Tuesday, October 04, 2022

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018
 
Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan

Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, kawasan hutan dikelola berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai hutan produksi (production forests), hutan konservasi (conservation forests) dan hutan lindung (protection forests). Indonesia memiliki beberapa kawasan konservasi sangat terkenal di dunia dan perlu dijaga, antara lain Taman Nasional Komodo, Taman Nasional (Konservasi perairan) Wakatobi, dan Kawasan Konservasi laut Raja Ampat.

Tantangan besar dihadapi Indonesia untuk mempertahankan luas kawasan dan tutupan hutan dari kebakaran hutan, deforestasi, konflik tenurial, penebangan liar, persoalan pengelolaan gambut. Tantangan ini dapat dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan masyarakat adat serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum, melalui pelaksanaansembilan agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah, dimana tiga agenda diprioritaskan dalam pengelolaan hutan yaitu (1) komitmen penegakan hukum dan tata kelola kehutanan, (2) meningkatkan produktifitas nasional pada tingkat masyarakat yang mampu bersaing di pasar internasional, dan (3) penguatan ekonomi lokal.

Indonesia memiliki 15 juta ha hutan gambut, menjadi bagian dari 24 juta ha kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang perlu dijaga keberadaan dan fungsi gambutnya bersama-sama dengan perlidungan hutan lindung untuk pengaturan air, pencegahan banjir, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut serta kesuburan tanah.

Mengatasi DriverDeforestasi dan Degradasi Hutan

Deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia, pada tahun 1966 sampai 1980 an kayu adalah kontribusi utama perekonomian Indonesia setelah minyak bumi dan gas, yang mengakibatkan deforestasi tinggi.Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya,deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 menurun, dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta ha. Pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta ha.Beberapa penyebab terjadideforestasi termasuk penebangan hutan alam tidak terkendali, konversi hutan alam untuk ekspansi pertanian, tambang, perkebunan, transmigrasi, penebangan liar, perambahan hutan dan kepemilihan lahan hutan illegal, serta kebakaran hutan.

Pemerintah melalukan berbagai upaya mencegah deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya yaitu melalui kebijakan trategis moratorium pemberian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini, memberikan lahan kepada masyarakat untuk mengelolanya secara lestari dan bertanggungjawab, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum. Pemerintah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk pencegahan dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan, termasukmembentuk bridage pemadam api (fire brigade), pengelolaan ekosistem gambut, restorasi landkap hutan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi melalui program perhutanan sosial, dan pengelolaan hutan lestari melalui penerapan mandatory forest dan sertifikasi hasil hutan.

Monitoring sumberdaya hutan dilakukan dengan penggunaan medium dan high resolution satellite images, sangat membantu menghasilkan peta tutupan lahan (land cover map) pada tahun 2017. Peta tutupan lahan ini menjadi terobosan untuk perhitungan lebih akurat mengenai tutupan lahan hutan, tingkat deforestasi, neraca sumberdaya hutan, peta lahan kritis, peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) atau dikenal dengan peta moratorium hutan,peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAS), peta identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), peta potensi hutan, data referensi tingkat emisi hutan (Forest Reference Emission Level/FREL), dan lainnya.

Hal lain yang juga mendapatkan perhatian yaitu pengelolaan kelapa sawit, mengingat produksi minyak sawit dunia dari waktu ke waktu semakin meningkat dan juga menjadi salah satu kontributor penting bagi ekonomi Indonesia, dan produktifitas kelapa sawit 4-10 kali lebih banyak dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya (other oil crop). Pemerintah menyadari berbagai sorotan diarahkan kepada negara-negara penghasil minyak sawit, termasuk Indonesia. Untuk sikap kehati-hatian dari kemungkingan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan kelapa sawit, pemerintah melakukan upaya pencegahan penanaman kelapa sawit pada hutan primer dan lahan gambut (PIPPIB). Bentuk preventif juga dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan kelapa sawit lestari (the Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)yang mempromosikan standar pengelolaan kelapa sawit mencegah terjadinya dampak lingkungan dan rusaknya keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan hujan tropis di Indonesia.

