Friday, September 17, 2021

Jangan Khawatir, Permen LHK 20/2018 Tidak Berlaku Surut


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Ir. Wiratno, M.Sc, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Ia menilai, kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat.

Pihaknya berjanji secara terus menerus akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan hingga pendampingan, sehingga masyarakat akan sama-sama terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

''Jangan khawatir, Permen 20/2018 Menteri LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,'' tegas Wiratno melalui rilis pada media, Selasa (7/8/2018).
 
Melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah dalam hal ini KLHK, ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Karena berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

''Kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu jumlah yang sangat besar sekali,'' kata Wiratno.

Untuk meningkatkan jumlah populasi di habitat aslinya, telah dilakukan berbagai upaya konservasi di habitat atau insitu. Namun apabila tindakan konservasi insitu tidak berhasil, maka dilakukan tindakan konservasi eksitu, yaitu dengan melakukan kegiatan penangkaran yang hasilnya 10 persen harus dikembalikan ke alam (restocking).

''Jadi tidak benar kalau penangkaran burung dilarang. Justru kita ingin mengatur dan menertibkan, agar terdata dengan lebih baik jumlah populasi habitat aslinya di alam,'' jelas Wiratno.

''Sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat memastikan kembali bahwa alam ada penghuninya, dan penghuninya itu tidak hanya ada di penangkaran,'' tambahnya.

Terlebih lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999, turut mengatur mekanisme bagi publik dapat memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa liar termasuk penangkaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Penangkaran selama ini kata Wiratno, telah banyak membantu pemerintah dalam pelestarian dan penyelamatan hewan dilindungi. Contohnya penangkaran di habitat semi alami Taman Nasional Bali Barat, dan di tujuh kelompok masyarakat yang ikut membantu melestarikan curik Bali, telah menjadi bukti bahwa penangkaran berperan dan berhasil mencegah kepunahan.

''Namun begitu tetap harus ada kewajiban kita menjaga habitatnya di alam. Satwa liar yang hidup di penangkaran atau di kandang, tentu tak akan sama dengan yang benar-benar hidup di alam. Keseimbangan inilah yang harus kita jaga dengan melindunginya. Inilah alasan utama Permen 20 lahir,'' ungkap Wiratno.

Tanpa tindakan perlindungan terhadap jenis-jenis burung di alam, dapat dipastikan akan punah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kepunahan harus dihindarkan karena seluruh spesies di ekosistem alaminya mempunyai peran yang sangat sentral.

Dari berbagai jenis Burung terbaru yang dilindungi, berperan penting sebagai pengendali hama, penyerbukan dan penyebar biji, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan.

''Jadi masyarakat jangan panik. Justru Permen 20 tahun 2018 ini ingin merangkul masyarakat untuk bersama-sama kita lestarikan kekayaan alam Indonesia, untuk kehidupan kita yang lebih berkualitas. Peraturan ini dibuat dari kita untuk kita juga,'' kata Wiratno.

Sudah banyak kata Wiratno, contoh spesies Indonesia yang terancam punah bahkan memang sudah punah. Seperti harimau Bali yang punah sekitar tahun 1960-an atau Harimau Jawa yang dinyatakan punah pada awal tahun 1980-an.  

Penyebab utama kepunahan adalah kerusakan habitat dan perdagangan (termasuk perburuan) yang tidak terkendali. Kedua hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia.

''Kita tidak ingin hal yang sama terjadi pada jenis burung-burung ini. Mungkin karena banyak di penangkaran, masyarakat kaget ketika ini disebut langka. Namun faktanya di alam berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis tersebut memang populasinya menurun drastis. Inilah yang coba kita seimbangkan kembali, kita selamatkan bersama,'' kata Wiratno.

Melalui Permen LHK 20 tahun 2018, ditetapkan 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dimana 562 atau 61 persen diantaranya merupakan jenis burung.

Untuk merespon dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dari komunitas pecinta burung berkicau, akan diberlakukan ketentuan peralihan selama masa transisi.

