Sunday, November 28, 2021

Intuisi Dari Lampung

LAMPUNG, SUMBER INTUISI DAN INSPIRASI DALAM PENGABDIAN
 

Bertugas sebagai PNS dan abdi masyarakat di bidang perencanaan telah menjadi cita-cita saya sejak di bangku kuliah di IPB. Pertama bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis pada Dinas Pertanian Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 1979, dengan referensi Bapak Ir Jufri Amin, beliau adalah senior saya alumni IPB. Tugas lapangan memang sangat menarik, memberikan penyuluhan kepada para petani dibawah koordinator saat itu Bapak Ir. Djoko Umar Said, melalui lembaga dan sistem penyuluhan pertanian yang ketika itu sedang giat-giatnya mendorong swasembada pangan nasional melalui program Intensifikasi Khusus (Insus).

imagesDi lapangan saya membina dan memberikan penyuluhan kepada petani dan secara khusus saya juga merintis pembentukan kelompok wanita tani dan berhasil sejak Juli 1979 sampai dengan pertengahan 1980an mencapai jumlah kelompok wanita tani lebih dari 280 Kelompok Wanita Tani di seluruh wilayah kecamatan di Lampung  karena sigapnya para Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) putri.

Pada November 1980 saya beralih tugas dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung ke Kantor Gubernur, yaitu di Bappeda Provinsi Lampung dan pertama masuk dibimbing oleh Bapak Djohansyah Makki dan Bapak Man Hasan sebagai Wakil Ketua dan Ketua Bappeda Provinsi. Penempatan pertama di Bappeda pada Bidang Pengendalian yang dipimpin oleh Bapak Harris Hasyim.

Pekerjaan di Bappeda sebagai perencana menjadi obsesi saya sejak mengenal mata kuliah perencanaan dan tata letak pada semester keenam pada FATEMETA IPB. Tahun 1983,  dibawah pembinaan Bapak Man Hasan dan Bapak Subki E. Harun bersama kami dapat menyelesaikan perencanaan atau master plan pembentukan sepuluh kabupaten dan kota di provinsi Lampung dari semua 4 kabupaten/kota. Memproyeksikan sepuluh kabupaten/kota saat itu dikembangkan dengan parameter daya dukung rentang kendali, faktor kesejarahan (kawedanan), faktor sumberdaya ekonomi dan sistem keamanan regional nasional, dimana Lampung sebagai wilayah penghubung wilayah barat dan tengah Indonesia, tepatnya gerbang Sumatera-Jawa.  Faktor-faktor itu menjadi inspirasi masuknya berbagai parameter tesebut dalam penyusunan PP 129 Tahun 2000, ketika saya kemudian sudah berpindah ke Jakarta menjadi Kepala Biro Perencanaan di tahun 1998 dan menjadi Sekretaris Jenderal  Departemen Dalam Negeri di awal 2001.

Dan sekarang, ternyata jumlah kabupaten dan kota di Lampung sudah mencapai empat belas setelah 19 tahun kemudian. Artinya, sistem dan wadah manajemen unit pemerintahan itu berkembang sesuai dengan keadaan dan bisa juga karena dinamika politik lokal. Beberapa daerah yang berkembang dalam beberapa tahun kemudian setelah tahun 1983 itu ialah kabupaten Pesawaran dan Pringsewu serta Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.  Wilayah-wilayah tersebut, memang dalam analisis kami saat itu memiliki potensi yang luar biasa seperti Pesawaran karena dukungan Kedondong dan Talangpadang serta Pardasuka yang kaya akan hasil bumi dan bila diberikan jaringan jalan yang cukup juga akan dinamis karena bersisian dengan Bandar Lampung. Begitupun Pringsewu, sejak tahun 1980an sebetulnya telah diproyeksikan berkembang sebagai sebuah kota. Begitupula Tulangbawang Barat dengan kekuatan di Tata Karya dan Daya Murni, Pulung Kencana. Namun saya selalu ingat pesan Bapak Man Hasan ketika itu sebagai Ketua Bappeda Provinsi yang mengingatkan bahwa tidak lebih mudah membentuk sebuah kota daripada membentuk sebuah kabupaten otonom. Karena sistem pemerintahan kota harus memberikan tuntutan yang lebih banyak dan lebih cepat menyangkut hal-hal yang cukup berat seperti air bersih, jalan kota, listrik, drainase, persampahan dan termasuk pasar dan parkir, atau tepatnya sering disebut utilitas kota. Belakangan kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri setelah berinteraksi dengan kabupaten dan kota-kota di Indonesia, saya memahami bahwa perbedaan yang dimaksud oleh Bapak Man Hasan ketika itu, secara teoritik karena masyarakat kota tidak terlalu pusing dalam beban politik, yang penting memiliki utilitas. Berbeda dari masyarakat kabupaten yang penuh dengan dinamika politik, dan masih lebih mengedepankan pertanyaan-pertanyaan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk rakyat.  

