Thursday, August 18, 2022

Salinan Laporan Perkembangan Persoalan RTRWP Riau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr.Siti Nurbaya Bakar, menyampaikan informasi terbuka kepada publik, perihal perkembangan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau. Laporan dengan nomor surat s.243/Menlhk/Setjen/Pla.2/7/2017 tertanggal 14 Juli 2017 ini telah disampaikan secara resmi kepada Presiden RI Joko Widodo, melalui Sekretaris Kabinet RI di Jakarta.

Persoalan RTRWP dibahas sehubungan dengan tugas dari Presiden Jokowi, agar KLHK membantu dan supervisi proses penyelesaian persoalan RTRWP Riau. Namun dalam perkembangannya ditemukan berbagai persoalan yang berimplikasi pada cara penanganan dan langkah penyelesaian. Berikut rincian lengkap dari laporan Menteri LHK kepada Presiden Jokowi, terkait RTRWP Riau:

I. PROSES AKTUAL DAN PROSEDUR  REVISI TATA RUANG

Sebagai info dasar (baseline-info) dalam penyelesaian RTRW Riau ini ialah laporan Gubernur Riau pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 31 Mei 2017 yang juga telah kami respon. Saat itu asumsi untuk kami membantu Gubernur penyelesaian RTRWP terkait kawasan hutan ialah bahwa data usulan tersedia dan prosedur dilaksanakan. Asumsi ini bergeser ketika dalam proses prosedur pengusulan revisi tata ruang tidak dipenuhi oleh Pemda Provinsi Riau. Sampai dengan saat ini belum disampaikan dokumen usulan perubahan RTRWP Riau kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, tidak ada dokumen yang bisa diproses karena belum ada usulan dari Pemda Provinsi Riau.

Pemda Provinsi (Sekda Provinsi bersama unsur Pansus DPRD Provinsi) bertemu tim Ditjen Planologi KLHK, diskusi merencanakan mekanisme pembahasan bersama, yang ketika kami ketahui, kami larang untuk dilaksanakannya rapat-rapat tanpa sistematika kerja administratif yang teratur dan tanpa berdasarkan peraturan.

Situasi menjadi lebih buruk ketika komunikasi pejabat Pemda Prov. Riau unsur dan DPRD Provnsi Riau di ruang publik mendiskreditkan pusat (dalam hal ini KLHK) yang berbeda dari kondisi yang sesungguhnya. Atas kondisi ini, kami semakin meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi untuk penyelesaian RTRWP Riau yang semula kami rencanakan untuk dapat membantu sesuai spirit dalam arahan Yth. Bapak Presiden RI.

Selanjutnya kami mohon Ijin untuk menyampaikan kembali beberapa aturan prinsip yang harus menjadi pegangan bagi Pemda dan KLHK berkaitan dengan prosedur pengusulan revisi tata ruang atau RTRWP. UU No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan atau penyesuaian RTRW-nya. Untuk itu, perlu persetujuan substansi kehutanan melalui mekanisme yang telah diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2009; PP No. 104 Tahun 2015;  PP No. 15 Tahun 2010;  Permenhut No. P 36/Menhut-II/2010.

Pasal 19 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan: a) Ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu; dan  Ayat  (2) menyebutkan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk:
a) Memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional;
b) Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat bagi masyarakat;
c)  Menjamin keberadaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, dan
d) Pemantapan kawasan hutan sebagai prasyarat kepastian hukum dan kepastian usaha.

Pasal 48  Ayat  (1) Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik yaitu perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/ atau tata air; atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yaitu perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.  

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, disebutkan pada Ayat (1) bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri. Dan ayat (2) menyatakan bahwa usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi diintegrasikan oleh Gubernur dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur mengenai prosedur penetapan RTRWP meliputi:

a. pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dari Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
b. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
c. persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
d. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi; dan
e. penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh Gubernur.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 23 Ayat (4)  menyebutkan bahwa  RTRWP ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dengan demikian, apabila terdapat hal mendesak yang belum diakomodir dalam RTRWP maka dapat dilakukan peninjauan kembali RTRWP, dan khusus untuk substansi kehutanan apabila tidak ada usulan perubahan kawasan hutan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi, maka dapat segera diterbitkan surat persetujuan substansi kehutanan dengan menggunakan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai kawasan hutan yang paling terakhir/terbaru.