Adapun pengaturan masa transisi meliputi pendataan kepemilikan, penandaan, proses izin penangkaran dan atau izin Lembaga konservasi sesuai dengan peraturan perundangan, yang nantinya akan diatur melalui Peraturan Dirjen KSDAE.

''Kami akan membuka posko-posko di seluruh UPT KSDA di setiap provinsi guna melakukan pendataan pada masyarakat yang telah memanfaatkan jenis burung tersebut di atas,'' kata Wiratno.

Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan jenis burung tersebut guna proses pendataan dan penandaan oleh Balai Besar/ Balai KSDA setempat.

''Dalam proses pendataan dan penandaan tidak dipungut biaya. Saya tegaskan, bahwa semua prosesnya gratis. Dijamin tidak akan dipersulit, justru kita akan membantu memudahkan, karena kita butuh data valid,'' tegas Wiratno.

Diharapkan dengan begitu, seluruh satwa dilindungi benar-benar dapat terjaga kelestariannya untuk dijaga bersama.
 
Mengenai pendampingan dan pembinaan lebih lanjut dapat ditanyakan ke Direktorat KKH Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai Permen 20/2018 di BKSDA se Indonesia.

''Kami juga segera menerbitkan Peraturan Dirjen KSDAE tentang penyelenggaraan lomba burung berkicau, dimana proses penyusunannya dengan melibatkan para pihak,'' katanya.

''Peraturan ini dibuat dengan tujuan baik, jadi jangan panik. Justru ini demi menjaga keseimbangan antara populasi di alam dengan di penangkaran. Juga untuk menghindari jual beli ilegal. Ini menjadi awal bagi masyarakat mendapatkan legalitas kepemilikan satwa tersebut, karena memilikinya tidak dilarang asalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Semuanya demi menjaga Indonesia, dan juga ekosistem penunjang kehidupan kita,'' tutup Wiratno.(*)
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
ASAP Digital Nasional POLRI Strategis Cegah Karhutla


Memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menjalin koordinasi dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah meluncurkan Aplikasi ASAP Digital Nasional untuk memperkuat sistem deteksi dini indikasi kejadian karhutla secara digital untuk cakupan nasional.
Penghargaan yang tinggi dan apresiasi disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit beserja jajaran yang telah menggagas pembangunan Aplikasi ASAP Digital Nasional. Upaya ini menunjukan keseriusan institusi Polri dalam kerjasama penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Kami berharap dengan diluncurkanya Aplikasi ASAP Digital Nasional oleh Polri akan memperkuat sistem peringatan dan deteksi dini indikasi karhutla dalam kesatuan sistem yang bekerja di tingkat lapangan sekaligus di tingkat nasional,” ujar Menteri Siti dalam peluncuran aplikasi tersebut di Mabes Polri, Jakarta, (15/9).
Menteri Siti menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional sangat penting dalam mempercepat respon penanganan kejadian karhutla, khususnya penegakkan hukum karhutla sesuai dengan mandat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Kita tentu berharap aplikasi ini dapat digunakan bersama-sama, dan dapat diakses oleh semua para pemangku kepentingan dalam pengendalian karhutla secara nasional,” harap Menteri Siti.
Kapolri Listyo Sigit menjelaskan jika Aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan sebuah upaya integrasi seluruh kekuatan pengendalian karhutla di Indonesia untuk menjadi satu kekuatan baru yang lebih baik.
"Kegiatan peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional hari ini sebetulnya adalah mengintegrasikan seluruh potensi yang ada untuk menjadi satu kekuatan baru dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan pencegahan secara dini dan penanggulangan karhutla," ujar Listyo Sigit.
ASAP Digital Nasional...