Sebagai perencana saya mengenal dengan baik setiap jengkal tanah di Lampung, yang hampir seluruh pelosoknya pernah saya jamah, baik dalam tugas sebagai perencana di Bappeda, maupun dalam tugas pembinaan generasi muda sebagai Ketua DPD AMPI Provinsi Lampung. Saya bergabung dalam organisasi AMPI sejak tahun 1985 bersama Bung Eddy Sutrisno dan bersama Bang Ismet Badri Balau di KNPI.  Saat itu di lapangan ada Masdulhaq sebagai Ketua AMPI Lampung Selatan dan Irham Djafar sebagai Ketua AMPI Lampung Barat (sekarang Irjen Kementerian Kehutanan), Yudhi Prayudha Ketua AMPI Lampung Tengah (sekarang Irjen Kementerian Kesehatan)   dan Indra Karyadi sebagai Ketua AMPI Bandar Lampung (terakhir jabatan yang saya tahu sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung), serta yang lain-nya dimana kami bekerja bersama-sama dalam wadah organisasi kemasyarakatan pemuda. Hampir setiap akhir pekan selalu berada di lapangan tidak saja untuk pembinaan generasi muda, tetapi juga sambil melakukan monitoring pembangunan daerah terutama monitoring kondisi jalan, jembatan dan prasarana irigasi, karena hampir sebagian besar tugas saya di Bappeda Lampung terkait dengan perencanaan bidang Fisik Prasarana. Selain itu juga saya sering meminta pandangan dalam diskusi reguler seperti dengan Sensen, dengan Bang Bachtiar Amrah, Mas Ilham, Maman, Maspriel, Furqon, dll. Itu semua untuk menanyakan bagaimana respons dan kondisi masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa saya memperoleh penajaman intuisi sebagai perencana dari lapangan, termasuk dorongan yang memacu untuk membangun seluruh pelosok Lampung dan membuka isolasi. Pada suatu saat dibulan Juni tahun 1985 bersama  jajaran Dinas PU melakukan survey irigasi ke Krui dan menyeberangi sungai Way Tenumbang yang hanya bisa dilalui dengan rakit, termasuk untuk mobil juga harus menyeberangi sungai di atas rakit. Saya sempat menyaksikan sebuah mobil truk di atas rakit yang akan menyeberang, ternyata tenggelam masuk ke dalam sungai dan saat itu menjelang maghrib.

Situasi itu semakin memberi dorongan pada saya bahwa Lampung memang membutuhkan pengabdian saya sebagai perencana fisik wilayah. Intuisi saja untuk menjadi perencana yang baik tidaklah cukup. Saya merasa ada yang kurang sehingga saat saya mendapatkan tawaran sekolah S-2 di Negeri Belanda atas Beasiswa NUFIC Belanda, melalui Bakosurtanal, atas dorongan Ketua Bappeda Provinsi Lampung saat itu Bapak Man Hasan, pada bulan Juni 1985 saya berangkat sekolah dan selesai S2 pada  tahun 1988. Pada hari pertama masuk kantor setelah sekolah, musibah menimpa Lampung dengan banjir besar Way Ngarip di Kota Agung. Dengan metoda perencanaan yang saya peroleh yaitu teknik potret udara dan indera jauh, analisis pengendalian banjir dilakukan dengan foto satelit, saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan fenomena banjir yang terjadi kepada Ketua Bappeda Bapak Man Hasan dan Sekwilda Bapak Alimudin Umar bersama Karo Lingkungan Hidup Bapak Paganini. Saya senang karena kemudian penanganan  banjir Way Ngarip dapat dilakukan dengan baik.  

