Friday, September 17, 2021

Persiapan Pemerintah Indonesia Jelang Konferensi Perundingan Perubahan Iklim Dunia


Setiap tahunnya, para negara pihak yang tergabung dalam Conference of The Parties (COP), United Nations on the Framework of Climate Change Conference (UFCCC), melangsungkan pertemuan untuk membahas kebijakan-kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim tingkat global. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut ambil bagian dalam perundingan tersebut yang juga telah meratifikasi Perjanjian Paris.

Menjelang perundingan COP UNFCCC ke 26 yang akan diselenggarakan di Glasgow, Britania Raya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya secara virtual (19/7/2021) memberikan arahan kepada para calon Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang akan menjadi negosiator dalam berbagai persidangan COP-26 UNFCCC.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi wawasan bagi para calon Delri. Pertama, adalah terkait pembaruan Nationally Determined Contributions (Updated NDC) Indonesia. Pada updated NDC yang telah disusun, Indonesia berkomitmen menaikkan ambisi adaptasi perubahan iklim, dengan memasukkan aksi-aksi yang lebih nyata, adaptasi di sektor kelautan, serta lebih terintegrasi dengan isu-isu penting lainnya, seperti keanekaragaman hayati dan desertifikasi.

"Updated NDC juga memperbarui informasi tentang Visi Pemerintah dan Pembangunan Jangka Panjang serta menjabarkan dan merinci strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi. Updated NDC juga menambah subjek baru dan penguatan komitmen dengan memasukkan laut, lahan basah (mangrove dan lahan gambut) serta kawasan permukiman (dalam skenario adaptasi). Indonesia juga memperkuat komitmen untuk memanfaatkan berbagai peluang kerjasama internasional," terang Menteri Siti.

Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut, Updated NDC secara implisit menunjukkan ambisi 41% target yang akan dicapai, dengan memperkuat langkah-langkah implementasi  kerjasama teknis luar negeri dalam hal teknologi dan pengembangan sektor swasta. Misalnya, dalam kegiatan elctro-mobility yang telah dirintis dan dimulai seperti pengembangan listrik solar panel.

Kemudian juga mempertegas peran teknologi dan kerjasama internasional swasta dan dukungan internasional seperti dalam hal proyeksi rehabilitasi mangrove hingga 600.000 Ha sampai dengan akhir 2024, peningkatan peran rehabilitasi  lahan oleh swasta hingga  hingga lebih dari 200.000 hektar, hingga pengembangan kompleks green industry supported by green energy  di Kalimantan Utara seluas 12.000 Ha.  

Kedua, Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya. Sejak tahun 2020, Indonesia telah berproses untuk menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan.

"Dokumen LTS LCCR 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan turunnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pembelajaran atas rentannya kondisi global menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap optimis mengacu kepada prospek pemulihan pascapandemi serta kebijakan nasional seluruh sektor saat ini sampai tahun 2050," ungkap Menteri Siti.

Sektor Agriculture, Forestry dan Land Use (AFOLU) dan sektor energi akan sangat menentukan pathways yang akan dituju pada tahun 2050. Dengan skenario paling ambisius yaitu Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor FOLU sudah mendekati net sink.

"Seluruh sektor harus makin meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju tahun 2050. Selain itu, diharapkan pada tahun 2050 dapat tercapai ketahanan iklim melalui jalur sektoral dan kewilayahan," jelas Menteri Siti.

Ketiga, Menteri Siti kemudian menyakinkan kepada calon delegasi, bahwa Indonesia cukup baik dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Pada forum multilateral, Indonesia seringkali menjadi sorotan atas capaian, prestasi, dan kebijakan yang menawarkan solusi. Sedangkan secara bilateral, Indonesia di berbagai kesempatan didekati oleh negara yang dengan maksud untuk menjadi mitra dalam menangani perubahan iklim.

Kebakaran hutan di tahun 2015 dengan luas areal terbakar 2,6 juta ha dari interpretasi citra satelit, serta 1,6 juta hektar pada tahun 2019, memberikan pelajaran sangat berharga  dan kemudian terus diupayakan dengan kerja keras untuk dapat diatasi. Akhirnya pada tahun 2020 ditetapkan kebijakan dan langkah pencegahan secara permanen melalui upaya-upaya yaitu: monitoring hotspot dan patroli, sistem paralegal untuk membangun kesadaran bersama masyarakat, teknik modifikasi cuaca, tata kelola gambut, dan penegakkan hukum.

