Monday, December 04, 2023

Intuisi Dari Lampung

Written by Siti Nurbaya Bakar Friday, 05 October 2012 06:40

LAMPUNG, SUMBER INTUISI DAN INSPIRASI DALAM PENGABDIAN
 

Bertugas sebagai PNS dan abdi masyarakat di bidang perencanaan telah menjadi cita-cita saya sejak di bangku kuliah di IPB. Pertama bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis pada Dinas Pertanian Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 1979, dengan referensi Bapak Ir Jufri Amin, beliau adalah senior saya alumni IPB. Tugas lapangan memang sangat menarik, memberikan penyuluhan kepada para petani dibawah koordinator saat itu Bapak Ir. Djoko Umar Said, melalui lembaga dan sistem penyuluhan pertanian yang ketika itu sedang giat-giatnya mendorong swasembada pangan nasional melalui program Intensifikasi Khusus (Insus).

imagesDi lapangan saya membina dan memberikan penyuluhan kepada petani dan secara khusus saya juga merintis pembentukan kelompok wanita tani dan berhasil sejak Juli 1979 sampai dengan pertengahan 1980an mencapai jumlah kelompok wanita tani lebih dari 280 Kelompok Wanita Tani di seluruh wilayah kecamatan di Lampung  karena sigapnya para Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) putri.

Pada November 1980 saya beralih tugas dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung ke Kantor Gubernur, yaitu di Bappeda Provinsi Lampung dan pertama masuk dibimbing oleh Bapak Djohansyah Makki dan Bapak Man Hasan sebagai Wakil Ketua dan Ketua Bappeda Provinsi. Penempatan pertama di Bappeda pada Bidang Pengendalian yang dipimpin oleh Bapak Harris Hasyim.

Pekerjaan di Bappeda sebagai perencana menjadi obsesi saya sejak mengenal mata kuliah perencanaan dan tata letak pada semester keenam pada FATEMETA IPB. Tahun 1983,  dibawah pembinaan Bapak Man Hasan dan Bapak Subki E. Harun bersama kami dapat menyelesaikan perencanaan atau master plan pembentukan sepuluh kabupaten dan kota di provinsi Lampung dari semua 4 kabupaten/kota. Memproyeksikan sepuluh kabupaten/kota saat itu dikembangkan dengan parameter daya dukung rentang kendali, faktor kesejarahan (kawedanan), faktor sumberdaya ekonomi dan sistem keamanan regional nasional, dimana Lampung sebagai wilayah penghubung wilayah barat dan tengah Indonesia, tepatnya gerbang Sumatera-Jawa.  Faktor-faktor itu menjadi inspirasi masuknya berbagai parameter tesebut dalam penyusunan PP 129 Tahun 2000, ketika saya kemudian sudah berpindah ke Jakarta menjadi Kepala Biro Perencanaan di tahun 1998 dan menjadi Sekretaris Jenderal  Departemen Dalam Negeri di awal 2001.

Dan sekarang, ternyata jumlah kabupaten dan kota di Lampung sudah mencapai empat belas setelah 19 tahun kemudian. Artinya, sistem dan wadah manajemen unit pemerintahan itu berkembang sesuai dengan keadaan dan bisa juga karena dinamika politik lokal. Beberapa daerah yang berkembang dalam beberapa tahun kemudian setelah tahun 1983 itu ialah kabupaten Pesawaran dan Pringsewu serta Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.  Wilayah-wilayah tersebut, memang dalam analisis kami saat itu memiliki potensi yang luar biasa seperti Pesawaran karena dukungan Kedondong dan Talangpadang serta Pardasuka yang kaya akan hasil bumi dan bila diberikan jaringan jalan yang cukup juga akan dinamis karena bersisian dengan Bandar Lampung. Begitupun Pringsewu, sejak tahun 1980an sebetulnya telah diproyeksikan berkembang sebagai sebuah kota. Begitupula Tulangbawang Barat dengan kekuatan di Tata Karya dan Daya Murni, Pulung Kencana. Namun saya selalu ingat pesan Bapak Man Hasan ketika itu sebagai Ketua Bappeda Provinsi yang mengingatkan bahwa tidak lebih mudah membentuk sebuah kota daripada membentuk sebuah kabupaten otonom. Karena sistem pemerintahan kota harus memberikan tuntutan yang lebih banyak dan lebih cepat menyangkut hal-hal yang cukup berat seperti air bersih, jalan kota, listrik, drainase, persampahan dan termasuk pasar dan parkir, atau tepatnya sering disebut utilitas kota. Belakangan kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri setelah berinteraksi dengan kabupaten dan kota-kota di Indonesia, saya memahami bahwa perbedaan yang dimaksud oleh Bapak Man Hasan ketika itu, secara teoritik karena masyarakat kota tidak terlalu pusing dalam beban politik, yang penting memiliki utilitas. Berbeda dari masyarakat kabupaten yang penuh dengan dinamika politik, dan masih lebih mengedepankan pertanyaan-pertanyaan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk rakyat.  

