papua Barat, dengan kisaran luas 25.000 hingga 45.000 hektare per perusahaan.

Ia berharap hutan-hutan Papua lainnya bisa segera diselamatkan dengan program Perhutanan Sosial dari Presiden Joko widodo untuk memberikan 12.7 hektare hutan di Indonesia kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

"Kami sedang mempercepat pemetaan partisipatif untuk mendorong perhutanan sosial. Kami rencana ekspansi ke wilayah Merauke, Bovendigul, Nabire, dan Jayapura," ungkapnya.

Sumber :†
http://www.antaranews.com/berita/617732/hutan-desa-jadi-harapan-baru-warga-manggroholo-sira
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Tanam Pohon Dan Berdayakan Masyarakat Talang Mamak Dan Melayu Tua Di DAS Indragiri

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di tepian Sungai Indragiri, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhul) Provinsi Riau, Sabtu, 13 Agustus 2022. Penanaman ini sebagai salah satu upaya bersama menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) dari degradasi dan kerusakan lingkungan sungai akibat erosi.Seribu batang bibit pohon ditanam di lokasi tersebut oleh ratusan pelajar, Pramuka dan masyarakat. Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Inhul Rezita Meylani Yopi turut serta dalam kegiatan penanaman pohon yang terdiri dari jenis Sentul, Gaharu, Ketapang, Matoa, Bambu, Pulasan (rambutan hutan), Trembesi, Pete, Jengkol, dan Pinang. Dari 1000 bibit tersebut sebanyak 200 batang ditanam serentak dan sebanyak 800 batang ditanam oleh masyarakat di lingkungan sekitar."DAS Indragiri merupakan salah satu prioritas Nasional. Saya datang untuk menindaklanjuti laporan Bupati, dan dari yang kita lihat hari ini butuh pekerjaan kolaborasi lintas kementerian. Saya akan koordinasikan juga dengan Kementerian PUPR, ini akan jadi tugas kita bersama nantinya," kata Menteri Siti.Menteri Siti melanjutkan jika penanaman di Daerah Aliran Sungai ini sebagai salah satu wujud pelaksanaan pesan yang terhormat Bapak Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya agar secara paralel melakukan pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan hutan.Sungai Indragiri yang berhulu di Danau Singkarak Sumatera Barat telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan wilayah di pesisir timur Sumatera hingga ke Sumatera Barat. Sebagai sarana yang mendukung transportasi, perdagangan dan pertanian masyarakat, keberadaannya harus dijaga bersama-sama oleh seluruh pihak.Sungai Indragiri merupakan sungai utama dari DAS Indragiri yang merupakan DAS prioritas Nasional, dengan luas 2,3 juta Ha dan panjang¬† sekitar 500 km, sementara panjang sungai Indragiri di Kabupaten Inhu sekitar 189 km. DAS Indragiri merupakan DAS Lintas Provinsi, dimana bagian Hulu DAS berada di Provinsi Sumatera Barat (Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Kab. Sijunjung,...