"Tidak mudah penyelesaian selama beberapa  tahun, dan dalam turbulensi interaksi yang  cukup berat antar berbagai elemen stakeholders, terutama dengan dunia usaha. Dan di tahun 2020 kemarin kita berhasil menekan areal kebakaran hutan hanya menjadi  sekitar 290 ribu hektar," terang Menteri Siti.

Pada konteks emisi karbon, bisa dihitung emisi  gas rumah kaca (GRK) pada 2015 sebesar 1,5 Gton CO2 eq, pada  tahun 2019 menjadi 0,9 Gton CO2eq. Diantara 0,9 Gton CO2eq tersebut, yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan tercatat sebesar 0,45 Gton CO2 eq; dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,03 Gton CO2 eq.

"Ini artinya bahwa kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan pencegahan permanen, telah menunjukkan hasil kerja cukup baik dan masih harus dipertahankan dan untuk terus ditingkatkan," ungkap Menteri Siti.

Kemudian, terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara, Menteri Siti menegaskan bahwa Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 hingga 2000, yaitu sebesar 3,5 juta ha  per tahun. Kemudian pada periode 2002 hingga  2014, menurun hingga 600 ribu sampai 400 ribuan ha. Akhirnya mencapai titik terendah  laju deforestasi pada tahun  2020 sebesar  115 ribu ha.

Terakhir, Menteri Siti menerangkan bahwa COP 26 tahun merupakan pertemuan yang krusial dan penting, mengingat Paris Agreement dapat diimplementasi dengan efektif hanya bila negara-negara pihak dapat menyepakati Rules Book Paris Agreement sebagai basis.

Pertemuan COP 26 yang seyogyanya dilaksanakan akhir tahun 2020 terpaksa ditunda karena pandemic COVID-19. Tahun ini diharapkan Britania Raya sebagai tuan rumah bersama-sama dengan Italia berupaya agar pertemuan COP 26 dapat diselenggarakan dengan metoda in-person, pada tanggal 31 Oktober hingga 12 November 2021.

"Disinilah peran kita sebagai DELRI yang nanti akan mengikuti berbagai rangkaian perundingan perubahan iklim dibawah UNFCCC," jelas Menteri Siti.

Dalam mempersiapkan perundingan nanti, KLHK akan memimpin jalannya proses penyiapan diantaranya melalui penyusunan submisi, kertas posisi dan aspek substansi lainnya yang diperlukan. Berbagai skenario juga akan disiapkan seandainya pertemuan fisik tidak dapat dilakukan mengingat masih tingginya dinamika situasi, termasuk diantaranya menyiapkan diri untuk melakukan pertemuan secara hybrid.

Namun perlu menjadi catatan bahwa Indonesia bersama negara berkembang lainnya masih merasakan sulitnya proses pertemuan yang dilakukan secara virtual, masih ada aspek teknis, inklusivitas, dan transparansi yang menjadi tantangan krusial. Selain itu, pada UNFCCC juga masih menerapkan bahwa tidak akan ada pengambilan keputusan yang dilakukan secara virtual.

Pada kesempatan pertemuan virtual ini, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanti yang juga sekaligus National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC menyampaikan kesiapan teknis bagi para negosiator ke Glasgow untuk mengikuti perundingan.

Selain itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus Justianto menyampaikan perkembangan soft diplomacy yang biasa dilakukan Indonesia melalui Paviliun Indonesia.  Rencananya, Paviliun Indonesia akan dilaksanakan secara paralel di Jakarta dan Glasgow, serta pameran virtual selama berlangsungnya perundingan COP-26 UNFCCC.(*)
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
ASAP Digital Nasional POLRI Strategis Cegah Karhutla


Memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menjalin koordinasi dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah meluncurkan Aplikasi ASAP Digital Nasional untuk memperkuat sistem deteksi dini indikasi kejadian karhutla secara digital untuk cakupan nasional.
Penghargaan yang tinggi dan apresiasi disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit beserja jajaran yang telah menggagas pembangunan Aplikasi ASAP Digital Nasional. Upaya ini menunjukan keseriusan institusi Polri dalam kerjasama penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Kami berharap dengan diluncurkanya Aplikasi ASAP Digital Nasional oleh Polri akan memperkuat sistem peringatan dan deteksi dini indikasi karhutla dalam kesatuan sistem yang bekerja di tingkat lapangan sekaligus di tingkat nasional,” ujar Menteri Siti dalam peluncuran aplikasi tersebut di Mabes Polri, Jakarta, (15/9).
Menteri Siti menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional sangat penting dalam mempercepat respon penanganan kejadian karhutla, khususnya penegakkan hukum karhutla sesuai dengan mandat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Kita tentu berharap aplikasi ini dapat digunakan bersama-sama, dan dapat diakses oleh semua para pemangku kepentingan dalam pengendalian karhutla secara nasional,” harap Menteri Siti.
Kapolri Listyo Sigit menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan sebuah upaya integrasi seluruh kekuatan pengendalian karhutla di Indonesia untuk menjadi satu kekuatan baru yang lebih baik.
"Kegiatan peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional hari ini sebetulnya adalah mengintegrasikan seluruh potensi yang ada untuk menjadi satu kekuatan baru dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan pencegahan secara dini dan penanggulangan karhutla," ujar Listyo Sigit.
ASAP Digital Nasional...

Read More...
Diskusi Patricia Espinosa Dengan Delegasi RI: 2 Menteri, 4 Wakil Menteri Dan 2 Dubes RI, Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow


Telah berlangsung pertemuan secara daring  antara DELRI: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri ESDM Arifin Tasrif dan 4 wakil Menteri: KLHK, Kemlu, Kementerian BUMN dan Kemenkeu dengan sangat produktif, dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Patricia Espinosa, yang juga didampingi para direktur dan adviser senior UNFCCC pada Jumat, (10/9).
Pertemuan ini membahas tentang penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) ke 26/ COP 26 di Glasgow, Inggris pada 31 Oktober –12 November 2021 menyangkut penjelasan tentang skenario, issue utama dan crucial tentang perubahan iklim dan harapan kepada negara anggota di dunia, serta sebaliknya juga mendengarkan kemajuan agenda dan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam agenda lintas  kementerian yang cukup solid dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang memberikan atensi besar mengenai agenda GREEN dalam membangun Indonesia.
Delegasi Indonesia mengapresiasi kerja keras tim Sekretariat UNFCCC yang sedang mempersiapkan gelaran COP 26 ini. Indonesia sangat serius mempersiapkan diri menjelang keikutsertaanya pada COP 26. Hal ini dibuktikan pada pertemuan kali ini, selain Menteri Siti Nurbaya hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arief Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, dan juga National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC Laksmi Dhewanti, juga para Dirjen dan Kepala Badan serta direktur dari empat kementerian tersebut.
Menteri Siti menjelaskan bahwa secara umum terdapat ekspektasi Indonesia terhadap penyelenggaran COP 26. Indonesia sangat berharap terselesaikannya Paris Rule Book melalui adopsi keputusan yang substansial, yaitu artikel 6 Perjanjian Paris. Indonesia juga memiliki harapan  mengenai substansi negosiasi, dimana Indonesia menginginkan agar kepentingan nasionalnya diakomodasi,...

Read More...
Hari Pers Nasional 2022: PWI Dukung Agenda Green Dan Mitigasi Iklim


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdiskusi dengan Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Auri Jaya,  di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (10/9). Diskusi berkaitan dengan agenda    peringatan Hari Pers Nasional (HPN ) tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang puncak acaranya berlangsung pada 9 Februari 2022.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2022  dapat menggaungkan isu-isu kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kehutanan melalui aksi-aksi lapangan, seperti: rehabilitasi mangrove, rintisan Program Kampung Iklim (Proklim), dan pelepasliaran satwa. Itu semua  mengarah pada upaya pembangunan hijau di Indonesia. 
“Jadi nanti kegiatan pro lingkungan di HPN 2022, bisa menjadi program PWI dan Kementerian LHK, yakni rehabilitasi mangrove, Kampung Iklim Wartawan, dan pelepasliaran satwa dilindungi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” ujar Siti Nurbaya.
Isu penanggulangan perubahan iklim penting untuk digaungkan saat ini karena masyarakat dunia makin  merasakan akibat nyata dari krisis iklim, seperti bencana hidrometeorologis kebakaran hutan yang semakin sering terjadi di seluruh dunia. Menteri Siti ingin agar PWI dapat membantu menggugah kepedulian publik melalui penggaungan isu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan khususnya isu penanggulangan perubahan iklim.
Menanggapi hal tersebut, Auri Jaya mengatakan bahwa isu terkait lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema peringatan HPN 2022, selain masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media.
“Masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam peringatan HPN 2022 karena lingkungan hidup masih akan menjadi isu penting dan relevan dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Auri Jaya dalam pertemuan tersebut.
Auri Jaya dan Wakil Bendara Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Dar Edi Yoga pun...

