Sunday, May 22, 2022

KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? : ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)

          PENDAHULUAN
  1. Reformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
    ....
  2. Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula, politik sebagai cara yang bijak dan cerdas untuk mencapai tujuan bersama bangsa, berkembang secara tidak bijaksana, melibatkan grass root. Politik yang oleh beberapa ahli dicirikan sebagai seni untuk mengabdikan diri (Hannah Arendt, 1958) ternyata telah memunculkan ciri kenyataan mengalami deviasi dan justru telah memperlihatkan citra buruk di mata masyarakat.
    ....
  3. Dalam kondisi demikian, maka tidak salah bila demokrasi di Indonesia telah memunculkan ciri demokrasi yang dinilai lemah dalam etika, dimana dalam kurun waktu 20 tahun ini merembet ke tingkat grass root yang sudah cukup mengkhawatirkan. Bisa kita katakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ujian. Jika demokrasi hanya dicirikan dengan sistem pemilihan umum atau ”pendekatan elektoralisme”, maka demokrasi hanya diartikan sangat sempit dan hanya menyuburkan pertumbuhan rezim-rezim yang berebut kekuasaan. Konsep pendekatan ini sangat beresiko, atau terjadi kekeliruan elektoral, yaitu suatu bisa dengan mengistimewakan pemilu diatas dimensi-dimensi lain seperti terabaikannya hak-hak sebagian masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses kekuasaan serta menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali pejabat terpilih. Atau dengan kata lain,bukan tidak mungkin akan lahir suatu situasi yang disebut ” demokrasi kaum penjahat” (Olle Tornquist, 1991 State and civil society in Indonesia,Bulletin of Concerned Asian Scholars, vol 30:3). Di Indonesia, ancaman seperti ini sudah muncul cirinya, ketika perilaku anarkis dalam rangka Pilkada bermunculan. Persoalan yang paling mutakhir ialah kelemahan komunikasi politik munculnya issue dan kesimpang siuran informasi. Ini lebih mengkhawatirkan dari hanya soal anarkis, karena “demokrasi penjahat” seperti di bawa masuk ke tingkat grass root.
    ....
  4. Pada situasi yang demikian, maka yang dibutuhkan ialah pelajaran, pemaknaan dan penerapan demokrasi yang berlandaskan pada etika moral yang diikuti dengan penegakan hukum. Dalam hal ini peran politik sangat penting untuk proses demokratisasi secara bermoral. Konsolidasi politik melalui sistem pemilu, memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki komitmen demokrasi yang tinggi, sehingga praktek demorkasi dalam sistem politik baik di partai politik, legislatif dan eksekutif selalu didasarkan atas kepentingan masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, membangun etika demokrasi untuk mewujudkan ketahanan politik nasional menjadi sangat penting.

    KOHESI SOSIAL DAN PEMILAHAN SOSIAL

  5. Kohesi sosial yang direfleksikan dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi indikasi bahwa ada persoalan dalam interaksi politik. Ada yang tidak pas. Indonesia memang terbangun dari keanekaragaman (diversity) dan terajut dalam kemajemukan (pluralis) sebagai satu bangsa. Proses perajutannya juga berlangsung cukup lama dalam pengerucutan nilai-nilai, sebagai sebuah value establishment, dimulai dari 1908, 1928, 1945 hingga sekarang. Turun naik proses harmoni dan disharmoni yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Semuanya dapat dirangkum dalam pengelolaan negara Indonesia yang sama-sama disepakati lahir sebagai negara bangsa melalui Proklamasi Agustus 1945.

    Pada masa lalu nilai-nilai pluralisme dirangkum dalam Wawasan Nusantara, dan harus diakui bahwa konsep Wawasan Nusantara yang mengakomodir pluralisasi sangat tegas memaknai Indonesia sebagai Pluralisme. Refleksi operasionalnya ketika itu berlangsung antara lain dalam bentuk sosialisasi ideoleogi Pancasila dengan format kegiatan P4. Wawasan Nusantara berkembang ketika itu sebagai alat dalam dialogantar pluralisme masyarakat untuk saling menyadari dan memahami kulturmasing-masing. Saat sekarang Presiden telah membentuk Unit KerjaPresiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk antara lain menyediakan ruang dialog antar etnis, sehingga pluralisme bisa dipahami dan dapat memperpendek ruang dan jarak pemaknaan antar suku-suku bangsa,golongan atau elemen-elemen yang bersifat plural di Indonesia.
    ....
  6. Per definisi, pluralisme adalah nilai-nilai yang menghargai perbedaan danmendorong kerjasama bersama berdasarkan kesetaraan. Didalamnya terkandung dialog untuk membangun hubungan antar unsur dengan latar belakang yang berbeda, termasuk juga adanya kerjasama untuk mencapai tujuan yang searah. (Endy M Basyuni, 2007). Pluralisme menurut ilmuilmu sosial berarti kerangka interaksi yang menunjukkan adanya sikap saling menghargai, toleransi satu sama lain dan saling hadir bersama secara produktif dan berlangsung tanpa konflik atau terjadi asimilasi (Wikipedia, 2007).

    Sementara itu, menurut Azyumardi Azra (mengutip Furnivall, 1944), bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Teori ini berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Sementara itu menurut Aung San Suu Kyi, (1991) bahwa pluralisme, tepatnya berkembang karena adanya perbedaan kultur yang penting bagi bangsa dan rakyat yang berbeda untuk sepakat akan hal-hal mendasar yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang direfleksikan sebagai faktor pemersatu.