Read More...
Lima Kementerian Kolaborasi Mencapai Target NDC

Melalui NDC, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor yaitu FOLU (Forestry and other Land Use), energi, pertanian, IPPU (industrial process and production use), serta waste.Sebagai salah satu upaya untuk mencapai target NDC tersebut, lima kementerian yang menjadi leading sector yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan Rapat Pimpinan Tingkat Menteri "Enhancing NDC Indonesia 2022" di Jakarta, Rabu (10/8)."Kita akan berdiskusi policies dan exercises baik yang sudah mulai berjalan dan yang masih perlu dieksplorasi. Output pertemuan ini yaitu bagaimana Indonesia bisa melakukan enhancing dari NDC. Jadi kita semua ini adalah sahabat NDC," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya di saat membuka rapat.Menteri Siti menyampaikan Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjadi bagian dari capaian untuk NDC global. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi kerjasama kolaborasi dalam implementasi upaya-upaya penurunan emisi GRK."Kita akan terus melakukan exercise, untuk kementerian bisa saling mendukung, kita akan bersama-sama, sampai kepada kurang lebih satu arah vektor, kita bisa naik berapa dari target 29%. Tadi sudah diproyeksikan di exercise awal kira-kira dari 29% ke 32%. Nanti akan kita laporkan kepada Bapak Presiden, untuk kemudian kita laporkan ke UNFCCC," tutur Menteri Siti.Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan menyambut baik inisiatif Menteri LHK dan menyatakan siap mendukung hal tersebut. Dirinya mengatakan baik simulasi maupun upaya di lapangan untuk penurunan emisi sektor pertanian sudah berjalan, hanya tinggal diperkuat."Saya ingin ada MoU bersama, sehingga jelas targetnya seperti apa, dan siapa bertanggungjawab apa. Dan yang penting dari sini tidak hanya menurunkan emisi, tetapi rakyat mendapatkan apa," katanya.Sementara...

Read More...
Menteri Siti: Regulasi, Pengawasan, Law Enforcement, Kunci Pemangku Kawasan

Menteri LHK, Siti Nurbaya melantik 19 (sembilan belas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan KLHK hasil dari seleksi terbuka yang dilakukan untuk menjaring birokrat unggul yang mampu serius dalam mengontrol dan mengatur kerja di level tapak, khususnya disektor lingkungan hidup dan kehutanan, Jakarta, Jumat, (5/8/2022)."Tidak boleh ada yang ‚Äúongkang-ongkang kaki‚ÄĚ dan bekerja dengan ''kacamata kuda'' di lapangan dengan menyerahkan kegiatan pada mitra semata, karena peran regulatory dan control tetap harus ada di pemerintah," tegasnya.Menteri Siti pun meminta agar pejabat dan jajaran KLHK yang saat ini ada maupun yang baru dilantik untuk punya kapasitas membangun konseptualisasi penyelesaian masalah, bukan hanya hasil, tetapi solusi bagi negara dan masyarakat."KLHK menjadi salah satu kementerian di garda terdepan menjaga kepentingan Nasional bangsa kita. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa jajaran dan sistem birokrasi KLHK harus bekerja cepat, responsif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat," ujar Menteri Siti.Ia pun mengingatkan bahwa inti dari governance LHK adalah voice and accountability; stabilitas politik dan tidak boleh ada violence; kualitas regulasi atau pengaturan; Rule of law dan pengendalian korupsi."Menjadi birokrat adalah pejuang bagi bangsa negara. Selamat bertugas menghadapi ruang juang, alat juang dan kondisi juang untuk Indonesia tercinta," terang Menteri Siti.Pejabat yang dilantik pada kesempatan ini, yaitu:1. Gun Gun Hidayat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi2. Edi Sulistyo H. Susetyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi.3. Puji Iswari sebagai Kepala Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera.4. Rudianto Saragih Napitu sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.5. Genman Suhefti Hasibuan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.6. Irawan Asaad sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.7. Nur Patria Kurniawan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.8. Atanasius Guntara Martana sebagai...

Read More...
Indonesia ‚Äď Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Bilateral Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah lama berbagi pandangan, dalam mencapai tujuan agenda iklim global yaitu menahan kenaikan suhu global. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai aksi iklim secara sistematis berdasarkan konvensi internasional.Hal tersebut disampaikan Menteri Siti dalam sambutannya pada pertemuan Gugus Tugas 2, Kelompok Kerja Perubahan Iklim mengenai Natural Capital and Ecosystem Services: FOLU, Mangroves, and Ocean, secara hybrid pada Rabu malam (3/8). Tim Amerika Serikat (AS) yang hadir dipimpin oleh Robert Blake selaku Advisor to the US SPEC John Kerry. Sedangkan delegasi AS terdiri dari Toby Hedger, Department of State - OES/EGC; Daniel Kandy, Department of State - OES/EGC; Stephanie Mann - United States Forest Service (USFS); Lauren Wenzel - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Marine Protected Areas Center; Gabrielle Johnson - NOAA MPA International Capacity Building; Heather Coll - NOAA Senior International Affairs Specialist for East and Southeast Asia; Alec Shub - NOAA representative; Lisa Vaughan - NOAA representative; Nick Austin, Department of State; dan Mark Newton, USAID.Sementara Menteri Siti didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Ruandha A. Sugardiman,  Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro, dan dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan langkah-langkah perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia telah dirancang dan dilaksanakan selama lebih dari tujuh tahun terhitung sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, semakin menunjukkan perubahan yang signifikan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.Yang terkini,...

