Saturday, November 26, 2022

Menteri LHK: Pengelolaan Lingkungan Bisa Tersesat Bila Hanya Modis, Figuratif dan Ilustrasi!


"Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat menyesatkan bila didasarkan pada data dan gambaran figuratif, bukan gambaran kondisi lapangan yang senyatanya. Kita tidak boleh tersesat dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan!" tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Bank Sampah ke-6 (12/8/2021).

Tersesat dalam hal ini ialah kesalahan dalam nengambil langkah kebijakan karena hanya didasarkan pada perilaku modis, pencitraan, dan asumsi yang keliru tentang kondisi masyarakat sekitar, masyarakat yang secara langsung mengalami dampak eksternalitas.

Menteri Siti memandang bahwa masyarakat sekitar sendiri yang memahami bagaimana mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, karena mereka yang terkena langsung dampak eksternalitas paling dekat.

"Sebagai masyarakat dan bangsa yang ingin maju kita perlu memahami dengan baik konstelasi ini, sehingga tidak ada peluang untuk menjadi tersesat," ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan, pengelolaan lingkungan memerlukan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Pasca reformasi tahun 1998, sistem pemerintahan demokrasi desentralistik yang dianut Republik Indonesia saat ini memiliki konsekwensi seperti hubungan kewilayahan, kewenangan dan fungsi, administrasi dan organisasi, keuangan, serta hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

"Indikator keberhasilan desentralisasi tersebut antara lain harus ada keberhasilan dalam: suksesi kepemimpinan di daerah; partisipasi masyarakat; hadirnya Investasi; kedewasaan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan problem solving; serta berlangsungnya revenue sharing," terang Menteri Siti.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur kedua terpenting dalam aktualisasi pemerintahan demokratis desentralistrik, dan Indonesia memiliki ciri itu. Menurut Menteri Siti, masyarakat Indonesia mengalami kemajuan dalam hal partisipasi, dari semula di era orde baru dengan partisipasi mobilisasi, telah jauh berkembang dalam bentuk aktualisasi partisipasi voluntarily, spontan dan diantaranya sistematis saat ini.

"Partisipasi masyarakat ini merupakan modal dasar kedua yang sangat penting untuk pembangunan, sejalan dengan modal dasar yang utama yaitu sumber daya alam yang kita miliki," ucap Menteri Siti dengan semangatnya.

Selanjutnya, Menteri Siti memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang telah turut berpartisipasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah kelompok masyarakat yang mengelola sampah di daerahnya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, seluruh kabupaten/kota didorong untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Terdapat paradigma baru yang diperkenalkan disana yaitu dengan 2 (dua) pendekatan, yakni: pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma yang dibangun tidak lagi kumpul-angkut-buang tetapi pengurangan melalui 3R, reduce, re-use dan recycle.

Data Kementerian LHK menunjukkan tahun 2021 mencatat bahwa pengelolaan sampah baru mencapai 55,96% dari target 100% sampah dikelola di tahun 2025. Angka tersebut diperoleh melalui upaya pengurangan sampah di seluruh kabupaten/kota sebesar 13,49% dari target 30% pada tahun 2025, dan upaya penanganan sebesar 42,47% dari target 70% di tahun 2025 menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017.

"Kita harus betul-betul bekerja efektif dengan hitungan waktu yang singkat  hingga tahun 2025 dan begitupun pendekatan paradigmatik yang juga terus berkembang. Sekarang pengelolaan sampah harus didasarkan pada profile pengelolaan sampahnya, guna memudahkan dalam pengelolaan, karena ada paradigma terbaru yang dibangun yaitu sampah sebagai sumberdaya, sumber bahan baku ekonomi dengan prinsip green growth," terang Menteri Siti.

Lebih lanjut Menteri Siti menyatakan bahwa prinsip-prinsip sampah sebagai sumber daya baru terbarukan atau resource efficiency, economy circular dan green growth sudah mulai diterapkan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, salah satunya adalah melalui bank sampah. Bank sampah menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan upaya pengurangan di sumber sekaligus mengubah cara pandang terhadap sampah sebagai sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan benar.

Saat ini, menurut data KLHK tahun 2021, tercatat jumlah bank sampah sebanyak 11.556 unit yang tersebar di 363 kab/kota di seluruh Indonesia. Dengan jumlah nasabah sebanyak 419.204 orang, omset bulanan kurang lebih Rp.2,8 milyar (data per Juli 2021), serta mampu melakukan pengurangan sampah sebanyak 2,7% dari total timbulan sampah nasional.