Read More...
Diskusi Patricia Espinosa Dengan Delegasi RI: 2 Menteri, 4 Wakil Menteri Dan 2 Dubes RI, Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow


Telah berlangsung pertemuan secara daring  antara DELRI: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri ESDM Arifin Tasrif dan 4 wakil Menteri: KLHK, Kemlu, Kementerian BUMN dan Kemenkeu dengan sangat produktif, dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Patricia Espinosa, yang juga didampingi para direktur dan adviser senior UNFCCC pada Jumat, (10/9).
Pertemuan ini membahas tentang penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) ke 26/ COP 26 di Glasgow, Inggris pada 31 Oktober –12 November 2021 menyangkut penjelasan tentang skenario, issue utama dan crucial tentang perubahan iklim dan harapan kepada negara anggota di dunia, serta sebaliknya juga mendengarkan kemajuan agenda dan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam agenda lintas  kementerian yang cukup solid dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang memberikan atensi besar mengenai agenda GREEN dalam membangun Indonesia.
Delegasi Indonesia mengapresiasi kerja keras tim Sekretariat UNFCCC yang sedang mempersiapkan gelaran COP 26 ini. Indonesia sangat serius mempersiapkan diri menjelang keikutsertaanya pada COP 26. Hal ini dibuktikan pada pertemuan kali ini, selain Menteri Siti Nurbaya hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arief Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, dan juga National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC Laksmi Dhewanti, juga para Dirjen dan Kepala Badan serta direktur dari empat kementerian tersebut.
Menteri Siti menjelaskan bahwa secara umum terdapat ekspektasi Indonesia terhadap penyelenggaran COP 26. Indonesia sangat berharap terselesaikannya Paris Rule Book melalui adopsi keputusan yang substansial, yaitu artikel 6 Perjanjian Paris. Indonesia juga memiliki harapan  mengenai substansi negosiasi, dimana Indonesia menginginkan agar kepentingan nasionalnya diakomodasi,...

Read More...
Hari Pers Nasional 2022: PWI Dukung Agenda Green Dan Mitigasi Iklim


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berdiskusi dengan Ketua Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 Auri Jaya,  di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (10/9). Diskusi berkaitan dengan agenda    peringatan Hari Pers Nasional (HPN ) tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang puncak acaranya berlangsung pada 9 Februari 2022.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Siti mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2022  dapat menggaungkan isu-isu kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kehutanan melalui aksi-aksi lapangan, seperti: rehabilitasi mangrove, rintisan Program Kampung Iklim (Proklim), dan pelepasliaran satwa. Itu semua  mengarah pada upaya pembangunan hijau di Indonesia. 
“Jadi nanti kegiatan pro lingkungan di HPN 2022, bisa menjadi program PWI dan Kementerian LHK, yakni rehabilitasi mangrove, Kampung Iklim Wartawan, dan pelepasliaran satwa dilindungi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,” ujar Siti Nurbaya.
Isu penanggulangan perubahan iklim penting untuk digaungkan saat ini karena masyarakat dunia makin  merasakan akibat nyata dari krisis iklim, seperti bencana hidrometeorologis kebakaran hutan yang semakin sering terjadi di seluruh dunia. Menteri Siti ingin agar PWI dapat membantu menggugah kepedulian publik melalui penggaungan isu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan khususnya isu penanggulangan perubahan iklim.
Menanggapi hal tersebut, Auri Jaya mengatakan bahwa isu terkait lingkungan hidup akan menjadi salah satu tema peringatan HPN 2022, selain masalah masa depan wartawan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan media.
“Masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam peringatan HPN 2022 karena lingkungan hidup masih akan menjadi isu penting dan relevan dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Auri Jaya dalam pertemuan tersebut.
Auri Jaya dan Wakil Bendara Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Dar Edi Yoga pun...

