Friday, May 07, 2021

Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

 
 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu

Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.

Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi dan berdiskusi dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas program dan prioritas pemanfaatan sumberdaya GEF  untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan hidup global. Selain itu, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan GEF untuk Indonesia, sejak siklus awal GEF tahun 1991-1992.

Ms. Ishii,

At this important event, let me congratulate you on the successful of the 6th GEF Assembly held in Da Nang Vietnam back last June 2018 as well as the GEF-7 Replenishment.  The Assembly successfully brought all stakeholders has come together and sent a strong message to the world that we need to pursue transformational change and must work together to protect the environment.

Recognizing the continuous support of the GEF for countries to meet objectives and targets of the safeguarding global commons, Indonesia believe the successful GEF-7 replenishment, where countries pledged US$4.1 billion, indeed, a sign of enhanced global commitment in safeguarding the global commons, and also a sign of confidence in the GEF’s ability to continue assist countries catalyze transformational change.  I see this National Dialogue Initiative is timely, after the Launch of GEF-7 in July 1, 2018, Indonesia would like to ensure active engagement of stakeholders at the earliest stage of GEF-7 period of 2018-2022.

Hadirin yang terhormat,

Sumber pembiayaan melalui GEF, sebagai mekanisme pendanaan bagi beberapa konvensi lingkungan global, perlu dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Pemanfaatannya harus sejalan dengan prioritas dan sasaran yang diamanatkan oleh berbagai konvensi lingkungan hidup global, serta prioritas nasional.  Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin  disampaikan bahwa komitmen Indonesia dalam melakukan berbagai kebijakan dan  program untuk memenuhi tujuan konvensi yang telah diratifikasi sangat tinggi dan kami optimis ke depan Indonesia akan semakin baik dalam pengelolaan lingkungan.  Indonesia sudah menjalankan program konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan degradasi lahan, penghapusan penggunaan bahan perusak ozon, dan pengendalian dampak perubahan iklim.

Ms. Ishii
Hadirin, peserta NDI yang berbahagia,


Tekanan pertumbuhan penduduk dunia dan kemajuan pembangunan mempengaruhi lingkungan dan sumber daya alam. 17 tujuan SDGs mencerminkan upaya global untuk mengendalikan dan memulihkan lingkungan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat dan peningkatan pendapatan per kapita mempercepat permintaan global dan konsumsi produk dan jasa hutan dan tekanan pada hutan, merusak habitat spesies endemik, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengganggu ekosistem dan fungsi-fungsi alam seperti dalam mengatur sistem pendukung kehidupan, sebagai pembawa media, sebagai bahan produksi serta pada fungsi informasi seperti untuk spiritual / penyembuhan. Indonesia semakin gencar memajukan pembangunan sambil mengatasi tantangan lingkungan. Kebijakan nasional kami tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sejalan dengan tujuan SDGs.

Sejak adopsi SDGs pada bulan September 2015, Indonesia telah memulai tindakan nyata, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDG ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia (RPJMN), termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan, menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda presiden prioritas "Nawa Cita" dan RPJMN.
Sebagai contoh, sehubungan dengan SDG 8 (decent work and economic growth), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan fokus pada kontribusi hutan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekowisata berkelanjutan di 54 (lima puluh empat) Taman Nasional di Indonesia. Selain itu, sektor kehutanan juga menyediakan akses ke kesejahteraan material melalui penyediaan hak pengelolaan hutan dengan pertimbangan keberlanjutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui agroforestri, agro-silvopasture, agro-silvofishery, dan peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan rotan.

Dalam hal SDG 13 (Climate Action), Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris, dan kemudian memasukkannya ke dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris ke Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Komitmen untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca telah ditegaskan kembali dalam Kontribusi Nasional Indonesia (NDC), di mana target 2030 yang disetujui Indonesia untuk mengurangi emisi adalah 29 persen melalui upaya sendiri, dan hingga 41 persen tergantung pada tingkat kerjasama internasional. Pengurangan yang paling signifikan akan dicapai di sektor kehutanan, dengan pengurangannya berkontribusi 17,2 persen dari 29 persen pengurangan emisi unconditional, dan 23 persen dari 41 persen pengurangan emisi conditional.