Mendukung pengelolaan bank sampah, Kementerian LHK telah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah Nasional yang dapat diakses melalui tautan https://simba.id. Sistem ini sudah diujicobakan dan telah dapat diakses oleh 363 kab/kota, serta terus berproses untuk kab/kota lainnya. Sistem informasi simba.id dibangun untuk mendata bank sampah nasional yang bertujuan agar dapat mengkompilasi data dan informasi bank sampah dari seluruh Indonesia.

Lahirnya Peraturan Menteri LHK nomor 14 Tahun 2021, dapat mendorong aktualisasi green growth pada tingkat lapangan. Maka diharapkan gerak langkah pengelolaan bank sampah dapat didukung oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah agar dapat lebih optimal.

“Apabila sebelumnya bank sampah hanya berfokus pada kegiatan menabung sampah untuk mendapatkan nilai ekonomi saja, sekarang diharapkan bank sampah dapat menekankan fungsinya pada bidang edukasi masyarakat, perubahan perilaku serta dengan tetap mendorong kegiatan produktif dalam prinsip circular economy,” jelas Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan, dengan adanya pasal yang mengatur tentang pendanaan untuk pemberdayaan bank sampah maka diharapkan pemerintah terutama pemerintah daerah, serta swasta dapat mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada sebagai bentuk dukungan operasional bank sampah.

“Tentu saja bank sampah tidak dapat berjuang sendiri dalam pendorong pengelolaan sampah di masyarakat. Untuk itu, kolaborasi dan agenda kemitraan sangat penting. Kita sudah memiliki Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH yang juga dapat menjadi salah satu sumber dana untuk kegiatan small grants, bagi masyarakat, untuk investasi dan untuk capacity building masyarakat dan aparat,” terang Menteri SIti.

Pemerintah juga dengan lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, mengedepankan upaya produktivitas masyarakat melalui kemudahan dalam pembentukan dan dalam kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro, Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Usaha dan lain-lain, dengan berbagai kemudahan yang diberikan, kiranya oleh seluruh pimpinan Bank Sampah di Indonesia, bisa dieksplorasi bersama untuk bisa dimanfaatkan. “Mari kita kembangkan bersama segala kapasitas elemen bangsa yang ada bagi kemajuan Bank Sampah agar bermanfaat bagi para pelakunya dan bagi masyarakat sekitar dan bagi bangsa”, pungkas Siti Nurbaya.(*)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
COP27 Mesir: Dukungan Negara Maju Untuk FoLU Net Sink 2030 Indonesia

 Indonesia semakin memimpin dengan memberi contoh (leading by example) dalam implementasi komitmen perubahan iklim, seiring dengan dukungan tiga negara maju untuk keseimbangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lainnya atau FOLU Net Sink 2030.Tiga perwakilan dari negara maju hadir bersama dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam sesi World Climate Leaders’ Insight on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Paviliun Indonesia COP 27 UNFCCC, Sharm El-Sheikh, Mesir, Rabu, (9/11/2022) waktu setempat.Diantara yang hadir adalah Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Raya, Lord Goldsmith, Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim, dan Wakil Sekretaris Deputi untuk Kebijakan Iklim Amerika Serikat, Rick Duke. Dalam sesi ini Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sektor FOLU menjadi salah satu fokus utama pencapaian NDC Indonesia untuk menanggulangi perubahan iklim. "Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi terendah. Ini komitmen Indonesia yang berbasis bukti, bukan semata janji sebagai kontribusi aktif Perjanjian Paris dan Pakta Glasgow," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya.Ia menambahkan pentingnya dukungan dan peran generasi milenial mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim, mulai dari kebijakan di tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat tapak."Kami menghargai dan mendorong peran generasi muda sebagai salah satu stakeholders yang ikut mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim di Indonesia," kata Siti Nurbaya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Goldsmith mengapresiasi kepemimpinan internasional Indonesia dalam isu-isu iklim dan lingkungan. Apresiasi juga disampaikan Lord Goldsmith terhadap target dan Rencana Operasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia."Indonesia adalah natural capital super power, dan ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan menjadi sangat penting untuk perubahan iklim global," tegas Menteri Goldsmith.Hal serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim. Menurutnya Indonesia berada satu langkah di depan dalam menanggulangi perubahan iklim. Salah satu kontribusi terbesar...