Apabila terdapat usulan perubahan kawasan hutan pada saat peninjauan kembali RTRWP maka dapat segera dibentuk Tim Terpadu untuk melakukan kajian atas usulan yang disampaikan oleh Gubernur dan segera diterbitkan SK Perubahan Kawasan Hutan oleh Menteri LHK setelah Tim Terpadu menyampaikan rekomendasinya. Beberapa provinsi telah melaksanakan prosedur ini seperti NTT, dan Sulawesi Selatan.

Pada prinsipnya selain perubahan dalam rangka revisi RTRWP, kawasan hutan dapat diubah melalui perubahan parsial (setiap waktu) untuk mendukung pembangunan non kehutanan atau melalui mekanisme pinjam pakai selama kegiatan tersebut sudah masuk dalam RTRW selama tidak terdapat pelanggaran ruang/pemutihan.

Dari gambaran prosedur itu dan apa yang dilakukan oleh pejabat Pemdaprov dalam konsultasi kepada KLHK, maka menjadi sulit untuk dapat melanjutkan dukungan penyelesaian interaksi karena tidak sesuai prosedur dan berpotensi masalah lanjut aspek hukum yang dapat menciderai upaya KLHK dalam memperbaiki kinerja dan integritas.

II. MUATAN USULAN RENCANA REVISI KAWASAN HUTAN

Pemprov Riau dalam interaksi yang berlangsung singkat (2 atau 3 kali pertemuan) masih berkeinginan untuk mengusulkan penambahan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terbitnya SK. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016  yang menetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau  berpandangan bahwa SK tersebut sudah dapat menjadi acuan dalam proses penyelesaian RTRWP Riau.

SK Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 ditetapkan dengan berdasarkan :

a. Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yang ditetapkan melalui SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 yang telah melalui kajian Tim Terpadu RTRWP Riau sesuai amanat Pasal 19 Ayat (1) UU 41 Tahun 1999.
b. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo. SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Riau mengakomodasikan rekomendasi Ombudsman RI tanggal 16 Februari 2016 sebagai usulan tambahan dari Provinsi Riau untuk pusat-pusat permukiman, pusat-pusat perkantoran/ pemerintahan, sarana/fasilitas pertahanan, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan nasional dan daerah dimaksud seluas ± 65.125 Ha.
c. Memasukkan sebagian areal yang belum tergambarkan pada peta kawasan hutan SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dari pelepasan kawasan hutan secara parsial dengan luas kumulatif ± 25.731 hektar, yaitu pelepasan kawasan hutan dengan Surat Keputusan (SK) :
  • Menteri Kehutanan Nomor 036/KPTS-II/90 tanggal 20 Januari 1990;
  • Menteri Kehutanan Nomor 136/KPTS-II/1992 tanggal 15 Pebruari 1992; 
  • Menteri Kehutanan Nomor 731/KPTS-II/92 tanggal 17 Juli 1992;
  • Menteri Kehutanan Nomor 161/KPTS-II/93 tanggal 27 Februari 1993;
  • Menteri Kehutanan Nomor 299/KPTS-II/1995 tanggal 14 Juni 1995;
  • Menteri Kehutanan Nomor 825/KPTS-II/1997 tanggal 31 Desember 1997;
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3/1/PKH/PMDN/2016 tanggal 5 Februari 2016.
d. Memasukkan pengurangan areal dikarenakan adanya perubahan batas administrasi provinsi dan batas daratan seluas ±13.735 Ha.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Gubernur Riau menyampaikan adanya usulan penambahan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang rencananya data perubahan tersebut akan disampaikan pada tanggal 5 Juni 2017. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyampaikan usulan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan + 497.377 Ha tanpa menyampaikan data spasial/peta.

Kemudian, pada tanggal 14 Juni Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memberikan data usulan perubahan kawasan hutan tersebut dikarenakan masih ada perbedaan data antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pansus RTRWP DPRD Provinsi Riau. Sampai saat ini belum disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. POTENSI MASALAH HUKUM DENGAN INDIKASI PEMUTIHAN

Karena perkembangan pembahasan di ruang publik dan media di Provinsi Riau relatif minor, maka kami ikuti secara intensif perkembangan di daerah melalui media, dan kami memandang perlu untuk melakukan ekpslorasi analisis terhadap situasi dan juga substansi RTRWP termasuk materi terdahulu yaitu substansi SK 878 tahun 2014. Dalam hal ini kami lakukan analisis data peta dan juga masukan latar belakang SK 878 dan lain-lain dari aktivis Provinsi Riau dan berbagai referensi yang relevan.