Dalam kaitannya dengan SDG 15 (Life on Land), pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan mendukung sekuritas pangan, energi dan air dengan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya dimaksud. Pasokan air dan energi, seperti panas bumi dan tenaga air, membutuhkan tutupan hutan yang baik untuk kelestariannya. Berkat penguatan kebijakan dan upaya bersama, Indonesia telah berhasil mengurangi laju deforestasi dalam 3,5 tahun terakhir menjadi sekitar 0,45 juta ha per tahun, dibandingkan dengan laju deforestasi rata-rata tahun 1990 - 2012 yang mencapai 0,92 juta ha. Dalam mengurangi dan bahkan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, KLHK telah memperkuat manajemen kawasan lindung dan menggeser pendekatan untuk mengelola daerah agar lebih kolaboratif dan partisipatif. Indonesia juga telah meratifikasi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk sejumlah perjanjian yang terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selanjutnya, KLHK fokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan melalui bioprospecting untuk obat-obatan dan kosmetik.

Hadirin yang berbahagia,

Indonesia secara konsisten melanjutkan upaya untuk menerapkan manajemen limbah padat berkelanjutan dengan mengadopsi ekonomi sirkular dan Konvensi Minamata yang telah diratifikasi untuk eliminasi lebih lanjut dan pengurangan penggunaan merkuri.

Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa pergeseran besar terjadi di Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan. Di masa lalu, kebijakan dan tindakan terutama ditujukan untuk mencapai produksi hutan lestari semata. Sekarang, perspektifnya bergeser ke arah menyeimbangkan nilai-nilai perkembangan sosial, lingkungan dan ekonomi untuk kepentingan negara dan warga negara. Orientasi telah pindah dari manajemen berorientasi kayu ke pengelolaan lanskap hutan. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan korektif untuk menyelaraskan kebijakan dan peraturan kehutanan dengan visi nasional dan rencana pembangunan dan dengan komitmen internasional, termasuk SDG, Perjanjian Paris, UNCBD, UNCCD serta Konvensi Bahan Kimia dan Limbah.

Ms. Naoko Ishi,
Hadirin yang saya hormati

Indonesia menyambut baik dimulainya siklus GEF ke 7 (GEF-7) yang mengedepankan program yang lebih integratif, inovatif dan menuju perubahan transformasional. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran arah dan orientasi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia.  

Saya menggarisbawahi pentingnya National Dialogue ini, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, masyarakat dan swasta untuk bisa bersinergi bersama, guna mencapai tujuan-tujuan pengelolaan lingkungan hidup, di tingkat nasional dan berkontribusi pada tingkat global. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga internasional  sebagai GEF Implementing Agencies  yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan program GEF di Indonesia.

Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Global Environment Facility yang memberikan kepercayaan pada Indonesia untuk mendorong program-program prioritas nasional dan tujuan konvensi internasional, yang dalam GEF-7 ini merupakan salah satu dari negara yang memperoleh alokasi  terbesar dari sumber daya GEF-7.

Kesempatan yang baik tersebut patut kita optimalkan untuk menjawab tantangan pemerintah Indonesia yang semakin besar dengan beragamnya permasalahan lingkungan dalam memenuhi  kewajiban  atau target yang disepakati pada masing-masing konvensi. Utamanya karena tantangan di bidang lingkungan bersifat lintas sektor dan lintas dimensi waktu sehingga solusi dan inovasi juga harus dilakukan secara bersama sama, baik kerjasama antar kementerian, lembaga pemerintah di pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha. Pada GEF-7 ini saya memahami bahwa peran dunia usaha akan semakin signifikan, kami menyambut baik atas inisiatif tersebut karena program prioritas Indonesia adalah milik semua, tidak hanya Pemerintah, namun juga masyarakat, termasuk dunia usaha. Ke depan, dunia usaha yang akan menjadi katalisator dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pertemuan National Dialogue Initiative ini merupakan momentum yang baik dan tepat untuk saling berbagi informasi serta membangun pemahaman bersama terhadap program prioritas nasional, tujuan-tujuan konvensi, program GEF dan tantangan-tantangan pengelolaan lingkungan di lapangan. Saya mengharapkan dialog seperti ini terus dilakukan meskipun tidak dalam forum formal. Manfaat dukungan pembiayaan melalui GEF-7  perlu ditingkatkan.  Dalam bulan-bulan mendatang, beberapa konvensi lingkungan hidup akan menyelenggarakan Pertemuan Para Pihak, yakni bulan November 2018 akan ada the 14th Meeting of the Conference of the Parties (COP 14) to the Convention on Biological Diversity di Mesir, serta COP 2 Minamata Convention on Mercury di Jenewa, Swiss.  Sedangkan pada Desember 2018 akan diselenggarakan COP 24 to the United Nations Framework Convention on Climate Change dan The Katowice Climate Change Conference di Polandia. Saya meminta GEF dapat terus mempekuat dukungannya bagi negara-negara pihak, selain itu saya juga meminta para  National Focal Point nantinya dapat memberikan update hasil-hasil pertemuan tersebut kepada para pemangku kepentingan sebagai arahan untuk penyempurnaan program-program yang akan dilaksanakan dalam GEF-7 di tahun 2018-2022.