Read More...
Indonesia Negara Pertama Asia Pasifik Terima Pengakuan Aksi Iklim Dari Bank Dunia

 Bersamaan dengan pelaksanaan COP27 Sharm El-Sheikh, Indonesia semakin konkrit melangkah maju memberi bukti keberhasilan penanganan perubahan iklim. Setelah mendapatkan pengakuan dari Norwegia, pemerintah Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di provinsi Kalimantan Timur. "Indonesia telah menerima pembayaran pertama sebesar USD20,9 juta dolar AS (Rp320 miliar) dari komitmen pembayaran berbasis kinerja skema FCPV-Carbonfund sebesar USD110 juta untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (8/11/2022).Pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020. Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor indenden) selesai dilakukan. Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021. Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi. Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur, dari level Pusat (KLHK), Pemerintah Daerah, sampai ke level tapak (masyarakat).“Program ini memberikan peluang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia, dan menjadi pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan," ujar Siti Nurbaya.Ditambahkannya bahwa ini baru langkah awal untuk mengelola hutan Indonesia secara...

Read More...
Wapres: Indonesia Terus Lakukan Langkah Konkret Atasi Krisis Iklim

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id – Upaya Indonesia dalam menangani krisis perubahan iklim terlihat lebih konkret jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Hal ini tampak dari berbagai upaya strategis yang dilakukan, termasuk dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.“Indonesia terus berupaya untuk lead by example (memimpin dengan contoh) melalui berbagai upaya positif, seperti peningkatan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangannya kepada media, di Paviliun Indonesia, Sharm El Sheikh Convention Centre (SHICC), Sharm El Sheikh, Mesir, Selasa (08/11/2022).Menurut Wapres, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan perubahan iklim, terlebih sebagai pemegang Presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada 2023 mendatang. “Peran Indonesia dalam melakukan kolaborasi menjadi sangat strategis, karena Indonesia ini selain sebagai Presiden G20, juga di 2023 menjadi Ketua ASEAN,” tegasnya.Lebih lanjut, Wapres mencontohkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam menghadapi krisis yakni saat tak satupun negara yang mampu menghadapi pandemi Covid-19 secara mandiri. “Kolaborasi dan kerja sama itu harus kita jadikan pengalaman, pandemi itu tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri,” terangnya.Lebih jauh, Wapres menyampaikan bahwa peningkatan target penurunan emisi Indonesia selaras dengan perkembangan signifikan kebijakan Indonesia, seperti perluasan konservasi dan restorasi alam, penerapan pajak karbon, mencapai Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Kemudian, sambung Wapres, untuk memastikan pendanaan transisi energi, Indonesia telah meluncurkan Country Platform for Energy Transition Mechanism. Namun, menurutnya semua upaya nasional tersebut perlu disertai dukungan internasional yang jelas, termasuk penciptaan pasar karbon yang efektif dan berkeadilan,...

Read More...
Berikan National Statement pada KTT COP 27, Wapres Sampaikan 3 Poin Penting untuk Negara Anggota Konferensi

 Sharm El-Sheikh, wapresri.go.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mewakili Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan nasional (national statement) pada Konferensi Tingkat Tinggi Conference of The Parties 27 (KTT COP27) di Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (07/11/2022).Dalam pernyataannya, Wapres menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, Wapres menegaskan bahwa KTT COP 27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu."Satu tahun paska [KTT COP26] Glasgow, belum ada kemajuan global signifikan. Untuk itu COP 27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk majukan ambisi, namun juga implementasi. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang," tegas Wapres.Lebih lanjut Wapres menyampaikan, poin penting kedua adalah implementasi kesepakatan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Sebab, setiap negara memiliki potensi yang berbeda dan potensi tersebut apabila dimaksimalkan dapat membawa hasil yang terbaik, bahkan dapat menjadi bantuan bagi negara lain yg memiliki keunggulan berbeda."Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Semua negara harus berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, dengan semangat burden-sharing (pembagian beban) bukan burden-shifting (pemindahan beban). Negara yang lebih mampu harus membantu dan memberdayakan negara lainnya," imbuh Wapres.Ketiga, Wapres pun memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi, diantaranya investasi untuk transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan target penurunan emisi. Ke depan, Wapres menekankan langkah nyata seperti ini akan terus dilanjutkan, khususnya dalam keketuaan Indonesia pada KTT G20 dan ASEAN 2023."Sebagai Presidensi G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia...