Read More...
Pembangunan Pusat Persemaian Di Kalimantan Selatan, Kerjasama Kementerian LHK Dan PUPR Bersama Adaro

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT Adaro Energy Tbk (Adaro) menandatangani nota kesepahaman untuk membangun Pusat Persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berkapasitas 10 hingga 12 juta bibit per tahun. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dengan Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta (4/8/2022).Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan, "Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. yang telah bersama-sama berkolaborasi membangun pusat persemaian di Kecamatan Liang Anggang bersama Kementerian LHK melalui skema kolaborasi kerja Public Private Partnership. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya," ucapnya. Ia melanjutkan jika Presiden telah menegaskan bahwa sejak November 2021 tahun lalu, kerja public private partnership sangat positif, dimana dunia usaha dapat mendukung pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia. "Perintah ini sudah ditegaskan sejak 2019 dan secara bertahap terus dilaksanakan," imbuhnya.Untuk pembangunan persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan lahan seluas 10 - 15 ha di Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bibit yang akan diproduksi meliputi jenis tanaman endemik (Kasturi, Kapul, Ramania, Meranti, Ulin, Gaharu, dll), tanaman estetika (Ketapang Kencana, Pucuk Merah, Tabebuya, Tanjung dll), dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK (Durian, Petai, Jengkol, Alpukat, Sawo, Kemiri, Sirsak dll). Presiden meminta dibangun 30 unit pusat persemaian serupa yang ada di Kalimantan Selatan ini untuk dibangun di seluruh Indonesia. Pembangunan persemaian telah terus berlangsung dan sedang disiapkan dan dilaksanakan dengan gambaran kemajuan sampai dengan...

Read More...
Pemerintah Gelar Rakorsus Penanggulangan Karhutla

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (28/7).

"Kita mengantisipasi Karhutla itu terarah pada 3 hal yaitu koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini, kemudian penyiapan teknologi seperti water boombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta identifikasi waktu dan tempat yang tepat untuk pengerahan peralatan dan personil," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat jumpa pers, Kamis (28/7).

Selanjutnya, Mahfud menyampaikan lima tahun terakhir ini, penanggulangan karhutla berjalan baik. Sejumlah indikatornya dapat dilihat dari dampak yang diakibatkan karhutla seperti asap akibat karhutla berkurang, areal kebakaran turun jauh, dan penyakit ISPA dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, tidak terjadinya kejadian asap lintas batas, dan penundaan atau penutupan sarana prasarana transportasi akibat karhutla.

"Oleh sebab itu, kita akan jaga ini, salahsatunya itu tadi dengan koordinasi, tekenologi, yang didukung oleh kearifan lokal, seperti pengolahan lahan tanpa bakar yang disertai pengaturan dan pendampingan," ujar Mahfud.

Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu penegakan hukum. Mahfud menegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Terkait penegakan hukum ini, Mahfud menyampaikan pesan secara terbuka kepada korporasi. Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum administrasi negara, dimana Pemerintah boleh melakukan penindakan hukuman lebih dulu seperti pencabutan izin, atau sanksi administratif lain.

