Friday, January 21, 2022

Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan, Manggala Agni Intensifkan Groundcheck Laporan Hotspot

Penanganan Karhutla

Kondisi cuaca yang kering di bulan Agustus ini masih memicu kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Indonesia. Di Sumatera Selatan, Brigade Dalkarhutla KLHK-Manggala Agni yang tergabung dalam tim terpadu bersama anggota TNI, POLRI Masyarakat Peduli Api/Satgas Desa, BPBD didukung oleh tim satgas udara Provinsi Sumatera Selatan melakukan penanggulangan kebakaran lahan di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran yang menghanguskan sekurangnya 5 Ha tersebut berhasil ditanggulangi oleh tim selama 7 jam.

Di lokasi lain di tepatnya di Desa Tanjung Sari II, Kampung 3 Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI, Manggala Agni bersama anggota TNI, POLRI, Dinas Perkebunan OKI dan masyarakat melakukan upaya pemadaman yang sudah berlangsung hingga hari kelima. Luas kebakaran mencapai 20 Ha dengan jenis vegetasi yang terbakar adalah tanaman karet dan semak belukar. Penanggulangan kebakaran yang terjadi di atas lahan milik masyarakat ini dilakukan selama kurang lebih 6,5 jam. Untuk mengantisipasi api terus meluas, dilakukan pemadaman api sisa (mopping up) dan pelebaran sekat bakar.

Untuk membantu upaya pemadaman dari darat, tim Satgas Udara Provinsi Sumatera Selatan melakukan water bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) – hujan buatan. Water bombing menggunakan 4 pesawat heli. Heli BOLCOW 105/PK - EAJ PIC melakukan patroli dan water bombing sebanyak 2 sorti, sorti pertama di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah water bombing 35 kali, jumlah air yang dijatuhkan 24.500 liter. Sorti kedua di lokasi yang sama dilakukan water bombing sebanyak 53 kali dengan jumlah air yang dijatuhkan 37.100 liter. Heli MI 8/EY-222 PIC melakukan dukungan water bombing, sebanyak 2 sorti pada lokasi yang sama dengan jumlah sorti masing-masing 40 kali water bombing dengan jumlah air yang dijatuhkan 160.000 liter. Heli MI 8/UP-MI815 PIC melakukan dukungan water bombing sebanyak 2 sorti, pada lokasi yang sama dengan masing-masing sorti 35 kali water bombing dengan jumlah air yang dijatuhkan sebanyak 140.000 liter. Sementara TMC dilakukan oleh pesawat Casa A-2104 TNI AU sebanyak 1 sorti. TMC dilakukan di atas wilayah Kabupaten OKI, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim. Bahan semai yang digunakan sebanyak 800 kg. Sepanjang 2017, Tim Satgas Udara telah melakukan upaya TMC sebanyak 16 kali terbang dengan bahan semai sebanyak 12,8 ton. Kondisi api masih belum padam , pemadaman darat dan udara terus dilakukan oleh Manggala Agni bersama-sama dengan Tim Satgas Udara.

Manggala Agni Daops Ketapang Kalimantan Barat melakukan pemadaman di Dusun Transmigrasi TR 1A, Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Titik Koordinat S -1.91143 E 110.1076. Pemadaman dibantu oleh BPBD Ketapang, Pemadam kebakaran Kabupaten Ketapang, TNI, dan juga masyarakat sekitar areal kebakaran. Luas kebakaran mencapai 10 Ha dan api berhasil dipadamkan.

Manggala Agni Sumatera Utara juga melakukan pemadaman pada koordinat: N 2.8091 E 98.7997, di Dusun Dolok Sipugul, Desa Sirube Rube, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun dan juga di Koordinat: N: 02°40.744` E: 098°56.282`, Desa Bangun Dolok Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun. Pemadaman di Laksanakan oleh Tim Patroli Terpadu Daops Pematang Siantar. Sampai dengan hari ini (25/08/2017) tim Manggala Agni masih di lapangan.