Kebijakan satu peta (One Map Policy) merupakan referensi standar geospasial untuk memetakan pengelolaan hutan dan lahan secara menyeluruh dan terintegrasi untuk menghindarkan konflik pengelolaan kawasan. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta untuk menghasilkan 85 thematik, 9 thematik diantaranya dibawah koordinasi dan tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepastian hukum pengelolaan kawasan hutan di Indonesia saat ini diperkuat dengan:
(1) Kebijakan moratorium pemanfaatan hutan primer dan lahan gambutsangat strategis, dan pemerintah memberikan perhatian penuh dan sudah memperpanjang sebanyak tiga kali.

(2) Pemberian lahan hutan kepada masyarakat dan kegiatan non kehutanan; Kesamaan hak (equity) kepada masyarakat telah mendapatkan perhatian pemerintah dibandingkan sebelum 2015. Pemerintah meluncurkan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan program perhutanan sosial sebagai bagian kebijakan pemerataan ekonomirakyat, termasuk masyarakat adat. Pertama sekali, pemerintah berhasil mengidentifikasi 9 juta ha lahan yang akan digunakan untuk program TORA, dimana 0,44 juta ha sudah dibuka untuk fasos fasum, 0,38 juta ha sudah dibuka untuk persawahan dan perikanan, serta 0.85 juta ha untuk pertanian lahan kering. Dan dari 12,7 juta ha untuk program perhutanan sosial, 1,7 juta ha saat ini sudah dialokasikan untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat

(3) Penegakan hukum; Kepentingan ekonomi sering menjadi penyebab kerusakan hutan melalui kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan satwa liar ilegal. Untuk mencegah kerusakan hutanmaka dilakukan operasi penegakan hukum strategis melalui operasi satuan polisi hutan reaksi cepat (SPORC), operasi pemantauan perambahan, operasi pasar satwa liar, operasi penebangan liar. Pemberian sanksi tegas diberikan dari mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin kepada yang melakukan pelanggaran, termasuk yang menyebabkan kebakaran hutan di wilayah kelolanya.

(4) Penyelesaian konflik penggunaan lahan; Pemerintah sangat mendorong dilakukan fasilitasi penyelesaian konflik penggunaan lahan di lapangan.

Pengelolaan Kebakaran hutan dan lahan; Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 1982/1983, 1997/1998, 2007, 2012 dan 2015, mengakibatkan transboudary pollution. Pemerintah sangat menaruh perhatian mengenai ini, sehingga kejadian transboundary pollution kemudian menurun pada tahun 2015, 2016 dan 2017, menjadi 22 hari, 4 hari dan 0 hari. Jumlah titik panas (fire hotspot) dari tahun 2015 ke tahun 2016 menurun sebesar 94% dan dari tahun 2016 ke 2017 menurun sebesar 36%, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83% dan 62%.

Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu (1) Peringatan dan deteksi dini, dengan pengawasan data harian sistem peringkat bahaya kebakaran, (2) Respon dini mengatasi sesegera mungkin kejadian kebakaran dengan melakukan patroli rutin, (3) Pelibatan masyarakat dalam program penyadaran kebakaran hutan dan lahan, (4) Membangun norma, standar dan peraturan terkait pencegahan dan pemadaman dini, (5) Peningkatan kapasitas dan perbaikan pengawasan kebakaran, (6) Penegakan hukum dan pengelolaan pasca kejadian kebakaran, serta (7) Kerjasama internasional pengelolaan kebakaran.

Indonesia memainkan peran strategis memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim, terutama forum-forum the United Nations Framworks Convention on Climate Change (UNFCCC), komitmen terhadap the National Detemined Contribution (NDC) sektor kehutanan untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai 41% dengan dukungan internasional. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan ratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) menjadi Undang-undang, juga telah membuat strategi nasional REDD+ tahun 2012 yang kemudian didukung oleh FREL nasional pada tahun 2016, penguatan sistem monitoring hutan nasional (NFMS), sistem informasi safeguard (SIS), dan Sistem MRV Nasioanal untuk REDD+. Selama 2013 sampai 2017 indonesia telah menurunkan emisi 358 MtCO2e (20.4%), sebagai bagian kontribusi dari penurunan deforestasi dan degradasi.Apabila emisi dari dekomposisi gambut diperhitungkan, maka penurunan emisi total dari hutan dan lahan dari tahun 2013 sampai 2017 adalah sebesar 305 MtCO2e, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 61 MtCO2e. Salain itu, instrumen pendanaan untuk REDD+ terus dikembangkan melalui proses pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Layanan Umum yang dikelola Kementerian Keuangan bekerjasama dengan kementerian teknis terkait.

