Sunday, May 29, 2022

Refleksi KLHK 2021: Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

 

Program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pada tahun 2021, beberapa capaian terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, dan Kegiatan Pengendalian Pencemaran diungkap dalam Acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlangsung secara luring dan daring, di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021.

Nilai IKLH Nasional Tahun 2021: 71,43 melebihi dari target yaitu 68,96. Nilai IKLH tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 1,16 poin dari tahun sebelumnya 70,27. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Provinsi yang berhasil mencapai target IKLH 2021 sebanyak 28 provinsi, sedangkan yang tidak dapat mencapai target sebanyak 6 provinsi. Nilai sementara IKLH Tahun 2021 berada pada rentang baik.

“Kalau dilihat Alhamdulilah tahun ini terjadi peningkatan IKLH Indonesia. IKLH ini adalah suatu gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang diukur/nilai komposit dari matra air, udara, tutupan lahan, dan juga kualitas air laut,” ujar Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK.

Peningkatan terjadi pada Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 (sementara) yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibanding tahun 2020 yaitu 87,23, Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Tahun 2021 (sementara) melebihi target yaitu 81,03, Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2021 (sementara) meningkat 0,18 dibandingkan tahun 2020, Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Tahun 2021 (sementara) yaitu 68,00 melebihi target, yaitu 66,30 dengan kenaikan 2,3 poin dari tahun 2020. Sementara yang mengalami penurunan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021 (sementara) yang mengalami penurunan sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun 2020, dan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 (sementara) mengalami penurunan sebesar 0,2 poin dibanding tahun 2020 yaitu 53,33.

Mulai tahun 2021 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diajak menetapkan target IKLH dan memasukan ke dalam RPJMD. “Jadi target IKLH dibreakdown di masing masing pemerintah daerah, kita berkoordinasi dengan Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri untuk menggunakan Indikator target IKLIH itu sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja pembangunan lingkungan hidup di daerah,” ungkap Sigit.

Selanjutnya untuk kegiatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, Sigit mengungkapkan jika jajarannya telah melakukan berbagai macam inovasi, yang pertama adalah pembangunan Ekoriparian yaitu pemanfaatan sempadan sungai untuk menjadi pusat wisata edukasi lingkungan dengan tidak menganggu ekosistem yang ada dan dalam pengelolaan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Ekoriparian berperan dan bermanfaat sebagai tata ruang hijau di bantaran sungai. Beberapa lokasi pembangunan dan pengembangan ekoriparian Tahun 2021, yaitu Ekoriparian Bintang Alam (Karawang, Jawa Barat); Ekoriparian Taman Sekar Taji (Solo, Jawa Tengah); Ekoriparian Mega Regency (Bekasi, Jawa Barat); dan Ekoriparian Cikampek Baru (Karawang, Jawa Barat).

Berikutnya pemulihan lingkungan dilakukan melalui Pengembangan Lahan Basah Buatan/atau Constructed Wetland. Metode ini pembangunan ekosistem buatan yang didesain khusus untuk memurnikan air tercemar dengan mengoptimalkan proses fisika dan biokimia yang melibatkan tanaman, mikroba, dan tanah yang tergenang air. Beberapa perusahan pertambangan telah menerapkan cara ini seperti PT Bukit Asam dan PT Jorong Barutama Gaston. Pemulihan Lahan Akses Terbuka selama 2016 – 2021 dilaksanakan dengan total pemulihan seluas 105.196 hektar. Pada Tahun 2021 dilakukan pemulihan di 4 lokasi yaitu Padang Pariaman, Malang, Kuningan dan Landak, dengan total pemulihan seluas 34,4 hektar.