Read More...
Di Paviliun Indonesia, Menteri Siti Berbagi Pengalaman Untuk NDC Yang Lebih Ambisius

 Indonesia dengan Enhanced NDC nya, telah bergabung dengan tiga puluh delapan negara lain, yang juga telah mengajukan NDC yang diperbarui kepada UNFCCC. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan perjalanan yang dijalani Indonesia tidak mudah dalam meningkatkan NDC. Hal tersebut disebabkan kondisi yang sangat menantang di tengah upaya pemulihan pasca Covid-19 dan situasi ekonomi global yang dinamis."Pada kesempatan ini kami sampaikan komitmen Indonesia yang lebih ambisius yang disertai upaya terbaik dari langkah-langkah mitigasi domestik, dalam meningkatkan pencapaian tujuan Perjanjian Paris, dengan tetap memastikan prioritas nasional kami," kata Menteri Siti Nurbaya, pada Sesi Talk Show “NDC Yang Lebih Ambisius”, sebagai acara pertama di Paviliun Indonesia, yang diselenggarakan bersamaan dengan COP 27 UNFCCC, di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dokumen Enhanced NDC mencerminkan kebijakan, tindakan dan implementasi NDC yang diperbarui dengan target tambahan yang disumbangkan dan disepakati oleh semua sektor di kementerian terkait dan melibatkan partisipasi sub-nasional, sektor swasta dan masyarakat lokal. Poin penting lain dari Enhanced NDC bahwa Indonesia juga menganggap adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi, sebagaimana digambarkan dengan jelas dalam dokumen tentang peningkatan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ketahanan ekosistem dan lanskap. Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menjelaskan dalam Enhanced NDC, Indonesia antara lain memutakhirkan kebijakan FOLU Net-sink 2030 sebagai dasar menuju penyelarasan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050) dengan visi mencapai Net-Zero-Emission pada 2060 atau lebih cepat.Peningkatan NDC menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui peningkatan target pengurangan GRK, peningkatan program, strategi dan tindakan dalam mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi dan pengaturan cara pelaksanaan termasuk melalui penetapan harga karbon."Di sektor kehutanan, pembayaran berbasis hasil (RBP) telah diterima dari Green Climate Fund dan FCPF Carbon,...

Read More...
Paviliun Indonesia COP27: Bumi Butuh Semangat Kolaborasi Dan Tindakan Lebih Berani

 Di konferensi PBB Perubahan Iklim atau COP27 Sharm El-Sheikh, Mesir, Indonesia menyuarakan berbagai aksi, strategi, inovasi dan capaiannya sebagai wujud nyata memimpin aksi iklim mencegah kenaikan suhu global. Melalui soft diplomacy Paviliun Indonesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata kerja sebelumnya, serta membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersama-sama para pihak."Diperlukan tindakan multilateral, kolektif, dan terpadu sebagai satu-satunya cara mengatasi ancaman global yang sesungguhnya. Kita harus jaga bersama semangat kolaborasi di COP27," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya saat pembukaan Paviliun Indonesia di venue Tonino Lamborghini, Sharm El Sheikh International Congress Center, dalam rangkaian COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu (6/11/2022).Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berbagi tanggung jawab perubahan iklim dengan kalangan akademisi, bisnis, organisasi masyarakat sipil atau CSO, dan para pihak lainnya. Namun terkadang dalam aksi mitigasi dan adaptasi aksi iklim di lapangan mengalami keterbatasan serta tantangan mencakup dimensi politik dalam pengambilan keputusan, serta adanya perselisihan karena kepentingan prioritas sosial-ekonomi dan lingkungan."Terkadang ini menjadi paradoks, bentuk ketidaksesuaian dalam relevansi sosial, sehingga kurang efektifnya kebijakan menjadi tindakan. Untuk itu aksi bersama tentang perubahan iklim membutuhkan pemimpin untuk memandu aksi. Karenanya tema yang dipilih untuk Paviliun Indonesia adalah Stronger Climate Actions Together," tegas Siti Nurbaya.'Stronger Climate Actions Together' merefleksikan misi dan berbagai hal yang diperjuangkan delegasi RI. Tema ini sesuai dengan tujuan Nomor 13 Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang menyampaikan mandat bagi masyarakat global mengambil tindakan segera memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Pada COP27 tahun ini, Paviliun Indonesia diselenggarakan dalam 36 sesi talkshow panel discussion dengan pelibatan para pihak. "Melalui paviliun Indonesia akan terlihat bagaimana masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah...