Beberapa kegiatan yang saya terlibat dalam perencanaannya dan berhasil diimplementasikan, selalu menjadi kebahagiaan buat saya. Saya juga senang dengan hasilnya seperti kegiatan pengendalian banjir Sukadana serta perencanaan sodetan Way Curup. Demikian pula dengan banjir   Panjang yang setiap tahun di waktu lalu selalu jadi masalah. Melalui sistem bangunan bagi atau “jebakan air” dan kanalisasi air serta kombinasi pembiayaan antara Pemda Provinsi, Pemda Kota Bandar Lampung dan Adpel Panjang, ditahun 1995 an, akhirnya  banjir di depan sepanjang jalan sekitar pelabuhan Panjang dapat diatasi dan sampai sekarang hampir tidak pernah terjadi lagi.

Kebahagiaan saya yang lain ialah tugas menyelesaikan pelebaran jalan Bakauheni dan perencanaan jembatan Selat Sunda yang rapat-rapatnya di Jakarta saya hadiri baik di BPPT maupun di Jasa Marga, saat itu ditahun 1996an. Pelebaran jalan Bakauheni sebagai  bagian dari pembangunan jalan lintas timur menjadi obsesi Gubernur Lampung Bapak Pudjono Pranyoto dan saya all out membantunya. Juga pembangunan jalur lintas barat yang berhasil ditembus dan dimulai kegiatan pembangunannya  awal 1990an.  Pelebaran jalan Bakauheni juga menjadi bagian dari sistem pembangunan jembatan Selat Sunda. Pada saat itu dengan dukungan Pusat termasuk Bappenas. Pembangunan pelebaran jalan Bakauheni itu memberi penyelesaian atas masalah yang setiap tahun dihadapi yaitu macetnya jalur penyeberangan disaat hari raya terutama lebaran. Sejak pelebaran jalan itu, tidak lagi dirasakan ada persoalan tentang penyeberangan dan kemacetan Bakauheni. Menyatu dengan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda juga pembangunan jalan tol yang sudah dirintis dan dilaksanakan tendernya tahun 1997 untuk ruas Bakauheni –  Beranti sebagai ruas I, diperkirakan bahwa jalan tol Bakauheni akan sampai ke Prabumulih dnegan  sekitar 6-7 ruas dan interchange.  

Saya terus mengikuti perkembangan Bakauheni ini. Ketika dirancang dan mulai beroperasi ditahun 1980, naik kapal ro-ro (roll on roll off) Bakauheni itu akan ditempuh dalam waktu 80 menit, artinya mulai dari naik kapal sampai dengan turun dari kapal dalam desain diproyeksikan selama 80 menit. Dalam pelaksanaannya selalu kita tempuh hampir lebih dari dua jam atau 120 menit. Apalagi saat ini, problem yang muncul menyangkut iklim atau cuaca dan gelombang laut. Kita memang masih harus terus berpikir tentang persoalan ini. Dengan perkembangan jalan tol Jakarta-Merak dan pelebaran jalan Bakauheni-Lampung Timur dan lintas tengah ke Tarahan, tampak setelah sepuluh tahun kemudian bahwa persoalan Merak-Bakauheni ternyata saat ini bertumpu pada soal di pelabuhan, baik menyangkut dermaga maupun menyangkut kapal ferry serta kesyahbandaran dan keselamatan penyeberangan. Dari sini kelihatan bahwa masalah itu terus ber-evolusi dan menuntut otoritas kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah  memikirkan dengan baik menurut perkembangan keadaan, termasuk Pemda Provinsi Lampung dan Provinsi Banten.

Tentu saja dalam mengukir karya-karya tersebut kami kerjakan dalam tim yang kuat dan solid baik dilingkungan Bappeda maupun dilingkungan Biro-biro dan Asisten di kantor Sekretariat Pemda, Pembinaan oleh Bapak Sekda Prov Bapak Fauzi Saleh dan Bapak Nurdin Muhayat serta Bapak Sutomo dan Dahlan Alie juga memberikan arti yang besar. Juga dukungan staf saat itu seperti  Fahrizal, Puji Riyanto, Ria Kholdie, Herlina Warganegara, Tony Tobing, Ediyanto, Pieter,  dll yang masih sangat banyak lagi merupakan kontribusi yang luar biasa kepada daerah, kepada negara ini. Saya percaya mereka sekarang masih bertugas dengan baik dan berdedikasi bagi Pemda dan untuk rakyat  di Lampung. Tentu saja diatas semuanya, yang justeru paling menentukan keberhasilan dan kekuatan kerja itu tidak lain Bapak Poedjono Pranyoto. Saya mendapatkan kesempatan yang banyak dan sangat luas. Juga dorongan dan dukungan yang luar biasa.

