Saturday, December 04, 2021

Para Pemimpin Indonesia Tegaskan Komitmennya Kendalikan Perubahan Iklim


Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Duta Besar Indonesia untuk  Singapura Suryopratomo menyampaikan statementnya yang menunjukkan ketegasan ambisi dan komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, pada Acara  Climate Leaders Massage, Kamis, (28/10) di Jakarta.

Menjelang diselenggarakannya Glasgow Climate Change Conference (COP26) pada Bulan November 2021, Indonesia sudah sejak jauh hari mempersiapkan diri berkontribusi secara optimal bersama masyarakat global. Melalui ambisi-ambisi iklim yang sudah dicatatkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Updated NDC Indonesia, maupun Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021, sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris, yang juga telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

"Di Glasgow kita akan mempetergas komitmen dan ambisi kita dalam mengendalikan perubahan iklim dengan menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Komitmen itu ketegasan antara komitmen dan implementasi. Arahan Bapak Presiden yang dijanjikan itu yang realistis yang bisa dikerjakan atau ada justifikasi kita bisa melakukan nya," tutur Menteri Siti.

Menteri Siti pun mengungkapkan jika dalam periode 6-7 tahun terakhir telah banyak hasil kerja Pemerintah dan Kementerian LHK yang dipimpinnya dalam kaitannya upaya mengendalikan perubahan iklim. Kerjasama yang baik dari para pihak mulai dari Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, Aktivis dan Media menjadi faktor penentu berbagai kesuksesan kerja-keeja besar mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia.

"Kita akan memberikan kepada dunia berupa contoh-contoh kerja nyata pengendalian perubahan iklim," imbuhnya.

Kepemimpinan Indonesia dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim diakui oleh masyarakat internasional. Indonesia dianggap negara yang penting di dunia dengan segala pencapaiannya dan isu perubahan iklim. Indonesia sudah menunjukkan kepemimpinan dengan contoh/leading by examples yang cukup baik, bahkan salah satu yang terbaik di dunia.

Kombinasi yang efektif antara kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum di Indonesia telah berhasil menurunkan laju deforestasi Indonesia ke tingkat terendah sepanjang sejarah. Pada isu manajemen karhutla, Indonesia berhasil mengurangi kebakaran hutan dan lahan hingga 82% disaat beberapa wilayah di Amerika, Australia dan Eropa mengalami peningkatan signifikan kejadian karhutla. Indonesia juga berhasil menghindari apa yang disebut bencana ganda, yaitu kebakaran hutan yang menyebabkan asap terjadi secara paralel dengan wabah COVID-19, selama dua tahun pandemi (2020-2021).

Indonesia juga gencar melindungi ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, lamun dan terumbu karang juga lahan gambut, yang secara ilmiah terbukti mempunyai kemampuan berkali lipat dalam menyerap dan menyimpan karbon dibandingkan hutan tropis di daratan. Untuk itu Indonesia pun telah mengumumkan prakarsa untuk memulihkan 600 ribu hektar hutan mangrove yang rusak selama tiga tahun ke depan hingga 2024.

Besarnya kontribusi sektor kehutanan dan lahan pada 6-7 tahun terakhir dalam penurunan emisi karbon ini, menjadi dasar agenda Forest and Land Use (FoLU) Netsink pada tahun 2030 yang diusung Indonesia sebagai ambisi besar yang terukur pada Glasgow Climate Change Conference (COP26) nanti. 60% emisi Indonesia diketahui berasal dari sektor FoLU, untuk itu Indonesia mentargetkan FoLU netsink 2030, yang berarti di tahun 2030 nanti serapan emisi karbon di sektor kehutanan dan lahan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari pada tingkat emisinya.

"Selama 6-7 tahun dengan kerja keras yang telah dikerjakan bersama, maka target FoLU netsink karbon optimis bisa kita capai di 2030," tegasnya.

Menteri Siti pun mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang keluar dari masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan-kegiatan sederhana sehari-hari. Inisiatif masyarakat ini dikatakannya merupakan modal sosial yang penting dan menjadi modal bangsa Indonesia untuk sukses melakukan pembangunan ramah lingkungan dan juga mematangkan iklim demokrasi di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan jika sektor energi Indonesia akan ikut berkontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim utamanya dari penurunan emisi gas buang dari industri dan transportasi.

"Sektor energi tidak ketinggalan untuk ikut menurunkan emisi gas buang, upaya ini dilakukan karena penurunan efek rumah kaca tidak akan berkelanjutan apabila tidak diikuti penurunan emisi dari gas buang bahan bakar yang kita gunakan," ujarnya.