Sebagai perencana saya mengenal dengan baik setiap jengkal tanah di Lampung, yang hampir seluruh pelosoknya pernah saya jamah, baik dalam tugas sebagai perencana di Bappeda, maupun dalam tugas pembinaan generasi muda sebagai Ketua DPD AMPI Provinsi Lampung. Saya bergabung dalam organisasi AMPI sejak tahun 1985 bersama Bung Eddy Sutrisno dan bersama Bang Ismet Badri Balau di KNPI.  Saat itu di lapangan ada Masdulhaq sebagai Ketua AMPI Lampung Selatan dan Irham Djafar sebagai Ketua AMPI Lampung Barat (sekarang Irjen Kementerian Kehutanan), Yudhi Prayudha Ketua AMPI Lampung Tengah (sekarang Irjen Kementerian Kesehatan)   dan Indra Karyadi sebagai Ketua AMPI Bandar Lampung (terakhir jabatan yang saya tahu sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung), serta yang lain-nya dimana kami bekerja bersama-sama dalam wadah organisasi kemasyarakatan pemuda. Hampir setiap akhir pekan selalu berada di lapangan tidak saja untuk pembinaan generasi muda, tetapi juga sambil melakukan monitoring pembangunan daerah terutama monitoring kondisi jalan, jembatan dan prasarana irigasi, karena hampir sebagian besar tugas saya di Bappeda Lampung terkait dengan perencanaan bidang Fisik Prasarana. Selain itu juga saya sering meminta pandangan dalam diskusi reguler seperti dengan Sensen, dengan Bang Bachtiar Amrah, Mas Ilham, Maman, Maspriel, Furqon, dll. Itu semua untuk menanyakan bagaimana respons dan kondisi masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa saya memperoleh penajaman intuisi sebagai perencana dari lapangan, termasuk dorongan yang memacu untuk membangun seluruh pelosok Lampung dan membuka isolasi. Pada suatu saat dibulan Juni tahun 1985 bersama  jajaran Dinas PU melakukan survey irigasi ke Krui dan menyeberangi sungai Way Tenumbang yang hanya bisa dilalui dengan rakit, termasuk untuk mobil juga harus menyeberangi sungai di atas rakit. Saya sempat menyaksikan sebuah mobil truk di atas rakit yang akan menyeberang, ternyata tenggelam masuk ke dalam sungai dan saat itu menjelang maghrib.

Situasi itu semakin memberi dorongan pada saya bahwa Lampung memang membutuhkan pengabdian saya sebagai perencana fisik wilayah. Intuisi saja untuk menjadi perencana yang baik tidaklah cukup. Saya merasa ada yang kurang sehingga saat saya mendapatkan tawaran sekolah S-2 di Negeri Belanda atas Beasiswa NUFIC Belanda, melalui Bakosurtanal, atas dorongan Ketua Bappeda Provinsi Lampung saat itu Bapak Man Hasan, pada bulan Juni 1985 saya berangkat sekolah dan selesai S2 pada  tahun 1988. Pada hari pertama masuk kantor setelah sekolah, musibah menimpa Lampung dengan banjir besar Way Ngarip di Kota Agung. Dengan metoda perencanaan yang saya peroleh yaitu teknik potret udara dan indera jauh, analisis pengendalian banjir dilakukan dengan foto satelit, saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan fenomena banjir yang terjadi kepada Ketua Bappeda Bapak Man Hasan dan Sekwilda Bapak Alimudin Umar bersama Karo Lingkungan Hidup Bapak Paganini. Saya senang karena kemudian penanganan  banjir Way Ngarip dapat dilakukan dengan baik.  