Pemulihan lingkungan juga dilakukan melalui Pemulihan Lingkungan di Ekosistem Gambut yang berada baik di lahan masyarakat mupun di lahan konsesi. Kegiatan dilaksanakan dengan mengembalikan sifat dan fungsi ekosistem gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa program yang dikembangkan yaitu pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut, Pembangunan Sekat Kanal, dan Pemulihan Ekosistem Gambut. Pemulihan Ekosistem Gambut di lahan masyarakat tahun 2021 dilaksanakan sekitar 3.320 hektar, sebanyak 69 desa mandiri peduli gambut, dan 166 unit sekat kanal dibangun.

Selain memulihkan ekosistem gambut, KLHK juga melakukan inventarisasi ekosistem gambut untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang karakteristik ekosistem gambut. Inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada level skala 1:50.000 tahun 2021 pada 36 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) telah mencakup luasan total sekitar 1.475.119,94 hektar. Sementara secara total dalam unit KHG total dari tahun 2015 – 2021 terinventarisasi 271 KHG dari 865 KHG di seluruh Indonesia.

Pemulihan ekosistem gambut juga dilakukan di lahan konsesi yaitu di sebanyak 320 perusahaan yang terdiri dari perusahaan hutan tanaman industri/HTI (Pulpwood Industrial Plantation) dan kelapa sawit (Palm Oil Plantation), dengan jumlah titik pantau tinggi muka air tanah (TP-TMAT) sebanyak 10.450 titik. Luasan areal pemulihan ekosistem gambut sekitar 3,67 juta hektar.

“Apa yang dihasilkan dari upaya pemulihan lingkungan di KHG salah satunya sekat kanal yang terdapat di perkebunan dan HTI menyebabkan kenaikan muka air tanah sehingga gambut menjadi basah berhasil mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sigit.

Sementara di perairan pemulihan lingkungan dilakukan sejak tahun 2015 – 2021 di 31 lokasi dengan total luasan pemulihan sekitar 10.582,40 m2. Pada tahun 2021 dilaksanakan pemulihan di 4 lokasi yaitu Berau, Bintan, Ambon, dan Ternate.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan terkait upaya pengendalian pencemaran yang terus berjalan melalui berbagai macam program seperti Pembangunan Fasilitas Pengolahan Air Limbah dan pemantauan pencemaran lingkungan. “Kami sudah memiliki sistem pemantauan yang sifatnya 24 jam non stop untuk pemantauan kualitas air, udara, emisi dan effluent dari industri,” imbuh Sigit.

Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER pun terus dilakukan bahkan dikembangkan untuk memantau seluruh proses perusahaan dalam metode Life Cycle Assessment (LCA). Dengan metode berbasis cradle to grave keseluruhan siklus dari proses produksi hingga pengolahan limbah akan dianalisis. Sehingga akan diketahui jumlah energi, biaya dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh tahapan daur hidup produk dimulai dari pengambilan bahan baku sampai dengan produk itu selesai digunakan oleh konsumen.

“Dari LCA perusahaan sebetulnya akan tahu sebetulnya ‘dosa’ lingkungan mereka ada dimana, tidak selalu ‘dosa’ nya itu ada di waktu produksi, LCA juga memberikan feedback untuk membuka pangsa pasar/produk baru yang ramah lingkungan, sekaligus menjawab ‘dosa’ lingkungan yang dibuat oleh perusahaan,” tambah Sigit.

Sejak pertama kali LCA diperkenalkan higga saat ini sudah 289 perusahaan yang menerapkan LCA dalam manajemen lingkungannya.

Program Kinerja Penilaian Peringkat Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021 mencapai kinerja yaitu efisiensi air 215.089.580 m3, efisiensi energi 392.764.490 GJ, 3R Limbah B3 sebesar 21.543.438 ton, 3R Limbah Non B3 sebanyak 6.593.294 ton. Dari segi penurunan emisi konvensional tercapai sebesar 5.014.647 ton, dengan penurunan beban pencemaran 28.672.842 ton, serta penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 92.883.439 ton CO2e.