Kebakaran juga terjadi di kawasan hutan jati Perum Perhutani tepatnya di Blok Kunyitan di sekitar kawasan Taman Nasional Baluran (S 07°53’42,1” E 114°20’03,2”) dan Blok Pos Karto (S 07°52’56,2” E 114°19’27,7”) pada Hari Kamis tgl 24 Agustus 2017. Berdasarkan laporan dari Komandan Brigdalkarhut Taman Nasional Baluran menyatakan bahwa lokasi yang terbakar tidak jauh dari jalur Pantai Utara tepatnya hutan Bitakol. Bahan terbakar berupa seresah daun jati. Sampai dengan saat ini belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Pemadaman sudah dilakukan pada kedua lokasi tersebut (24/08/2017) oleh Brigade Pengendalian Karhutla TN Baluran, Perum Perhutani, dan Polsek Banyuputih. Luas areal yang terbakar di Blok Kunyitan 3,2 Ha dan di Blok Pos Karto 1,9 Ha. Api berhasil dipadamkan meskipun kondisi angin di lokasi cukup kencang.

Upaya groundcheck (Kamis 24/8/2017) juga dilakukan oleh Manggala Agni Jambi. Berdasarkann laporan kegiatan patroli udara "Siaga Karhutla Provinsi Jambi" tanggal 23/8/2017 dengan pengambilan gambar lokaki bekas kebakaran dengan titik koordinat S 01°56'51.0" E 103°11'40.0", maka dilakukan groundcheck pada titik tersebut. Hasil groundcheck dilaporkan bahwa terjadi kebakaran di RT. 36, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, koordinat kebakaran, S 01°56'47.6", E 103°11'43.6". Vegetasi yang terbakar adalah semak belukar dan tebangan pohon, dengan luas yang terbakar 2, 5 Ha dan merupakan areal konsesi Tahura.

Selain itu juga dilakukan groundcheck pada titik koordinat S 01°39'1" E 103°5'48" (Hotspot tanggal 23 Agustus 2017). Hasil groundcheck menunjukkan bahwa lokasi hotspot di Desa Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, koordinat lokasi bekas Kebakaran, S 01°39'02.4" E 103°5'54.4". Luas yang terbakar 1 Ha, kepemilikan lahan adalah milik masyarakat.
Raffles B. Panjaitan menjelaskan bahwa groundcheck hotspot (titik panas) dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dimana ketika ada titik panas, Manggala Agni langsung dicek ke lokasi apakah ada kebakaran atau tidak. Ketika ada kebakaran dapat segera dilakukan pemadaman dini sebelum kebakaran semakin meluas.

Hotspot atau titik panas merupakan indikator kebakaran hutan/lahan berupa titik koordinat lokasi yang diduga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Titik panas atau hotspot adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (threshold) tertentu dari hasil intrepretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Hotspot tidak selalu berarti kebakaran hutan dan lahan. Jika terjadi hotspot di suatu lokasi, maka kemungkinan di tempat tersebut terdapat kebakaran hutan atau lahan namun untuk mengecek kebenarannya diperlukan verifikasi lapangan (groundcheck). Tentunya beda hotspot dengan firespot. Hostpot sebagai salah satu indikasi adanya kebakaran hutan dan lahan sedangkan firespot itu sudah pasti kebakaran hutan atau lahan.

“Disini lah perlunya upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal oleh semua pihak, tidak hanya manggala agni tapi semua kalangan hendaknya juga ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan ini. Lebih baik mencegah daripada memadamkan.”, demikian disampaikan Raffles B. Panjaitan, Direktur pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Disampaikan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) KLHK, hasil pemantauan Satelit NOAA19 tanggal 24 Agustus 2017 pukul 20.00 WIB terpantau 1 hotspot yaitu di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan pantauan satelit TERRA/AQUA (NASA) (confidence level ?80%) dan juga satelit TERRA/AQUA (LAPAN) (confidence level ?80%), menyebutkan jumlah hotspot yang sama yaitu 12 hotspot dengan rincian 1 titik di Kabupaten Merauke, Papua; 2 titik di Kabupaten Bangka, Bangka Barat (Provinsi Bangka Belitung), 1 titik di Kabupaten Tulang Bawang (Provinsi Lampung); 3 titik di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (Provinsi Maluku), dan 5 titik di Kabupaten Manggarai, Alor, Sumba Timur, Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Dengan demikian, total hotspot berdasarkan satelit NOAA19 dari bulan Januari 2017 hingga 24 Agustus 2017 dilaporkan sebanyak 1.533 titik. Hal ini menurun sebanyak 730 titik (32,25%), jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama, yaitu semula 2.263 hotspot.