Read More...
Siti Nurbaya: Kibarkan Panji Dunia Perkaratean Indonesia

 Perguruan Indonesia Karate-Do (Inkado) baru saja berganti kepemimpinan. Prof.Dr.Siti Nurbaya,M.Sc yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelesaikan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Inkado masa bakti 2016-2021. Melalui Musyawarah Keluarga Besar Indonesia Karate-Do ke VIII di Jakarta, Jumat (4/11/2022), terpilih secara aklamasi Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku penerus Siti Nurbaya memimpin Inkado.Dalam sambutannya Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia Karate-Do adalah sebuah keluarga besar yang utuh, dan mengedepankan persatuan serta kesatuan untuk kejayaan Bangsa.Generasi penerus Inkado harus saling menguatkan, bersinergi, lebih kreatif dan dapat mempertemukan semua kekuatan Inkado dari Sabang hingga Merauke dalam muara peningkatan prestasi Inkado.''Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para atlet Inkado yang baru saja mempersembahkan 5 emas, 2 perak, 7 perunggu, dalam ajang Kejurnas FORKI Piala Ketua Umum PB Forki di Sumatera Barat,'' kata Siti Nurbaya.Iapun berharap agar prestasi ini dapat menjadi keberlanjutan pembinaan untuk mengibarkan panji-panji Inkado di dunia perkaratean Indonesia.''Serta dapat menjadi andalan Pelatnas PB Forki dalam mengibarkan Merah Putih di internasional,'' tegas Karate-Do Dan VI (Roku-Dan) ini.Moto Inkado 'Semangat, Tekad, Disiplin, dan Kejujuran' kata Siti Nurbaya dapat menjadi tenaga dahsyat untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Karena Inkado adalah seni bela diri dan olahraga yang bisa mengaktualisasikan karakter bangsa. ''Melalui Inkado ini, mari kita membangun karakter bangsa Indonesia. Salam karate, oss..” tutup Siti Nurbaya.Dalam kesempatan ini Siti Nurbaya juga mendapat ijazah kelulusan dari Ketua Dewan Guru G.A.Pesik untuk menyandang Karate Do-DAN VII (NANA-DAN). Turut hadir para Dewan Guru Inkado, Sekjen PB Forki, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua Majelis Lembaga Perguruan PB Forki, Ketua Umum PB/PP Perguruan Karate anggota Forki, dan pimpinan Inkado Pengprov yang hadir secara offline ataupun online.(*)       ...

Read More...
Gelaran Festival Iklim 2022 Sukses, Peserta Tembus Sebelas Ribu Lebih

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar acara tahunan Festival Iklim 2022 yang mengusung tema “Tingkatkan Aksi Iklim untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Festival yang berlangsung dari tanggal 24-28 Oktober 2022 dan diadakan secara daring maupun luring ini sukses meraih 11.432 pengunjung melalui beragam sesi webinar terkait perubahan iklim. Selain itu, tercatat sebanyak 250 peserta mengikuti ragam kegiatan lomba, dan 1.241 orang mengunjungi pameran virtual (https://www.festivaliklim2022.id/). Kesuksesan penyelenggaraan Festival Iklim 2022 ini juga menunjukkan bahwa upaya penyebarluasan informasi kebijakan pengendalian perubahan iklim disambut antusias oleh masyarakat. Pada puncak acara, sekaligus penutupan Festival Iklim 2022 yang digelar bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda (28/10/2022) ini, diadakan penyerahan penghargaan dan apresiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) tahun 2022.Penerima penghargaan dan apresiasi ProKlim 2022 terdiri dari: (1) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Lestari Tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) lokasi; (2) Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Utama Tahun 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) lokasi; (3) Penerima Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama tahun 2022 sebanyak 313 lokasi; (4) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Provinsi Tahun 2022 sebanyak 6 institusi; (5) Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kab/Kota Tahun 2022 sebanyak 46 institusi; serta (6) Apresiasi Pendukung ProKlim Tahun 2022 sebanyak 11 perusahaan.Menteri LHK, Prof. Siti Nurbaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerja mewujudkan ProKlim di daerahnya. "Terima kasih dan merupakan kebahagiaan kita dapat bersama pejuang-pejuang ProKlim yang sudah bekerja ikhlas sampai ke tingkat tapak untuk melakukan aksi nyata menbangun Indonesia yang berketahanan iklim dan rendah emisi GRK," ungkap Menteri Siti.Penghargaan tersebut, menurut Menteri Siti merupakan pengakuan atas kerja keras para aktor aksi di lokasi ProKlim, serta para Kepala Daerah yang telah menjalankan...