Langkah penurunan gas buang dari sektor energi menurutnya sudah dimulai dengan penggunaan bioenergi, mendorong penggunaan kendaraan listrik, merubah pembangkit listrik energi fosil menjadi energi yang lebih bersih dan terbarukan seperti energi biosolar, hydropower, matahari, angin, dan panas bumi, serta potensi energi baru terbarukan lainnya.

"Penggunaan bioenergi terbukti tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja mesin. Ini tentunya memberikan sinyal yang positif bagi upaya pengurangan energi yang berasal dari fosil. Kita pantas bersyukur karena banyak alternatif energi yang dimiliki Indonesia," jelasnya.

Sementara itu Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menyoroti tentang betapa pentingnya semua pihak baik dilevel nasional maupun global untuk menjaga alam demi menghindarikan terjadinya perubahan iklim.

"Kita merasakan bahwa bumi telah mengalami tingkat kerusakannya lebih dasyat saat ini, 150 tahun terakhir bumi telah berubah total. Inilah yang harusnya membangkitkan kita semua untuk bersama sama bagaimana menyelamatkan bumi, bagaimana mencegah terjadinya pemanasan bumi, yang akan berakibat pada perubahan ekosistem dan akan membuat makhluk hidup menghadapi malapetaka," ungkapnya.

Ia pun menyatakan jika pertemuan di Glasgow COP 26 nanti merupakan kegiatan yang sangat penting untuk bersama sama untuk menyelamatkan bumi. Indonesia disebutnya sudah sejak awal berupaya memberikan kontribusi, karena Indonesia mempu dan memiliki kekayaan sumber daya alam, plasma nutfah, dan dianggap sebagai paru-paru dunia, serta terumbu karang, juga mangrove yang bisa menyerap CO2 begitu besar dari emisi gas buang akibat kegiatan disektor industri dan transportasi yang bisa mengubah suhu bumi menjadi lebih panas.

Turut hadir mendampingi Menteri LHK, Sekjen KLHK, Plt. Dirjen PDASRH KLHK, dan Pejabat Tinggi Pratama KLHK. Turut hadir secara daring dalam acara ini para kepala satker/UPT KLHK, para admin medsos KLHK seluruh Indonesia, dan stakeholders lainnya.(*)
 
 
 
 
 
 
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Tidak Terjadi Polusi Asap Lintas Negara, Pengendalian Karhutla Indonesia Diapresiasi Negara ASEAN

Indonesia menjadi Chair dan tuan rumah pada pertemuan 22nd Meeting of the Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution atau pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup ke-22 anggota MSC countries untuk membahas isu-isu terkait kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution), akibat kebakaran hutan dan lahan khususnya di MSC countries (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).

Pertemuan tahun ini adalah pertemuan MSC on THP ke-22 dengan Indonesia sebagai tuan rumah dan chair, dan adalah Malaysia sebagai vice-chairperson. Pertemuan ini diselenggarakan secara virtual pada Selasa (30/11/20210).

Pada pertemuan ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang mewakili Menteri LHK, menjadi chair atau pimpinan sidang. Delegasi yang hadir antara lain:

1) Dato Seri Setia Ir. Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Minister of Development, Brunei Darussalam;

2) Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, IPU, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) , KLHK, Indonesia;

3) R. Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Indonesia;

4) Dato’ Sri Tuan Ibrahim Tuan Man, Minister of Environment and Water;

5) Dato’ Seri IR. DR. Zaini Bin Ujang, Secretary General, Ministry of Environment and Water, Malaysia;

6) Grace Fu, Minister of Sustainability and the Environment, Singapore;

7) Mr. Athapol Charoenshunsa, Director General of Pollution Control. Department, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand; dan

8) Dr. Lim Jock Hoi, Secretary General of ASEAN Secretariat.

Sebagai informasi, sub-regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (MSC), adalah komite pengarah setingkat Menteri yang dibentuk pada tahun 2006 oleh ASEAN Ministers Meeting on Environment (AMME), untuk mengawal implementasi program dan kegiatan kerja sama penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah selatan ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,...

Read More...
HUT ke-50 KORPRI, ASN Harus Tingkatkan Integritas dan Semangat Pelayanan Publik

Peringatan Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) diselenggarakan secara daring dan luring dari Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, (29/11). Pada peringatan ini KORPRI diingatkan kembali tentang profesionalitas dan transformasi kerja di era digital untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya selaku ketua dewan pembina KORPRI meminta para Birokrat Indonesia yang merupakan anggota KORPRI untuk tetap teguh bekerja memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan perubahan zaman yang makin kompleks.