Pengabdian yang utuh ternyata juga tidak membuat kita aman dari persoalan, karena pengabdian totalitas yang saya berikan untuk membangun Lampung Barat pasca gempa ternyata memberi resiko sangat tinggi pada dimensi hukum dimana pada akhirnya saya harus menanggung beban proses hukum yang bukan atas perbuatan saya, dan justeru dipersoalkan setelah saya pindah tugas ke Jakarta. Saya seperti masuk dalam arus putaran besar politik elit. Dengan segala doa dan ketulusan saya mencoba menjalaninya dilandasi satu tekad bahwa pengadilan adalah tempat mencari dan memperoleh keadilan. Dari peristiwa ini juga saya belajar bahwa kejujuran akan memberikan hikmah kebaikan untuk diri kita sendiri. Pengabdian yang tulus kepada negara juga memberikan hikmah dan memberikan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu saya kira tepat bila kemudian berdasarkan pengalaman puluhan tahun saya kemudian mendapatkan bahwa : ”menjadi PNS itu harus jujur pada orang lain dan jujur pada diri sendiri". Memang susah, tapi terus berupaya kearah itu saja sudah memberikan jalan kebaikan bagi kita, disamping untuk rakyat.

Membangun Lampung Barat sejak dipersiapkan master plan nya pada tahun 1983 sampai dengan berdirinya ditahun 1990 sampai pula pada pembangunannya hingga rekonstruksi  pasca musibah gempa 1994, hampir seluruhnya menjadi salah satu bagian dari kebanggaaan saya sebagai PNS perencana yang memberikan pengabdian penuh pada daerah. Saya bersyukur bahwa Tuhan menolong dan mendengar doa saya tentang keadilan. Saya juga tidak mengira bahwa pada akhirnya saya harus meninggalkan daerah  yang saya cintai karena penarikan penugasan saya dari Lampung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak R. Hartono dan Sekjen Depdagri kala itu Bapak Feisal Tamin, dengan penugasan baru sebagai Kepala Biro Perencanaan Departemen Dalam Negeri yang dilantik pada tanggal 8 Mei 1998, hanya beberapa hari sebelum pecah reformasi. Karir sebagai PNS dengan pangkat dan jabatan tertinggi dapat saya raih sebagai Sekretaris Jenderal yang formalnya dilantik tanggal 13 Februari 2001 hingga 12 Mei 2005. Lampung adalah medan belajar yang sangat baik dan cukup ideal, dengan dukungan pembinaan kepemimpinan yang baik serta ketulusan bekerja.

Menghadapi berbagai persoalan saat ini, tidak ada pilihan lain bagi para PNS rekan sejawat saya di Lampung, adalah dengan menegakkan kepala, maju terus membangun daerah, kembangkan kebersamaan, mendukung dan terus memupuk kepemimpinan dan  berinovasi untuk menolong daerah dan menolong rakyat tanpa pamrih, karena rakyat terus menunggu, untuk apa keberadaan Pemerintah bagi rakyat ? Pada akhirnya saya juga tahu bahwa intuisi itu datang dari akumulasi pengalaman empirik dan secara teoritik, ternyata intuisi itu merupakan ilmu yang masih terpendam. Lampung memang memendam banyak modal keilmuan dan keberhasilan melalui pengabdian yang tulus dengan kejujuran pada orang lain dan kejujuran pada diri sendiri.
 
Siti Nurbaya Bakar
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral

Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brazil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini di arena COP-26 UNFCCC, Glasgow, Skotlandia, Jumat (11/11/2021). “Pertemuan telah di gelar di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di arena COP 26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brazil, dan Kongo,” ujar Wamen Alue Dohong.

Wamen Alue Dohong menjelaskan lebih lanjut, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral. Menteri Lingkungan Brazil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis  terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.

"Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisitif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap," terang Wamen Alue Dohong.

Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi 3 negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC, sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi...

Read More...
Menteri LHK: Pesan Presiden Jelas, Harus Ada Keseimbangan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo, bahwa setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah harus seiring sejalan dengan kebijakan untuk menurunkan deforestasi dan emisi.

''Pesan Presiden sudah jelas. Harus ada keseimbangan.
Presiden Jokowi juga menekankan, setiap Kementerian dalam membangun apapun harus memperhatikan lingkungan dan dampaknya. Pesan itu telah direalisasikan dalam langkah kerja lapangan yang dalam beberapa waktu ini terus berlangsung,'' tegas Menteri LHK Siti Nurbaya di Glasgow, Kamis (4/11/2021).

Dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir, Indonesia secara nyata telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk kerja nyata di lapangan terutama dalam menekan angka deforestasi dan penurunan emisi.

Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis hanya tinggal 115,2 ribu ha. Angka deforestasi di tahun ini, menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga bisa ditekan hingga 82 % di tahun 2020, saat dunia sedang mengalami cuaca esktrem yang mengakibatkan negara seperti Amerika, Kanada, dan lainnya harus mengalami karhutla.

''Kita bersyukur di tahun 2019 dan tahun 2020, Indonesia bisa terhindar dari duet bencana asap karhutla dan corona, mengingat cuaca ekstrem yang sedang melanda dunia,'' kata Menteri Siti.

Kebijakan pemerintah lainnya dengan moratorium hutan primer dan gambut seluas 66 juta ha, penataan regulasi, pengendalian dan pemulihan lahan gambut lebih kurang 3,4 juta ha.

Selain itu juga dilakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan tanaman dan peningkatan serapan karbon.

''Sejak 2019 Presiden telah meningkatkan penanaman kembali 10 kali lipat, dan pengelolaan hutan lestari,'' kata Menteri Siti.

Pengendalian hutan tanaman pada sekitar 14 juta hutan tanaman dengan antara lain metode reduce impact logging serta pengelolaan perhutanan sosial untuk petani kecil. Sampai saat ini,...

Read More...
Perpres Nilai Ekonomi Karbon Dukung Pencapaian NDC Indonesia

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang didalamnya juga mengatur tentang pasar karbon.

Ketentuan itu diyakini bisa mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk pengendalian perubahan iklim.

"Dengan adanya ketentuan tentang carbon pricing, maka hal ini akan semakin mempermudah pencapaian NDC Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada sesi panel diskusi di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, Selasa 2 November 2021.

Dalam dokumen pembaruan NDC yang telah disampaikan pada UNFCCC pada Juli 2021, Indonesia berkomitmen untuk mencapai pengurangan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat seperti tercantum dalam dokumen Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Berdasarkan perhitungan LTS-LCCR 2050, Indonesia mampu mengurangi emisi hingga 50% dari kondisi business-as-usual, terutama dengan dukungan Internasional.

Perpres Nilai Ekonomi Karbon diharapkan bisa menggerakan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi GRK.

Dalam Perpres Nilai Ekonomi karbon ada beberapa mekanisme perdagangan karbon yang diatur, yaitu perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema cap and trade, pengimbangan emisi melalui skema carbon off set, pembayaran berbasis kinerja (result based payment), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dewanthi menyatakan carbon pricing dapat menjadi insentif untuk pencapaian NDC.

"Carbon pricing diharapkan mendukung instrumen lain yang juga dilakukan seperti...

Read More...
Di Universitas Glasgow, Menteri LHK Jelaskan FoLU Net Sink Bukan Zero Deforestation

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Selasa (2/11/2021). Pada kesempatan ini kembali ditegaskan bahwa FoLU Net Carbon Sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Ini perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan nasional.

Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (diantaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.

''Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan. Oleh karena itu pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,'' tegas Menteri Siti, sebagaimana rilis untuk media, Rabu (3/11/2021).

Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan disamping tentu saja harus berkeadilan.

''Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di negara Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan kondisi di Indonesia,'' ungkap Menteri Siti.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak untuk berhati-hati memahami deforestasi dan tidak membandingkannya dengan terminologi deforestasi negara lain, karena disitu ada persoalan cara hidup, gaya hidup termasuk misalnya tentang definisi rumah huni menurut masyarakat Indonesia dengan halaman rumah dan sebagainya yang berbeda dengan konsep rumah huni menurut kondisi di Eropa, Afrika, dan lainnya.

''Jadi harus ada compatibilty...

Read More...
FoLU Net Carbon Sink Tidak Sama Dengan Zero Deforestation

Indonesia sangat kuat dengan komitmen dalam penanganan isu perubahan iklim. Keseriusan Indonesia untuk urusan penanganan isu perubahan iklim ini, tergambar pada inisiasi “Indonesia FoLU Net-Sink 2030”. Komitmen ini merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Suatu kondisi dimana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030.

Presiden Jokowi juga telah menyampaikan target Indonesia untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau sedapat-dapatnya lebih awal.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa ada hal-hal penegasan yang perlu disampaikan kepada publik terkait komitmen tersebut. Salah satunya yaitu bahwa zero deforestation tidak sama dengan carbon neutral untuk sektor kehutanan, sebagaimana ditegaskan Menteri Siti saat briefing Delegasi RI pada 26 Oktober di Jakarta.