Adapun data lainnya, berdasarkan satelit TERRA/AQUA (NASA) per 1 Januari s/d 24 Agustus 2017 (confidence level ?80%), juga menunjukkan penurunan sebanyak 2.144 hotspot (75,54%), jika dibandingkan tahun sebelumnya periode yang sama, yaitu semula 2.838 hotspot menjadi 694 hotspot.(*)
 
 
 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Lantik 322 Pejabat Administrator dan Pengawas


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik sebanyak 187 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 135 Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada satuan kerja KLHK di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK. Pelantikan ini merupakan langkah penyesuaian dan penataan organisasi, termasuk pengisian jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK.

Sebelumnya, Menteri LHK juga telah melantik sejumlah 565 pejabat fungsional. Pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional hari ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Pada kesempatan ini, telah dilantik juga para Kepala UPT lingkup BSI-LHK. Unit kerja Eselon I BSI-LHK merupakan transformasi dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK. Badan ini mendapat mandat untuk memastikan usaha-usaha kehutanan serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan dapat terkendali dengan baik.

Terkait BSI-LHK, Menteri Siti mengingatkan bahwa terdapat 2 agenda besar yaitu: 1) standar terkait dengan perijinan dan persetujuan baik perijinan berusaha, persetujuan dasar, maupun persetujuan penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan; dan 2) standar non perijinan, yaitu standar produk dan standar lain seperti standar proses dan pelayanan.

Selanjutnya, Menteri Siti dalam arahannya kepada seluruh pejabat yang dilantik, menyampaikan bahwa tujuan pembangunan LHK tahun 2022 adalah untuk memperkuat sumbangan tapak guna pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Kemudian, sasaran utama pembangunan LHK tahun 2022 yaitu: 1) untuk menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto dari sub sektor kehutanan dan lingkungan; 2) menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas; 3) meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, sebagai upaya membantu mendorong ekonomi wilayah; dan 4) mendorong ekonomi...

Read More...
Menteri LHK Lantik 565 Pejabat Fungsional


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melantik 565 Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV). Langkah ini menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk membentuk birokrasi Indonesia yang modern, cepat dan adaptif menghadapi berbagai macam perubahan kedepan.

565 Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Madya (81 orang) dan Pejabat Fungsional Ahli Muda (484 orang) yang mengisi 23 jenis jabatan fungsional.

“Pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi, dan tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian atau pengalihan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional,” ujar Menteri Siti.

Penyederhanaan birokrasi ini menjadi salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 yang dibangun melalui 4 pilar pembangunan, yaitu (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

“Pemantapan tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi harus diikuti dengan perubahan pola pikir (mindset) setiap aparatur sipil negara (ASN),” tegas Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan jika saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah memperkenalkan core values ASN Indonesia yaitu BerAKHLAK yang berasal dari singkatan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini juga disertai dengan employer branding Bangga Melayani Bangsa.

“Nilai tersebut diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kedepan kualitas layanan publik akan semakin meningkat, dan pada gilirannya pembangunan nasional dapat diakselerasi,” tuturnya.

Salah satu hal yang juga ditekankan Menteri Siti kepada...

Read More...
Menteri LHK Lantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 3 Fungsional Ahli Utama

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melantik 19 (sembilan belas) orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari 12 (dua belas) orang hasil uji kompetensi yang nomenklaturnya hilang dan 7 (tujuh) orang karena mengalami perubahan nomenklatur. Selain itu pada pelantikan hari ini juga turut dilantik 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama di lingkup KLHK, bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (29/12/2021).

Dalam sambutannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan bahwa promosi, rotasi, dan mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. “Oleh karenanya, saya berharap para Pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera bekerja dengan segala kesungguhan hati,” kata Menteri Siti.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, merupakan jabatan-jabatan yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini harus memberikan kepeloporan dalam tugas-tugasnya.

”Berikan kerja yang profesional, kembangkan pola kerja analitis guna mendukung pembentukan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas, serta berikan kepemimpinan yang baik dalam manajemen unit kerja yang Saudara pimpin. Saudara dipilih karena kecukupan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas. Oleh karena itu saya minta tunjukan itu semua melalui capaian - capaian kinerja positif organisasi,” kata Menteri Siti.

Disampaikan Menteri Siti, keberadaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan posisi yang sangat penting dalam membantu kinerja Unit Kerja Eselon I dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam operasional, artikulasi, maupun preparasi dan implementasi kebijakan.

“Untuk para Pejabat Fungsional Ahli Utama (Peneliti Ahli Utama dan Widyaiswara Utama) yang juga dilantik hari ini saya minta dapat bekerja sebaik-baiknya, ciptakan kreatifitas,...