“KORPRI harus terus bertransformasi memperkokoh sikap melayani, menjadi abdi masyarakat, menjadi abdi negara. Anggota KORPRI harus terus berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang lebih efisien. Terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberi solusi dengan cepat dan jitu, sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarkat, ujar Presiden Jokowi.

Presiden pun berpesan agar setiap anggota Korpri harus berada di garda terdepan dalam reformasi birokrasi, mulai dari memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi, sehingga bergerak lebih lincah dan meninggalkan sekat-sekat egosektoral, serta membuat prosedur yang rumit menjadi simpel dan membuat proses yang berjalan lambat menjadi cepat.

Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Kepala Negara menyampaikan empat hal yang harus menjadi pedoman anggota KORPRI.

Pertama, setiap anggota KORPRI dalam berbagai jabatan, harus memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pegang teguh core values aparatur sipil negara. berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Kedua, Anggota KORPRI harus melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan, yakni mengubah mindset cara berpikir, cara bekerja dan menghindari ketidakefisienan, kerumitan, hanya masalah...

Read More...
KLHK Luncurkan SILIN Merbau dan SI-CAKAP untuk Wujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Layanan Prima Dunia Usaha Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Teknik SILIN untuk jenis Merbau sekaligus melakukan peluncuran Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SI-CAKAP) di Jakarta, pada Senin, 29 November 2021. Sebelumnya, pada 22 Januari 2019, KLHK telah sukses dalam pencanangan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) jenis Meranti, guna wujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Layanan Prima Dunia Usaha Kehutanan.

Dalam sambutan Menteri LHK yang dibacakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto, menyampaikan bahwa pencanangan SILIN Merbau menjadi momentum penanda peran penting dan strategis SILIN dalam mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan khususnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Merbau, merupakan jenis kayu niagawi yang secara alami banyak tumbuh di Provinsi Papua dan Papua Barat. Teknik Silvikultur Intensif Merbau merupakan inovasi yang dibangun secara kolaboratif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan tercapainya optimalisasi fungsi hutan baik dari sisi ekologi maupun ekonomi dan sosial," kata Agus Justianto.

Agus berharap agar SILIN yang dikembangkan ini dapat senantiasa dievaluasi, diinovasi dan menemukan hal-hal baru untuk perbaikan sistem kedepannya. Selain itu, memastikan agar melalui SILIN, target produktivitas kayu hutan alam sebesar 120 meter kubik per hektar dengan daur 20 tahun untuk jenis Meranti dan daur 30 tahun untuk jenis Merbau dapat terealisir.

Selanjutnya, Agus meminta kepada unit manajemen pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar melaksanakan SILIN dengan baik, karena saat ini Pemerintah telah memberikan insentif yang selama ini diharapkan yakni bahwa untuk tanaman hasil budidaya tidak dikenakan Dana Reboisasi (DR) dan tanaman menjadi aset pemegang PBPH selama izinnya masih berlaku.

"Oleh karena itu PBPH agar secara optimal melaksanakan SILIN yang saat ini diandalkan dalam upaya peningkatan produktivitas hutan...

Read More...
Tinjau Persemaian Rumpin Bersama Para Dubes, Presiden Tunjukan Indonesia Serius Tangani Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo tinjau Persemaian Rumpin, Bogor, yang telah selesai proses konstruksi dan segera beroperasi memproduksi bibit dengan kapasitas 12 juta bibit per tahun, Jumat, (19/11). Persemaian ini menjadi salah satu bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menangani dampak perubahan iklim.

Hadir bersama Presiden Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

"Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak dari Perubahan iklim dan ini kita tunjukan nursery center ini yang dalam satu tahun bisa memproduksi 12 juta bibit," ujar Presiden.

Presiden tiba di Persemaian Rumpin sekitar pukul 09.33 WIB. Selepas melihat video tentang pusat persemaian tersebut, Presiden mengajak para dubes berkeliling meninjau sejumlah fasilitas, seperti area perkecambahan, area rumah produksi, area aklimatisasi, hingga area penanaman terbuka. Sejumlah bibit pohon yang disiapkan di sini nantinya akan ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan.

"Tadi saya ditunjukkan mengenai bibit albasia atau sengon, kemudian bibit eucalyptus, kemudian ada bibit jati, ada juga bibit mahoni yang semuanya kita produksi di sini dan kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis," jelasnya.

Presiden berharap dengan membangun pusat persemaian seperti di Rumpin, bisa memperbaiki lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim di sisi hulu. Presiden menargetkan akan membuat kurang lebih 30 pusat persemaian serupa dalam tiga tahun ke depan.