PROPER Tahun 2021 juga menghasilkan jumlah inovasi dalam pengelolaan lingkungan diantaranya yaitu 117 inovasi dalam bidang keanekaragaman hayati, 129 efisiensi energi, serta 103 penurunan emisi.

Hadir sebagai pembahas dalam acara refleksi ini Tri Joko Solihudin Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden, Dr. Irdika Mansyur Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Chay Asdak, MSc., PhD., I.B. Putera Parthama, PhD.(*)

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
RI-AS Sepakati Kerja Sama Dukungan terhadap FOLU Net Sink 2030


Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian LHK menjalin kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kerja sama dituangkan melalui Memorandum Saling Pengertian (MoU) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mewakili KLHK, dan Mission Director USAID Indonesia, Jeffrey P. Cohen, di Jakarta pada Jumat (20/5/2022).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan MoU ini, Menteri LHK Siti Nurbaya, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kim Y. Sung, dan pejabat KLHK dan pejabat dari Kedubes AS.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut menandai tonggak penting fase baru kerja sama antara KLHK dengan USAID, khususnya dalam mendukung visi jangka panjang Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, yang juga sejalan dengan Strategi Iklim USAID 2022-2030.

"Pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 menuntut untuk memobilisasi, mengoordinasikan, dan mengatur semua sumber daya termasuk publik, swasta, dan komunitas internasional," ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Siti mengimbau agar kerja sama tersebut perlu dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awal kerja sama ini, KLHK dan USAID perlu mengembangkan pengaturan detil lebih lanjut yang berasal dari MoU untuk implementasi kerja sama.

"Saya juga mendorong untuk secara teknis didetilkan secepatnya rencana kegiatan untuk implementasi segera yang dapat dilaksanakan di lapangan secara tepat," lanjut Menteri Siti.

Duta Besar AS untuk Indonesia Kim Y. Sung, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam penurunan emisi gas rumah kaca, terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dubes Kim juga menyampaikan selamat atas upaya besar KLHK untuk mengurangi deforestasi di Indonesia.

“Kami menyampaikan...

Read More...
Menteri LHK Gelar Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir IKN

Menteri LHK melakukan Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (18/05/2022). Persemaian yang disiapkan sebagai penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan di kawasan IKN dan sekitarnya secara resmi dimulai pembangunannya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan lahan seluas 120 ha di Kawasan Hutan Produksi di Desa Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan Persemaian Mentawir. Sarana utama persemaian seluas 32,5 ha akan dibangun pada area ini untuk memproduksi bibit lebih kurang 15 juta batang per tahun.

"Refleksi yang ingin disampaikan pemerintah dalam pembangunan persemaian ini adalah bahwa pemulihan lingkungan berlangsung beriringan dengan pembangunan infrastruktur IKN," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya.

Ia menyebutkan jika refleksi ini menjadi instruksi Presiden Jokowi, agar pembangunan IKN betul betul merefleksikan cara-cara pembangunan yang ideal, harus low carbon, bahkan dari sisi kehutanan itu 75% tutupan lahannya harus hijau, karena konsepnya forest city.

"Saat ini tutupan hutanya hanya 42% dan kita harus mengimprove tutupan hutan di IKN hingga 75%," ucap Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti juga mengapresiasi kontribusi badan usaha dalam pembangunan Persemaian Mentawir dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership.

"Yang penting dari konsep KPBU adalah penegasan bahwa kita punya dunia usaha yang bertanggung jawab," tegas Menteri Siti.

KBPU disebut Menteri Siti, selain menjelaskan tanggung jawab juga tentu untuk company branding, selain itu juga bagian dari kompensasi kewajiban, juga bisa bagian dari pengurangan kewajiban, maupun kontribusi secara kolektif dari dunia usaha.

"Kerjasama dengan dunia usaha itu sangat terukur dan kecepatan pembangunan bisa dikontrol sebaik baiknya," imbuhnya.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM/ITMG) menjadi mitra...