Read More...
Teguhkan Komitmen Bersama, Menteri LHK dan Jajaran Tandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2022

  Menteri LHK Siti Nurbaya, didampingi Wakil Menteri LHK Alue Dohong, bersama seluruh jajaran Eselon I Kementerian LHK, melakukan penandatanganan kontrak kinerja Tahun 2022, pada acara penyerahan DIPA KLHK Tahun 2022, Rabu (29/12/2021). Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama seluruh aparatur Kementerian LHK, bahwa hasil kerja tahun 2022, harus bisa dilihat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Seluruh jajaran Kementerian LHK juga berkewajiban untuk memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta memperteguh peradaban bangsa, menuju Indonesia Maju.

Mengawali kinerja KLHK di tahun 2022, Menteri Siti menyampaikan setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong dan mengelola pelibatan masyarakat, utamanya generasi muda dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kedua, meningkatkan peran perhutanan sosial dalam arti luas, tidak hanya dalam artikulasi ekonomi dan ekologi, namun juga pada proses-proses sosial masyarakat, dalam penyelesaian masalah tenurial. Ketiga, meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan lingkungan dan ekonomi, utamanya dalam implementasi ekonomi karbon. Keempat, penataan dan penertiban sebagai langkah awal dalam pengendalian, pengawasan dan hal-hal berkaitan dengan alokasi kebijakan sumber daya alam ataupun sistem persetujuan perizinan.

Dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 kepada masing-masing pimpinan unit eselon I, Menteri Siti menyampaikan bahwa pembangunan LHK tahun 2022 untuk memperkuat dukungan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Tujuan lainnya yaitu menjaga kecenderungan positif sumbangan produk domestik bruto, menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan, membantu mendorong ekonomi wilayah dan mendorong ekonomi sirkular, paralel dengan upaya mengurangi beban lingkungan.

“Saya juga ingin menegaskan kepada jajaran Kementerian LHK untuk kita mulai meningkatkan kualitas pemanfaatan anggaran bagi pemenuhan...

Read More...
47 Perusahaan Raih PROPER Emas Tahun 2021


Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin menyerahkan secara langsung penghargaan Anugerah Lingkungan Program Kinerja Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2021 kepada 47 perusahaan peringkat PROPER EMAS hari ini di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Selasa, 28 Desember 2021.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mendampingi sekaligus memberikan ucapan selamat kepada perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Dalam sambutannya Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin memuji anugerah PROPER yang selama 26 tahun ini telah menjadi wadah bagi dunia usaha melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.

“PROPER telah bertransformasi dari kriteria sederhana, yaitu penilaian pengendalian pencemaran air, kemudian berkembang menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan, hingga sekarang mencakup kriteria daya tanggap kebencanaan. Berbagai kriteria tersebut diharapkan menjadi indikator bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya terfokus pada pencapaian profit, namun dunia usaha harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, non fisik, maupun lingkungan sosial,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

Pada Anugerah PROPER tahun 2021 ini, berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, ditetapkan peraih peringkat EMAS sebanyak 47 perusahaan, HIJAU 186 perusahaan, BIRU 1.670 perusahaan, MERAH 645 perusahaan, HITAM 0 perusahaan, dan 45 perusahaan tidak masuk peringkat karena tidak beroperasi/sedang dalam penegakan hukum/ditangguhkan.

“Presentase ketaatan PROPER mencapai 75% dan berhasil melahirkan 697 inovasi, dengan inovasi terbanyak dibidang efisiensi energi. Saya berharap prestasi ini terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf...

Read More...
Refleksi KLHK 2021: Capaian Kinerja Pengendalian Perubahan Iklim

  Pemerintah Indonesia serius menjalankan komitmennya dalam aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atas upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional, sejalan dengan upaya-upaya mencegah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius.

Target ini merupakan target kolektif yang akan dicapai bersama oleh kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Dari 29% penurunan GRK, dari sektor kehutanan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditargetkan 17,2%, disektor energi di bawah Kementerian ESDM, KemenHub, dan Kemenperin sebesar 11%, di sektor limbah di bawah KLHK, PUPR, dan Kemenperin sebesar 0,38%, di sektor Pertanian di bawah Kementan sebesar 0,1 %, dan trace sektor IPPU di bawah Kemenperin.