"Untuk tahun 2030 dengan segala kebijakan sektor kehutanan yang ada, sejak pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 akhir hingga sekarang sedang terus berlangsung dan dengan penyempurnaan secara terus menerus, kita memperbaiki tata kelola kehutanan. Hasil-hasilnya selama 6 tahun terakhir juga dirasakan dan akan terus kita tingkatkan," kata Menteri Siti sebagaimana mempertegas hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada World Leaders Summit (WLS) on Forest and Land Use di Glasgow pada Selasa, 2 November 2021.

Sekali lagi Menteri Siti menegaskan harus jelas bahwa zero deforestation atau sama sekali tidak boleh ada penebangan dan bahkan satu pohon jatuh di halaman rumah itu bisa disebut deforestasi.

"Apakah seperti itu? Tentu saja tidak!" tegasnya.

Dalam hal individual activities, swasta misalnya, hal tersebut bisa saja dianut, sebab mekanistik, teknis dan satu persatu langkah kerja bisnis misalnya dengan RKU atau rencana kerja usahanya yang bisa dirinci satu persatu dalam rencana kerja teknik tahunan RKT. Jelas itu mekanistik, linearistik.

Tapi kalau negara apalagi...

Read More...
Di COP26 Glasgow, Presiden Jokowi Tegaskan Kerja Nyata Indonesia Bidang LHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mendampingi Presiden Jokowi dalam berbagai pertemuan bilateral, hingga World Leader Summit COP26, yang berlangsung sepanjang Senin (1/11/2021) waktu Glasgow. Dalam berbagai kesempatan pertemuan, Presiden Joko Widodo menegaskan kerja nyata Indonesia untuk perubahan iklim.

''Pesan penting Presiden Jokowi, bahwa Indonesia tidak bekerja dengan retorika, tapi kerja nyata. Indonesia berkomitmen dan berjanji atas hal-hal yang secara realitik bisa dilakukan. Kita tidak akan menjanjikan apa yang tidak bisa kita kerjakan,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Selasa (2/11/2021).

Langkah-langkah Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim kepada rakyat, diantaranya dengan mengurangi laju deforestasi terendah sepanjang sejarah, Perhutanan Sosial, TORA, Rehabilitasi gambut dan mangrove, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai upaya nyata lainnya. Hal ini juga ditegaskan Presiden Jokowi dalam World Leaders' Summit.

Pada pertemuan dengan CEOs Forum, Presiden Joko Widodo melihat pentingnya sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim.

Dilanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan fokus pada kerja sama dan hilirisasi dengan orientasi ekonomi hijau.

''Saya membayangkan ke depan akan banyak terjadi rekayasa industri,'' kata Menteri Siti.

Selanjutnya pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa. Presiden mengharapkan agar Slovenia mendorong finalisasi perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement.

''Presiden Jokowi menyayangkan masih ada indikasi perlakuan diskriminatif atas alasan rantai supply komoditi pertanian,'' tambahnya.

Selain pertemuan bilateral, dalam suasana yang hangat di tengah agenda padat, Perdana Menteri Kanada Justin Pierre Trudeau juga sempat bertemu Presiden Jokowi...

Read More...
Paviliun Indonesia COP-26 UNFCCC Tunjukan Aksi Iklim Indonesia Kepada Dunia

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong membuka Paviliun Indonesia COP 26 UNFCCC Glasgow, Inggris, Senin (1/11), pukul 10.00 waktu setempat. Paviliun Indonesia pada gelaran COP 26 kali ini mengambil tema 'Leading Climate Actions Together: Indonesia FOLU Net Sink 2030'.

Paviliun Indonesia berfungsi sebagai soft diplomacy bersamaan dengan hard diplomacy meja perundingan digelaran COP- 26 UNFCCC, Glasgow. Soft Diplomacy di Paviliun Indonesia akan menyuarakan tindakan, strategi, dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional berupa aksi-aksi iklim Indonesia dalam mencegah peningkatan suhu global dibawah 1,5 derajat Celcius.

"Paviliun Indonesia menyajikan tonggak sejarah bagi Indonesia dengan menampilkan kebijakan dan tindakan dalam menangani perubahan iklim, menunjukkan komitmen Indonesia dalam negosiasi global, dan menyajikan banyak pelajaran dari lapangan," tutur Wamen Alue.