Kami juga mencoba melakukan analisis luasan +497.377 Ha berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada Rapat Teknis Percepatan Penyelesaian RTRWP Riau yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian pada tanggal 20-21 April 2017 di Grand Hotel Mercure Harmoni Jakarta. Hasil analisis usulan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas +497.377 Ha tersebut meliputi :

a. Perubahan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang memerlukan persetujuan DPR RI seluas 20.042 ha (4,03%), atau DPCLS.
b. Perubahan kawasan hutan produksi termasuk hutan produksi yang dapat di konversi seluas 475.062 ha (95,51 %) yang terindikasi berupa :
  • Perkebunan (sawit) seluas 186.589 ha (37,51 %);
  • Kebun campur dan pertanian lahan kering seluas  216.935 ha (43,61 %);
  • Lahan terbuka dan sawah seluas 41.357 ha (8,32 %);
  • Permukiman dan transmigrasi seluas 2.745 (0,55 %);
  • Hutan seluas 25.260 ha (5,08 %);
  • Penutup (Landcover) lainnya seperti tubuh air dan rawa seluas 2.176 ha  (0,45 %).
c. Areal bukan kawasan hutan dan tubuh air seluas 2.273 ha (0,46%).

Dari hasil interaksi dan pengumpulan data dan informasi terdapat indikasi masalah dan berpotensi hukum. Beberapa contoh permasalahan berindikasi potensi masalah hukum sebagai berikut :

(1) Penetapan rule base dengan indikasi keberpihakan tidak menyesuaikan pada aturan dan kebijakan/program nasional. Sebagai contoh temuan aktivis tentang data kebijakan BAPPEDA Provinsi pada Februari 2016 tentang proyeksi strategis yang mix-up atau rancu dengan penyebutan investor sebagai berikut : PT Jasa Marga Tol Pekanbaru-Dumai), PT KAI (jalur kereta api Dumai-Bukit Kayu Kapur), PT Pelindo (Tanjung Buton), PLN (energi listrik), PT PGN (energi/Gas), SKK Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia (minyak), PT RAPP/PT Sateri Viscoe inetrnational (Rayont Plant), Perusahaan Perkebunan Swasta (perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan produksi), perusahaan pertambangan, rumah sakit swasta, PT Besmindo Materi Sewatama (Pengeboran) dan Investasi di kota Dumai (beberapa sektor).

(2) Dari SK 878 Tahun 2014 juga ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Abadi yang mulai operasi 2012 dan tanaman sawit berumur sekitar 10 tahun. Padahal sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, masih merupakan Hutan Produksi Terbatas. Namun berdasarkan  SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, lokasi yang sama sudah menjadi Areal Penggunaan Lain dan berdasarkan BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 968 hektar. Begitupula kebun sawit PT Agro Abadi di konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama lebih kurang 4.829 hektar, namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal telah menjadi Areal Penggunaan Lain.

(3) Dari SK 878 September 2014, juga ditemukan adanya Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Abadi yang mulai operasi 2012 dan tanaman sawit berumur sekitar 10 tahun. Padahal sebelum keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, masih merupakan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi Areal Penggunaan Lain dan berdasarkan BPN Riau 2016 telah memiliki HGU seluas 968 hektar.  Kebun sawit  PT Agro Abadi di konsesi IUPHHK-HT PT Rimba Seraya Utama lebih kurang 4.829 hektar, namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, areal sudah menjadi Areal Penggunaan Lain.

(4) Temuan kebun sawit ilegal di kawasan Tesso Nilo di areal hutan produksi eks PT Hutani Sola Lestari, diidentifikasi 64 unit area kepemilikan sawit oleh pemodal/cukong di konsesi eks HPH PT HSL. Luas kepemilikan sawit oleh pemodal di eks HPH HSL mencapai 12.764 Ha. Temuan kebun sawit ilegal di eks HPH PT Siak Raya Timber, diidentifikasi 36 unit area kepemilikan sawit oleh pemodal/cukong di konsesi HPH PT SRT. Luas kepemilikan sawit oleh pemodal di HPH PT SRT mencapai 14.235  Ha.

Transaksi kawasan hutan yang dirambah dan kemudian dijadikan kebun sawit di eks PT. Hutani Sola Lestari, kabupaten Kuantan Singingi (nama-nama cukong  sudah diidentifikasi lapangan), dapat dikategorikan menjadi 3 cara, sebagai berikut: a) Jual beli. Masyarakat lokal mendapat izin dari tokoh adat dan Desa untuk membuka lahan di areal HSL untuk perkebunan - menjualnya kepada pihak ke 2 (pendatang dari luar seperti Sumut atau pada masyarakat eks transmigrasi, dll); b) Hibah. Pemberian lahan oleh pemuka adat dan desa pada pihak lain, misal:  hibah lahan di areal eks HSL sbg wilayah adat kepada masyarakat adat lainnya seluas +/- 2000 ha, dengan  tujuan untuk peningkatan ekonomi anak keponakan di dua suku; dan  c). Kemitraan. Lahan yang di klaim masyarakat di eks HSL bermitra dengan cukong/ pemodal untuk pembangunan kebun kelapa sawit .