    Kata pluralisme muncul dalam kondisi atau peristiwa termasuk diantaranya peristiwa sensitif seperti terkait dengan agama, suku, gender, hak azasi manusia dan budaya. Secara lebih spesifik issue pluralisme di Indonesia terkait dengan issue agama, gender, hak azasi manusia, masyarakat hukum adat, issue putra daerah dan gejala pemilahan sosial sebagai reaksi atas kebijakan nasional. Pada perspektif birokrasi, pluralisme adalah filosofi demokrasi keterwakilan dalam roda pengambilan keputusan dimana kelompok atau golongan menikmati aktivitasnya, legitimasinya dan pengaruhnya dalam merumuskan kebijakan publik.

    Implikasi utamanya ialah : pertama, harus ada keseimbangan dalam distribusi kekuasaan; kedua, adanya semangat kompetisi dan partisipasi diantara kelompok yang terorganisir dengan baik (bukan individual) yang hadir dalam sistem sosial yang ada dan ketiga, harus ada penilaian tentang kondisi plural untuk menghindari dominasi elit yang dapat mengganggu nilai keterwakilan. (Mazziotti DF, Journal of the American Institute of Planners, 1974)
    ....
  7. Beberapa hal yang relevan dalam persoalan pluralisme dalam perspektif birokrasi, diantaranya : Pertama, persoalan agama dan syariah, muncul berupa pengaturan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, bagi birokrasi yang perlu menjadi pertimbangan serius adalah prinsip dalam konsep keseimbangan bagi semua pihak. Kedua, persoalan yang mengarah pada pornografi, dimana bagi birokrasi harus dapat menilainya dengan prinsip keseimbangan penghargaan kepada keberadaan dan norma-norma dalam masing-masing unsur masyarakat. Ketiga, persoalan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang mempunyai kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

    Pada tahap lanjut, masalah masyarakat hukum adat dikaitkan dengan pluralisme juga akan mengena pada persoalan hak azasi manusia dan hak atas akses pada sumberdaya alam. Seperti diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat hukum adat ialah melekat pada sumberdaya lahan (tanah), air dan hutan. Presiden Jokowi telah secara nyata memberi dukungan kepada MHA. Pemerintah saat ini telah secara sistematis menyiapkan aktualisasi pluralitas di Indonesia. Dan Partai Nasdem merupakan partai yang memperjuangkan MHA dan pluralisme.
    ....
  8. Yang terjadi saat ini dan cukup mengkhawatirkan terkait dengan gangguan kohesi sosial. Kohesi didefinisikan sebagai ikatan antara molekul dalam satu unsur. Dalam kehidupan bermasyarakat, kohesi sosial diartikan sebagai pertautan dan ikatan bersama masyarakat dalam satu bangsa, dalam hal ini Bangsa Indonesia. Kita mengalami indikasi gangguan kohesi sosial akibat kondisi situasi politik juga sebagai konsekwensi dari beberapa kebijakan. Cukup signifikan kita lihat sejak awal reformasi, bahwa telah terjadi gangguan kohesi sosial yang berkembang di berbagai daerah. Beberapa indikasi gangguan kohesi sosial itu meliputi : konflik horizontal atas alasan atau dihubunghubungkan dengan alasan agama, seperti di Ambon, Poso dengan fakta ikatan kohesif dalam masyarakat menjadi terganggu. Simultan dengan indikasi konflik atas alasan agama, juga berkembang konflik atas alasan kesukuan seperti di Sambas, Sampit dan sebagainya yang untuk itu melalui berbagai upaya proses damai, pada akhirnya dapat diatasi dan terjadi pemulihan.

    Gesekan antar etnis terdeteksi akibat misalnya antara lain format perasional budaya yang tidak sesuai serta indikasi persaingan dalam akses terhadap sumber-sumber perekonomian. Terjadi pula indikasi perkelahian massal antar penduduk kampung karena persoalan kebijakan pemerintah, misalnya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran wilayah, industri, kawasan hutan, tempat pembuangan akhir sampah, pencemaran dan juga akibat kebijakan yang mengandung ekses lanjut seperti timbulnya “kecemburuan” sosial dalam masyarakat baik antar kelompok atau antar individu. Indikasi lainnya ialah gejala pemilahan sosial yang tumbuh berbarengan dengan penguatan identitas sosial masyarakat daerah akibat otonomi daerah.

    Wujud konkret gejala pemilahan sosial itu diantaranya issue separatis atau resistensi atas kebijakan nasional diawal-awal kebijakan desentralisasi. Situasi itu tidak lagi menonjol sekarang. Pemerintah Jokowi telah melakukan langkah akomodatif dengan cukup baik. Rataskab bersama Gubernur, Presiden dalam rapat-rapat kabinet itu adalah langkah nyata yang positif. Masalahnya sekarang justru kohesi sosial dengan indikasi memburu kekuasaan politik yang melibatkan tingkat grass root, sehingga mengganggu kamtibmas dan bahkan indikasi pengabaian terhadap makna konstitusionalitas. Desain sistim politik kita mengedepankan institusionalisasi, daripada personifikasi.

    TANTANGAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA
    ....
  9. Kita ditantang untuk perlu lebih melakukan elaborasi pendekatan, metoda, tata cara, tampilan sikap/prilaku dan segala hal yang berkaitan dengan refleksi aktualitas masing-masing elemen bangsa pada tempat , posisi dan profesinya masing-masing untuk satu tujuan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam tujuan negara. Oleh karenanya pilihan yang ada ialah perlunya pengelolaan nilai-nilai atau values management ini dapat kita laksanakan dan diawali dengan pemahaman serta komitmen kita dalam menerapkan Pancasila, dengan mengenali bahwa :

    * Pancasila bernilai mempersatukan bangsa;
    * Pancasila adalah karakter dan potret diri bangsa Indonesia;
    * Pancasila dipraktekkan pemimpin sebagai pedoman saling menghormati pandangan yang beragam/majemuk dan
    * Pancasila sebagai pedoman dalam memelihara dan mengelola tatanan kemasyarakatan.

    Dengan pendekatan tersebut, kita lihat bahwa sikap dasar bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki kelenturan atau fleksibiltas atau daya adaptasi, sekaligus kita memilki sumberdaya berlimpah dan sejarah panjang bernegara secara demorkatis. Untuk itu tidak perlu ada keraguan alam berkiprah secara internasional dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki berdasarkan Pancasila.
    ....
  10. Beberapa perkembangan dan perubahan yang dapat kita tarik sebagai pelajaran meliputi aspek atau ukuan-ukuran berikut ini :

    Pertama, dalam SISTEM POLITIK, kenyataan yang kita saksikan ialah bahwa kekuasaan diperoleh elit Politik dengan sistem perwakilan dan terjadi rekayasa antara lain Money Politics, nepotisme dan pemanfaatan masa mengambang (Floating mass). Gambaran yang demikian membawa akibat yang kurang sehat dalam aktualisasi kehidupan politik, terutama para aktor politik seperti para politisi/legislator, partai politik, sehingga yang muncul ialah gejala power seeking politician.

    Kedua, pada aspek HUKUM, gejala yang muncul ialah hukum diinterpretasikan menurut kepentingan kelompok. Beberapa gejala yang muncul juga berupa aplikasi hukum yang bahkan telah memicu fragmentasi di tengah masyarakat. Masih ada juga masalah-masalah HAM yang oleh masyarakat dianggap belum tuntas.

    Ketiga, ORIENTASI KEBIJAKAN EKONOMI pada beberapa aspek masih ada kekhawatiran akan KKN dengan “Crony Capitalist” lama maupun baru. Justifikasi kebijakan ekonomi yang sangat penting seperti misalnya berkaitan dengan sumberdaya alam, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan mengandung berbagai interpretasi masyarakat. Pemerintah melakukan corrective action dengan keadilan ekonomi melalui program akses lahan (hutan), peluang usaha dan
    peningkatan SDM.

    Keempat, SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PLURALISME memilki ruang yang sempit, dimana ada potensi gangguan Pluralisme di tengah masyarakat, perkembangan yang belum menunjang tumbuhnya diversifikasi budaya.

    Kelima, RESPON MASYARAKAT TERHADAP GLOBALISASI yang cukup bervariasi dan masih terdapat indikasi mendukung atau menolak globalisasi dari kelompok masyarakat perorangan dan disisi lain dihadapkan pada semakin deras masuknya kelompok-kelompok profesional asing ke tanah air. Globalisasi belum direspons dalam bentuk persiapan diri untuk berkompetisi, meskipun terhadap issue global sudah ada pemahaman seperti terkait perubahan iklim.

    Keenam, SIKAP TERHADAP AGAMA dalam bentuk jargon-jargon agamis untuk legitimasi dirasakan dan menstimulir fragmentasi respons di tengah masyarakat.

    Ketujuh, PRAKTEK DEMOKRASI MASYARAKAT Partai Politik pada kenyataannya tidak melakukan pendidikan politik rakyat sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan demokrasi tidak dimengerti oleh rakyat sebagaimana mestinya. Disisi lain juga terindikasi keadaan dimana pers menjadi tempat penyampaian aspirasi dan permasalahan masyarakat, sehingga harus menjadi pelita, pemberitaan yang mendidik, bukan provokatif, apalagi memberikan contoh-contoh cemooh dan debat secara
    tidak santun.

    Kedelapan, POSISI TAWAR MASYARAKAT DALAM PEMERINTAH, muncul dengan gejala yang lebih baik dan masyarakat memiliki kesempatan untuk aktualisasi diri.

    ETIKA DAN MORAL POLITIK SEBAGAI MODAL

  11. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ”ethos” yang berarti "adat istiadat” atau ”kebiasaan”, yang berarti tata cara hidup yang baik, ada diri seseorang ataupun masyarakat, dianut dan diwariskan dari atau generasi ke generasi lain, dilakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang dikenal, dipahami dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Akidah, norma atau aturan ini menyangkut baik buruk perilaku manusia; dapat berarti hal-hal apa yang baik yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang buruk yang harus dihindari. (Sonny Keraf, 2002 dalam Etika Lingkungan).

    Etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntun perilaku. Etika juga memberi kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah sesuatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik atau buruk secara moral.
    ....
  12. Dalam setiap bidang, etika diperlukan sebagai piranti lunak (software) untuk menuntun orang dalam bertindak. Dalam bidang hukum misalnya seseorang penegak hukum memakai atribut etikanya agar keputusan-keputusan dan hukum yang dihasilkan memiliki nilai keadilan. Begitu pula dalam bidang ekonomi, pelaku ekonomi menjalankan dengan etika, agar memilki hubungan yang baik dan menjamin keberlangsungan transaksi ekonomi yang menguntungkan serta untuk saling membangun kepercayaan.