Read More...
Menteri LHK Paparkan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Indonesia

Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan upaya-upaya Indonesia mengelola sumber daya air secara berkelanjutan kepada delegasi-delegasi internasional yang hadir pada Ministerial Dialogue 2 bertajuk “Sustainable Recovery through Reforms and Collective Action” di gelaran Sector Ministers’ Meeting 2022 - Sanitation and Water for All (SWA) di Jakarta, 18 Mei 2022.

Menteri Siti menyebutkan jika dalam aspek pembangun di Indonesia, sumber daya air diletakkan sama pentingnya dengan sumber daya lahan. Ia menyatakan Indonesia secara serius mempertimbangkan terkait dengan kesesuaian konfigurasi lanskap dengan kondisi biofisik dan aspek sosial ekonomi dalam mengelola sumber daya air.

"Tata kelola lanskap harus ditangani untuk memastikan kesinambungan penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Indonesia menginisiasi berbagai program pencegahan dan perbaikan stabilitas lanskap melalui pendekatan berbasis ekosistem untuk menjamin ketersediaan air sesuai dengan dimensi ruang dan waktu," ujar Menteri Siti.

Ia pun menjelaskan jika pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak hanya mencakup aspek teknis, namun juga didukung aspek kelembagaan, meliputi nilai, regulasi, partisipasi organisasi dan keterlibatan publik.

"Dalam budaya kita, sangat menganjurkan untuk menggunakan air dengan bijak, seperti tercermin dalam regulasi negara, program dan peran serta masyarakat. Air menjadi faktor yang utama dalam menghitung daya dukung dalam penilaian lingkungan strategis kami, serta membangun ketahanan pangan dan energi," jelasnya.

Pengelolaan sumber daya air juga disebut Menteri Siti juga berkaitan dengan bagaimana mengelola ancaman terhadap pasokan dan kualitas air dalam menghadapi dunia yang semakin urban, degradasi bentang alam, dan tantangan atas perubahan iklim. Oleh karena itu secara nasional, Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi dengan meluncurkan Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net-Sink 2030.

Untuk mencapai FoLU Net sink pada tahun 2030,...

Read More...
Melalui Kearifan Lokal, Bali Terdepan Dalam Pelestarian Alam

Pelestarian alam berbasis kearifan lokal masyarakat Bali, dapat terlihat diantaranya melalui konsep Tri Hita Karana, Tri Mandala, terasering, subak, dan Nista Mandala. Semua konsep tersebut mengarah pada pemanfaatan ruang wilayah secara berkeadilan, dengan pengawasan yang baik sehingga tercipta harmoni antara pemanfaatan dan upaya-upaya pelestarian.

"Semua elemen di Bali, telah secara nyata menyuguhkan percontohan tata kelola bentang alam (landscape management) dengan tingkat harmoni yang selalu terjaga. Menjadi percontohan penting untuk tata kelola bentang alam di wilayah tanah air Indonesia," kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat menghadiri pentas seni-ekologis bertajuk "Nuwur Kukuwung Ranu" yang digelar di Pura Segara Danu, Batur, Kab. Bangli, Bali pada Sabtu (14/5).

Mengemas upaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan, khususnya di kawasan Danau Batur, dengan pentas seni budaya dan pameran/festival, dinilai Menteri Siti sebagai langkah yang strategis. Hal ini juga relevan karena bentang alam Indonesia memiliki keragaman yang tinggi, dan dalam pengelolaannya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Oleh karenanya pendekatan budaya, seni dan festival saat ini sangat relevan. Apalagi, sudah sangat dipahami bahwa struktur sosial dan budaya Bali mampu berperan sebagai instrumen pengawasan dan kontrol, sehingga disharmoni antara pemanfaatan dan konservasi dapat ditekan seminimal mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan Bali juga bisa menjadi contoh dalam aktualisasi sustainable development dan implementasi
Paris Agreement. Selama 4 tahun hingga 2019, KLHK merekam hari Nyepi Bali yang berhasil menurunkan emisi karbon rata-rata sekitar 12-14 ribu ton CO2 ekuivalen dalam sehari.

