Friday, October 22, 2021

Quality

 

In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies and significant variations. It is brought about by strict and consistent commitment to certain standards that achieve uniformity of a product in order to satisfy specific customer or user requirements. ISO 8402-1986 standard defines quality as "the totality of features and characteristics of a product or service that bears its ability

 

 

Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Tiga Kota di Indonesia Dinobatkan sebagai Kota Ramah Lingkungan/Bersih di Asia Tenggara


The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan penghargaan kepada beberapa kota di Asia Tenggara yang telah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penghargaan yang dinamai “the 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition” merupakan salah satu program kerjasama ASEAN di bawah koordinasi ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC). Tujuan program ini adalah untuk mendorong semakin bertumbuhnya kota-kota berkelanjutan di ASEAN dengan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada kota-kota yang telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebanyak 10 kota di masing-masing negara anggota ASEAN dianugerahi Environmentally Sustainable Cities (ESC Award). Sepuluh kota tersebut yaitu:
(1) Temburong, Brunei Darussalam
(2) Preah Sihanouk City, Cambodia
(3) Balikpapan, Indonesia
(4) Xamnneua City, Lao PDR
(5) Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Malaysia
(6) Nyaung Oo (Bagan) City, Myanmar
(7) Marikina City, Phillipines
(8) Nee Soon South Division, Singapore
(9) Yala Municipality, Thailand
(10) Can Tho City, Vietnam

Selain ASEAN ESC Award, terdapat juga penghargaan berupa Certificate of Recognition terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Clean Air, Clean Water, dan Clean Land. Kota-kota yang berhasil mendapatkan penghargaan ini adalah:

Certificate of Recognition untuk Kota Besar
Kategori Clean Water:
(1) Surabaya, Indonesia
Kategori Clean Air:
(2) Phnom Penh City, Cambodia
(3) Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), Malaysia
Kategori Clean Land:
(4) Paranaque City, Philippines

Certificate of Recognition untuk Kota Kecil Kategori Clean Air:
(1) Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS), Malaysia
(2) Hatyai Municipality, Thailand
(3) Kep City, Cambodia
(4) Kaysone-Phomvihane City, Lao PDR  
Kategori Clean Water:
(5) Thungsong Municipality, Thailand
Kategori Clean Land:
(6) Krabi Municipality, Thailand
(7)...

Read More...
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Dubes dan Masyarakat di Tana Tidung


Presiden Joko Widodo menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Kedatangan Kepala Negara disambut riuh oleh masyarakat, penggiat lingkungan, dan kelompok tani yang telah berada di lokasi penanaman sebelum Presiden tiba.

Penanaman mangrove di Kabupaten Tana Tidung ini merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove yang perlu diperbaiki.

"Kita tanam kembali sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove," ujar Presiden dalam keterangannya selepas penanaman.

Presiden menjelaskan, di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi oleh pemerintah. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Utara bisa mencapai 600 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan.

"Target kita dalam tiga tahun ke depan agar kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia (seluas) 3,6 juta hektare," tandasnya.

Para duta besar yang turut menanam pada kesempatan tersebut yaitu Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cili untuk Indonesia Gustavo Nelson Ayares Ossandron, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kurt Kunz, Wakil Duta Besar Brazil untuk Indonesia Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube:...

Read More...
Tiba di Tana Tidung, Presiden Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar


Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat tiba di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Ketua Adat Tidung, Armansyah Ali, bersama Ketua Adat Brusu, Hendrik, tampak menyambut Presiden setelah Presiden turun dari kapal cepat yang membawanya dari helipad dermaga. Ketua Adat tampak melantunkan selawat.

Dalam prosesi penyambutan adat tersebut, Ketua Adat juga memercikkan air dan memberikan ikat kepala khas daerahnya yang bernama sesingal tidung. Dalam bahasa adat setempat, prosesi tepung tawar disebut dengan timug bensaluy.

"Timug itu air, bensaluy itu pendingin. Beras kuning ini satu keagungan kami di Kalimantan sebagai ucapan syukur kepada pendatang," ujar Armansyah Ali.

Presiden Joko Widodo datang ke Desa Bebatu untuk melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat dan para penggiat lingkungan. Selain itu, sejumlah duta besar negara sahabat tampak turut serta menanam mangrove.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden                                

Read More...
Komitmen Dunia Menuju “Living In Harmony With Nature” dan Membangun Komitmen untuk Mengadopsi Post – 2020 Global Biodiversity FrameWork


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan, Siti Nurbaya memimpin Delegasi RI (DELRI) pada fase pertama Pertemuan Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-15, the Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention (COP 15 UNCBD) yang digelar bersamaan dengan Pertemuan Para Pihak, the Meetings of the Parties to the Cartagena Protocols (MOP 10 CP) and Nagoya Protocols (MOP 4 NP), yang diselenggarakan secara daring dan luring dari tanggal 11-15 Oktober 2021 di Kunming, China. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan terobosan-terobosan dan komitmennya dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Pada fase pertama COP 15 CBD ini dibahas aspek administrasi dan teknis pelaksanaan keberlanjutan operasional Konvensi dan Protokol, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Post-2020 Global Biodiversity Framework (Post-2020 GBF) melalui negosiasi formal pada Januari 2022 dan akan diadopsi dalam pertemuan fase kedua COP 15 CBD pada Mei 2022.