Selain itu juga diidentifikasi kehadiran Perusahaan perkebunan (HGU) dengan lokasi di luar Taman Nasional namun di dalam ekosistem TNTN, berjumlah 11 perusahaan (nama-nama perusahaan sudah diidentifikasi). Perusahaan itu sebagian atau seluruh lokasinya di dalam kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Sehubungan dengan masalah-masalah dimaksud, kami masih terus menelusuri pendataan di Provinsi Riau untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sesungguhnya. Kami juga terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola dan keberpihakan dalam alokasi lahan di lapangan dengan program-program nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Langkah-langkah eksplorasi analisis akan dilanjutkan dalam kaitan dengan SK 878 September 2014 dan masalah-masalah perambahan yang ada sekarang serta kaitan dengan usulan (indikatif) dari Pemprov Riau, 497.000 Ha. Hal ini perlu untuk dapat dicapai keterbukaan dan obyektivitas dalam penyelesaian masalah RTRW Riau.

IV. LANGKAH PENYELESAIAN

Sebagaimana aturan yang ada, maka sesungguhnya tidak ada alasan bahwa karena alasan RTRWP investasi di Provinsi Riau terhambat ataupun menjadi gangguan pada masyarakat. Rencana penggunaan atau pemanfaatan lahan hutan sudah diatur, juga rencana perubahan tata ruang secara parsial sudah ada aturannya. Untuk itu sambil menunggu penyelesaian yang sesungguhnya persoalan RTRWP Riau, langkah untuk mengatasi hambatan investasi di Provinsi Riau dapat dilakukan sebagai berikut:
(1) Mekanisme pinjam pakai kawasan hutan dapat ditempuh, sebagaimana telah dilakukan selama ini dan sudah ada penanganannya;
(2) Untuk pelepasan kawasan dapat dilakukan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan secara parsial, Tukar Menukar Kawasan Hutan atau mekanisme Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan lainnya;
(3) Menurut Peta Indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sesuai SK. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 5 April 2017, untuk Provinsi Riau terdapat alokasi indikatif TORA seluas ±424.532 ha. Menurut Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sesuai SK. 22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tanggal 16 Januari 2017, di Provinsi Riau juga terdapat alokasi indikatif Perhutanan Sosial seluas ±723.012 ha. Pendekatan ini akan dapat mengatasi permasalahan pemukiman dan desa-desa yang diindikasikan berada dalam kawasan hutan. Jadi tidak perlu desa-desa menjadi materi justifikasi secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, kami terus melakukan identifikasi permasalahan terhadap SK 878 September 2014, identifikasi atas rencana usul 497.000 Ha dari Riau serta eksplorasi masalah-masalah yang dilaporkan secara parsial/sporadis oleh masyarakat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga terus berkonsultasi kepada KPK dalam kerangka kerja Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam, dan atas pertimbangan bahwa KPK terus mengikuti perkembangan persoalan tata ruang di Provinsi Riau.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Yth. Bapak Presiden lebih lanjut. Terima kasih.

Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan

Siti Nurbaya


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menko Perekonomian RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.


Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Tanam Pohon Dan Berdayakan Masyarakat Talang Mamak Dan Melayu Tua Di DAS Indragiri