Hadirin yang saya hormati,

Pada akhirnya, saya minta seluruh peserta NDI untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam pertemuan ini untuk mendukung fasilitasi global membantu memprioritaskan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup sehingga peran dan kontribusi kita semakin nyata untuk kelestarian lingkungan global.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.
 

 

 


 

 

 

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Pemerintah Terbitkan SKB untuk Optimalkan Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Selain Menteri Siti, SKB ini juga ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit, dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin pada acara yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD di Markas Besar Polri, Jakarta, (6/5/2021).

Mahfud menyatakan jika berdasarkan putusan MK, ditekankan perlunya penegakan hukum terpadu penanggulangan karhutla yang berarti melibatkan multi pihak.

"Karena masalah karhutla itu tidak semata-mata menyangkut satu bidang hukum, semisal dari Polri saja tetapi juga terkait dengan hukum administrasi, bisa terkait juga dengan hukum perdata, semuanya harus ada penegakan hukumnya," ujar Menko Mahfud dalam sambutannya.

Sementara itu Menteri Siti mengungkapkan jika penandatanganan peraturan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

“Hal ini pun menjadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya itu ditopang oleh langkah-langkah yang profesional dan berintegrasi”, ujar Menteri Siti.

Menteri Siti melanjutkan jika kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Namun penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Hal ini merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para Pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya karhutla.

Sejak pengalaman masa-masa sulit menghadapi kejadian karhutla pada tahun 2015, ia menyebut jika semua pihak telah memetik banyak pelajaran yang kemudian...

Read More...
UEA Berharap Indonesia Perkuat Usulannya Jadi Tuan Rumah Konferensi Perubahan Iklim Tahun 2023



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, di Jakarta, Kamis (6/5). Pada pertemuan tersebut, Dubes Al Dhaheri menyampaikan keinginan UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

Menteri Siti menyampaikan selama ini Indonesia dan UEA memiliki hubungan yang sangat terjaga di berbagai sektor. Termasuk di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya perubahan iklim, yang juga terjalin baik. Salah satu kerja sama terbaru yang dibangun yaitu program pengembangan mangrove.

“Seperti yang kita semua ketahui, beberapa waktu lalu kedua pemerintah kita sedang mengerjakan inisiatif baru kerjasama rehabilitasi mangrove di bawah koordinasi Bapak Menteri Kelautan dan Investasi. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan kerjasama untuk merehabilitasi hutan mangrove untuk berkontribusi pada pengurangan emisi. Kementerian kami akan terlibat dalam Pengembangan Mangrove dan Pemanfaatan Berkelanjutan melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi,” tutur Menteri Siti.

Menanggapi maksud UEA untuk menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC, Menteri Siti menyampaikan secara prinsip Indonesia mendukung proposal yang dibuat oleh UEA ke UNFCCC. Keterlibatan UEA dalam aksi iklim global dapat dilihat dalam inisiatif UEA membentuk Pusat Kolaborasi Regional Dubai, untuk memajukan tujuan Perjanjian Perubahan Iklim Paris di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur untuk mengadakan pertemuan internasional besar seperti COP UNFCCC, menjadikan UEA diyakini mampu menjadi tuan rumah COP-28 UNFCCC yang dijadwalkan pada tahun 2023.

“Kita akan berikan masukan juga kepada Kementerian Luar Negeri RI terkait hal ini. Kami akan dengan senang hati memberikan masukan apa pun kepada UEA, karena kami memiliki pengalaman menyelenggarakan COP-13 UNFCCC di Bali pada tahun 2007,” kata Menteri Siti.

Sementara itu, Dubes Al Dhaheri menyambut baik pertemuan...