"Bali menempatkan posisinya sebagai leading by example dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Pentas seni "Nuwur Kukuwung Ranu" disajikan Yayasan Puri Kauhan Ubud bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, dengan tujuan sebagai jalan penghormatan dan pemuliaan...

Read More...
Menteri LHK dan Menteri Iklim Jerman Bertemu Bahas Prospek G7, G20 dan COP27 UNFCCC

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman, Jennifer Lee Morgan di Manggala Wanabakti, Jakarta (10/05/2022). Pada pertemuan ini, kedua belah pihak berdialog perihal antara lain upaya pengendalian perubahan iklim dalam forum Multilateral G7, G20 dan UNFCCC, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Perhutanan Sosial, serta berbagai kerja sama yang telah berjalan dan tengah dijajaki antara Indonesia dan Jerman.

Mengawali diskusi, Menteri Siti mengucapkan selamat kepada Jerman atas terpilihnya negara tersebut sebagai Presidensi G7 untuk periode tahun 2022 ini. Pada tanggal 1 Januari 2022, Jerman mengambil alih Presidensi G7 selama satu tahun yang sebelumnya dipegang oleh Britania Raya. Kemudian, Jennifer pun turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas target Indonesia pada agenda FoLU Net Sink 2030, serta memberikan support terkait Presidensi G20 Indonesia.

Saat berdiskusi terkait dengan aksi pengendalian perubahan iklim, Menteri Siti menyatakan bahwa 3 forum multilateral yaitu G20, G7 dan UNFCCC memiliki nilai masing-masing. Menurutnya, Indonesia menyakini dan menghormati UNFCCC sebagai forum multilateral tentang pengendalian perubahan iklim yang diamanatkan secara global. Menteri Siti menegaskan bahwa Indonesia berpandangan setiap komitmen harus didiskusikan dalam forum multilateral yang telah disepakati.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia mendukung G7 dan G20, sebagai wadah untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim. Namun, meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum tersebut tetap merupakan forum informal yang hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam UNFCCC.

Menteri Siti juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim. Indonesia telah men-submit...

Read More...
KLHK Pastikan Pengelolaan Sampah Selama Libur Mudik Lebaran Sesuai Standar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri LHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.0/4/2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam Rangka Mudik Lebaran. SE ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penananganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

SE tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya penanganan sampah melalui kebijakan mudik minim sampah serta memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah mudik.

Guna memastikan pengelolaan sampah yang timbul dari para pemudik dapat dikelola dengan baik dan sesuai standar, Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Selasa pagi (26/04/2022), meninjau kesiapan pengelolaan sampah di Stasiun Kereta Pasar Senen dan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah cukup dipadati pemudik.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri Siti juga ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk terus melaksanakan upaya pengelolaan sampah secara maksimal. Dirinya menyampaikan bahwa KLHK ingin memastikan kesiapan fasilitas publik dalam antisipasi dampak timbulan sampah selama mudik hari raya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipiasi timbulan sampah, KLHK menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana tempat sampah terpilah. Selain itu, KLHK juga meminta kepada pengelola fasilitas publik seperti stasiun, terminal, rest area, pelabuhan, bandara, dan sebagainya untuk menyediakan sarana dan prasarana tempat sampah termasuk edukasi kepada publik untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan.

“Yang paling penting, KLHK mendorong perilaku masyarakat peduli sampah, dimulai dari upaya minim sampah selama mudik atau liburan lebaran,” ungkap Menteri Siti.

Menurut pengamatan Menteri Siti di Stasiun Pasar Senen, dengan tersedianya tempat sampah terpilah dan sosialisasi dari petugas, para penumpang di Stasiun Pasar Senen terpantau patuh untuk menempatkan sampah...