Melalui Paviliun Indonesia akan disebarkan informasi yang konstruktif dan integratif tentang program pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para pihak, termasuk menjabarkannya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat global. Penyelenggaraan Paviliun Indonesia ini disebutnya juga dalam rangka membuka peluang bagi para pihak dalam lingkup global untuk menggali ide, peluang, dan jejaring dalam rangka penguatan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Isu perubahan iklim disebut Wamen asal Kalimantan Tengah tersebut telah mempengaruhi setiap negara di setiap benua. Efeknya telah mempengaruhi aspek perekonomian dan kesehatan dari masyarakat di seluruh dunia. Perubahan pola cuaca hingga terjadinya cuaca ekstrem yang memicu bencana alam dan wabah penyakit, telah nyata terlihat akhir-akhir ini.

"Tanpa tindakan, peningkatan suhu permukaan rata-rata dunia akan melampaui 3 derajat celcius abad ini. Orang-orang termiskin dan paling rentan yang paling terpengaruh," jelasnya.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik...

Read More...
Menteri LHK: Para Sarjana Kehutanan Segera Gabung PII

Pada acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi PII Teknik Kehutanan, Kamis, (28/10). Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak para sarjana kehutanan di Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) guna melegalkan praktik kerja keinsinyurannya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

"Para sarjana khususnya dalam rumpun bidang kehutanan untuk segera bergabung dalam organisasi PII, sebagai bagian dari kewajiban seorang insinyur dalam melakukan praktek keinsinyuran seperti yang telah diatur dalam undang-undang no 11 tahun 2014 Tentang Keinsinyuran," ujar Menteri Siti

Menteri Siti pun berujar peran penting insinyur Indonesia khususnya bidang kehutanan adalah untuk mempercepat tumbuh kembangnya negara menuju kemajuan. Peran tersebut disebutnya salah satunya dengan mengembangkan instrumen dan teknologi yang menjadi tugas para insinyur.

"Untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia, saya serukan pentingnya profesionalitas anak bangsa atas dasar ketuhanan, kemandirian bangsa, dan yang paling penting terciptanya kultur insinyur Indonesia yang profesional," tutur Menteri Siti.

Para insinyur Indonesia khususnya bidang kehutanan disebutnya memiliki tugas perjuangan yang mulia, yaitu menjaga hutan atau sumber daya alam. Perjuangan ini sama artinya dengan perjuangan menjaga kehidupan bangsa dan negara. "Oleh kerena itu upaya pelembagaan profesi insinyur hayati khususnya insinyur kehutanan perlu dipercepat dan menjadi perhatian secara sungguh-sungguh," tegasnya.

Apalagi sebagai salah satu negara pemilik hutan terluas di dunia bersama Kongo dan Brazil, tantangan sektor kehutanan menjadi sangat kompleks. Tantangan terbesar Indonesia untuk mempertahankan tutupan hutan antara adalah bahaya karhutla, deforestasi, konflik tenurial, penebangan liar, persoalan tata kelola gambut. Untuk itu keberadaan insinyur-insinyur kehutanan Indonesia yang teruji secara komprehensif menjadi penting.

Sejalan dengan hal tersebut Ketua Umum PII
Heru Dewanto menyatakan jika...

Read More...
Kontribusi Multiusaha Kehutanan dalam Pencapaian Net Sink Folu 2030


Untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink Forestry and Other Land Uses (FOLU) pada tahun 2030, diperlukan kerja keras dan kerja bersama seluruh pihak, termasuk keterlibatan dunia usaha. Penerapan multiusaha kehutanan yang dikelola berbasiskan lanskap ekosistem hutan diyakini akan menjadi pilar penting untuk mendukung hal tersebut, sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia sangat kuat dalam komitmen dengan penanganan isu perubahan iklim. Dalam menggambarkan keseriusan Indonesia untuk urusan penanganan isu perubahan iklim ini, Indonesia menginisiasi “Indonesia FoLU Net-Sink 2030”. Komitmen ini merupakan pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Suatu kondisi dimana tingkat serapan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi sektor terkait pada tahun 2030.