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di tepian Sungai Indragiri, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhul) Provinsi Riau, Sabtu, 13 Agustus 2022. Penanaman ini sebagai salah satu upaya bersama menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) dari degradasi dan kerusakan lingkungan sungai akibat erosi.Seribu batang bibit pohon ditanam di lokasi tersebut oleh ratusan pelajar, Pramuka dan masyarakat. Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Inhul Rezita Meylani Yopi turut serta dalam kegiatan penanaman pohon yang terdiri dari jenis Sentul, Gaharu, Ketapang, Matoa, Bambu, Pulasan (rambutan hutan), Trembesi, Pete, Jengkol, dan Pinang. Dari 1000 bibit tersebut sebanyak 200 batang ditanam serentak dan sebanyak 800 batang ditanam oleh masyarakat di lingkungan sekitar."DAS Indragiri merupakan salah satu prioritas Nasional. Saya datang untuk menindaklanjuti laporan Bupati, dan dari yang kita lihat hari ini butuh pekerjaan kolaborasi lintas kementerian. Saya akan koordinasikan juga dengan Kementerian PUPR, ini akan jadi tugas kita bersama nantinya," kata Menteri Siti.Menteri Siti melanjutkan jika penanaman di Daerah Aliran Sungai ini sebagai salah satu wujud pelaksanaan pesan yang terhormat Bapak Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya agar secara paralel melakukan pembangunan sekaligus menjaga lingkungan dan hutan.Sungai Indragiri yang berhulu di Danau Singkarak Sumatera Barat telah menjadi bagian dari sejarah perkembangan wilayah di pesisir timur Sumatera hingga ke Sumatera Barat. Sebagai sarana yang mendukung transportasi, perdagangan dan pertanian masyarakat, keberadaannya harus dijaga bersama-sama oleh seluruh pihak.Sungai Indragiri merupakan sungai utama dari DAS Indragiri yang merupakan DAS prioritas Nasional, dengan luas 2,3 juta Ha dan panjang  sekitar 500 km, sementara panjang sungai Indragiri di Kabupaten Inhu sekitar 189 km. DAS Indragiri merupakan DAS Lintas Provinsi, dimana bagian Hulu DAS berada di Provinsi Sumatera Barat (Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Kab. Sijunjung,...

Read More...
Lima Kementerian Kolaborasi Mencapai Target NDC

Melalui NDC, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor yaitu FOLU (Forestry and other Land Use), energi, pertanian, IPPU (industrial process and production use), serta waste.Sebagai salah satu upaya untuk mencapai target NDC tersebut, lima kementerian yang menjadi leading sector yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan Rapat Pimpinan Tingkat Menteri "Enhancing NDC Indonesia 2022" di Jakarta, Rabu (10/8)."Kita akan berdiskusi policies dan exercises baik yang sudah mulai berjalan dan yang masih perlu dieksplorasi. Output pertemuan ini yaitu bagaimana Indonesia bisa melakukan enhancing dari NDC. Jadi kita semua ini adalah sahabat NDC," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya di saat membuka rapat.Menteri Siti menyampaikan Indonesia mempunyai kepentingan untuk menjadi bagian dari capaian untuk NDC global. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi kerjasama kolaborasi dalam implementasi upaya-upaya penurunan emisi GRK."Kita akan terus melakukan exercise, untuk kementerian bisa saling mendukung, kita akan bersama-sama, sampai kepada kurang lebih satu arah vektor, kita bisa naik berapa dari target 29%. Tadi sudah diproyeksikan di exercise awal kira-kira dari 29% ke 32%. Nanti akan kita laporkan kepada Bapak Presiden, untuk kemudian kita laporkan ke UNFCCC," tutur Menteri Siti.Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan menyambut baik inisiatif Menteri LHK dan menyatakan siap mendukung hal tersebut. Dirinya mengatakan baik simulasi maupun upaya di lapangan untuk penurunan emisi sektor pertanian sudah berjalan, hanya tinggal diperkuat."Saya ingin ada MoU bersama, sehingga jelas targetnya seperti apa, dan siapa bertanggungjawab apa. Dan yang penting dari sini tidak hanya menurunkan emisi, tetapi rakyat mendapatkan apa," katanya.Sementara...

Read More...
Menteri Siti: Regulasi, Pengawasan, Law Enforcement, Kunci Pemangku Kawasan

Menteri LHK, Siti Nurbaya melantik 19 (sembilan belas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan KLHK hasil dari seleksi terbuka yang dilakukan untuk menjaring birokrat unggul yang mampu serius dalam mengontrol dan mengatur kerja di level tapak, khususnya disektor lingkungan hidup dan kehutanan, Jakarta, Jumat, (5/8/2022)."Tidak boleh ada yang “ongkang-ongkang kaki” dan bekerja dengan ''kacamata kuda'' di lapangan dengan menyerahkan kegiatan pada mitra semata, karena peran regulatory dan control tetap harus ada di pemerintah," tegasnya.Menteri Siti pun meminta agar pejabat dan jajaran KLHK yang saat ini ada maupun yang baru dilantik untuk punya kapasitas membangun konseptualisasi penyelesaian masalah, bukan hanya hasil, tetapi solusi bagi negara dan masyarakat."KLHK menjadi salah satu kementerian di garda terdepan menjaga kepentingan Nasional bangsa kita. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa jajaran dan sistem birokrasi KLHK harus bekerja cepat, responsif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat," ujar Menteri Siti.Ia pun mengingatkan bahwa inti dari governance LHK adalah voice and accountability; stabilitas politik dan tidak boleh ada violence; kualitas regulasi atau pengaturan; Rule of law dan pengendalian korupsi."Menjadi birokrat adalah pejuang bagi bangsa negara. Selamat bertugas menghadapi ruang juang, alat juang dan kondisi juang untuk Indonesia tercinta," terang Menteri Siti.Pejabat yang dilantik pada kesempatan ini, yaitu:1. Gun Gun Hidayat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi2. Edi Sulistyo H. Susetyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi.3. Puji Iswari sebagai Kepala Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera.4. Rudianto Saragih Napitu sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.5. Genman Suhefti Hasibuan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.6. Irawan Asaad sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.7. Nur Patria Kurniawan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.8. Atanasius Guntara Martana sebagai...