Read More...
Menteri LHK Apresiasi Penyelamatan Orangutan di Lampung Selatan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno pada Senin (3/5/2021) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Menempuh perjalanan darat dari Jakarta, kunker kali ini dimaksudkan Menteri Siti untuk meninjau langsung upaya penegakan hukum, serta memberikan penghargaan kepada para pihak yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan orangutan beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, pada tanggal 26 April 2021, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III Lampung, bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Polres Lampung Selatan, Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakauheni dengan mitra NGO Jakarta Animal Aid Network (JAAN), melakukan operasi kegiatan K9 di pelabuhan Bakauheni.

Operasi gabungan ini berhasil menyelamatkan dua ekor anak orangutan Sumatera (Pongo abelii) berkelamin jantan dan betina dengan umur diperkirakan 1 hingga 1 tahun 4 bulan. Kondisi kedua orangutan saat ini masih dirawat di lokasi transit Pusat Penyelamatan Satwa Lampung, Sumatran Wildlife Center (SWC JAAN) Lampung. Oleh Menteri Siti, kedua orangutan ini diberikan nama Siti untuk betina, dan Sudin untuk yang jantan.

Ketika diselundupkan, kedua orangutan ini dibawa oleh bus ALS dengan Nomor polisi BK 7885 DK dari Medan Sumatera Utara menuju Tangerang. Semua awak Bus diamankan oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, supir dan kernet bus ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KSKP yang berada di bawah Kepolisian Resor Lampung Selatan. Dengan ditetapkannya supir dan kernet bus menjadi tersangka ini menunjukkan bahwa kasus ini telah masuk kedalam proses hukum di tingkat penyidikan, dimana penyidik dapat melakukan upaya paksa yakni penyitaan dan penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga melakukan pengembangan kasusnya.

Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2021, sekitar Pukul 21.00 penyidik Polres Lampung...

Read More...
Multiusaha Kehutanan sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim



Pengaturan Perizinan Berusaha dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya, memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi sertameningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.

“Pemegang usaha pengelolaan kehutanan diberikan keleluasaan yang lebih baik, serta bertanggung jawab untuk melakukan transformasi dari perizinan pemanfaatan hasil hutan, pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk penyerapan dan/atau penyimpanan karbon yang lebih terintegrasi dengan bentuk pengusahaan lainnya dengan model perizinan multi usaha,” kata Menteri LHK Siti Nurrbaya pada Dialog ”Strategi dan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan untuk Pemenuhan Target NDC dan Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon”, yang digelar Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) secara virtual, Kamis (29/4).

Dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa secara jelas Pemerintah mendorong para pengusaha perhutanan tidak lagi berbisnis secara tunggal. Mereka didorong untuk berkontribusi lebih besar dalam aspek lain secara lebih luas yaitu penguatan dan dukungan dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk kaitannya dengan rencana penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Tentu hal ini harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan added value bagi pengelolaan kehutanan di Indonesia, menerapkan kesempatan dan peluang dalam perizinan multiusaha, serta adanya insentive yang ditimbulkan dari penerapan Nilai Ekonomi Karbon,” tutur Menteri Siti. Read More...

TMC, Paralegal, Patroli, Sebagai Upaya Pencegahan Permanen Karhutla



Menteri LHK, Siti Nurbaya memimpin langsung Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu (28/4/2021). Rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan karhutla periode Januari – April 2021. Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan kedepan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya karhutla di Indonesia.

Sementara itu Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan POLRI.

Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020, padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.

Momen Puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar kejadian karhutla dapat segera diantisipasi sedini mungkin dan tidak menjadi persoalan yang mengganggu momen spesial masyarakat muslim tersebut.

“Pesan Bapak Presiden selama masa Puasa Ramadhan dan Lebaran jangan ada persoalan karhutla,” ujar Menteri Siti.

Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama ditahun 2020, yaitu 19.372 ha. Menteri Siti pun menyatakan data tersebut mengkonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian karhutla selalu terjadi berulang-ulang.

“KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara...

Read More...
Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Pandangan pada KTT Perubahan Iklim


Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Leaders Summit on Climate secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 22 April 2021. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pemikiran terkait dengan isu perubahan iklim.

Pertama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakkan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas," ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Menurut Presiden, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional _(nationally determined contributions/NDC)_ untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.

Indonesia juga menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Kerangka Perubahan Iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Indonesia juga menyambut baik target sejumlah negara menuju _net zero emission_ tahun 2050. Namun, agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030.

"Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan riil. Dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan," imbuhnya.

Ketiga, untuk mencapai target Persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, Presiden Jokowi memandang bahwa kemitraan global harus diperkuat. Kesepahaman dan strategi perlu dibangun di dalam mencapai...