    Etika dalam politik merupakan syarat yang diperlukan dalam berdemokrasi, dimana etika akan berfungsi sebagai pegangan dalam korelasi dengan tanggung jawab kepada yang memilih. Dalam politik bentuk tanggung jawab itu ialah amanah untuk melaksanakan program politik yang telah dijanjikan. Juga berkaitan dengan bagaimana cara menjalankan kekuasaan serta menjaga hubungan lembaga-lembaga politik. Dalam hal ini menjalankan kekuasaan diartikan sebagai etika untuk menjunjung tinggi cita-cita agar yang diamanatkan oleh UUD yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
    ....
  13. Etika berdemokrasi menanggung esensi sebagai berikut: Pertama, sebagai pola kekuasaan yang dilembagakan serta bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini bench marking nya ialah partisipasi rakyat dalam politik dan fungsi lembaga-lembaga negara berjalan secara efektif (legislatif,eksekutif dan yudikatif). Kedua, sebagai sistem pemerintahan yang tidak diskrimintif terhadap warga negaranya,
    azas persamaan di mata hukum, hukum sebagai supremasi tertinggi yang mengalahkan pengaruh kekuasaan dan pengaruh politik.Ketiga, mejamin tegaknya pluralisme, ada penghargaan terhadap semua bakat, minat, keinginan, pandangan. Keempat, etika mengandung nilai-nilai penyelesaian secara damai dan sukarela, perubahan secara damai, suksesi damai, pengakuan terhadap keanekaramanan, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan serta pengakuan terhadap kebebasan. (Robert Dahl, 1985 dan Henry B Mayo didalam buku Miriam Budiardjo,1982).

  14. Etika menjadi kepentingan dalam ketahanan nasional di bidang politik, karena etika dapat menjadi indikator konsistensi kecintaan terhadap negara. Etika disini dalam bentuk kerelaan berkorban demi mempertahankan kedaulatan dan persatuan serta kesatuan bangsa. Dalam berdemokrasi etika itu diterjemahkan dalam bentuk reaktifitas
    dalam mengemas janji-janji kampanye dan dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Subhilhar, 2009).
    ....
  15. Ketahanan dalam bidang politik tidak melulu berbicara tentang pertahanan, tetapi juga tentang efek samping yang dihadapi jika etika politik dalam berdemokrasi tidak dijunjung tinggi. Dalam hal ini bisa terefleksi dalam arti kepuasan dan ketidak puasan terhadap kebiijakan pemerintah. Dalam hal muncul kepuasan, maka akan semakin mmembangun motivasi dan memompa kemajuan dan sebaliknya dalam hal berkembang ketidakpuasan, maka apabila tidak dapat diakomodasikan akan memunculkan kelompok ekstrim seperti separatis.
    ....
  16. Demokrasi secara umum dicirikan oleh empat hal pokok, yaitu :
    Pertama, keberadaan sistem pemilihan umum yang jujur dan adil.
    Kedua, adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif.
    Ketiga, adanya kemauan dan langkah politik untuk selalu melakukan promosi dan pperlindungan HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik.Keempat, adanya masyarakat demokratik yang merefleksikan masyarakat yang percaya diri (self confident society) antara lain dalam bentuk berbagai asosiasi masyarakat madani (civil society) .Hal-hal tersebut terikat secara fundamental dengan subyek etika. Etika pada dasarnya adalah bangunan terorganisasi tentang pengetahuan (the organised body of knowledge) yang seharusnya mencakup pula perilaku dan metoda yang membentuk sikap.
    ....
  17. Reformasi Indonesia sudah berlangsung 20 tahun dan telah melahirkan kebebasan. Namun kebebasan tetap harus ada batasnya demi kepentingan bersama dalam masyarakat. Jika kebebasan tidak ada batasnya, maka akan muncul anarkisme dan chaos lebih jauh lagi akan membahayakan tatanan masyarakat (kebencian, konflik horisontal, ancaman fisik individu) dan gangguan tramtibmas. Kebebasan harus tidak  dikendalikan oleh hawa nafsu untuk memenuhi tujuan atau kepetingan sesaat yang melupakan tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, etika membutuhkan kemampuan intelektual dalam memecahkan masalah secara logika dan rasional, juga dengan kecerdasan emosional melihat dengan mata hati dan perasaan diri sendiri dan perasaan pihak lain, membangun empati, kepedulian sosial, soldaritas dan interaksi sosial yang simpatik.

    ETIKA BERDEMOKRASI UNTUK KETAHANAN NASIONAL BIDANG POLITIK

  18. Demokrasi pada dasarnya akan direfleksikan dalam bentuk menyelenggaraan negara, hubungan antara penuasa dan rakyat yang dicirkian dengan tata kepemerintahan yang baik, terbuka, taat hukum dan memiliki kompetensi. Beberapa hal yang diharapkan untuk membangun etika berdemorkrasi diantaranya :
    (1) berkurangnya prilaku moral hazards, yaitu pemahaman akan makna kebebasan yang harus tidak tanpa batas;
    (2) peraturan perudangan yang mendukung untuk tujuan proses demokrasi yang sehat;
    (3) Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, bukan hanya formalisme dan legalisme, tetapi betul-betul substansial dirasakan keadilan masyarakat;
    (4) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi modal bagi pemahaman dan komitmen atas berbagai aturan.
    ....
  19. Etika berdemokrasi akan dicirikan pula dengan indikator utamanya yaitu :
    (1) orientasi kekuasaan untuk program bukan hanya untuk menguasai;
    (2) terciptanya target pembangunan nasional karena ketahanan politik;
    (3) berlangsungnya proses check and balance;
    (4) meningkatnya kemampuan warga negara dengan adanya demokrasi. (5) membangun kemandirian kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari ketergantungan pada pihak asing. Membangun etika berdemokrasi dapat didekati dari upaya-upaya melakukan pemecahan atas hal-hal tersebut butir 18. Intinya adalah kita harus dapat menaati moral hazards, membangun regulasi, peraturan perundangan, menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas SDM.
    ....
  20. Strategi yang dapat dikemukakan diantaranya ialah :