Read More...
INAFOR 2021, Menteri LHK: Etika Riset Untuk Pembangunan Hijau RI


Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia memasuki era baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law. Sains, teknologi, dan standar instrumen, akan terus dikembangkan sebagai bagian penentu kemajuan masa depan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia dan juga dunia, yang lebih hijau (baik).
“Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), sebagai sebuah terobosan yang akan meningkatkan investasi dan meningkatkan kegiatan usaha, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip wawasan lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya membuka The 6th International Conference of Indonesia Forestry Researchers (INAFOR) 2021 secara daring, Selasa, (7/9).
Menteri Siti melanjutkan jika UUCK menjadi dasar baru Pemerintah Indonesia untuk mengatur pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi melalui proses perijinan yang lebih sederhana namun kuat, mendukung penelitian dan inovasi, melindungi usaha kecil dan menengah antara lain dengan pemerintah yang mencerminkan dukungan besarnya untuk petani kecil, penyelesaian konflik lahan/tenurial karena sengketa peraturan dan mempromosikan pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan secara integratif dan berwawasan lingkungan.
Untuk mendukung implementasi UUCK tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun instrumen baru berupa Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) yang disahkan pada Juli 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. “Instrumen baru ini dapat mendukung pelaksanaan undang-undang dan mendorong manajemen yang lebih baik dengan berwawasan lingkungan di semua sektor termasuk di sektor kehutanan. Standar dan instrumen akan memandu pemangku kepentingan untuk bekerja dan beroperasi dalam arah yang sama yaitu dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kegiatan pembangunan,” jelas Menteri Siti.
Untuk mempromosikan hasil kerjanya,...

Read More...
Menteri LHK Pra Sidang UN Environment Ke-5: Indonesia Kerja Keras Wujudkan Komitmen Atasi Sampah Plastik


“Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam penanggulangan polusi plastik”. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara High Level Dialogue, atas undangan United Nations Environmental Program (UNEP).
Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Kamis (02/09) dalam rangkaian kegiatan Ministerial Conference on Marine Litter and Plastic Pollution dipimpin oleh para convener dari Ekuador, Jerman, Ghana, dan Vietnam, dan diikuti oleh 40 pejabat setingkat menteri/wakil menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan, 16 duta besar, serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan. 
Menteri Siti juga menjelaskan tentang langkah penanganan sampah laut, kehadiran Pusat Pengembangan Kapasitas Kebersihan Laut di Bali, tentang berlakunya Extended Producer Responsibility, dan telah dimulainya langkah pendekatan ekonomi sirkular. 
Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja global penanggulangan sampah laut dan polusi plastik yang sedang berlangsung.
Pertemuan ini bertujuan untuk menginisiasi platform negosiasi berdasarkan mandat United Nations Environment Assembly (UNEA) 3/7 dan 4/6, dari UNEA 3 dan UNEA 4 mengenai penanganan sampah laut dan mikro-plastik.
Lima poin penting yang diperhatikan untuk inisiasi platform negosiasi tersebut, yaitu bahwa proses negosiasi harus bersifat inklusif dan transparan, upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan harus menjadi pilar kunci dalam kerangka kerja yang dibangun, target pengurangan sampah harus memperhatikan kemampuan dan kepentingan masing-masing negara, dan tidak kalah pentingnya bahwa kerangka kerja gobal harus dapat menjamin adanya tahapan transisi yang mulus dan inklusif menuju terbentuknya masyarakat tanpa plastik.
Dirjen PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati, yang mendampingi Menteri LHK, pada Kamis malam menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, respon Pemerintah Indonesia terhadap persoalan...

Read More...
Kerangka Kerja Biodiversitas Pasca 2020 untuk Kehidupan Baru


Bagi Indonesia, Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF) akan menjadi standar keberlangsungan hidup. Demikian pernyataan penting Menteri LHK, Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara PreCOP Biodiversity 2021 – High Level Political Forum atas undangan Pemerintah Kolombia.

Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Senin (30/08) dalam rangkaian kegiatan Third Open Ended Working Group on Post 2020 Global Biodiversity Framework, dipimpin oleh Presiden Kolombia, Ivan Duque Marquez. Pertemuan ini diikuti oleh empat Kepala Negara dan 15 Menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati keanekaragaman hayati.