Read More...
Indonesia – Amerika Serikat Pererat Kerja Sama Bilateral Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah lama berbagi pandangan, dalam mencapai tujuan agenda iklim global yaitu menahan kenaikan suhu global. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai aksi iklim secara sistematis berdasarkan konvensi internasional.Hal tersebut disampaikan Menteri Siti dalam sambutannya pada pertemuan Gugus Tugas 2, Kelompok Kerja Perubahan Iklim mengenai Natural Capital and Ecosystem Services: FOLU, Mangroves, and Ocean, secara hybrid pada Rabu malam (3/8). Tim Amerika Serikat (AS) yang hadir dipimpin oleh Robert Blake selaku Advisor to the US SPEC John Kerry. Sedangkan delegasi AS terdiri dari Toby Hedger, Department of State - OES/EGC; Daniel Kandy, Department of State - OES/EGC; Stephanie Mann - United States Forest Service (USFS); Lauren Wenzel - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Marine Protected Areas Center; Gabrielle Johnson - NOAA MPA International Capacity Building; Heather Coll - NOAA Senior International Affairs Specialist for East and Southeast Asia; Alec Shub - NOAA representative; Lisa Vaughan - NOAA representative; Nick Austin, Department of State; dan Mark Newton, USAID.Sementara Menteri Siti didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Ruandha A. Sugardiman,  Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro, dan dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan langkah-langkah perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia telah dirancang dan dilaksanakan selama lebih dari tujuh tahun terhitung sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, semakin menunjukkan perubahan yang signifikan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.Yang terkini,...

Read More...
Pembangunan Pusat Persemaian Di Kalimantan Selatan, Kerjasama Kementerian LHK Dan PUPR Bersama Adaro

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT Adaro Energy Tbk (Adaro) menandatangani nota kesepahaman untuk membangun Pusat Persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berkapasitas 10 hingga 12 juta bibit per tahun. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dengan Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta (4/8/2022).Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan, "Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. yang telah bersama-sama berkolaborasi membangun pusat persemaian di Kecamatan Liang Anggang bersama Kementerian LHK melalui skema kolaborasi kerja Public Private Partnership. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya," ucapnya. Ia melanjutkan jika Presiden telah menegaskan bahwa sejak November 2021 tahun lalu, kerja public private partnership sangat positif, dimana dunia usaha dapat mendukung pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia. "Perintah ini sudah ditegaskan sejak 2019 dan secara bertahap terus dilaksanakan," imbuhnya.Untuk pembangunan persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan lahan seluas 10 - 15 ha di Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bibit yang akan diproduksi meliputi jenis tanaman endemik (Kasturi, Kapul, Ramania, Meranti, Ulin, Gaharu, dll), tanaman estetika (Ketapang Kencana, Pucuk Merah, Tabebuya, Tanjung dll), dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK (Durian, Petai, Jengkol, Alpukat, Sawo, Kemiri, Sirsak dll). Presiden meminta dibangun 30 unit pusat persemaian serupa yang ada di Kalimantan Selatan ini untuk dibangun di seluruh Indonesia. Pembangunan persemaian telah terus berlangsung dan sedang disiapkan dan dilaksanakan dengan gambaran kemajuan sampai dengan...

Read More...
Pemerintah Gelar Rakorsus Penanggulangan Karhutla

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung secara hybrid di Jakarta (28/7).

"Kita mengantisipasi Karhutla itu terarah pada 3 hal yaitu koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini, kemudian penyiapan teknologi seperti water boombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), serta identifikasi waktu dan tempat yang tepat untuk pengerahan peralatan dan personil," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat jumpa pers, Kamis (28/7).