Emisi yang berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut periode 2000-2016 rata-rata per tahun adalah sebesar 709.409 Gg CO2e, kalau kebakarangambut tidak diperhitungkan, maka menjadi sebesar 466.035 Gg CO2e. Upaya mitigasi yang dilakukan telah menurunkan emisi sebesar 90.267 Gg CO2e tahun 2016 dari 712.602 Gg CO2e tahun 2015.

Pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan:
(1) Kerangka kebijakan pengelolaan ekosistem gambut; Memberlakukan peraturan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mulai tahun 2014, dan diperkuat kembali tahun 2016 dengan melindungi sekurangnya 30% luas Kesatuan Hidrologis Gambut.

(2) Inventarisasi ekosistem gambut untuk memperkuat pendataan ekosistem gambut

(3) Rehabilitasi ekosistem gambut di kawasan kelola perusahaan dan kawasan kelola masyarakat

Restorasi Landskap Hutan; Restorasi di lapangan dilakukan pada daerah tangkapan air (Daerah Aliran Sungai/DAS). Sejak 2017 berdasarkan peraturan menteri keuangan, dana bagi hasil dari Dana Reboisasi(DR) yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupatem dapat digunakan tidak saja untuk penghijauan dan rehabilitasi lahan, tetapi juga untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Selain rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah DAS, kegiatan restorasi juga dilakukan di areal perusahaan hutan alam (IUPHHK-HA), perusahaan restorasi ekosistem (IUPHHK-RE) dan hutan tanaman industri (IUPHHK-HT)

Restorasi ekosistem juga dilakkan pada areal konservasi mengingat dari lahan kritis sebanyak 24,3 juta ha, sekitar 2 juta ha berada di kawasan konservasi. Kegiatan restorasi juga didukung (kolaborasi) dengan berbagai lembaga pembangunan/lingkungan nasional dan internasional.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan meliputi:

(1) Pemberian akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan adat. Pemerintah telah mengeluarkan peta indikatif areal perhutanan sosial. Sampai Juni 2018 luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektar, dikelola sekitar 384 ribu keluarga.

(2) Pengakuan Hutan Adat; Hutan adat berada didalam wilayah masyarakat adat (masyarakat hukum adat). Pada 30 Desember 2018 Presiden Jokowi memberikan pengakuan kepada 9 wilayah hutan adat, dan pada Juni 2018 meningkat menjadi 26 pengakuan hutan adat, termasuk yang telah ditetapkan statusnya sebanya 21 hutan adat.

(3) Perlindungan Hutan melibatkan Partisipasi Mayarakat, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) untuk mendukung fungsi lindung hutan dan mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui bebagai kegiatan ekonomi pada kawasan hutan lindung.

Paradigam Baru Pengelolaaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi sangat menarik perhatian dunia. Pengelolaan konservasi termasuk taman nasional, situs warisan dunia, cagar alam, suaka alam dan suaka margasatwa, taman buru, dan taman hutan raya. Pengelolaan kawasan konservasi paradigma baru meliputi:

(1) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort untuk penjangkauan wilayah pengelolaan yang lebih baik

(2) Pengelolaan tumbuhan dan satwa yang memberi perhatian kepada endanger species. Pemerintah telah membuat pemetaan (road map) target pengelolaan species.