Read More...
INAFOR 2021, Menteri LHK: Etika Riset Untuk Pembangunan Hijau RI


Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia memasuki era baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Sains, teknologi, dan standar instrumen, akan terus dikembangkan sebagai bagian penentu kemajuan masa depan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia dan juga dunia, yang lebih hijau (baik).
“Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), sebagai sebuah terobosan yang akan meningkatkan investasi dan meningkatkan kegiatan usaha, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip wawasan lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya membuka The 6th International Conference of Indonesia Forestry Researchers (INAFOR) 2021 secara daring, Selasa, (7/9).
Menteri Siti melanjutkan jika UUCK menjadi dasar baru Pemerintah Indonesia untuk mengatur pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi melalui proses perijinan yang lebih sederhana namun kuat, mendukung penelitian dan inovasi, melindungi usaha kecil dan menengah antara lain dengan pemerintah yang mencerminkan dukungan besarnya untuk petani kecil, penyelesaian konflik lahan/tenurial karena sengketa peraturan dan mempromosikan pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan secara integratif dan berwawasan lingkungan.
Untuk mendukung implementasi UUCK tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun instrumen baru berupa Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) yang disahkan pada Juli 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. “Instrumen baru ini dapat mendukung pelaksanaan undang-undang dan mendorong manajemen yang lebih baik dengan berwawasan lingkungan di semua sektor termasuk di sektor kehutanan. Standar dan instrumen akan memandu pemangku kepentingan untuk bekerja dan beroperasi dalam arah yang sama yaitu dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kegiatan pembangunan,” jelas Menteri Siti.
Untuk mempromosikan hasil kerjanya,...

Read More...
Menteri LHK Pra Sidang UN Environment Ke-5: Indonesia Kerja Keras Wujudkan Komitmen Atasi Sampah Plastik


“Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam penanggulangan polusi plastik”. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara High Level Dialogue, atas undangan United Nations Environmental Program (UNEP).
Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Kamis (02/09) dalam rangkaian kegiatan Ministerial Conference on Marine Litter and Plastic Pollution dipimpin oleh para convener dari Ekuador, Jerman, Ghana, dan Vietnam, dan diikuti oleh 40 pejabat setingkat menteri/wakil menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan, 16 duta besar, serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan. 
Menteri Siti juga menjelaskan tentang langkah penanganan sampah laut, kehadiran Pusat Pengembangan Kapasitas Kebersihan Laut di Bali, tentang berlakunya Extended Producer Responsibility, dan telah dimulainya langkah pendekatan ekonomi sirkular. 
Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja global penanggulangan sampah laut dan polusi plastik yang sedang berlangsung.
Pertemuan ini bertujuan untuk menginisiasi platform negosiasi berdasarkan mandat United Nations Environment Assembly (UNEA) 3/7 dan 4/6, dari UNEA 3 dan UNEA 4 mengenai penanganan sampah laut dan mikro-plastik.
Lima poin penting yang diperhatikan untuk inisiasi platform negosiasi tersebut, yaitu bahwa proses negosiasi harus bersifat inklusif dan transparan, upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan harus menjadi pilar kunci dalam kerangka kerja yang dibangun, target pengurangan sampah harus memperhatikan kemampuan dan kepentingan masing-masing negara, dan tidak kalah pentingnya bahwa kerangka kerja gobal harus dapat menjamin adanya tahapan transisi yang mulus dan inklusif menuju terbentuknya masyarakat tanpa plastik.
Dirjen PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati, yang mendampingi Menteri LHK, pada Kamis malam menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, respon Pemerintah Indonesia terhadap persoalan...