“Setiap sektor sudah diberikan target dan sudah diturunkan ke dalam subsektor dan berbagai kegiatan. Dengan adanya peta jalan mitigasi dan adaptasi yang rinci dan jelas, semoga apa yang kita diharapkan dapat memenuhi target bahkan dapat melampaui target,” kata Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim, KLHK, Laksmi Dhewanthi pada Refleksi Akhir Tahun 2021 KLHK, di Jakarta, pada (23/12).

Pada rangkaian forum COP-26 yang baru saja diselenggarakan pada bulan November di Glasgow, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai target NDC di tahun 2030 dengan melakukan skenario Low-Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP) di 2060 dengan komitmen utama adalah FOLU Net Sink 2030, penurunan laju deforestasi, penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, dan aksi nyata iklim lainnya.

Laksmi menjelaskan, dokumen LTS-LCCR 2050 adalah dokumen visi dan formulasi kebijakan. Di dalam dokumen LTS-LCCR ada 3 (tiga) skenario yang dikembangkan yaitu: skenario Low Carbon Compatible with Paris Agrement (LCCP), skenario with current policy, dan skenario transisi. Dokumen...

Read More...
Menteri LHK Kunjungi Lorong Hijau Tambulapot di Pekanbaru

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengunjungi lorong hijau tanaman buah dalam pot (Tambulapot) di RW 23, Cipta Karya, Tuah Madani, Pekanbaru, Kamis (23/12/2021).

Di lokasi ini sebelumnya masyarakat lintas komunitas telah melaksanakan aksi gotong royong dan penanaman pohon buah produktif yang disediakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDASHL) Indragiri Rokan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

''Tadi saya menerima aspirasi Camat, Lurah dan RW perihal keberadaan kawasan waduk. Saya akan minta tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK untuk observasi penataan embung kecil dan persampahan, sehingga nantinya bisa menjadi spot wisata lokal tingkat kelurahan yang ramah lingkungan,'' kata Menteri Siti.

Tak lupa ia menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang ikut ambil bagian dalam kegiatan baik ini diantaranya PWI Riau, Jikalahari, Walhi Riau, ParadigmaRI, KNPI Riau, Komunitas Rimbawan Hijrah, Mapala Suluh FKIP UR, Mafakumpala UIR, Mapala Humendala UR, Brimapala Sungkai Faperta UR, Phylomina FPK UR, BEM Unilak, Generasi Penggerak, Joom Melala, JAPNAS Riau, UCLG ASPAC, PFI Pekanbaru, Duta Lingkungan Pekanbaru, dan Mapedallima Hang Tuah.

"Kita akan terus kembangkan semangat menanam, kerja kolaborasi bersama segenap komponen masyarakat, dan ini kaitannya mendukung terwujudnya kampung iklim di wilayah perkotaan. Bersama kita akan terus hijaukan lingkungan sekitar,'' ajak Menteri Siti.

Lorong hijau tambulapot merupakan upaya penghijauan yang dilakukan di kawasan padat penduduk. Melalui kegiatan ini siapapun bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari menanam bibit buah produktif seperti jambu, kelengkeng, mangga dan lainnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat, dan kami siap mendukung...

Read More...
Hari Ibu, Menteri LHK Kunjungi UPSA Petani Perempuan di Pelalawan


  Bertepatan dengan Hari Ibu, Rabu, 22 Desember 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon buah di lokasi model Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) di Desa Kemang, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Provinsi Riau.

Ini adalah satu-satunya UPSA di Provinsi Riau dan dalam pengerjaannya menggunakan skema kolaborasi antara masyarakat dengan KLHK melalui UPT BPDASHL Indragiri Rokan. Keseluruhan pembiayaan disalurkan melalui rekening kelompok dan dikelola secara penuh oleh KWT Srikandi yang seluruh anggotanya perempuan.

''Selamat Hari Ibu untuk Ibu-ibu hebat Indonesia. Apa yang dikerjakan KWT Srikandi ini membuktikan bahwa perempuan juga mengambil peran penting pemulihan lingkungan. Perempuan berdaya, Indonesia Maju,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Lokasi kegiatan UPSA dapat berada di dalam kawasan hutan (lokasi izin perhutanan sosial yang diusulkan oleh masyarakat) ataupun pada lahan-lahan milik di luar Kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan dari pemilik lahan.

''Saya berterimakasih pada Bupati Pelalawan, Zukri Misran mengizinkan lahan miliknya menjadi lokasi pembangunan model UPSA untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat mengenai upaya pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta pemanfaatan lahan tanpa harus menanam sawit,'' ungkap Siti.