Pada sesi HLS COP-15 yang dihadiri para Menteri dari Negara anggota CBD ini, juga diadopsi Deklarasi Kunming yang memuat komitmen Para Pihak Konvensi untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan Post-2020 GBF secara efektif yang akan menempatkan keanekaragaman hayati pada jalur menuju pemulihan pada tahun 2030, serta menuju Visi 2050 “Living in Harmony with Nature.” Kerangka kerja ini dipastikan mencakup penyediaan sarana implementasi untuk Konvensi dan dua protokolnya, serta mekanisme yang tepat dalam pemantauan, pelaporan, dan tinjauannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam intervensinya di Forum HLS yang diikuti oleh Sekjen PBB, 9 Kepala Negara, HRH Prince of Wales, dan 99 menteri dari negara anggota CBD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah progresif menuju Living in harmony with nature pada 2050, dimana bukan hanya menjadi jargon semata. Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi terobosan dalam menyeimbangkan potensi ekonomi dengan aspek lingkungan dengan mengintegrasikan pengelolaan ruang...

Read More...
Apresiasi Internasional Untuk Penurunan Deforestasi Indonesia


Utusan Presiden Amerika Serikat dalam Penanganan Perubahan Iklim, John F. Kerry, mengatakan peran Indonesia begitu penting dan memberikan dampak yang besar terhadap seluruh dunia. Iapun memberikan apresiasi atas komitmen dan capaian Indonesia dalam penanganan perubahan iklim yang salah satunya terlihat dalam penurunan angka deforestasi.
''Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri Siti, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam pencegahan deforestasi melalui moratorium (izin) hutan primer. Di tahun 2019 dan 2020 Indonesia menurunkan deforestasi ke tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir,'' kata John Kerry dalam Climate Leaders Message yang disampaikan virtual, Senin (18/10). 
Inisiatif Indonesia untuk memulihkan ratusan ribu hektar mangrove yang terdegradasi selama empat tahun kedepan, juga dinilai sebagai upaya penting yang dinantikan keberhasilannya oleh dunia.
''Kerja keras Indonesia ini akan memberikan kontribusi yang kuat di COP 26 Glasgow,” katanya.
Dia juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim. Saat ini, dunia dihuni oleh 1,8 miliar orang berusia 10-24 tahun. Di Indonesia, 65 juta orang atau 28 persen diantara penduduknya, berada pada kategori usia tersebut.
“Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya kalian menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Inilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Saya sangat berharap terhadap masa depan Indonesia dan planet kita,'' katanya.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menyampaikan pihaknya memahami Indonesia telah bekerja nyata dan cukup ambisius dalam pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, World Bank akan mendukung ambisi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon pada Updated NDC Indonesia.
“Mengingat dampak yang ditimbulkan perubahan iklim tidaklah mudah menanganinya. Namun hal tersebut menjadi mungkin apabila kita semua bekerjasama....

Read More...
Peta Mangrove Nasional Tahun 2021: Baseline Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove Nasional


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan Kepala BIG Aris Marfai meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta pada Rabu (13/10/2021). Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 ini merupakan hasil  pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013.
“One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Menteri Luhut.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Luhut  mengatakan, bahwa pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan. “Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” ujar Menteri Luhut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000. 
Penyusunan PMN tahun 2021 telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, Penyiapan citra satelit dan peta pendukung, Pra-pemrosesan (Pre-processing), Interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan Penetapan Peta Mangrove Nasional.
Menteri Siti mengatakan, one map merupakan label dari one map policy dimana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove “Peta itu jangan hanya...

Read More...
Presiden Tinjau Hutan Mangrove di Bali


Tiba di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan langsung meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung pada Jumat pagi, 8 Oktober 2021.
Di Taman Hutan Raya tersebut, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, berjalan kaki di atas jembatan kayu menelusuri kawasan hutan mangrove sejauh 500 meter hingga menara pandang.
Ketika berjalan kaki, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya, Komang Tri, tentang kawasan hutan mangrove tersebut. Komang Tri menjelaskan bahwa kawasan hutan mangrove tersebut direhabilitasi sejak tahun 1992. 
"Luas kawasan ini sebesar 268 hektare. Sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Saat ini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove," ucap Komang Tri.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektare. Dari luas tersebut, 19 hektare di antaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektare.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove, seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. 
Dari kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20...