Read More...
Kerangka Kerja Biodiversitas Pasca 2020 untuk Kehidupan Baru


Bagi Indonesia, Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF) akan menjadi standar keberlangsungan hidup. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara PreCOP Biodiversity 2021 – High Level Political Forum atas undangan Pemerintah Kolombia.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Senin (30/08) dalam rangkaian kegiatan Third Open Ended Working Group on Post 2020 Global Biodiversity Framework, dipimpin oleh Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez. Pertemuan ini diikuti oleh empat Kepala Negara dan 15 Menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati keanekaragaman hayati.

"Sebagai rumah bagi lebih dari 490 ribu spesies di 19 tipe ekosistem dengan 74 tipe vegetasi, Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja biodiversitas yang sedang berlangsung. Indonesia menempuh tiga pilar sesuai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, akses dan pembagian yang adil serta seimbang atas sumber daya genetik," ujar Menteri Siti.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempromosikan kerangka kerja global biodiversitas, integrasi dengan sektor produktif, pengembangan aliansi dan koalisi untuk keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan, serta indikasi dukungan finansial dan kemitraan untuk pola pola baru secara global.

Lebih lanjut, Menteri Siti menekankan tiga poin penting yang diperhatikan pada forum tersebut yaitu bahwa target global harus terukur dan fleksibel, ada keseimbangan antara target dan perangkat pendukung pelaksanaannya, serta nilai minimum untuk semua target dan indikator yang dapat dimonitor, untuk dapat dicapai oleh negara-negara di dunia.

Dirjen KSDAE, Wiratno, yang mendampingi Menteri LHK, pada Selasa dini hari menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, pada tingkat ekosistem, Pemerintah berhasil mempertahankan 51 juta hektar kawasan lindung, yang mencakup lebih dari 28%...

Read More...
Komisi IV DPR RI Dorong KLHK Perkuat Program Kemasyarakatan di Masa Pandemi


Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/8). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, berkenaan dengan antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, Menteri Siti menyampaikan arahan Bapak Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional, dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat. Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah. Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi...

Read More...
Progres Penanganan Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba


Penyelesaiaan permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah di lingkungan Danau Toba terus mengalami kemajuan dan berjalan sesuai koridor tahapan/prosedur kerja yang digariskan. Hal tersebut diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya setelah mendengar laporan hasil monitoring yang disampaikan oleh jajaran Eselon I nya dalam Rapat Pimpinan Kementerian LHK yang dipimpinnya pada Selasa (24/8), di Jakarta.

Berdasarkan kelengkapan data dan informasi serta kemajuan telaahan yang dilakukan, telah diterbitkan 5 (lima) unit SK Pencadangan Hutan Adat oleh Menteri LHK untuk wilayah adat Bius Buntu Raja, Golat Simbolon, Huta Sigalapang, Nagahulambu dan Tombak Haminjon, dengan luas total 7.551 Ha. Selanjutnya juga saat ini tengah disiapkan konsep SK Menteri LHK tentang Pencadangan Hutan adat bagi 18 wilayah Masyarakat Hutan Adat, yang terletak di Kabupaten Toba (6 lokasi), Kabupaten Tapanuli Utara (10 lokasi) serta lintas Kabupaten (Toba dan Tapanuli Utara) sebanyak 2 lokasi.

Progres penerbitan SK Pencadangan Hutan Adat di sekitar Danau Toba ini menjawab usulan Hutan Adat yang diajukan oleh AMAN, BRWA, dan KSPPM yang berjumlah 31 lokasi dengan total luas 43.068 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 18.961 Ha  (44%) berada di dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari (TPL), dan 24.107 Ha (56%) berada di luar areal kerja PT. TPL.

“Tim Terpadu Penanganan Hutan Adat agar mulai disiapkan untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. Kegiatan verifikasi diprioritaskan pada areal Hutan Adat yang telah tercantum dalam SK Pencadangan Hutan Adat, maupun terhadap areal usulan Hutan Adat yang akan diterbitkan SK Pencadangannya,” ujar Menteri Siti.

Pada Rapat pimpinan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Penasehat Senior Menteri, Pejabat Eselon I dan Eselon 2 terkait terungkap jika, tuntutan masyarakat sekitar Danau Toba yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang meminta pengakuan hutan adat...