(3) Pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

(4) Penerapan zona tradisional dalam kemitraan dengan masyarakat, dimana masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu pada kawasan tradisional taman nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

(5) Komitmen internasional untuk konservasi keanekaragaman, seperti Konvensi keanekaragaman hayati (CBD) dengan menerbitkan the Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP) untuk melindungi keanegkaragaman hayati, UNESCO Man and Biosphere Program dengan mengembangkan cagar biosfer, the World Heritage Convention dengan menjaga situs-situs yang memiliki nilai-nilai tinggi, CITESdengan melindungi species yang terancam punah, dan konvensi Ramsar dengan kebijakan melindungi wilayah basah (wetlands)

Kontribusi Ekonomi Nasional dan Sektor Swasta

Kontribusi ekonomi dari pengelolaan hutan mendapatkan perhatian yang sangat serius, dimana:
(1) Pengelolaan Hutan Produksi, untuk menghasilkan produksi ekonomi yang menggabungkan pendekatan produksi lestari pada hutan produksi alam, hutan produksi tanaman dan kegiatan restorasi ekosistem. Pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman diarahkan untuk produksi kayu, sedangkan restorasi ekosistem untuk kegiatan restorasi hutan yang berkontribusi kepada ekonomi dan upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pengelolaan hutan produksi tanaman mulai dilakukan dengan pendekatan perhutanan sosial melalui program hutan kemasyarakatan, kemitraan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, termasuk pelibatanmasyarakat adat.

(2) Kontribusi sumberdaya hutan terhadap penerimaan nasional; Tahun 2015 kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan sejumlah USD 300,8 juta.

(3) Penerimaan bukan pajak dari kayu, non kayu dan penggunaan kawasan hutan; PNBP dari tahun 2011-2017 berasal dari Dana Reboisasi, Provisi Sumberdaya Hutan, Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Iuran Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Denda Pelanggaran dan Ganti Rugi Nilai Tegakan, sebesar USD 1.754 miliar.

(4) Penerimaan nasional lainnya; PNBP dari ekspor satwa dan tumbuhan yang dilakukan secara legal dari tahun 2014-2017 terus meningkat, dengan target PNBP tahun 2017 sebesar USD 376.845, dengan realisasisebesar USD 1.81 juta.

Sertifikasi hutan dan hasil hutanuntuk pengelolaan hutan lestariterus diperkuat, meliputi:
(1) Penegakan Hukum Kehutanan dan Lisensi Perdagangan di Indonesia, perubahan dari stigma ekploitasi ke apresiasi; Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dilakukan untuk menjamin legalitas kayu yang berasal dari Indonesia, dimana kredibilitas SVLK mendapat pengakuan dari Uni Eropa melalui kesepakatan Forest Law Enforcement, Governance and Trade–Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia.

(2) Sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu; SVLK memuat tiga prinsip; good governance, representative dan credibility.

Perubahan pengelolaan dari berbasiskan kayu ke pengelolaan hutan; dari yang berpatokan satu produk berupa kayu menjadi berpatokan pendekatan menyeluruh (holistik), lebih dari hanya sekadar kayu.

Penutup

Terjadi perubahan besar paraadigma pengelolaan hutan Indonesia menuju perspektif sustainability dengan keseimbangan sosial, lingkungan dan ekonomi yang memberikan perhatian kepada masyarakat. Indonesia memiliki komitmen kuat menuju tercapainya Sustainable Development Goal (SDG) melalui kegiatan korektif (corrective actions) yang memperhatikan kebutuhan ekonomi lebih dari 250 juta jiwa penduduk berdasarkan pengelolaan hutan lestari.
 
 
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Bilateral Dirjen FAO-Menteri LHK: Untuk Implementasi FoLU Arah Fokus Kapasitas Dan Metodologi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Qu Dong Yu di sela-sela acara The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Dirjen FAO yang baru kembali dari AMM-G20 Meeting, minggu lalu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan AMM-G20 dan  berbagai inisiatif Indonesia, sehingga mampu bertahan dalam hal kesediaan pangan. Dirjen FAO menilai hal tersebut sangat penting. Dirjen FAO juga menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan kerjasama  FAO-RI mencakup bidang-bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Terkait hal ini, Dirjen FAO meminta kepada Menteri LHK untuk kerjasama strategis bidang kehutanan dalam kerangka kerjasama FAO-RI tersebut. Di hadapan Direktur Jenderal FAO dan tim, Menteri Siti menjelaskan dalam kurun waktu lebih dari tujuh tahun hingga saat ini, Indonesia telah melakukan langkah-langkah perbaikan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini kemudian dirumuskan dengan menggunakan bukti-bukti ilmiah, dan dilaksanakan dalam perspektif politik negara.Menteri LHK menegaskan bahwa pada konteks corrective actions  dimaksud  pendekatan teknis, metodologi sangat penting sebagaimana yang dipahaminya bahwa FAO sangat kuat dan unggul dalam hal metodologi  land resources assessement.  Dirjen FAO  menyambut catatan Menteri LHK dan dibahas bersama tentang pendekatan pertanian digital  serta  land resources analysis yang kuat dengan metodologi yang tepat  bagi negara yang bersangkutan. "Sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sektor kehutanan. Berbagai corrective actions telah dilakukan  dan  ultimate goals dalam bentuk pengendalian emisi GRK  sudah diformulasikan dalam bentuk FoLU Net sink 2030. Yang penting implementasinya “ kata Menteri Siti.Seperti diketahui, FAO merupakan salah satu lembaga pelaksana Global Environment Facility (GEF) di Indonesia. Ada empat proyek yang sedang berjalan, yaitu Program Dampak...