"Sebagai rumah bagi lebih dari 490 ribu spesies di 19 tipe ekosistem dengan 74 tipe vegetasi, Indonesia mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja biodiversitas yang sedang berlangsung. Indonesia menempuh tiga pilar sesuai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, akses dan pembagian yang adil serta seimbang atas sumber daya genetik," ujar Menteri Siti.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempromosikan kerangka kerja global biodiversitas, integrasi dengan sektor produktif, pengembangan aliansi dan koalisi untuk keanekaragaman hayati dan pemulihan lingkungan, serta indikasi dukungan finansial dan kemitraan untuk pola pola baru secara global.

Lebih lanjut, Menteri Siti menekankan tiga poin penting yang diperhatikan pada forum tersebut yaitu bahwa target global harus terukur dan fleksibel, ada keseimbangan antara target dan perangkat pendukung pelaksanaannya, serta nilai minimum untuk semua target dan indikator yang dapat dimonitor, untuk dapat dicapai oleh negara-negara di dunia.

Dirjen KSDAE, Wiratno, yang mendampingi Menteri LHK, pada Selasa dini hari menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, pada tingkat ekosistem, Pemerintah berhasil mempertahankan 51 juta hektar kawasan lindung, yang mencakup lebih dari 28%...

Read More...
Komisi IV DPR RI Dorong KLHK Perkuat Program Kemasyarakatan di Masa Pandemi


Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/8). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, berkenaan dengan antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, Menteri Siti menyampaikan arahan Bapak Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional, dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat. Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah. Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi...

Read More...
Progres Penanganan Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Danau Toba


Penyelesaiaan permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah di lingkungan Danau Toba terus mengalami kemajuan dan berjalan sesuai koridor tahapan/prosedur kerja yang digariskan. Hal tersebut diungkapkan Menteri LHK, Siti Nurbaya setelah mendengar laporan hasil monitoring yang disampaikan oleh jajaran Eselon I nya dalam Rapat Pimpinan Kementerian LHK yang dipimpinnya pada Selasa (24/8), di Jakarta.

Berdasarkan kelengkapan data dan informasi serta kemajuan telaahan yang dilakukan, telah diterbitkan 5 (lima) unit SK Pencadangan Hutan Adat oleh Menteri LHK untuk wilayah adat Bius Buntu Raja, Golat Simbolon, Huta Sigalapang, Nagahulambu dan Tombak Haminjon, dengan luas total 7.551 Ha. Selanjutnya juga saat ini tengah disiapkan konsep SK Menteri LHK tentang Pencadangan Hutan adat bagi 18 wilayah Masyarakat Hutan Adat, yang terletak di Kabupaten Toba (6 lokasi), Kabupaten Tapanuli Utara (10 lokasi) serta lintas Kabupaten (Toba dan Tapanuli Utara) sebanyak 2 lokasi.

Progres penerbitan SK Pencadangan Hutan Adat di sekitar Danau Toba ini menjawab usulan Hutan Adat yang diajukan oleh AMAN, BRWA, dan KSPPM yang berjumlah 31 lokasi dengan total luas 43.068 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 18.961 Ha  (44%) berada di dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari (TPL), dan 24.107 Ha (56%) berada di luar areal kerja PT. TPL.

“Tim Terpadu Penanganan Hutan Adat agar mulai disiapkan untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. Kegiatan verifikasi diprioritaskan pada areal Hutan Adat yang telah tercantum dalam SK Pencadangan Hutan Adat, maupun terhadap areal usulan Hutan Adat yang akan diterbitkan SK Pencadangannya,” ujar Menteri Siti.

Pada Rapat pimpinan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Penasehat Senior Menteri, Pejabat Eselon I dan Eselon 2 terkait terungkap jika, tuntutan masyarakat sekitar Danau Toba yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang meminta pengakuan hutan adat...