"Kita akan membikin dalam tiga tahun ke depan kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah. Tetapi juga saya akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan _nursery-nursery_...

Read More...
G20 Penutupan Sesi SCP, Menteri LHK Ajak Recover Together, Recover Stronger

Menteri Transisi Ekologi Italia Roberto Cingolani memimpin rapat putaran akhir sesi Resource Efficiency Dialogue kepemimpinan atau G20 Presidensi Italia. Menteri LHK Siti Nurbaya mendampingi dan memberikan sambutan pembukaan karena Presidensi G20 yang akan berlangsung sepanjang tahun 2022. Sesi ini sebagai sesi penutup dengan Agenda Wrap Up Substansi SCP (Sustainable Consumtion and Production) G20 Presidensi Italia berupa Road Map 2021-2023 dan Deklarasi, serta catatan dari negara-negara anggota G20.

“Indonesia siap menerapkan jalur pembangunan yang lebih ambisius yang mampu mengatasi tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil juga membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif, berdasarkan keadaan dan prioritas nasional”. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika membuka sesi ketiga dari pertemuan Resource Efficiency Dialogue, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 tahun 2021.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Senin (15/11) dan diikuti oleh para pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari negara-negara tropika G20, para pejabat tinggi perwakilan dari 12 negara anggota G20, serta berbagai pimpinan entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti juga menjelaskan tentang kerja-kerja nyata Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pada berbagai strata pemerintah telah menerapkan Peta Jalan Ekonomi Sirkular Nasional 2020-2024, serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 2017-2025, dimana pada tahun 2025, tingkat produksi sampah dapat berkurang 30%, dan 70% sisanya telah dapat dikelola secara sistematis.

Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan praktik ekonomi sirkular, sesuai dengan koridor peraturan perundangan melalui Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Nasional 2020-2030. Dalam bidang ini, berbagai kemajuan nyata juga telah dicapai, seperti terbangunnya platform online untuk memfasilitasi...

Read More...
KLHK Menanggapi: Permintaan Greenpeace Tidak Konsisten

KLHK memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang dikemukakan oleh Greenpeace dalam siaran persnya tertanggal 2 November 2021. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam kesempatan ini, akan disusul kemudian.

Greenpeace menyatakan bahwa selama 2002-2019, deforestasi hampir 1,69 juta hektar di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan seluas 2,77 juta hektar kebun sawit.

Terkait dengan itu, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menegaskan bahwa Greenpeace tentu menyadari laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun pada periode tersebut;  karena  diantaranya Greenpeace turut ambil bagian dalam kerjasama yang dilakukannya  dengan sejumlah perusahaan sawit dan kehutanan di Indonesia, dalam kurun waktu tahun  2011 hingga 2018.  

Pada tahun 2011, Greenpeace mulai berkolaborasi dengan perusahaan grup sawit yang cukup besar, yang di antaranya menunjukkan bagaimana tidak mudahnya suatu grup bisnis sawit untuk melepaskan dirinya dari deforestasi, pengeringan gambut serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang terjadi pada konsesi-konsesi grup sawit itu  sendiri maupun rantai pasokannya yang ketika   itu terjadi, justru dalam periode  saat kerjasama perusahaan-perusahaan itu  dengan Greenpeace.

Tak hanya itu, lanjut Bambang, pada tahun 2013, Greenpeace juga berkolaborasi dengan grup perusahaan industri pulp dan kertas, di Sumatera. Selama berkolaborasi dengan Greenpeace, perusahaan tersebut masih terkait dengan deforestasi, melakukan pengeringan gambut, pembukaan kanal-kanal baru sepanjang ratusan kilometer; sehingga perusahaan tersebut mengalami karhutla yang  luas.

“Menteri LHK memberikan sanksi-sanksi kepada sejumlah perusahaan grup besar  tersebut serta  perusahaan lainnya  dari kejadian Karhutla 2015; pembukaan kanal-kanal baru serta kegiatan  penanaman  akasia di atas areal terbakar. Sanksi-sanksi itu diberikan pemerintah justru pada saat Greenpeace masih dalam kerja bersama, dalam kolaborasinya dengan  perusahaan dimaksud,” ujarnya.

Greenpeace, lanjutnya, tentu memiliki...

Read More...
KLHK: Foto Satelit NASA adalah Izin Sawit 2009

KLHK perlu menjelaskan agar terang kepada publik bahwa dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 yang diberitakan oleh berbagai media massa merupakan konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden SBY, pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.

Dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah saat ini.  Dan untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas  dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka  dipandang perlu untuk KLHK menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja. Dan gambaran itu jelas membuat  persepsi publik yang tidak tepat.

KLHK menggaris-bawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009.

Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2019. Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di...

Read More...
Menteri LHK, Menteri PUPR dan Gubernur Bali Pimpin Showcase Mangrove

Bersama-sama: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Harimulyono; dan Gubernur Bali, Wayan Koster beserta jajaran teknis, para pejabat eselon I dan akademisi lakukan pematangan rencana kesiapan showcase Konservasi Mangrove G20 tahun 2022 di Provinsi Bali (13/11/2021).

Kedua menteri menyampaikan bahwa amanat dari Presiden Joko Widodo adalah untuk terus mengupayakan secara masif rehabilitasi dan konservasi mangrove. "Mangrove merupakan salah satu simbol dari perbaikan pemulihan lingkungan, yang menjadi prioritas pemerintah beriringan dengan pembangunan nasional. Indonesia bekerja serius dalam upaya pemulihan lingkungan termasuk mangrove," ungkap Menteri Siti.

“Showcase mangrove untuk agenda G20 merupakan penegasan kepada semua pihak dan dunia bahwa aktualisasi walk the talk atau bukti bahwa kerja pemulihan secara konkret dilaksanakan di Indonesia”, lanjutnya.

Hadir dalam rapat selain Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, Gubernur Bali, Wayan Koster, Duta Besar dan utusan tetap Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah serta para pejabat dari Kementerian LHK dan Kementerian PUPR, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta para ahli mangrove dan penasehat senior menteri LHK dan staf khusus Menteri, juga Dirut Jasa Marga dan unsur-unsur profesional perencanaan dan akademisi serta aktivis dan pejabat Pemda Provinsi Bali.

Rapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan terutama kawasan Mangrove Conservation Forest di Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan kompleks persemaian DAS dan Balai Penelitian Keramik BPPT yang berada dalam satu kompleks, untuk mendalami situasi kompleks serta kemungkinan spot-spot yang akan menjadi titik perhatian atau reference point dalam acara-acara pada kegiatan yang penting sebagai showcase KTT G20 yang khusus dengan pesan lingkungan yang sangat kuat.
Read More...

Hijaukan Mandalika untuk Pulihkan Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di kawasan Hutan Gunung Pepe, di Desa Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (13/11/2021).

"Pagi hari ini, saya berada di Kawasan Hutan Gunung Pepe di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama-sama dengan masyarakat, dengan menteri, gubernur, kita bersama-sama menanam banyak pohon di sini utamanya kayu putih dan juga banyak buah-buahan," ujar Presiden Jokowi usai menanam pohon Kayu Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama memelihara pohon yang sudah ditanam.

"Saya pesan kepada masyarakat agar yang sudah ditanam ini dipelihara dan dijaga, agar nanti semuanya tumbuh dengan baik, dan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar kawasan ini," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga berpesan untuk menjaga lingkungan, agar tidak terjadi longsor dan banjir.

"Saya meminta ini betul-betul dipelihara karena musimnya masih musim hujan, sangat bagus untuk menanam. Pemeliharaan itu kalau dilakukan oleh masyarakat sendiri akan lebih baik lagi hasilnya. Bapak Ibu memelihara pohon-pohon, sanggup?" ujar Presiden Jokowi yang disambut antusiasme masyarakat dengan menyatakan kesanggupannya.

Kawasan HL Gunung Pepe seluas 450 hektar, terkoneksi dengan Persemaian Modern Mandalika. Sementara areal yang menjadi target Rehabilitasi Hutan dan Lahan kali ini yaitu seluas 6 hektar.

Jenis dan jumlah tanaman yang ditanam di kawasan Gunung Pepe adalah kayu putih 1.500 batang, kelengkeng 200 batang, jambu kristal 150 batang, jeruk manis 150 batang, alpukat 500 batang, dan kemiri 250 batang.

Menteri LHK Siti Nurbaya yang turut mendampingi Presiden Jokowi, menjelaskan pohon yang paling banyak ditanam kayu putih karena produk Kayu Putih NTB sudah cukup terkenal dan gross marginnya juga tinggi.

Kawasan Gunung Pepe merupakan satu rumpun dengan lokasi Bukit Prabu yang merupakan bagian dari Kawasan...

Read More...
Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral

Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah di gelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral. Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis  terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.

"Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap," terang Wamen Alue Dohong.

Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi 3 negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC, sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi...

Read More...
 
Powered by