Read More...
Menteri LHK Instruksikan Jajaran Perbaiki Diri, Bangun Institusi yang Bersih


Menteri LHK Siti Nurbaya mengintruksikan jajarannya untuk terus berupaya memperbaiki diri untuk menjadikan KLHK sebagai sosok institusi yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I Tahun 2021 KLHK, yang digelar virtual, Selasa (13/4).

“Saya meminta keteguhan kita dalam etos kerja lembaga, etos kerja individual pejabat dan refleksinya dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus semakin baik hingga paripurna. Masyarakat membutuhkan jajaran birokrasi yang lebih ideal saat ini, dengan pijakan prinsip-prinsip public-life. Tidak semua hal bisa kita selesaikan sekaligus, saya percaya itu; tetapi dengan sinergi yang kuat dan berjalan pada koridor kebenaran, kita akan terus melangkah dibimbing oleh moral dan ilmu pengetahuan,” tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan pada periode triwulan pertama saat ini, KLHK juga sedang dalam masa audit kinerja dan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menteri Siti mengingatkan pentingnya proses ini sebagai proses yang wajib dilalui dengan menunjukkan semua capaian-capaian yang bersifat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi semua kriteria manfaat dari perspektif pengawasan eksternal.

Ada tiga dimensi arti penting pemeriksaan BPK RI, yakni untuk tidak terjadi perbuatan melawan hukum, untuk tidak ada transaksi tersembunyi, dan untuk pelaksanaan tertib anggaran dan tertib admininstrasi.

“Saya ingin berpesan dan meminta betul untuk kita tetap memelihara etos kerja, tidak mengeluh, bahkan sebaliknya menggunakan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi guna perbaikan dalam kegiatan selanjutnya. Saya juga perlu mengingatkan kembali seperti setiap tahun saya sampaikan, bahwa Audit BPK mengandung arti sangat penting dalam kita menegakkan nilai-nilai public life yang tadi telah saya utarakan,” katanya.

Peran Inspektorat Jenderal diperlukan dalam membantu seluruh satker pada proses ini, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis...

Read More...
Kunjungi Riau, Menteri LHK Rapat Maraton di Lapangan


Hujan lebat yang sempat mengguyur lokasi acara utama, tak menyurutkan semangat masyarakat menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong akhir pekan kemarin (10/4/2021) di Kota Dumai.

Kegiatan diawali dengan penanaman mangrove bersama Sekdaprov Riau, Walikota dan Wakil Walikota Dumai, dan jajaran Forkompimda, di Pantai Purnama Kota Dumai. Mulai dari lokasi ini, Menteri LHK Siti Nurbaya telah menggelar rapat lapangan mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan pihaknya untuk membantu abrasi di Kota Dumai.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Bukit Timah, dimana rangkaian acara utama digelar. Di lokasi ini, diserahkan secara simbolis berbagai bantuan dari KLHK, mulai dari bantuan peralatan sampah, bantuan pengembangan perhutanan sosial nusantara (Bang Pesona), dan bantuan Kebun Bibit Desa (KBD).

Hampir sepanjang ada kesempatan, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Walikota Dumai terlibat diskusi serius. Termasuk dengan Wakil Bupati Bengkalis yang turut hadir di Dumai. Bilamana ada persoalan LHK, Siti Nurbaya langsung memanggil pejabat terkait yang ikut mendampinginya. Rapat lapanganpun digelar dadakan.

Pada kunjungan kali ini, Siti Nurbaya memang membawa lebih dari selusin pejabat KLHK. Ikut dalam rombongan Staff Ahli Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, Sekditjen PSLB3, Sekditjen PPI, Direktur Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASHL, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Ditjen PPI KLHK.

''Mengapa saya bawa sebanyak ini? karena persoalan Riau banyak dan harus segera diselesaikan. Kita tidak lagi bicara potensi, tapi aksi konkrit di lapangan,'' tegas Menteri Siti.

Rombongan Menteri Siti Nurbaya melanjutkan peninjauan ke Pantai Marina, yang direncanakan akan menjadi calon lokasi Ekowisata Taman Satwa. Walikota Dumai, Paisal menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan lahan seluas 40 ha milik Pemko yang terletak di lokasi...

Read More...
FIA Unilak Tandatangani PKS Perubahan Iklim, Menteri LHK: Rintisan dan Akan Terus Meluas


Bentuk komitmen kerja kolaborasi multipihak dalam mengatasi perubahan iklim, Sabtu (10/4/2021) malam ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPI KLHK) dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (FIA Unilak) Pekanbaru.