Read More...
Menteri LHK Di COFO-26 FAO: Indonesia’s Folu Netsink 2030, Untuk Aksi Iklim Dan Keseimbangan Lingkungan

 Indonesia berkomitmen dan menerapkan kebijakan yang membumi dalam mengaitkan hutan dengan aksi iklim di tingkat global, nasional, dan lokal. Hal ini tercermin dalam NDC, peta jalan mitigasi dan adaptasi dan strategi Jangka Panjang untuk Perjanjian Rendah Karbon dan Kompatibel dengan Paris untuk 2050 (LTS-LCCR 2050). Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2022. "Minggu lalu kami menyerahkan Enhanced NDC Indonesia dengan meningkatkan pengurangan emisi negara target, dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat, menggunakan sumber daya dan kemampuan negara sendiri, dan meningkat dari sebelumnya 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam sambutannya pada pembukaan sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Dalam NDC, disampaikan Menteri Siti, skenario penurunan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan Lain (FOLU) diproyeksikan berkontribusi hampir 60% (enam puluh persen) dari total target penurunan emisi GRK. Oleh karena itu, peran sektor kehutanan memang sangat penting bagi Indonesia, yang pada gilirannya juga akan berkontribusi pada aksi iklim global."Indonesia juga berkomitmen untuk mengarusutamakan dan meningkatkan komplementaritas dalam mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kesehatan laut dan laut itu sendiri, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan,  serta keamanan, ketersediaan, dan aksesibilitas air," ujarnya.Lebih lanjut, Menteri Siti menyatakan Indonesia telah mengambil langkah-langkah korektif untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini dirumuskan dengan menggunakan bukti ilmiah dan dilaksanakan dalam perspektif politik negara."Hasil dari langkah-langkah tersebut sekarang dirangkum dan diintegrasikan ke dalam program nasional pengurangan emisi GRK, yang disebut Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang secara resmi digunakan sebagai rencana operasional untuk aksi iklim di kehutanan dan lainnya sektor...

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030 Wujud Nyata Kontribusi Sektor Kehutanan Untuk Kepentingan Nasional Dan Global

 Komitmen Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau, sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Panel Tingkat Tinggi tentang Keterkaitan Pertanian dan Kehutanan yang merupakan agenda ke-6 dari The Committee on Forestry (COFO)-26, di Roma, Italia, Senin (3/10/2022) waktu setempat.Menteri Siti mengatakan, inisiatif kebijakan terbaru Indonesia tentang Hutan dan Tata Guna Lahan Lainnya - Rencana Operasional Net-Sink FOLU 2030, mengakui bahwa sektor FOLU memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, menjadi net emitor ke penyerap bersih GRK.Dalam hal ini, Indonesia berpandangan bahwa tiga jalur yang saling terkait terdiri dari menghentikan deforestasi dan memelihara kelestarian hutan; memulihkan lahan terdegradasi dan memperluas agroforestri; serta pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan membangun rantai nilai hijau. Ketiga elemen tersebut tidak hanya menunjukkan hubungan antara hutan dan pertanian, tetapi juga antara hutan dan iklim. Seperti yang dipahami bahwa ada relevansi sosial dari bumi atau sistem pertanahan."FOLU Net Sink 2030 mencerminkan pengakuan kami terhadap peran ekosistem, air tawar, tanah dan tanah yang sehat dalam memastikan sistem pangan yang berkelanjutan serta keamanan dan keamanan pangan global. Sebagai bagian integral dari respons kami terhadap tantangan global saat ini, kami perlu memastikan bahwa upaya kami untuk memperkuat ketahanan pangan global akan berjalan seiring dengan langkah-langkah kami untuk mencapai tujuan kami terkait dengan sumber daya air, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, degradasi lahan. , pengurangan polusi, dan keanekaragaman...