Read More...
Acara Sumpah Pemuda KLHK: Menjaga Alam Dengan Doa Dan Cinta

 Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tanggal 28 Oktober 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar serangkaian acara. Diawali dengan pelaksanaan upacara di Plaza Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (28/10), dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Agenda berikutnya yaitu acara “Do’a Untuk Bumi, Talkshow dan Konser Musik Lingkungan”.“Hari ini kita merayakan hari sumpah pemuda yang ke-94 dari peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1928. Temanya sangat jelas, bersatu membangun bangsa, dan ini sejalan dengan cita-cita nasional kita pada saat kemerderkaan yaitu bersatu berdaulat adil dan makmur. Kita sedang terus bekerja untuk menuju tujuan pembangunan dan mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia,” kata Menteri Siti.Berbicara mengenai bangsa, Menteri Siti menjelaskan hal penting tentang bangsa bahwa yang paling jelas cirinya adalah bangsa itu memiliki simbol-simbolnya. Bangsa itu memiliki karakter, memiliki ciri-ciri kecintaan anak-anak bangsa kepadanya. Bangsa itu juga memiliki ciri-ciri bagaimana cara pandang kita melihat orang lain melihat bangsa kita."Hal-hal seperti ini sangat penting dan pada kesempatan ini dalam konteks lingkungan hidup dan kehutanan, kami mengajak untuk mari membangun bangsa dan bergaya hidup ramah lingkungan," ucapnya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa ada tiga persoalan dunia dan juga Indonesia terkait lingkungan yang sedang dihadapi. Ketiganya yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi."Kembali saya ingin mengingatkan bahwa tujuan bernegara kita yang paling pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, artinya dengan segala isinya, dengan segala situasi tentang posisi hidup, tentang ruang hidup, dimana bangsa itu berdaulat dan bereksistensi," kata Menteri Siti.Pelaksanaan doa bersama yang dilanjutkan dengan talkshow bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama tentang lingkungan, dan kecintaan kepada alam. Disampaikan Menteri Siti, semua agama memiliki pesan-pesan tentang lingkungan, tentang...

Read More...
Pusat-Daerah Dalam Satu Derap Aksi Iklim FOLU Net Sink 2030

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Workshop Rencana Kerja Nasional dan Rencana Kerja Sub Nasional 12 (dua belas) Provinsi Indonesia’s Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Jakarta (27/10/2022). Workshop ini dilaksanakan untuk melakukan expose terhadap draft final 5 bidang Rencana Kerja Nasional yaitu bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Instrumen dan Informasi dari Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.Selanjutnya Rencana Kerja Bidang tersebut akan di detailkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Sub Nasional (Provinsi) pada 12 (dua belas) Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang terdiri dari; (1) Sumatera Utara, (2) Aceh, (3) Sumatera Barat, (4) Riau, (5) Sumatera Selatan, (6) Jambi, (7) Lampung, (8) Kalimantan Barat, (9) Kalimantan Selatan, (10) Kalimantan Tengah, (11) Kalimantan Utara, dan (12) Kalimantan Timur.Rencana kerja tersebut memberikan penjelasan atas: (1) capaian, target dan strategi; (2) implementasi dan operasional, dan (3) monitoring dan evaluasi untuk 11 (sebelas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan, yaitu: (a) Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; (b) Pengurangan laju deforestasi lahan gambut; (c) Pengurangan laju degradasi lahan mineral; (d) Pengurangan laju degradasi lahan gambut; (e) Pembangunan hutan tanaman; (f) Pengelolaan hutan lestari; (g) Rehabilitasi dengan rotasi; (h) Rehabilitasi non rotasi; (i) Restorasi gambut; (j) Perbaikan tata air gambut; dan (k) Konservasi keanekaragaman hayati.Menteri LHK, Prof. Siti Nurbaya hadir dan membuka secara resmi workshop ini. Dalam arahannya, Menteri Siti menyampaikan bahwa FOLU Net Sink 2030 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan.“FOLU Net Sink 2030 lahir dari tekad kita untuk membuat kerja yang sistematis dan terukur. Itu sebenarnya adalah formulasi dari semua kegiatan dan pekerjaan yang sudah kita lakukan,” ungkap Menteri Siti.Menteri Siti menerangkan lebih lanjut,...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...
 
Powered by