Menteri LHK Dr.Ir.Siti Nurbaya Bakar dan Wakil Menteri LHK Dr. Alue Dohong, ikut menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Sesditjen PPI KLHK, Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc dan Dekan FIA Unilak Alexsander Yandra, M.Si di Hotel The Premiere, Pekanbaru.

Selain itu turut hadir Staff Ahli Menteri LHK, Prof.Winarni Monoarfa, Tenaga Ahli Menteri LHK Dr.Afni Zulkifli, Bupati Siak Alfedri, Bupati Bengkalis Kasmarni, Walikota Dumai Paisal, dan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc.

''Saya tidak mengira kalau ternyata kita bisa memulai kerjasama seperti ini dari Riau. Artinya sudah bisa mengajak masyarakat dalam hal pencapaian target kerja perubahan iklim, karena Perguruan Tinggi pasti memiliki banyak inovasi. Saya menyampaikan penghargaan atas terjalinnya PKS antara FIA Unilak dan Ditjen PPI untuk kerja tapak pengendalian perubahan iklim,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberikan arahan usai penandatanganan PKS.

Kerjasama dengan FIA Unilak terkait agenda perubahan iklim ini dikatakan Menteri Siti penting sebagai rintisan dan akan meluas nanti ke Universitas lainnya. Ia juga sudah meminta pada Wakil Menteri Dr.Alue Dohong dan Staff Ahli Menteri Prof.Winarni Monoarfa untuk terus mengikuti perkembangan di daerah.

''Karena yang paling penting untuk kerja lingkungan sebenarnya adalah kerja lapangan, kampanye keterlibatan masyarakat, dan guidance keilmuan,'' katanya.

Untuk target pembentukan 20.000 kampung iklim di 2024, selain kalangan akademisi juga akan dilibatkan kalangan dunia usaha untuk memberikan perhatian pada Desa atau Kampung Iklim yang berada di wilayah kerjanya.

''Tentu saja peran serta Pemda juga menjadi...

Read More...
Menteri LHK Tanam Mangrove di Dumai, PEN Mangrove 2021 di Riau Dimulai


Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar bersama dengan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Sekdaprov Riau, Walikota Dumai Paisal, Wakil Walikota Dumai, Harris, dan jajaran pejabat KLHK serta seluruh unsur Forkompimda Kota Dumai, melakukan penanaman mangrove di Pantai Purnama, Sabtu (10/4/2021).

Ada 700 bibit kayu api-api (Avicennia.sp) yang ditanam bersama masyarakat di Pantai Purnama. Lokasi ini mengalami abrasi dampak ombak selat Rupat. Saat tiba di lokasi, Menteri LHK Siti Nurbaya terlihat serius menyimak dan mencatat berbagai laporan yang disampaikan perangkat pemerintah setempat mengenai abrasi yang menghilangkan daratan pantai mereka.

Penanaman ini menandai pertama kali penanaman mangrove dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Riau tahun 2021, yang dilaksanakan oleh KLHK bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kota Dumai mendapatkan alokasi penanaman mangrove tahap pertama yang akan dikerjakan dalam waktu dekat seluas 408 ha, dan jumlahnya kemungkinan besar akan terus bertambah seiring verifikasi lapangan. Adapun target penanaman untuk Riau tahun ini seluas 15 ribu ha, dari target nasional seluas 83 ribu ha di tahun 2021.

''Kita akan kerja bersama untuk pemulihan ekosistem mangrove. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan terus kita tingkatkan, karena itu hari ini saya juga bawa Pak Wakil Menteri dan banyak pejabat KLHK agar nanti terus ada tindaklanjut kerja lapangannya bersama-sama masyarakat,'' kata Menteri Siti Nurbaya, Sabtu (10/4/2021) di Kota Dumai.

PEN Mangrove merupakan salah satu program padat karya KLHK dan BRGM yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan sekaligus pemulihan ekonomi. Seluruh kegiatan PEN Mangrove melibatkan kelompok masyarakat.

Tahun 2020 melalui BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, PEN Mangrove melibatkan 36 kelompok masyarakat, dengan luas total yang ditanam 692 Ha. Melibatkan pekerja sebanyak 1.472 orang, dengan 48.473 Hari Orang Kerja (HOK). Adapun jumlah bibit atau propagul yang ditanam mencapai...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9