Beberapa kegiatan yang saya terlibat dalam perencanaannya dan berhasil diimplementasikan, selalu menjadi kebahagiaan buat saya. Saya juga senang dengan hasilnya seperti kegiatan pengendalian banjir Sukadana serta perencanaan sodetan Way Curup. Demikian pula dengan banjir   Panjang yang setiap tahun di waktu lalu selalu jadi masalah. Melalui sistem bangunan bagi atau “jebakan air” dan kanalisasi air serta kombinasi pembiayaan antara Pemda Provinsi, Pemda Kota Bandar Lampung dan Adpel Panjang, ditahun 1995 an, akhirnya  banjir di depan sepanjang jalan sekitar pelabuhan Panjang dapat diatasi dan sampai sekarang hampir tidak pernah terjadi lagi.

Kebahagiaan saya yang lain ialah tugas menyelesaikan pelebaran jalan Bakauheni dan perencanaan jembatan Selat Sunda yang rapat-rapatnya di Jakarta saya hadiri baik di BPPT maupun di Jasa Marga, saat itu ditahun 1996an. Pelebaran jalan Bakauheni sebagai  bagian dari pembangunan jalan lintas timur menjadi obsesi Gubernur Lampung Bapak Pudjono Pranyoto dan saya all out membantunya. Juga pembangunan jalur lintas barat yang berhasil ditembus dan dimulai kegiatan pembangunannya  awal 1990an.  Pelebaran jalan Bakauheni juga menjadi bagian dari sistem pembangunan jembatan Selat Sunda. Pada saat itu dengan dukungan Pusat termasuk Bappenas. Pembangunan pelebaran jalan Bakauheni itu memberi penyelesaian atas masalah yang setiap tahun dihadapi yaitu macetnya jalur penyeberangan disaat hari raya terutama lebaran. Sejak pelebaran jalan itu, tidak lagi dirasakan ada persoalan tentang penyeberangan dan kemacetan Bakauheni. Menyatu dengan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda juga pembangunan jalan tol yang sudah dirintis dan dilaksanakan tendernya tahun 1997 untuk ruas Bakauheni –  Beranti sebagai ruas I, diperkirakan bahwa jalan tol Bakauheni akan sampai ke Prabumulih dnegan  sekitar 6-7 ruas dan interchange.  

Saya terus mengikuti perkembangan Bakauheni ini. Ketika dirancang dan mulai beroperasi ditahun 1980, naik kapal ro-ro (roll on roll off) Bakauheni itu akan ditempuh dalam waktu 80 menit, artinya mulai dari naik kapal sampai dengan turun dari kapal dalam desain diproyeksikan selama 80 menit. Dalam pelaksanaannya selalu kita tempuh hampir lebih dari dua jam atau 120 menit. Apalagi saat ini, problem yang muncul menyangkut iklim atau cuaca dan gelombang laut. Kita memang masih harus terus berpikir tentang persoalan ini. Dengan perkembangan jalan tol Jakarta-Merak dan pelebaran jalan Bakauheni-Lampung Timur dan lintas tengah ke Tarahan, tampak setelah sepuluh tahun kemudian bahwa persoalan Merak-Bakauheni ternyata saat ini bertumpu pada soal di pelabuhan, baik menyangkut dermaga maupun menyangkut kapal ferry serta kesyahbandaran dan keselamatan penyeberangan. Dari sini kelihatan bahwa masalah itu terus ber-evolusi dan menuntut otoritas kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah  memikirkan dengan baik menurut perkembangan keadaan, termasuk Pemda Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Tentu saja dalam mengukir karya-karya tersebut kami kerjakan dalam tim yang kuat dan solid baik dilingkungan Bappeda maupun dilingkungan Biro-biro dan Asisten di kantor Sekretariat Pemda, Pembinaan oleh Bapak Sekda Prov Bapak Fauzi Saleh dan Bapak Nurdin Muhayat serta Bapak Sutomo dan Dahlan Alie juga memberikan arti yang besar. Juga dukungan staf saat itu seperti  Fahrizal, Puji Riyanto, Ria Kholdie, Herlina Warganegara, Tony Tobing, Ediyanto, Pieter,  dll yang masih sangat banyak lagi merupakan kontribusi yang luar biasa kepada daerah, kepada negara ini. Saya percaya mereka sekarang masih bertugas dengan baik dan berdedikasi bagi Pemda dan untuk rakyat  di Lampung. Tentu saja diatas semuanya, yang justeru paling menentukan keberhasilan dan kekuatan kerja itu tidak lain Bapak Poedjono Pranyoto. Saya mendapatkan kesempatan yang banyak dan sangat luas. Juga dorongan dan dukungan yang luar biasa.