Read More...
Dialog Publik 1, Persiapan Indonesia Menuju Konferensi Stockholm +50 di Swedia


Menuju Konferensi Stockholm +50 tahun di Stockholm Swedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Luar Negeri, United Nations Development Programme, Kedutaan Besar Swedia, Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dan UNEP melakukan tiga dialog publik untuk membahas pembelajaran Indonesia dalam memajukan agenda lingkungan hidup dan mengatasi pandemi Covid-19 melalui program yang berkelanjutan dan inklusif.

Dialog Publik pertama dengan mengangkat tema “Merefleksikan Kebutuhan Mendesak Untuk Aksi Mencapai Planet Yang Sehat Dan Kemakmuran Bersama” diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada Jumat (22/4/2022). Dialog publik ini juga akan memberi masukan terhadap agenda utama Indonesia dalam mengimplementasikan agenda lingkungan hidup global, dan mengumpulkan pandangan pemangku kepentingan tentang solusi inovatif dan komitmen yang lebih berani untuk mencapai planet yang sehat untuk kemakmuran bersama.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan Stockholm +50 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan 50 tahun komunitas lingkungan global dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan lingkungan hidup. Peringatan Stockholm +50 juga akan memberi kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk memanfaatkan 50 tahun aksi lingkungan multilateral untuk mencapai tindakan berani dan mendesak yang diperlukan untuk mengamankan masa depan yang lebih baik di planet yang sehat.

Pada saat ini, posisi Indonesia dalam merespons isu lingkungan hidup dunia, bukan yang berada di belakang atau tertinggal. Kita berada di tengah dan mungkin menuju depan dalam mentaati konvensi dunia, dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan.

“Kita akan terus bekerja untuk mencapai hal-hal yang baik bagi Warga Negara Indonesia sesuai amanat UUD dan bagi dunia sejalan dengan komitmen Indonesia pada konvensi-konvensi dunia dan kita laksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia menyambut sangat baik langkah-langkah dan prakarsa Agenda...

Read More...
Pemerintah Perkuat Capaian Pengurangan Emisi Melalui Blue Carbon


Selama ini, pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions (NDC) dikaitkan dengan hutan yang memiliki fungsi menyerap karbon di udara. Namun, kita juga perlu melihat adanya potensi emitan karbon lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan daratan.

Ekosistem pesisir diidentifikasi mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dibanding hutan daratan. Ekosistem pesisir meliputi hutan mangrove, rawa payau, dan padang lamun, menjadi faktor penting yang diidentifikasi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

“Kita terus berupaya untuk semakin memperkuat bagaimana kontribusi Indonesia di dalam penurunan emisi karbon. KLHK sudah menyiapkan langkah-langkah operasional kaitan dengan forest dan daratan melalui FoLU Net Sink 2030. Ada yang jauh lebih potensial dan sangat penting yaitu dari sektor pesisir dan ekosistem kelautan,” kata Menteri Siti pada Acara Workshop “Blue Carbon dan Pencapaian Target NDC”, yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (18/4).

Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan pada ekosistem pesisir dan laut, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Pengembangan blue carbon (karbon biru) sangat penting dan potensial di Indonesia, khususnya ekosistem mangrove. Menjaga dan memperbaiki ekosistem mangrove merupakan suatu cara ampuh untuk menjaga ekosistem kelautan Indonesia sekaligus membuat penangkap karbon yang baik.

“Pemerintah selama ini sudah menanam mangrove dari tahun 2010 sampai 2019 itu 45 ribu hektar lebih, dan selama tahun 2020 kita sudah menanam 39.970 hektar. Jadi kita sudah menanam lebih dari 80 ribu hektar. Seperti arahan Bapak Presiden, akan dilakukan penanaman sampai 600 ribu hektar lebih,” terang Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan kondisi saat ini dihadapkan pada satu sisi dimana ekologi harus dijaga, tetapi di sisi lain ekonomi juga harus tumbuh dan berkembang, karena desakan pertumbuhan manusia...