Dulunya di lokasi ini terdiri dari komoditi sawit dan karet, serta belukar. Kini di lahan seluas 5 ha ditanami tanaman jenis kayu (Ketapang, Kencana dan Gaharu), tanaman MPTS (Jengkol, Petai, Jambu Kristal, Jeruk Lemon, Nangkadak, dan Pinang Batara), serta tanaman semusim dan penutup tanah (Sayuran dan Rumput Odot). Teknik konservasi tanah yang diterapkan adalah pembuatan teras bangku dan guludan untuk meminimalisir erosi permukaan. Ke depannya lokasi ini pun dapat menjadi sarana ekoeduwisata bagi khalayak.

UPSA adalah kegiatan rehabilitasi yang memadukan teknik vegetatif dan sipil teknis dengan memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan yang bersangkutan. Lokasi kegiatan pembangunan model...

Read More...
Selamat Ulang Tahun ke 55 Polisi Kehutanan (Polhut) dan Hari Bela Negara 2021

  Selamat Ulang Tahun ke 55 Polisi Kehutanan (Polhut) dan Hari Bela Negara 2021.

"Semangat Bela Negaraku,
Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh".

Melalui tema Hari Bela Negara ini mengisyaratkan kita harus terus mengobarkan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara serta tetap tumbuh bersama-sama berjuang

"Polhut Handal, Hutan Lestari”.

Sedangkan melalui tema HUT Polhut ini menegaskan kembali tantangan Polhut untuk menjadi ksatria rimba yang tangguh, yaitu samapta, mahir teknis, berdedikasi dan berakhlak mulia.

Dalam momentum yang baik ini pula, kita mendoakan personel Polhut yang cidera atau sakit dalam tugas diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa.

Kita juga mendoakan personel yang telah gugur dalam menjalankan tugas diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT.

Satria Rimba, teruslah menjadi abdi utama Nusa dan Bangsa. Teruslah, kontinyu dan konsisten dalam membela negara. Selamat bertugas, semoga pengabdian kita bagi negeri tercinta ini mendapat bimbingan dan ridha Allah SWT.
                   

Read More...
Refleksi KLHK 2021: Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

  Program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pada tahun 2021, beberapa capaian terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, dan Kegiatan Pengendalian Pencemaran diungkap dalam Acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlangsung secara luring dan daring, di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021.

Nilai IKLH Nasional Tahun 2021: 71,43 melebihi dari target yaitu 68,96. Nilai IKLH tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 1,16 poin dari tahun sebelumnya 70,27. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Provinsi yang berhasil mencapai target IKLH 2021 sebanyak 28 provinsi, sedangkan yang tidak dapat mencapai target sebanyak 6 provinsi. Nilai sementara IKLH Tahun 2021 berada pada rentang baik.

“Kalau dilihat Alhamdulilah tahun ini terjadi peningkatan IKLH Indonesia. IKLH ini adalah suatu gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang diukur/nilai komposit dari matra air, udara, tutupan lahan, dan juga kualitas air laut,” ujar Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK.

Peningkatan terjadi pada Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 (sementara) yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibanding tahun 2020 yaitu 87,23, Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Tahun 2021 (sementara) melebihi target yaitu 81,03, Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2021 (sementara) meningkat 0,18 dibandingkan tahun 2020, Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2021 (sementara) yaitu 68,00 melebihi target, yaitu 66,30 dengan kenaikan 2,3 poin dari tahun 2020. Sementara yang mengalami penurunan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 (sementara) yang mengalami penurunan sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun 2020, dan Nilai...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di...

Read More...


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden...

Read More...

Perkembangan dunia yang ditandai dengan globalisasi, teknologi informasi serta ciri memudarnya batas antar negara-negara bertetangga di dunia semakin mengandalkan pada tingkat kepastian secara legal yang didukung oleh akurasi informasi atas suatu benda atau kondisi. Sebagai contoh misalnya, meskipun tampak seperti tanpa batas, namun batas negara menjadi sangat penting tingkat legalitas dan akurasi batas di lapangan pada masing-masing wilayah negara. Demikian pula, semakin besar tuntutan masyarakat akan informasi kewilayahan dengan ciri geo-reference, tidak saja untuk keperluan akademik, namun untuk keperluan yang sangat luas termasuk untuk investasi, bahkan agenda-agenda politik.

Read More...
 
Powered by