Read More...
Tradisi Baru, Menteri LHK Sampaikan Penghargaan Pejuang Lingkungan dan Kehutanan


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dengan mata yang berkaca-kaca menyaksikan tayangan profil rekan-rekannya dalam pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, yang telah terlebih dahulu wafat. Dalam acara “Doa untuk Sahabat dan Penghargaan kepada Pejuang Lingkungan Hidup dan Kehutanan” pada Kamis, (19/08/2021), Menteri Siti beserta seluruh jajaran pejabat Kementerian LHK mengenang dan mendoakan para aktivis, pejuang dan inovator lingkungan hidup dan kehutanan.

Beberapa pejuang lingkungan tersebut adalah:
(1) Emmy Hafild, Aktivis Lingkungan Hidup (1958-2021);
(2) MS Zulkarnaen, Aktivis Lingkungan Hidup (1955-2019);
(3) Chairil Syah, Aktivis Lingkungan Hidup (1962-2021);
(4) Hapsoro, Aktivis Lingkungan Hidup (1971-2012);
(5) Den Upa Rombelayuk, Aktivis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1945-2019);
(6) Kus Saritano, Aktivis Kehutanan (1973-2016);
(7) Agung Nugraha, Aktivis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1969-2021);
(8) Dedi Mawardi, Aktivis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1963-2021);
(9) Maman Suparman, Inovator Lingkungan Hidup dari Penyuluh Lingkungan (1950-2021);
(10) Linawati Harjito, Inovator Lingkungan Hidup dari Akademisi (1962-2021);
(11) R. Noto Sukoco, Inovator Lingkungan Hidup, Pencipta Lagu Mars Rimbawan; dan
(12) Yahya Bahram, Inovator Lingkungan Hidup, Pencipta Lagu Mars Rimbawan.

“Sahabat-sahabat kita keduabelas pejuang lingkungan hidup dan kehutanan yang hebat ini, baik sebagai aktivis maupun inovator secara konsisten, tanpa kenal lelah mendedikasikan komitmen dan hidup mereka untuk menjaga bumi, memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hutan yang lestari, serta kemajuan demokrasi lingkungan di Indonesia,” ungkap Menteri Siti.

Atas kerja dan jasa-jasa para pejuang lingkungan tersebut, Kementerian LHK memberikan penghargaan dan apresiasi yang akan disampaikan kepada ahli waris atau keluarga terdekat. Menteri Siti mengharapkan, doa bersama untuk para sahabat/aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, serta pemberian...

Read More...
KLHK Berikan Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Teladan Wana Lestari Tahun 2021


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan bagi Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021 di Jakarta. Mengingat situasi pandemi Covid-19 acara tahunan kali ini diselenggarakan secara virtual melalui telekonferensi, (19/8/2021).

Lomba Wana Lestari diselenggarakan sebagai suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan Apresiasi Wana Lestari merupakan penilaian prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan kepada para pemenang secara virtual. Menteri Siti dalam sambutannya mengharapkan para pemenang untuk terus menjadi suri tauladan dan penggerak masyarakat agar lebih berdaya dan mandiri untuk mencapai kesejahteraan bersama.

“Saya mengharapkan para peraih penghargaan senantiasa bekerja cerdas, mampu mengembangkan inisiatif, meningkatkan kompetensi, memperluas dan meningkatkan kualitas karya nyata di bidang masing-masing. Kemudian, teruslah menumbuh kembangkan jejaring kerja, berkolaborasi serta bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak,” harap Menteri Siti.

Pada tahun 2021 ini, terdapat 8 (delapan) kategori Lomba Wana Lestari, serta 4 (empat) kategori Apresiasi Wana Lestari, yang dilaksanakan. Para pemenang dan teladan Lomba Wana Lestari sebanyak 33 pihak dengan rincian sebagai berikut:
(1) Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS), 6 orang;
(2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), 6 orang;
(3) Kelompok Tani Hutan (KTH), 6 kelompok;
(4) Kader Konservasi Alam (KKA), 3 orang;
(5) Kelompok Pencinta Alam (KPA), 3 kelompok;
(6) Pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), 3 pengelola;
(7) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), 3 pengelola; Read More...

 
Powered by