Pengabdian yang utuh ternyata juga tidak membuat kita aman dari persoalan, karena pengabdian totalitas yang saya berikan untuk membangun Lampung Barat pasca gempa ternyata memberi resiko sangat tinggi pada dimensi hukum dimana pada akhirnya saya harus menanggung beban proses hukum yang bukan atas perbuatan saya, dan justeru dipersoalkan setelah saya pindah tugas ke Jakarta. Saya seperti masuk dalam arus putaran besar politik elit. Dengan segala doa dan ketulusan saya mencoba menjalaninya dilandasi satu tekad bahwa pengadilan adalah tempat mencari dan memperoleh keadilan. Dari peristiwa ini juga saya belajar bahwa kejujuran akan memberikan hikmah kebaikan untuk diri kita sendiri. Pengabdian yang tulus kepada negara juga memberikan hikmah dan memberikan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu saya kira tepat bila kemudian berdasarkan pengalaman puluhan tahun saya kemudian mendapatkan bahwa : ”menjadi PNS itu harus jujur pada orang lain dan jujur pada diri sendiri". Memang susah, tapi terus berupaya kearah itu saja sudah memberikan jalan kebaikan bagi kita, disamping untuk rakyat.

Membangun Lampung Barat sejak dipersiapkan master plan nya pada tahun 1983 sampai dengan berdirinya ditahun 1990 sampai pula pada pembangunannya hingga rekonstruksi  pasca musibah gempa 1994, hampir seluruhnya menjadi salah satu bagian dari kebanggaaan saya sebagai PNS perencana yang memberikan pengabdian penuh pada daerah. Saya bersyukur bahwa Tuhan menolong dan mendengar doa saya tentang keadilan. Saya juga tidak mengira bahwa pada akhirnya saya harus meninggalkan daerah  yang saya cintai karena penarikan penugasan saya dari Lampung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak R. Hartono dan Sekjen Depdagri kala itu Bapak Feisal Tamin, dengan penugasan baru sebagai Kepala Biro Perencanaan Departemen Dalam Negeri yang dilantik pada tanggal 8 Mei 1998, hanya beberapa hari sebelum pecah reformasi. Karir sebagai PNS dengan pangkat dan jabatan tertinggi dapat saya raih sebagai Sekretaris Jenderal yang formalnya dilantik tanggal 13 Februari 2001 hingga 12 Mei 2005. Lampung adalah medan belajar yang sangat baik dan cukup ideal, dengan dukungan pembinaan kepemimpinan yang baik serta ketulusan bekerja.