    Pertama, merombak kultur politik yang buruk saat ini dengan rekonsiliasi politik nasional dalam arti yang lengkap dan utuh. Artinya kebersamaan di kalangan elit politik baik secara formal ataupun informasi memadukan atau mengkonsolidasikan tidak saja kepentingan tetapi juga wawasan untuk satu tujuan yaitu cita-cita dan tujuan negara.

    Kedua, mengembangkan regulasi, peraturan perundangan yang mendorong terbangunnya etika dan moral politik, misalnya dengan melihat kembali berbagai UU yang penting untuk ditekankan pada aspek moral dan etika, demikian pula UU tentang etika penyelenggaraan negara yang sudah pernah direncanakan namun belum dapat dikembangkan oleh DPR.

    Ketiga, langkah-langkah penegakan hukum secara lebih baik melalui sistem hukum, aparatur hukum yang baik sampai pada upaya penegakan hukum serta membangun budaya hukum masyarakat (taat hukum dan juga kritis)

    Keempat, tentu saja ada kebutuhan untuk peningkatan sumberdaya manusia Indonesia, sehingga sebagai satu tatanan, kita akan membangun interaksi antara negara dan warga negara .

    Demokrasi yang berkembang di Indonesia harus berlangsung dengan guidance, sehingga memiliki arah yang jelas. Pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan kembali UUD setelah amandemen UUD 1999-2002 mungkin menjadi salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan penting.


    DPP Partai Nasdem, 8 Mei 2018.
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
RI-AS Sepakati Kerja Sama Dukungan terhadap FOLU Net Sink 2030


Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian LHK menjalin kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kerja sama dituangkan melalui Memorandum Saling Pengertian (MoU) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mewakili KLHK, dan Mission Director USAID Indonesia, Jeffrey P. Cohen, di Jakarta pada Jumat (20/5/2022).

Turut hadir menyaksikan penandatanganan MoU ini, Menteri LHK Siti Nurbaya, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kim Y. Sung, dan pejabat KLHK dan pejabat dari Kedubes AS.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut menandai tonggak penting fase baru kerja sama antara KLHK dengan USAID, khususnya dalam mendukung visi jangka panjang Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, yang juga sejalan dengan Strategi Iklim USAID 2022-2030.

"Pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 menuntut untuk memobilisasi, mengoordinasikan, dan mengatur semua sumber daya termasuk publik, swasta, dan komunitas internasional," ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Siti mengimbau agar kerja sama tersebut perlu dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awal kerja sama ini, KLHK dan USAID perlu mengembangkan pengaturan detil lebih lanjut yang berasal dari MoU untuk implementasi kerja sama.

"Saya juga mendorong untuk secara teknis didetilkan secepatnya rencana kegiatan untuk implementasi segera yang dapat dilaksanakan di lapangan secara tepat," lanjut Menteri Siti.

Duta Besar AS untuk Indonesia Kim Y. Sung, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam penurunan emisi gas rumah kaca, terutama dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dubes Kim juga menyampaikan selamat atas upaya besar KLHK untuk mengurangi deforestasi di Indonesia.

“Kami menyampaikan...

Read More...
Menteri LHK Gelar Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir IKN

Menteri LHK melakukan Kick Off Pembangunan Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, (18/05/2022). Persemaian yang disiapkan sebagai penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan di kawasan IKN dan sekitarnya secara resmi dimulai pembangunannya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan lahan seluas 120 ha di Kawasan Hutan Produksi di Desa Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan Persemaian Mentawir. Sarana utama persemaian seluas 32,5 ha akan dibangun pada area ini untuk memproduksi bibit lebih kurang 15 juta batang per tahun.

"Refleksi yang ingin disampaikan pemerintah dalam pembangunan persemaian ini adalah bahwa pemulihan lingkungan berlangsung beriringan dengan pembangunan infrastruktur IKN," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya.

Ia menyebutkan jika refleksi ini menjadi instruksi Presiden Jokowi, agar pembangunan IKN betul betul merefleksikan cara-cara pembangunan yang ideal, harus low carbon, bahkan dari sisi kehutanan itu 75% tutupan lahannya harus hijau, karena konsepnya forest city.

"Saat ini tutupan hutanya hanya 42% dan kita harus mengimprove tutupan hutan di IKN hingga 75%," ucap Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut Menteri Siti juga mengapresiasi kontribusi badan usaha dalam pembangunan Persemaian Mentawir dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership.

"Yang penting dari konsep KPBU adalah penegasan bahwa kita punya dunia usaha yang bertanggung jawab," tegas Menteri Siti.

KBPU disebut Menteri Siti, selain menjelaskan tanggung jawab juga tentu untuk company branding, selain itu juga bagian dari kompensasi kewajiban, juga bisa bagian dari pengurangan kewajiban, maupun kontribusi secara kolektif dari dunia usaha.