Selanjutnya, Mahfud menyampaikan lima tahun terakhir ini, penanggulangan karhutla berjalan baik. Sejumlah indikatornya dapat dilihat dari dampak yang diakibatkan karhutla seperti asap akibat karhutla berkurang, areal kebakaran turun jauh, dan penyakit ISPA dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, tidak terjadinya kejadian asap lintas batas, dan penundaan atau penutupan sarana prasarana transportasi akibat karhutla.

"Oleh sebab itu, kita akan jaga ini, salahsatunya itu tadi dengan koordinasi, tekenologi, yang didukung oleh kearifan lokal, seperti pengolahan lahan tanpa bakar yang disertai pengaturan dan pendampingan," ujar Mahfud.

Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu penegakan hukum. Mahfud menegaskan pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui pendekatan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Terkait penegakan hukum ini, Mahfud menyampaikan pesan secara terbuka kepada korporasi. Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum administrasi negara, dimana Pemerintah boleh melakukan penindakan hukuman lebih dulu seperti pencabutan izin, atau sanksi administratif lain.

"Oleh sebab itu, mari bekerjasama, selain mendapatkan hak untuk kegiatan usaha, dan diberi lisensi oleh negara, korporasi juga mempunyai kewajiban menjaga negara ini dari bencana. Kami bersungguh-sungguh, jadi...

Read More...
Peringati Hari Mangrove Sedunia, Menteri LHK dan KSAL Tanam Mangrove Bersama Serentak di 77 Lokasi

Dalam rangka memperingati Hari Mangrove, Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri kegiatan penanaman mangrove yang digelar TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten pada Selasa (26/7).

Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di 77 lokasi satuan TNI AL seluruh Indonesia, dengan jumlah 1.000.377 mangrove yang ditanam.

"Upaya pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove ini menjadi agenda utama Bapak Presiden, sekaligus upaya untuk mengurangi emisi. Jadi kegiatan kita hari ini sebagai contoh, bahwa kita bukan hanya janji terhadap komitmen untuk mengurangi emisi tapi kita mengerjakannya, melaksanakannya," kata Menteri Siti.

Tidak hanya jajaran TNI AL, Kementerian/Lembaga, Forkopimda, dan masyarakat, para Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Lembaga Multilateral juga turut serta dalam kegiatan ini.

Menteri Siti menyampaikan ada hal penting yang menjadi pesan utama dari penanaman mangrove ini. Bahwa upaya mengurangi emisi melalui rehabilitasi dan perbaikan tatakelola mangrove merupakan contoh konkrit yang sangat baik, dan hasilnya dapat dilihat oleh rakyat maupun global. Oleh karena itu, Menteri Siti mengajak bersama-sama untuk terus berusaha mensukseskan program mangrove ini.

"Para Duta Besar dan terutama perwakilan World Bank itu hadir untuk mendukung program mangrove Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kegiatan penanaman mangrove merupakan program rutin TNI Angkatan Laut.

"Kali ini bersamaan dengan Hari Mangrove Sedunia tanggal 26 Juli, sehingga kita laksanakan serentak oleh seluruh jajaran TNI AL, dan alhamdulillah mendapat rekor MURI Internasional tentang penanaman mangrove serentak secara nasional ini. Terimakasih atas dukungan Ibu Menteri LHK dan jajaran yang telah mendukung jalannya acara hari ini," katanya.   

Read More...
Menteri LHK Minta Kasus OTT ASN DLHK Riau Diusut Tuntas

Meski secara struktural tidak memiliki kaitan secara langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan empat orang ASN Dinas LHK Provinsi Riau mendapat atensi khusus dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

''Saya mengikuti perkembangan, saya sudah  dilaporkan tim KLHK dari lapangan,'' kata Menteri Siti menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (19/7/2022).

Oknum ASN yang tersandung kasus OTT tersebut bukan bagian dari organisasi binaan ASN oleh KLHK, melainkan unsur personil dari Dinas Provinsi seperti UPTD. Tidak ada kaitan struktural langsung antara KLHK dan Dinas Provinsi. Hubungan kerja adalah konsultatif teknis. Seluruh personil dinas berada dalam pembinaan Pemda Provinsi, sebagaimana diatur UU 23/2014 tidak ada lagi Dinas Kehutanan Kabupaten.

Atas kejadian tersebut, Menteri Siti mendukung penuh langkah Polda Riau melalui Polres Pelalawan melakukan tindakan penegakan hukum. Tak lupa ia mengingatkan agar ASN tidak bermain-main dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan.