Read More...
Peran Penting Generasi Muda Dalam Agenda Perubahan Iklim


Generasi muda dapat menjadi aktor dan berperan aktif memberikan kontribusi positif dalam menekan Gas Rumah Kaca (GRK). Melalui keterlibatan aktif pada agenda-agenda pengendalian perubahan iklim, seperti transisi energi dengan mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, dan melakukan penanaman pohon dalam skala besar, mereka menjadi salah satu penentu keberhasilan mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Dalam Webinar Indonesian Youth's Determination to Reinforce Clean Energy and Climate Action, Tekad Generasi Muda Indonesia Mencegah Perubahan Iklim & Mendukung Energi Bersih, Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi para generasi muda yang telah berperan aktif melakukan upaya pengendalian perubahan iklim terutama dengan mengupayakan penggunaan energi bersih yang terbarukan.
"Sebagai generasi muda yang akan menjadi angkatan kerja di era transisi  energi menuju net-zero emission 2060, para generasi muda akan menjadi penentu di dalam mempercepat transformasi angkatan kerja dari penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil menjadi berbasis EBT," tutur Menteri Siti dalam sambutannya membuka Webinar secara daring dan luring tersebut, Rabu, (6/10).
Menteri Siti pun menjelaskan bahwa agenda perubahan iklim sangat penting bagi Indonesia. Hal ini guna memenuhi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya, inilah alasan utama yang mendasari komitmen Indonesia untuk perubahan iklim.
Dokumen Updated NDC (UNDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada sekretariat UNFCCC menetapkan komitmen peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK pada tahun 2030, melalui pencapaian puncak pengurangan emisi GRK nasional pada tahun 2030, dimana sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi net-sink carbon. Diproyeksikan bahwa sektor FoLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia. Komitmen...

Read More...
Menteri LHK Siapkan Kolaborasi Pelestarian Sumber Daya Air pada G-20 Presidensi Indonesia 2022


Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Demikian pernyataan penting Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara High-level Dialogue on Water, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 2021. 
Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Rabu (29/09), dan diikuti oleh para pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari negara-negara troika G20, para pejabat tinggi perwakilan dari 12 negara anggota G20, serta berbagai pimpinan entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.
Menteri Siti kemudian menjelaskan tentang peran esensial sumber daya air berkelanjutan dalam pengelolaan DAS, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta pembangunan keamanan pangan dan energi di Indonesia. Indonesia juga mendukung langkah-langkah perundingan dan kerja sama global terkait kelestarian sumber daya air yang sedang berlangsung.
Menteri LHK juga menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, instalasi daur ulang air wudhu di Masjid Nasional Istiqlal. Dimana kapasitas terpasang untuk mengolah air limbah fasilitas ini bisa mencapai 96 meter kubik per hari, lebih dari cukup untuk menyediakan air bersih bagi setidaknya delapan ribu jemaah setiap hari.
Capaian lainnya adalah Eco-riparian yang berfokus pada bagaimana memanfaatkan sungai dan danau untuk mengurangi pencemaran limbah domestik melalui pengolahan bersama air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai, untuk sembilan lokasi Eco-riparian, di Citarum, Ciliwung, Bengawan Solo, serta Danau Toba.
Sejak 2019, KLHK telah memperkenalkan pemanenan air hujan dengan lebih dari 500 unit terpasang di desa-desa di 16 provinsi di Indonesia, untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi rumah tangga.
Partisipasi aktif KLHK dalam kegiatan dialog ini sangat menopang keberhasilan agenda Presidensi Indonesia pada G20 2022, yang akan berlangsung dari 1 Desember...

Read More...
Menteri LHK Ajak Kaum Wanita Peduli Perubahan Iklim


Upaya pengendalian perubahan iklim memerlukan kerja sama dari semua pihak, dari berbagai kalangan, termasuk kaum wanita. Peran perempuan diharapkan menjadi pelopor dan menjadikan isu perubahan iklim dari permasalahan menjadi peluang, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.
“Saya ingin memberikan gambaran peran perempuan dalam komunitas masyarakat di tingkat RT/RW misalnya. Pada tingkat tapak dan terdepan, para Ibu dalam kelompok dapat mendorong inisiasi pembentukan kelompok masyarakat Program Kampung Iklim,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat memberikan sambutannya secara virtual pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Organisasi Perwita Wana Kencana, Rabu, (29/9).
Menteri Siti melanjutkan jika banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita pada Proklim, seperti tanam pohon dan pertanian agroforestry, serta melakukan daur ulang sampah untuk membantu mengurangi pencemaran dan juga membangun sirkular ekonomi. Kegiatan-kegitan seperti itu termasuk dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“KLHK berharap, hingga tahun 2024 akan terbentuk sebanyak 20.000 kampung iklim di seluruh Indonesia. Tentunya target yang besar ini memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya kaum wanita termasuk anggota Perwita Wana Kencana,” imbuh Menteri Siti.
Menteri Siti juga berujar jika sejak pertemuan COP UNFCCC ke 20 Tahun 2014 di Lima, Peru, perspektif gender dalam isu penanggulangan perubahan iklim telah memiliki basis yang kuat. Di level nasional ia juga menyebut jika kebijakan responsif gender terkait perubahan iklim pun terus disempurnakan.
“Tantangan utamanya dan saat ini, yaitu dalam implementasi dan dalam konteks peran perempuan, untuk bagaimana perempuan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Perubahan iklim merupakan isu yang berdimensi jangka panjang dan menyangkut values, multi-disiplin, multisektor, inter-generasional, dan memerlukan peran semua pihak,” urai Menteri Siti.
Ancaman Perubahan...

Read More...
 
Powered by