"Kerjasama dengan dunia usaha itu sangat terukur dan kecepatan pembangunan bisa dikontrol sebaik baiknya," imbuhnya.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM/ITMG) menjadi mitra...

Read More...
Menteri LHK Paparkan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Indonesia

Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan upaya-upaya Indonesia mengelola sumber daya air secara berkelanjutan kepada delegasi-delegasi internasional yang hadir pada Ministerial Dialogue 2 bertajuk “Sustainable Recovery through Reforms and Collective Action” di gelaran Sector Ministers’ Meeting 2022 - Sanitation and Water for All (SWA) di Jakarta, 18 Mei 2022.

Menteri Siti menyebutkan jika dalam aspek pembangun di Indonesia, sumber daya air diletakkan sama pentingnya dengan sumber daya lahan. Ia menyatakan Indonesia secara serius mempertimbangkan terkait dengan kesesuaian konfigurasi lanskap dengan kondisi biofisik dan aspek sosial ekonomi dalam mengelola sumber daya air.

"Tata kelola lanskap harus ditangani untuk memastikan kesinambungan penyediaan air bersih dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Indonesia menginisiasi berbagai program pencegahan dan perbaikan stabilitas lanskap melalui pendekatan berbasis ekosistem untuk menjamin ketersediaan air sesuai dengan dimensi ruang dan waktu," ujar Menteri Siti.

Ia pun menjelaskan jika pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak hanya mencakup aspek teknis, namun juga didukung aspek kelembagaan, meliputi nilai, regulasi, partisipasi organisasi dan keterlibatan publik.

"Dalam budaya kita, sangat menganjurkan untuk menggunakan air dengan bijak, seperti tercermin dalam regulasi negara, program dan peran serta masyarakat. Air menjadi faktor yang utama dalam menghitung daya dukung dalam penilaian lingkungan strategis kami, serta membangun ketahanan pangan dan energi," jelasnya.

Pengelolaan sumber daya air juga disebut Menteri Siti juga berkaitan dengan bagaimana mengelola ancaman terhadap pasokan dan kualitas air dalam menghadapi dunia yang semakin urban, degradasi bentang alam, dan tantangan atas perubahan iklim. Oleh karena itu secara nasional, Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi dengan meluncurkan Indonesia Forestry and Other Land Use (FoLU) Net-Sink 2030.

Untuk mencapai FoLU Net sink pada tahun 2030,...

Read More...
Melalui Kearifan Lokal, Bali Terdepan Dalam Pelestarian Alam

Pelestarian alam berbasis kearifan lokal masyarakat Bali, dapat terlihat diantaranya melalui konsep Tri Hita Karana, Tri Mandala, terasering, subak, dan Nista Mandala. Semua konsep tersebut mengarah pada pemanfaatan ruang wilayah secara berkeadilan, dengan pengawasan yang baik sehingga tercipta harmoni antara pemanfaatan dan upaya-upaya pelestarian.

"Semua elemen di Bali, telah secara nyata menyuguhkan percontohan tata kelola bentang alam (landscape management) dengan tingkat harmoni yang selalu terjaga. Menjadi percontohan penting untuk tata kelola bentang alam di wilayah tanah air Indonesia," kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat menghadiri pentas seni-ekologis bertajuk "Nuwur Kukuwung Ranu" yang digelar di Pura Segara Danu, Batur, Kab. Bangli, Bali pada Sabtu (14/5).

Mengemas upaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan, khususnya di kawasan Danau Batur, dengan pentas seni budaya dan pameran/festival, dinilai Menteri Siti sebagai langkah yang strategis. Hal ini juga relevan karena bentang alam Indonesia memiliki keragaman yang tinggi, dan dalam pengelolaannya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Oleh karenanya pendekatan budaya, seni dan festival saat ini sangat relevan. Apalagi, sudah sangat dipahami bahwa struktur sosial dan budaya Bali mampu berperan sebagai instrumen pengawasan dan kontrol, sehingga disharmoni antara pemanfaatan dan konservasi dapat ditekan seminimal mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan Bali juga bisa menjadi contoh dalam aktualisasi sustainable development dan implementasi
Paris Agreement. Selama 4 tahun hingga 2019, KLHK merekam hari Nyepi Bali yang berhasil menurunkan emisi karbon rata-rata sekitar 12-14 ribu ton CO2 ekuivalen dalam sehari.

"Bali menempatkan posisinya sebagai leading by example dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Pentas seni "Nuwur Kukuwung Ranu" disajikan Yayasan Puri Kauhan Ubud bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, dengan tujuan sebagai jalan penghormatan dan pemuliaan...

Read More...
Menteri LHK dan Menteri Iklim Jerman Bertemu Bahas Prospek G7, G20 dan COP27 UNFCCC

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman, Jennifer Lee Morgan di Manggala Wanabakti, Jakarta (10/05/2022). Pada pertemuan ini, kedua belah pihak berdialog perihal antara lain upaya pengendalian perubahan iklim dalam forum Multilateral G7, G20 dan UNFCCC, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Perhutanan Sosial, serta berbagai kerja sama yang telah berjalan dan tengah dijajaki antara Indonesia dan Jerman.