Menghadapi berbagai persoalan saat ini, tidak ada pilihan lain bagi para PNS rekan sejawat saya di Lampung, adalah dengan menegakkan kepala, maju terus membangun daerah, kembangkan kebersamaan, mendukung dan terus memupuk kepemimpinan dan  berinovasi untuk menolong daerah dan menolong rakyat tanpa pamrih, karena rakyat terus menunggu, untuk apa keberadaan Pemerintah bagi rakyat ? Pada akhirnya saya juga tahu bahwa intuisi itu datang dari akumulasi pengalaman empirik dan secara teoritik, ternyata intuisi itu merupakan ilmu yang masih terpendam. Lampung memang memendam banyak modal keilmuan dan keberhasilan melalui pengabdian yang tulus dengan kejujuran pada orang lain dan kejujuran pada diri sendiri.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Other Headlines
Bertemu PM Norwegia, Presiden Jokowi Bahas Deforestasi Dan Keadilan Informasi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre di sela-sela kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28 Dubai, Jumat, 1 Desember 2023. Dalam pertemuan ini kedua Kepala Negara membahas sejumlah isu diantaranya kerja sama lingkungan hidup antara Indonesia dan Norwegia."Presiden Jokowi menegaskan komitmen dan kerja nyata, bukan lagi janji dan klaim. Indonesia telah berhasil menurunkan emisi melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan yang telah terbukti, serta diakui secara global," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar usai pertemuan bilateral tersebut.Pada Oktober tahun lalu, ujar Siti, Norwegia telah memberikan kontribusinya sebesar USD56 juta terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia untuk periode 2016/17 melalui BPDLH.Di COP28 ini, PM Støre mengumumkan lanjutan dari kontribusi Norwegia tersebut sebesar USD100 juta untuk kinerja penurunan deforestasi untuk periode 2017/18 dan 2018/19."Kontribusi Norwegia terhadap kinerja Indonesia dalam penurunan deforestasi tersebut akan terus berlangsung, terutama terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia yang telah terjadi, yakni untuk periode 2019/20, 2020/21, dan 2021/22," katanya.Presiden Jokowi juga disebut menyinggung Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR). "Meski tidak anggota EU, namun sebagai kawasan ekonomi di Eropa diharapkan Norwegia dapat membantu memberikan keseimbangan informasi dan keadilan bagi Indonesia dengan memberikan pandangan yang berimbang, khususnya terkait peraturan deforestasi Uni Eropa yang bersifat diskriminatif dan berdampak besar terhadap jutaan petani kecil," jelas Siti.Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Støre juga membahas terkait kerja sama investasi kedua negara. Harapannya Norwegia dapat merealisasikan komitmen JETP secepatnya dan meningkatkan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar berbasis hutan.Terakhir, kedua pemimpin negara juga membahas soal situasi di Gaza. Presiden Jokowi berharap Norwegia sebagai fasilitator perjanjian Oslo,...

Read More...
Kepemimpinan Presiden Jokowi Ukir Warisan Iklim Yang Luas Bagi Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial dalam Conference of the Parties (COP) UNFCCC. Sejumlah langkah dan kebijakan monumental pun tercipta. Sebut saja Rencana Operasional Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, panduan untuk aksi iklim praktis di Indonesia, yang merupakan hasil diskusi pada COP26 di Glasgow dua tahun lalu.“Pada COP28, prioritas kita adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi-aksi iklim yang kita lakukan, terutama dalam memastikan target-target iklim FOLU Net Sink 2030 Indonesia tetap berjalan sesuai rencana, sehingga kita dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran yang menentukan dalam mencapai tujuan kita, yaitu peningkatan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, UEA, Kamis (30/11/2023).Menteri Siti juga menyampaikan hasil-hasil penting dari aksi-aksi perubahan iklim yang sedang diakukan Indonesia adalah di bawah kepemimpinan kuat Yth. Presiden Jokowi dengan program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satunya yang berkontribusiberkontribusi besar.Target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26, merupakan komitmen dan implementasi iklim dengan dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut ditandatangani oleh Presiden pada bulan Oktober 2021.“Target FOLU Net Sink 2030 ini lebih dari sekadar janji yang dibuat di atas kertas. Kita secara konsisten telah menunjukkannya melalui tindakan nyata di lapangan,” ujar Menteri Siti.Kemudian, Indonesia juga disebut Menteri Siti telah berhasil mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir, dan tetap teguh dalam memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi Indonesia sebesar 60%.Pada peristiwa El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang pengendalian perubahan iklim, yaitu dengan hanya 16% dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut, serta tidak menimbulkan kabut...