"Oleh sebab itu, mari bekerjasama, selain mendapatkan hak untuk kegiatan usaha, dan diberi lisensi oleh negara, korporasi juga mempunyai kewajiban menjaga negara ini dari bencana. Kami bersungguh-sungguh, jadi...

Read More...
Peringati Hari Mangrove Sedunia, Menteri LHK dan KSAL Tanam Mangrove Bersama Serentak di 77 Lokasi

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove, Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri kegiatan penanaman mangrove yang digelar TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten pada Selasa (26/7).

Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di 77 lokasi satuan TNI AL seluruh Indonesia, dengan jumlah 1.000.377 mangrove yang ditanam.

"Upaya pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove ini menjadi agenda utama Bapak Presiden, sekaligus upaya untuk mengurangi emisi. Jadi kegiatan kita hari ini sebagai contoh, bahwa kita bukan hanya janji terhadap komitmen untuk mengurangi emisi tapi kita mengerjakannya, melaksanakannya," kata Menteri Siti.

Tidak hanya jajaran TNI AL, Kementerian/Lembaga, Forkopimda, dan masyarakat, para Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Lembaga Multilateral juga turut serta dalam kegiatan ini.

Menteri Siti menyampaikan ada hal penting yang menjadi pesan utama dari penanaman mangrove ini. Bahwa upaya mengurangi emisi melalui rehabilitasi dan perbaikan tatakelola mangrove merupakan contoh konkrit yang sangat baik, dan hasilnya dapat dilihat oleh rakyat maupun global. Oleh karena itu, Menteri Siti mengajak bersama-sama untuk terus berusaha mensukseskan program mangrove ini.

"Para Duta Besar dan terutama perwakilan World Bank itu hadir untuk mendukung program mangrove Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kegiatan penanaman mangrove merupakan program rutin TNI Angkatan Laut.

"Kali ini bersamaan dengan Hari Mangrove Sedunia tanggal 26 Juli, sehingga kita laksanakan serentak oleh seluruh jajaran TNI AL, dan alhamdulillah mendapat rekor MURI Internasional tentang penanaman mangrove serentak secara nasional ini. Terimakasih atas dukungan Ibu Menteri LHK dan jajaran yang telah mendukung jalannya acara hari ini," katanya.   

Read More...
Menteri LHK Minta Kasus OTT ASN DLHK Riau Diusut Tuntas

Meski secara struktural tidak memiliki kaitan secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan empat orang ASN Dinas LHK Provinsi Riau mendapat atensi khusus dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

''Saya mengikuti perkembangan, saya sudah  dilaporkan tim KLHK dari lapangan,'' kata Menteri Siti menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (19/7/2022).

Oknum ASN yang tersandung kasus OTT tersebut bukan bagian dari organisasi binaan ASN oleh KLHK, melainkan unsur personil dari Dinas Provinsi seperti UPTD. Tidak ada kaitan struktural langsung antara KLHK dan Dinas Provinsi. Hubungan kerja adalah konsultatif teknis. Seluruh personil dinas berada dalam pembinaan Pemda Provinsi, sebagaimana diatur UU 23/2014 tidak ada lagi Dinas Kehutanan Kabupaten.

Atas kejadian tersebut, Menteri Siti mendukung penuh langkah Polda Riau melalui Polres Pelalawan melakukan tindakan penegakan hukum. Tak lupa ia mengingatkan agar ASN tidak bermain-main dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan.

''Saya mendukung penuh langkah Polda atau Polres. ASN jangan main-main dan coba-coba mengambil keuntungan pribadi dari tugasnya sebagai ASN dalam pelayanan publik. Apalagi saat ini pemerintah sedang menata secara keseluruhan terkait kehutanan,'' tegasnya.

Kebijakan pemerintah saat ini kata Menteri Siti, sudah jelas sangat berpihak kepada masyarakat, ketertiban dunia usaha dan inisiatif komunitas serta pendampingan yang obyektif dari aktivis atau LSM. Intinya saat ini katanya pemerintah sedang serius melakukan penataan kawasan hutan yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat.