“Bapak Presiden telah menggariskan pentingnya setiap negara memenuhi target yang telah disepakati, yaitu Nationally Determined Contribution (NDC). Selain itu, Bapak Presiden menyampaikan target Indonesia untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau sedapat-dapatnya lebih awal,” kata Menteri Siti, saat membuka Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Raker APHI) secara virtual di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti kembali menegaskan pentingnya APHI dan entitas bisnis kehutanan, sebagai salah satu stakeholder kunci. APHI memiliki peran penting dalam mengatasi pelemahan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19. Sebuah kondisi yang perlu dibantu dan diatasi melalui investasi yang berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor hulu kehutanan Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menjelaskan lebih lanjut konsep multiusaha kehutanan sebagainana diatur dalam Peraturan Pemerintah 23/2021, sebagai turunan UU Cipta Kerja. Kegiatan multiusaha...

Read More...
Para Pemimpin Indonesia Tegaskan Komitmennya Kendalikan Perubahan Iklim


Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Duta Besar Indonesia untuk  Singapura Suryopratomo menyampaikan statementnya yang menunjukkan ketegasan ambisi dan komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, pada Acara  Climate Leaders Massage, Kamis, (28/10) di Jakarta.

Menjelang diselenggarakannya Glasgow Climate Change Conference (COP26) pada Bulan November 2021, Indonesia sudah sejak jauh hari mempersiapkan diri berkontribusi secara optimal bersama masyarakat global. Melalui ambisi-ambisi iklim yang sudah dicatatkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Updated NDC Indonesia, maupun Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang disampaikan kepada UNFCCC pada Juli 2021, sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris, yang juga telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

"Di Glasgow kita akan mempetergas komitmen dan ambisi kita dalam mengendalikan perubahan iklim dengan menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Komitmen itu ketegasan antara komitmen dan implementasi. Arahan Bapak Presiden yang dijanjikan itu yang realistis yang bisa dikerjakan atau ada justifikasi kita bisa melakukan nya," tutur Menteri Siti.

Menteri Siti pun mengungkapkan jika dalam periode 6-7 tahun terakhir telah banyak hasil kerja Pemerintah dan Kementerian LHK yang dipimpinnya dalam kaitannya upaya mengendalikan perubahan iklim. Kerjasama yang baik dari para pihak mulai dari Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, Aktivis dan Media menjadi faktor penentu berbagai kesuksesan kerja-keeja besar mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia.

"Kita akan memberikan kepada dunia berupa contoh-contoh kerja nyata pengendalian perubahan iklim," imbuhnya.

Kepemimpinan Indonesia dalam aksi-aksi pengendalian perubahan iklim diakui oleh masyarakat internasional. Indonesia dianggap negara yang penting di dunia dengan segala...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di...

Read More...


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden...

Read More...

Perkembangan dunia yang ditandai dengan globalisasi, teknologi informasi serta ciri memudarnya batas antar negara-negara bertetangga di dunia semakin mengandalkan pada tingkat kepastian secara legal yang didukung oleh akurasi informasi atas suatu benda atau kondisi. Sebagai contoh misalnya, meskipun tampak seperti tanpa batas, namun batas negara menjadi sangat penting tingkat legalitas dan akurasi batas di lapangan pada masing-masing wilayah negara. Demikian pula, semakin besar tuntutan masyarakat akan informasi kewilayahan dengan ciri geo-reference, tidak saja untuk keperluan akademik, namun untuk keperluan yang sangat luas termasuk untuk investasi, bahkan agenda-agenda politik.

Read More...



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal   tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format  demokratis lainnya yaitu dengan  sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi  secara sistematis). 

Pilkada langsung telah membawa  hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa  frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks  tersebut kurang relevan...

Read More...

1. PENDEKATAN

Dalam melakukan pengamatan dengan stabilitas nasional Indonesia, hal yang menjadi acuan dasar ialah tujuan bernegara sebagaimana tertuang didalam Pembukaan  UUD 1945.  Beberapa referensi juga bisa diangkat  seperti menurut US Institution for peace bahwa tujuan akhir dari sebuah negara akan meliputi :  Safe and secure environment, Rule of Law, Stable governance, Sustainable economy, dan Social Well being.

Referensi lain dari  Bruce Giley dalam buku The Right to URle, How STates Win and Lose Legitimacy (2009)  bahwa tujuan akhir dari suatu  pemerintahan akan meliputi : external security,   internal order,    general welfare,   freedom  dan   justice  .

2. PENGUKURAN STABILITAS

Bagi Indonesia, membicarakan stabilitas nasional seperti membawa pada pemikiran kembali kepada langkah-langkah represif pemerintah kepada rakyat, padahal tidak. Seharusnya pemahaman akan stabilitas bisa diartikan dalam coverage yang menyeluruh untuk mencapai...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by