Read More...
Tradisi Baru, Menteri LHK Sampaikan Penghargaan Pejuang Lingkungan dan Kehutanan


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dengan mata yang berkaca-kaca menyaksikan tayangan profil rekan-rekannya dalam pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, yang telah terlebih dahulu wafat. Dalam acara “Doa untuk Sahabat dan Penghargaan kepada Pejuang Lingkungan Hidup dan Kehutanan” pada Kamis, (19/08/2021), Menteri Siti beserta seluruh jajaran pejabat Kementerian LHK mengenang dan mendoakan para aktivis, pejuang dan inovator lingkungan hidup dan kehutanan.

Beberapa pejuang lingkungan tersebut adalah:
(1) Emmy Hafild, Aktivis Lingkungan Hidup (1958-2021);
(2) MS Zulkarnaen, Aktivis Lingkungan Hidup (1955-2019);
(3) Chairil Syah, Aktivis Lingkungan Hidup (1962-2021);
(4) Hapsoro, Aktivis Lingkungan Hidup (1971-2012);
(5) Den Upa Rombelayuk, Aktivis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1945-2019);
(6) Kus Saritano, Aktivis Kehutanan (1973-2016);
(7) Agung Nugraha, Aktivis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1969-2021);
(8) Dedi Mawardi, Aktivis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1963-2021);
(9) Maman Suparman, Inovator Lingkungan Hidup dari Penyuluh Lingkungan (1950-2021);
(10) Linawati Harjito, Inovator Lingkungan Hidup dari Akademisi (1962-2021);
(11) R. Noto Sukoco, Inovator Lingkungan Hidup, Pencipta Lagu Mars Rimbawan; dan
(12) Yahya Bahram, Inovator Lingkungan Hidup, Pencipta Lagu Mars Rimbawan.

“Sahabat-sahabat kita keduabelas pejuang lingkungan hidup dan kehutanan yang hebat ini, baik sebagai aktivis maupun inovator secara konsisten, tanpa kenal lelah mendedikasikan komitmen dan hidup mereka untuk menjaga bumi, memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hutan yang lestari, serta kemajuan demokrasi lingkungan di Indonesia,” ungkap Menteri Siti.

Atas kerja dan jasa-jasa para pejuang lingkungan tersebut, Kementerian LHK memberikan penghargaan dan apresiasi yang akan disampaikan kepada ahli waris atau keluarga terdekat. Menteri Siti mengharapkan, doa bersama untuk para sahabat/aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, serta pemberian...

Read More...
KLHK Berikan Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Teladan Wana Lestari Tahun 2021


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan bagi Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021 di Jakarta. Mengingat situasi pandemi Covid-19 acara tahunan kali ini diselenggarakan secara virtual melalui telekonferensi, (19/8/2021).

Lomba Wana Lestari diselenggarakan sebagai suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan Apresiasi Wana Lestari merupakan penilaian prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan kepada para pemenang secara virtual. Menteri Siti dalam sambutannya mengharapkan para pemenang untuk terus menjadi suri tauladan dan penggerak masyarakat agar lebih berdaya dan mandiri untuk mencapai kesejahteraan bersama.

“Saya mengharapkan para peraih penghargaan senantiasa bekerja cerdas, mampu mengembangkan inisiatif, meningkatkan kompetensi, memperluas dan meningkatkan kualitas karya nyata di bidang masing-masing. Kemudian, teruslah menumbuh kembangkan jejaring kerja, berkolaborasi serta bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak,” harap Menteri Siti.

Pada tahun 2021 ini, terdapat 8 (delapan) kategori Lomba Wana Lestari, serta 4 (empat) kategori Apresiasi Wana Lestari, yang dilaksanakan. Para pemenang dan teladan Lomba Wana Lestari sebanyak 33 pihak dengan rincian sebagai berikut:
(1) Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS), 6 orang;
(2) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), 6 orang;
(3) Kelompok Tani Hutan (KTH), 6 kelompok;
(4) Kader Konservasi Alam (KKA), 3 orang;
(5) Kelompok Pencinta Alam (KPA), 3 kelompok;
(6) Pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), 3 pengelola;
(7) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), 3 pengelola; Read More...

 
Powered by