''Harus tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan, apalagi memeras, menjadi calo seolah bisa beresin utak-atik kebijakan dengan menyogok pejabat pemerintah dll, itu tidak boleh, tidak boleh ada seperti itu,'' tegasnya.

Menteri Siti pun mendukung Polres Pelalawan untuk membongkar tuntas indikasi modus kejahatan lingkungan ditengah-tengah kerja keras KLHK bersama...

Read More...
Tugas Besar Badan Standardisasi Instrumen LHK Kawal Indonesia Maju dan Kelestarian Alam

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) menjadi salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan, diantara kebutuhan pembangunan, manusia serta kelestarian alam. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK di Jakarta (6/7/2022).

"Kita tahu bahwa Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang dalam kumparan orbit untuk melompat menuju negara maju. Kita juga sudah tahu skenario Indonesia 2045 dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Presiden dan Kabinet serta berbagai elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita itu," ungkap Menteri Siti.

BSI LHK, sebagai organisasi baru Kementerian LHK diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu latar belakang penting BSILHK hadir adalah untuk menegaskan bahwa, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan.
 
"Saat ini kesempatan usaha dibuka luas, perizinan dipermudah, dapat kita bayangkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB, usaha dapat beroperasi. Desain-desain perizinan diberikan secara otomatis, melalui sistem OSS-Online Single Submission, pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kemudahan-kemudahan berusaha," terang Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian menjelaskan, untuk mengiringi hal tersebut diperlukan penguatan pengendalian dampak yang mungkin akan timbul dari usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan tersebut. Existing proses perijinan saat ini pada prosedur penilaian, validasi, verifikasi berimplikasi pada proses bolak-balik pemenuhan dokumen lingkungan. Selain itu, subjektivitas penilai juga berperan banyak, potensi bias terhadap penilaian akan sangat tinggi.

Dengan meningkatnya usaha-usaha...

Read More...
Kongres Kehutanan Indonesia VII, Meneguhkan Kembali Pengelolaan Sektor Kehutanan pada Pembangunan Bangsa

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengajak seluruh elemen terkait pengelolaan sektor kehutanan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan kehutanan Indonesia agar semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut aktif dalam mendorong upaya masyarakat internasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan Menteri LHK pada pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VII dengan tema ‚ÄúHutan Terkelola, Bumi Terjaga dan Bangsa Berdaya‚ÄĚ yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa, 28/06/2022.

Pada Kongres yang dihadiri langsung oleh beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Wakil Menteri BUMN, perwakilan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri ditegaskan bahwa pengelolaan sektor kehutanan terus dioptimalkan untuk mendorong kemajuan bangsa.

‚ÄúKongres Kehutanan Indonesia ke tujuh (KKI ‚Äď VII) dapat kita selenggarakan pada tahun 2022 ini. Kembali kita teguhkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumberdayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan Bangsa Indonesia,‚ÄĚ ujar Menteri Siti.

Seluruh elemen yang terdapat dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, yang terbagi menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Bisnis, Kamar LSM dan Kamar Masyarakat, serta Perwakilan Mahasiswa Kehutanan Indonesia diharapkan Menteri Siti menghasilkan output yang akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Kongres Kehutanan Indonesia VII diharapkan dapat berperan sangat aktif dalam agenda nasional yang berkaitan erat dengan sektor kehutanan, yaitu pengendalian perubahan iklim yang diformulasikan dalam FoLU Net Sink 2030 dan proses G20 Presidensi Indonesia. Komitmen Indonesia dalam konvensi perubahan iklim menyatakan dan menegaskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) memuat target komitmen penurunan GRK Indonesia sebesar -140 juta CO2e diharapkan dapat bersama-sama diwujudkan. Read More...

Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia‚Äôs FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
‚ÄúRehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat‚ÄĚ.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by