Read More...
Perhutanan Sosial Turut Pulihkan Ekonomi Rakyat Saat Pandemi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya menerima penghargaan dari salah satu media nasional di Jakarta (28/9/2022), sebagai tokoh pemulihan ekonomi rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras para pihak yang telah bekerja keras memulihkan Indonesia dari berbagai krisis saat pandemi Covid-19 melanda dua tahun terakhir.Menteri Siti Saat menerima penghargaan, menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh insan pers, sebagai pengakuan publik atas kinerja pemerintah. Secara singkat, Menteri Siti menegaskan bahwa gagasan Perhutanan Sosial, secara murni berasal dari Bapak Presiden Joko Widodo. Secara prinsip, Perhutanan Sosial memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mendapatkan akses pengelolaan yang pas dan tepat. Pemerintah memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70 tahun.“Apa yang penting disitu, konsepnya adalah akses kelola hutan yang tepat dan pas, jadi rakyat tidak pernah ragu lagi,” terang Menteri Siti.Menteri Siti menambahkan, bahwa pihaknya tidak hanya memberikan akses kelola kawasan hutan saja, namun juga memberikan kesempatan berusaha dengan memberikan pendampingan dan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di masyarakat desa hutan.Data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, menerangkan bahwa hingga saat ini, telah diberikan akses kelola hutan kepada 1.115.678 penerima SK Perhutanan Sosial dengan total luas kawasan hutan sebesar 5.077.087 Hektare (Ha).KUPS yang telah terbentuk hingga saat ini mencapai 9.926 kelompok dengan berbagai jenis usaha. Nilai transaksi ekonomi nasional pada tahun 2022 saja diperkirakan mencapai lebih dari 6,6 milyar rupiah. Tahun 2021 (10,1 milyar rupiah), 2020 (24,1 milyar rupiah), 2019 (16,2 milyar rupiah), 2018 (3,6 milyar rupiah), 2017, (6,6 milyar rupiah).Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) menunjukkan bahwa telah terdapat potensi kawasan hutan...

Read More...
Membangun Hutan Tropika Basah Kalimantan, Modalitas Menuju Indonesia's Folu Net Sink 2030

 Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman (Unmul), di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (27/9). Dies Natalis Unmul yang ke-60 mengusung tema "Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat".Sementara, orasi ilmiah yang disampaikan Menteri Siti berjudul "Membangun Hutan Tropika Basah Kalimantan, Modalitas Menuju Indonesia's Folu Net Sink 2030". Judul orasi ilmiah yang Menteri Siti sampaikan ini, sejalan dengan pola ilmiah pokok Unmul sebagai center of excellence for tropical studies. Saat ini semua aktifitas akademik (intra & ekstra) yang dilakukan Unmul wajib mempelajari berbagai hal yang terkait dengan isu-isu tropis yaitu hutan tropis basah dan lingkungannya. Termasuk semua tema penelitian dosen dan mahasiswa dari berbagai Fakultas wajib berorientasi isu tersebut.Di hadapan civitas akademika Unmul, Menteri Siti menegaskan akademisi berperan penting dalam pengembangan kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup."Dalam subyek Falsafah Sains yang saya pelajari, mengungkapkan bahwa pada konteks saintifik sangat dipegang teguh kejujuran; dalam praktik misalnya harus benar-benar dihindari hadirnya praktik-praktik menukangi data. Dunia saintifik adalah dunia obyektivitas; dan dimensi sains tidak dimaksudkan justifikasi dengan data yang ditukangi," katanya.Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan dunia sains dan stakeholders akademisi dalam kepentingan lingkungan adalah stakeholders dengan requirement tertinggi. Stakeholders lingkungan setidaknya terdiri dari: pertama, yaitu pihak yang berkehendak atas kebijakan lingkungan; kedua, pihak yang terkena langsung dan menerima danpak kebijakan; dan ketiga, pihak yang tidak menghendaki karena usulan akan kebijakan yang lain."Oleh karenanya dalam pengembangan kebijakan SDA LH, akan selalu dibutuhkan hadirnya ilmuwan, akademisi, dunia kampus, yang dapat memberikan pandangan objektif bagi publik," ujarnya.Kemudian, Menteri Siti mengungkapkan sejak akhir 2014 hingga sekarang, telah terjadi perubahan cukup besar, dan cukup banyak serta diantaranya pada hal-hal mendasar dalam...