Mengawali diskusi, Menteri Siti mengucapkan selamat kepada Jerman atas terpilihnya negara tersebut sebagai Presidensi G7 untuk periode tahun 2022 ini. Pada tanggal 1 Januari 2022, Jerman mengambil alih Presidensi G7 selama satu tahun yang sebelumnya dipegang oleh Britania Raya. Kemudian, Jennifer pun turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas target Indonesia pada agenda FoLU Net Sink 2030, serta memberikan support terkait Presidensi G20 Indonesia.

Saat berdiskusi terkait dengan aksi pengendalian perubahan iklim, Menteri Siti menyatakan bahwa 3 forum multilateral yaitu G20, G7 dan UNFCCC memiliki nilai masing-masing. Menurutnya, Indonesia menyakini dan menghormati UNFCCC sebagai forum multilateral tentang pengendalian perubahan iklim yang diamanatkan secara global. Menteri Siti menegaskan bahwa Indonesia berpandangan setiap komitmen harus didiskusikan dalam forum multilateral yang telah disepakati.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia mendukung G7 dan G20, sebagai wadah untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim. Namun, meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum tersebut tetap merupakan forum informal yang hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam UNFCCC.

Menteri Siti juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim. Indonesia telah men-submit...

Read More...
KLHK Pastikan Pengelolaan Sampah Selama Libur Mudik Lebaran Sesuai Standar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri LHK Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.0/4/2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam Rangka Mudik Lebaran. SE ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penananganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

SE tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya penanganan sampah melalui kebijakan mudik minim sampah serta memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah mudik.

Guna memastikan pengelolaan sampah yang timbul dari para pemudik dapat dikelola dengan baik dan sesuai standar, Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Selasa pagi (26/04/2022), meninjau kesiapan pengelolaan sampah di Stasiun Kereta Pasar Senen dan Pelabuhan Tanjung Priok yang telah cukup dipadati pemudik.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Menteri Siti juga ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah untuk terus melaksanakan upaya pengelolaan sampah secara maksimal. Dirinya menyampaikan bahwa KLHK ingin memastikan kesiapan fasilitas publik dalam antisipasi dampak timbulan sampah selama mudik hari raya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipiasi timbulan sampah, KLHK menyerahkan bantuan berupa sarana dan prasarana tempat sampah terpilah. Selain itu, KLHK juga meminta kepada pengelola fasilitas publik seperti stasiun, terminal, rest area, pelabuhan, bandara, dan sebagainya untuk menyediakan sarana dan prasarana tempat sampah termasuk edukasi kepada publik untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan.

“Yang paling penting, KLHK mendorong perilaku masyarakat peduli sampah, dimulai dari upaya minim sampah selama mudik atau liburan lebaran,” ungkap Menteri Siti.

Menurut pengamatan Menteri Siti di Stasiun Pasar Senen, dengan tersedianya tempat sampah terpilah dan sosialisasi dari petugas, para penumpang di Stasiun Pasar Senen terpantau patuh untuk menempatkan sampah...

Read More...
Dialog Publik 1, Persiapan Indonesia Menuju Konferensi Stockholm +50 di Swedia


Menuju Konferensi Stockholm +50 tahun di Stockholm Swedia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Luar Negeri, United Nations Development Programme, Kedutaan Besar Swedia, Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dan UNEP melakukan tiga dialog publik untuk membahas pembelajaran Indonesia dalam memajukan agenda lingkungan hidup dan mengatasi pandemi Covid-19 melalui program yang berkelanjutan dan inklusif.

Dialog Publik pertama dengan mengangkat tema “Merefleksikan Kebutuhan Mendesak Untuk Aksi Mencapai Planet Yang Sehat Dan Kemakmuran Bersama” diselenggarakan secara virtual di Jakarta pada Jumat (22/4/2022). Dialog publik ini juga akan memberi masukan terhadap agenda utama Indonesia dalam mengimplementasikan agenda lingkungan hidup global, dan mengumpulkan pandangan pemangku kepentingan tentang solusi inovatif dan komitmen yang lebih berani untuk mencapai planet yang sehat untuk kemakmuran bersama.

Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan Stockholm +50 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan 50 tahun komunitas lingkungan global dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan lingkungan hidup. Peringatan Stockholm +50 juga akan memberi kesempatan bagi para pemimpin dunia untuk memanfaatkan 50 tahun aksi lingkungan multilateral untuk mencapai tindakan berani dan mendesak yang diperlukan untuk mengamankan masa depan yang lebih baik di planet yang sehat.

Pada saat ini, posisi Indonesia dalam merespons isu lingkungan hidup dunia, bukan yang berada di belakang atau tertinggal. Kita berada di tengah dan mungkin menuju depan dalam mentaati konvensi dunia, dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan.

“Kita akan terus bekerja untuk mencapai hal-hal yang baik bagi Warga Negara Indonesia sesuai amanat UUD dan bagi dunia sejalan dengan komitmen Indonesia pada konvensi-konvensi dunia dan kita laksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia menyambut sangat baik langkah-langkah dan prakarsa Agenda...

Read More...
Pemerintah Perkuat Capaian Pengurangan Emisi Melalui Blue Carbon


Selama ini, pengurangan emisi dalam Nationally Determined Contributions (NDC) dikaitkan dengan hutan yang memiliki fungsi menyerap karbon di udara. Namun, kita juga perlu melihat adanya potensi emitan karbon lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan daratan.