Read More...
Menteri LHK Ajak Seluruh Jajaran Dukung Agenda dan Program Prioritas Nasional


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan satu Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelantikan dilaksanakan di ruang Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.

Dalam sambutannya, Menteri Siti menyampaikan agar seluruh jajarannya turut mendukung agenda dan program prioritas nasional sesuai tugas fungsi KLHK. Menteri Siti juga berpesan agar jajarannya mampu untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan, mengembangkan jejaring yang luas dengan berbagai pihak, termasuk menyikapi berbagai tantangan.

“Saya mengajak Saudara/Saudari untuk memahami dan mendukung implementasi rencana operasional FOLU Net Sink 2030, penyelenggaraan Presidensi G-20 Tahun 2022, khususnya agenda EDM-CSWG G20, mendukung agenda IKN sesuai Tugas dan Fungsi KLHK, program pemulihan lingkungan, dan program-program prioritas lainnya di lingkup unit kerja Eselon I masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menjelaskan terdapat 5 hal penting yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil negara (ASN), yaitu integrity, visionary, leadership, followership dan statesmanship (kenegarawanan). Kelima hal tersebut harus ditumbuhkembangkan, utamanya di lingkup KLHK.

Disamping itu, KLHK juga telah secara resmi berkomitmen mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK, yang merupakan kepanjangan dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Core values ASN BerAKHLAK ini merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi dan merefleksikan visi dan misi organisasi.

“Prinsip ini merupakan suatu hal yang harus kita hargai, kita jalankan, kita junjung tinggi karena merupakan jiwa dari ASN pada suatu organisasi,” ujarnya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik hari ini yaitu: Read More...

Menteri Siti: Bekerja Secara Simultan, Paralel, dan Terintegrasi Syarat Tercapainya Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030


Menteri LHK meminta jajarannya dan seluruh stakeholder terkait dapat bekerjasama mewujudkan operasionalisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022 lewat langkah kerja yang simultan, paralel, dan terintegrasi. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang merupakan skenario penurunan 60% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional lewat pengurangan GRK di sektor Kehutanan dan Penggunaa Lahan lainnya (Forest dan Other Landuse), diminta agar dipatuhi dengan disiplin tanpa kecuali oleh seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat dan daerah, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Pemerintah daerah, LSM, Swasta, dan para pihak terkait.

“Saya secara khusus ingin memesankan dan sangat keras saya ingatkan bahwa tidak ada langkah dari setiap unit yang tidak terkoordinasikan dalam sistem kerja FoLU Net Sink ini,” tegas Menteri Siti dalam Workshop Konsolidasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang dilakukan secara daring dan luring dari Jakarta, Senin, 4 April 2022.

Ia pun meminta kepada jajarannya untuk tidak boleh membuat kerjasama dengan pihak manapun tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan sistem kerangka kerja FoLU Net Sink ini. Hal ini diungkapnya semata-mata agar seluruh kegiatan yang berkaitan dan mempengaruhi kondisi karbon hutan/lahan dan karbon lainnya di Indonesia agar berada dalam/mengikuti koridor aturan Nasional Republik Indonesia, dan sekaligus berarti membantu pihak-pihak yang akan bekerja karbon agar berada dalam koridor hukum. Sehingga pada dasarnya membantu agar tidak ada kesalahan dan tidak ada kegiatan yang di luar ketentuan yang diatur.

”Semua harus dalam kerangka Renops FoLU, sehingga pekerjaan dan hasilnya bisa diukur dengan tata cara ukuran yang sama, sebab selalu yang dipersoalkan adalah bagaimana measurement nya, bagaimana mengukurnya, dan tidak boleh terjadi double counting karbon karena itu bila meleset akan mencelakai bumi ini,” tegasnya.

Menteri Siti melanjutkan bahwa jajarannya di pusat...

Read More...
 
Powered by