Read More...
KLHK Gelar Rakernas AMDAL Untuk Bangun Sinergi Transformasi Persetujuan Lingkungan

Dalam sepuluh tahun ini, telah dilakukan corrective measures and actions atas kebijakan dan langkah berkenaan dengan penanganan sektor lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam hal proses perijinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tujuannya tidak lain memberikan kemudahan untuk ruang menjadi produktif bagi masyarakat sebagaimana hak untuk produktif bagi warga negara yang dimandatkan dalam UUD Pasal 27 dan Pasal 28.Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan berkenaan dengan AMDAL ini, upaya mengembangkan artikulasi langkah-langkah nyata lapangan sebagai implementasi dan implikasi atas kebijakan yang telah diambil dalam rangka corrective actions termasuk yang dilakukan secara bertahap karena cukup berat dan kompleks."Kita semua tahu bahwa tidak mudah melakukan improvement ini, dan untuk itulah menjadi sangat penting saat ini kita bersama-sama dalam Rapat Kerja Nasional," ujar Menteri Siti dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional AMDAL di Jakarta, Rabu (22/11).Sebagai instrumen pengendali dan alat pengambil keputusan suatu perizinan berusaha layak dengan sudut pandang pada sisi lingkungan, Menteri Siti mengungkapkan Amdal, UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan tidak terlepas pada tantangan penyederhanaan proses, dan kecepatan penyelesaian proses Persetujuan Lingkungan."Untuk itulah maka harus dengan tetap memperhatikan kualitas pengambilan keputusan kelayakan lingkungan yang memadai," katanya.Upaya sistematisasi perijinan lingkungan di waktu yang lalu atau persetujuan lingkungan sekarang menurut UUCK, terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini untuk mencapai sasaran nasional dengan tetap menjaga lingkungan.Pengendalian lingkungan melalui instrumen tidak hanya environmental impact assesment (AMDAL), juga melalui strategic environmental asessment (SEA) atau KLHS dan life cycle asessment (LCA), juga terus dilakukan oleh pemerintah."Proses AMDAL dipermudah secara prosedural birokratis, namun dengan tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tepat sebagaimana prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009," ungkap...

Read More...
PROPER KLHK Raih TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) KLHK berhasil meraih Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) Award tahun 2023. Penghargaan ini merupakan pencapaian tertinggi dalam gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) lingkup Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN dan BUMD yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (21/11).Pada KIPP tahun ini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) mengusung tema "Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan". Adapun inovasi yang diangkat yaitu Penerapan Kriteria dan Mekanisme Penilaian Baru Life Cycle Assessment (LCA), Inovasi Sosial, Social Return on Investment (SROI), dan Green Leadership.PROPER mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan sumber daya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2022 sebanyak 3.200 perusahaan diawasi dan dibina (meningkat 37 % dibanding tahun 2019) dan dilahirkan ekoinovasi sebanyak 872 (meningkat 25% dibandingkan tahun 2021). Dalam konteks agenda global, PROPER terbukti berkontribusi sebagai hub penggerak partisipasi entitas bisnis untuk capaian pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam SDGs. Pada tahun 2022 terdapat 13.355 kegiatan yang menjawab tujuan SDGs dengan total dana dikucurkan sebesar 46,28 Trilyun Rupiah. Angka ini meningkat sebesar 19,66% dari sejak pertama kriteria ini diluncurkan. PROPER teruji dan terbukti dapat meningkatkan ketaatan, pacu efisiensi, dorong inovasi industri, dan...