Ekosistem pesisir diidentifikasi mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dibanding hutan daratan. Ekosistem pesisir meliputi hutan mangrove, rawa payau, dan padang lamun, menjadi faktor penting yang diidentifikasi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

“Kita terus berupaya untuk semakin memperkuat bagaimana kontribusi Indonesia di dalam penurunan emisi karbon. KLHK sudah menyiapkan langkah-langkah operasional kaitan dengan forest dan daratan melalui FoLU Net Sink 2030. Ada yang jauh lebih potensial dan sangat penting yaitu dari sektor pesisir dan ekosistem kelautan,” kata Menteri Siti pada Acara Workshop “Blue Carbon dan Pencapaian Target NDC”, yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (18/4).

Blue carbon atau karbon biru merupakan karbon yang diserap dan disimpan pada ekosistem pesisir dan laut, seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Pengembangan blue carbon (karbon biru) sangat penting dan potensial di Indonesia, khususnya ekosistem mangrove. Menjaga dan memperbaiki ekosistem mangrove merupakan suatu cara ampuh untuk menjaga ekosistem kelautan Indonesia sekaligus membuat penangkap karbon yang baik.

“Pemerintah selama ini sudah menanam mangrove dari tahun 2010 sampai 2019 itu 45 ribu hektar lebih, dan selama tahun 2020 kita sudah menanam 39.970 hektar. Jadi kita sudah menanam lebih dari 80 ribu hektar. Seperti arahan Bapak Presiden, akan dilakukan penanaman sampai 600 ribu hektar lebih,” terang Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan kondisi saat ini dihadapkan pada satu sisi dimana ekologi harus dijaga, tetapi di sisi lain ekonomi juga harus tumbuh dan berkembang, karena desakan pertumbuhan manusia...

Read More...
Menteri LHK Ajak Seluruh Jajaran Dukung Agenda dan Program Prioritas Nasional


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 25 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan satu Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelantikan dilaksanakan di ruang Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.

Dalam sambutannya, Menteri Siti menyampaikan agar seluruh jajarannya turut mendukung agenda dan program prioritas nasional sesuai tugas fungsi KLHK. Menteri Siti juga berpesan agar jajarannya mampu untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan, mengembangkan jejaring yang luas dengan berbagai pihak, termasuk menyikapi berbagai tantangan.

“Saya mengajak Saudara/Saudari untuk memahami dan mendukung implementasi rencana operasional FOLU Net Sink 2030, penyelenggaraan Presidensi G-20 Tahun 2022, khususnya agenda EDM-CSWG G20, mendukung agenda IKN sesuai Tugas dan Fungsi KLHK, program pemulihan lingkungan, dan program-program prioritas lainnya di lingkup unit kerja Eselon I masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menjelaskan terdapat 5 hal penting yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil negara (ASN), yaitu integrity, visionary, leadership, followership dan statesmanship (kenegarawanan). Kelima hal tersebut harus ditumbuhkembangkan, utamanya di lingkup KLHK.

Disamping itu, KLHK juga telah secara resmi berkomitmen mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK, yang merupakan kepanjangan dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Core values ASN BerAKHLAK ini merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi dan merefleksikan visi dan misi organisasi.

“Prinsip ini merupakan suatu hal yang harus kita hargai, kita jalankan, kita junjung tinggi karena merupakan jiwa dari ASN pada suatu organisasi,” ujarnya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik hari ini yaitu: Read More...

Menteri Siti: Bekerja Secara Simultan, Paralel, dan Terintegrasi Syarat Tercapainya Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030


Menteri LHK meminta jajarannya dan seluruh stakeholder terkait dapat bekerjasama mewujudkan operasionalisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022 lewat langkah kerja yang simultan, paralel, dan terintegrasi. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang merupakan skenario penurunan 60% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional lewat pengurangan GRK di sektor Kehutanan dan Penggunaa Lahan lainnya (Forest dan Other Landuse), diminta agar dipatuhi dengan disiplin tanpa kecuali oleh seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat dan daerah, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Pemerintah daerah, LSM, Swasta, dan para pihak terkait.

“Saya secara khusus ingin memesankan dan sangat keras saya ingatkan bahwa tidak ada langkah dari setiap unit yang tidak terkoordinasikan dalam sistem kerja FoLU Net Sink ini,” tegas Menteri Siti dalam Workshop Konsolidasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang dilakukan secara daring dan luring dari Jakarta, Senin, 4 April 2022.

Ia pun meminta kepada jajarannya untuk tidak boleh membuat kerjasama dengan pihak manapun tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan sistem kerangka kerja FoLU Net Sink ini. Hal ini diungkapnya semata-mata agar seluruh kegiatan yang berkaitan dan mempengaruhi kondisi karbon hutan/lahan dan karbon lainnya di Indonesia agar berada dalam/mengikuti koridor aturan Nasional Republik Indonesia, dan sekaligus berarti membantu pihak-pihak yang akan bekerja karbon agar berada dalam koridor hukum. Sehingga pada dasarnya membantu agar tidak ada kesalahan dan tidak ada kegiatan yang di luar ketentuan yang diatur.

”Semua harus dalam kerangka Renops FoLU, sehingga pekerjaan dan hasilnya bisa diukur dengan tata cara ukuran yang sama, sebab selalu yang dipersoalkan adalah bagaimana measurement nya, bagaimana mengukurnya, dan tidak boleh terjadi double counting karbon karena itu bila meleset akan mencelakai bumi ini,” tegasnya.

Menteri Siti melanjutkan bahwa jajarannya di pusat...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 


Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Read More...
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Read More...
Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Read More...
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di...

Read More...


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by