Read More...
Kampung Gadis, Kelola Lingkungan Sehat, Produktif Dan Rendah Emisi

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengunjungi Kampung Berkualitas Guyub, Aman, Damai, Indah, Sejahtera (GADIS) Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Jawa Tengah.Pada kunjungan tersebut Menteri LHK berkesempatan untuk melihat pengelolaan Bank Sampah Beo Asri dan meresmikan Program Desa Mandiri Energi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan Eco Smart Greenhouse Hidroponik terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 1.000 Watt Peak (WP).Inovasi Eco Smart Greenhouse Hidroponik bermanfaat bagi masyarakat untuk proses pembibitan hidroponik dengan menggunakan panel surya sebagai sumber listrik untuk otomatisasi penyiraman bibit.Menteri Siti mengapresiasi karena program ini telah membuahkan hasil bagi kelompok petani hidroponik, yaitu berupa peningkatan pendapatan ekonomi kelompok yang berasal tidak hanya dari menjual produk sayuran, namun juga dari menjual bibit-bibit tanaman hidroponik."Secara efektif, masyarakat memperoleh peningkatan pendapatan sebesar Rp 500.000/bulan dibandingkan dari sebelumnya masyarakat harus membeli bibit Rp1.200.000/unit per bulan," ujar Menteri Siti.Sementara itu Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji bercerita jika dirinya sejak pertama menjabat Bupati Cilacap mengetahui jika kampung di bantaran rel kereta adalah lokasi  kumuh, tempat pembuangan sampah, kawasan kenakalan remaja, dan lokasi sering terjadi kecelakan di rel kereta api. Namun setelah bekerja sama dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap, lokasi ini menjadi lebih produktif, sehat dan mandiri."Kampung yang kumuh ini kita ubah menjadi kampung yang sehat, bukan hanya ditata untuk menjadi indah saja, tapi juga bagaimana agar juga bisa menghasilkan," tutur Bupati Tatto.Program GADIS diinisiasi sejak tahun 2017 dengan pendampingan dari PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, kesehatan dan pendidikan.Kelompok...

Read More...
Green Leadership Indonesia Siapkan Generasi Tangguh Lingkungan

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Prof. Siti Nurbaya meresmikan Pelatihan dan Pendidikan kepada 350 pemuda dari berbagai regional dalam tajuk “Green Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2” secara virtual, Sabtu (17/9/2022).

Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Program ini akan memfasilitasi anak muda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki perspektif keadilan sosial dan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada lingkungan hidup.

Program ini ingin menjaring calon pemimpin yang berasal dari beragam latar belakang agar semua segmen dalam masyarakat memiliki calon pemimpin yang punya prespektif green dan keberpihakan nyata bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Para peserta didik akan ditemani oleh para leaders, akademisi, praktisi, dan aktivis yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang masing-masing.

Sebelumnya, GLI angkatan 1 yang lalu telah menelurkan sebanyak 118 leaders dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Siti sendiri telah mewisuda mereka pada bulan Desember tahun 2021. Kini, terdapat peningkatan jumlah siswa menjadi 350 peserta yang terbagi dalam 9 regional yang menjadikan program pelatihan dan pendidikan lebih merata.

Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya kepada GLI  dan seluruh generasi muda Indonesia yang aktif dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan sumber daya alam yang cukup krusial saat ini.

Menurut Menteri Siti, keadilan merupakan kata kunci yang harus diwujudkan dalam setiap aspek, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta dalam pembangunan secara umum, yaitu adil secara sosial dan adil secara ekologis. 

“Seperti cita-cita negara Indonesia ketika didirikan yaitu untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah yang akan kita wujudkan bersama dan ditempuh melalui pencapaian tujuan negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan...