Read More...
Kunjungi Jambi, Menteri LHK Bersama Dubes Norwegia Apresiasi Keberhasilan Pengelolaan Gambut Dan Hutan Sosial

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin melakukan kunjungan ke Provinsi Jambi pada Minggu-Senin (19-20 November 2023). Kunjungan selama dua hari ini dilakukan untuk mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah dan masyarakat Jambi dalam pengelolaan gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta implementasi perhutanan sosial."Hari ini kita bersama-sama menyaksikan keberhasilan dari Jambi. Keberhasilan itu juga bukan hanya katanya-katanya, tetapi kita menyaksikan fakta lapangan. Ini tidak terlepas dari peran penting Pemerintah Daerah dan masyarakat, juga political will.Provinsi Jambi ini yang terbaik, saya percaya dan saya mengakui itu juga," ujar Menteri Siti.Hal tersebut diamini oleh Dubes Norwegia Rut Kruger Giverin yang menyatakan kunjungannya hari ini merupakan kesempatan untuk mengapresiasi upaya Jambi yang luar biasa dalam restorasi dan konservasi gambut, mengelola sumber daya alam dan mengendalikan karhutla, serta penguatan masyarakat melalui perhutanan sosial.Kunjungannya kali ini juga merupakan bagian dari kerja sama bilateral antara Norwegia dan Indonesia yang kuat dan terjalin lebih dari 70 tahun. Terdapat lima prioritas dalam kerja sama ini, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan; konservasi keanekaragaman hayati; penguatan perlindungan hutan; upaya pengurangan emisi, kebakaran dan dekomposisi gambut; penguatan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat; "Perubahan iklim dan kehutanan adalah yang terpenting bagi kemitraan kami. Kami bangga bisa jadi mitra Indonesia, dalam mencapai target pengendalian perubahan iklim yang sangat penting. Begitu juga Jambi selalu ada di hati saya. Saya senang dengan alamnya, makanan di sini, dan terutama masyarakatnya, terimakasih atas sambutannya yang hangat," ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan Provinsi Jambi termasuk yang terbaik dalam pengendalian karhutla khususnya di lahan gambut. Hal ini tidak lepas dari peran BRGM bersama para pihak dalam upaya restorasi lahan gambut."Kalau kita lihat Tanjung Jabung Timur tadi gambutnya nol karhutla,...

Read More...
Komitmen Majukan Pendidikan Lingkungan Hidup, Menteri LHK Kukuhkan Green Ambassador Tahun 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 1.979 peserta Green Youth Movement  (GYM) dan mengukuhkan Green Ambassador Indonesia yang berasal dari 1.068 sekolah. Mereka telah mengikuti proses pendidikan selama kurang lebih empat bulan terakhir di 114 UPT KLHK dan KPH Perhutani sebagai simpul belajar di 35 provinsi.Green Ambassador yang dikukuhkan hari ini juga merupakan Kader Konservasi sebanyak 12 orang yang berasal dari 8 UPT Direktorat Jenderal KSDAE. Mereka yang ditetapkan menjadi Green Ambassador juga telah mengikuti pendalaman orientasi tentang lingkungan dan kehutanan.Menteri Siti mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam hal ini KLHK, untuk memajukan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan ini juga ditujukan bagi kepentingan masa depan kita bersama dan bagi kemajuan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia."Dengan lahirnya Green Ambassador dari generasi muda ini, kita harapkan gerakan memulihkan lingkungan akan jauh lebih masif, inklusif, dan inovatif, sehingga bumi dapat kembali pulih dan nyaman untuk ditinggali," kata Menteri Siti pada Wisuda Green Ambassador di Jakarta, Kamis (16/11/2023).Pendidikan Green Youth Movement yang telah terlaksana ini, dikatakan Menteri Siti mampu menjadi wadah penting sekaligus harapan baru bagi model pendidikan lingkungan Indonesia. Pendidikan ini dikembangkan dengan orientasi pada penguatan kapasitas siswa dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk penyelamatan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan."Dari perkembangan yang saya terus ikuti selama 9 tahun ini, saya percaya generasi muda akan terus berinovasi, dan makin terlibat dalam aktivitas-aktivitas bagi hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan hidup di sekitar," ujarnya.Selanjutnya, Menteri Siti mengatakan kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Kedepan, Menteri Siti bersama jajarannya di KLHK dan para akademisi, akan terus mengembangkan hal ini hingga akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang cemerlang bagi kemajuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.Seiring...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Other Headlines
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by