''Saya mendukung penuh langkah Polda atau Polres. ASN jangan main-main dan coba-coba mengambil keuntungan pribadi dari tugasnya sebagai ASN dalam pelayanan publik. Apalagi saat ini pemerintah sedang menata secara keseluruhan terkait kehutanan,'' tegasnya.

Kebijakan pemerintah saat ini kata Menteri Siti, sudah jelas sangat berpihak kepada masyarakat, ketertiban dunia usaha dan inisiatif komunitas serta pendampingan yang obyektif dari aktivis atau LSM. Intinya saat ini katanya pemerintah sedang serius melakukan penataan kawasan hutan yang semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat.

''Harus tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan, apalagi memeras, menjadi calo seolah bisa beresin utak-atik kebijakan dengan menyogok pejabat pemerintah dll, itu tidak boleh, tidak boleh ada seperti itu,'' tegasnya.

Menteri Siti pun mendukung Polres Pelalawan untuk membongkar tuntas indikasi modus kejahatan lingkungan ditengah-tengah kerja keras KLHK bersama...

Read More...
Tugas Besar Badan Standardisasi Instrumen LHK Kawal Indonesia Maju dan Kelestarian Alam

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) menjadi salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan, diantara kebutuhan pembangunan, manusia serta kelestarian alam. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BSILHK di Jakarta (6/7/2022).

"Kita tahu bahwa Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang dalam kumparan orbit untuk melompat menuju negara maju. Kita juga sudah tahu skenario Indonesia 2045 dan langkah-langkah konkrit yang dilakukan Presiden dan Kabinet serta berbagai elemen masyarakat untuk mencapai cita-cita itu," ungkap Menteri Siti.

BSI LHK, sebagai organisasi baru Kementerian LHK diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu latar belakang penting BSILHK hadir adalah untuk menegaskan bahwa, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan.
 
"Saat ini kesempatan usaha dibuka luas, perizinan dipermudah, dapat kita bayangkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB, usaha dapat beroperasi. Desain-desain perizinan diberikan secara otomatis, melalui sistem OSS-Online Single Submission, pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan kemudahan-kemudahan berusaha," terang Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian menjelaskan, untuk mengiringi hal tersebut diperlukan penguatan pengendalian dampak yang mungkin akan timbul dari usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan tersebut. Existing proses perijinan saat ini pada prosedur penilaian, validasi, verifikasi berimplikasi pada proses bolak-balik pemenuhan dokumen lingkungan. Selain itu, subjektivitas penilai juga berperan banyak, potensi bias terhadap penilaian akan sangat tinggi.

Dengan meningkatnya usaha-usaha...

Read More...
Kongres Kehutanan Indonesia VII, Meneguhkan Kembali Pengelolaan Sektor Kehutanan pada Pembangunan Bangsa

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengajak seluruh elemen terkait pengelolaan sektor kehutanan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan kehutanan Indonesia agar semakin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ikut aktif dalam mendorong upaya masyarakat internasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan Menteri LHK pada pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia VII dengan tema “Hutan Terkelola, Bumi Terjaga dan Bangsa Berdaya” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa, 28/06/2022.

Pada Kongres yang dihadiri langsung oleh beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinasi Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, Wakil Menteri BUMN, perwakilan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri ditegaskan bahwa pengelolaan sektor kehutanan terus dioptimalkan untuk mendorong kemajuan bangsa.

“Kongres Kehutanan Indonesia ke tujuh (KKI – VII) dapat kita selenggarakan pada tahun 2022 ini. Kembali kita teguhkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumberdayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan Bangsa Indonesia,” ujar Menteri Siti.

Seluruh elemen yang terdapat dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, yang terbagi menjadi 5 kamar, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Bisnis, Kamar LSM dan Kamar Masyarakat, serta Perwakilan Mahasiswa Kehutanan Indonesia diharapkan Menteri Siti menghasilkan output yang akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Kongres Kehutanan Indonesia VII diharapkan dapat berperan sangat aktif dalam agenda nasional yang berkaitan erat dengan sektor kehutanan, yaitu pengendalian perubahan iklim yang diformulasikan dalam FoLU Net Sink 2030 dan proses G20 Presidensi Indonesia. Komitmen Indonesia dalam konvensi perubahan iklim menyatakan dan menegaskan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) memuat target komitmen penurunan GRK Indonesia sebesar -140 juta CO2e diharapkan dapat bersama-sama diwujudkan. Read More...

Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by