Read More...
Menteri LHK Di Universitas Syiah Kuala Tegaskan Ekosistem Leuser

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hadir sebagai Dies Reader pada Sidang Terbuka, dalam rangka memperingati milad ke-61 Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh, Kamis (15/9). Menteri Siti juga memberikan orasi ilmiah berjudul Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap."Indonesia's Folu Net Sink 2030 diharapkan tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, namun juga sekaligus dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, dalam hal ini konservasi sumber daya hutan berbasis lanskap," kata Menteri Siti.Berbicara lanskap di Provinsi Aceh, tidak terlepas dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Keberadaan KEL, menjadikan Provinsi Aceh satu-satunya yang memiliki nilai kekayaan alam key wildlife atau hidupan liar kunci tertinggi dan terlengkap. KEL juga merupakan satu-satunya kawasan hutan di Indonesia yang menjadi habitat empat satwa langka yakni harimau, gajah, orang utan, dan badak.KEL adalah suatu lanskap luas yang terdiri dari lanskap konservasi, perlindungan, produksi, dan pemukiman masyarakat. Ini menegaskan bahwa KEL bukan seluruhnya merupakan lanskap konservasi dan perlindungan, namun juga merupakan lanskap produksi dan pemukiman masyarakat."Lanskap produksi di KEL diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi kehutanan yang mendukung perekonomian masyarakat lokal dan masyarakat adat serta sektor dunia usaha," tutur Menteri Siti.Lebih lanjut, Menteri Siti menjelaskan bahwa KEL dengan luas areal lebih dari 2,5 juta hektar tidak sama dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan kawasan konservasi seluas lebih kurang 830 ribu hektar. TNGL menjadi bagian dari KEL."KEL itu jadi seperti watershed area, dimana pada areal tersebut terdapat segala kegiatan dengan land use dan Land Utilization Type atau LUT yang bermacam-macam menurut tradisi masyarakat. Jadi ada LUT konservasi, LUT pertanian rakyat, bahkan pemukiman. Jadi KEL merupakan ruang hidup yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat....

Read More...
Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap

Indonesia's Folu Net Sink 2030: Penguatan Tata Kelola dan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Lanskap     

Read More...
Generasi Muda Berwawasan Lingkungan Berperan Penting Dalam Pengendalian Perubahan Iklim

 Pelibatan generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim sangatlah penting. Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya generasi muda Indonesia menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.“Inilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya pada Soft Launching Green Leadership Indonesi (GLI) angkatan ke-2 Tahun 2022 yang digelar di Jakarta, Selasa (13/9).Komitmen kepedulian generasi muda terhadap lingkungan ini, disampaikan Menteri Siti, ditegaskan pada pertemuan Youth 20 (Y20) di Balikpapan pada sambutan Co-Chair Y20 tanggal 21 Mei lalu. Mereka tidak hanya ingin menerima sumberdaya alam dan lingkungan yang baik di masa datang. Mereka menyatakan bahwa sekarang, ikut dalam memikirkan, merencanakan dan mengembangkan kebijakan serta pengambilan keputusan tentang sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia.“Saya sangat menghargai itu dan terima kasih atas kemajuan dan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap seperti itu. Sungguh luar biasa dan sangat membanggakan,” ujarnya.Menteri Siti mengatakan tentu harus ada langkah-langkah dan sistematika kerja menuju dan tiba pada proses tersebut. Sebagaimana inisiatif dari Green Leadership Indonesia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terus mengembangkan diri. Bersama generasi muda, perlu terus dikembangkan kerja-kerja lingkungan secara nyata di lapangan, di seluruh pelosok tanah air.“Kita membutuhkan generasi penerus dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia ke depan, yang dibekali pendidikan, pengetahuan dan leadership (kepemimpinan). Ini adalah awal dari potensi untuk membangun dan menjaga lingkungan hidup, melalui generasi muda berwawasan lingkungan yang mencintai Indonesia,” kata Menteri Siti.Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Espen Barth Eide, yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan generasi muda baginya amat berarti. Peran generasi muda juga menjadi aspek penting dalam kerja...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Read More...
Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Read More...
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...
 
Powered by