Thursday, June 01, 2023

Minister details role of peat governance in Indonesian GDP

JAKARTA ( - Numerous fundamental steps that have been taken in an effort to implement peat governance in a comprehensive manner are based on various directions from President Joko Widodo. These measures seek, among other things, to prevent any repetition of forest and land fires, in particular those originating in peatlands, in the future.

This was reiterated by Environment and Forestry Minister Dr. Siti Nurbaya to at her official residence on Sunday (May 28).

The minister recalled how the widespread forest and land fires of 2015 spread significantly across peat domes, making them extremely difficult to extinguish, as happened in the province of South Sumatra that same year.

"The fact is that more than 90% of the peat domes on the island of Sumatra have been turned into acacia and palm oil plantations. The situation certainly requires comprehensive peat governance," she explained.

The following two photographs are of peat domes which were burned in 2015 in a South Sumatra pulpwood concession. The fires at that time were very hard to put out. Fortunately, amid much frustration, heavy rain finally arrived to extinguish the peat fires.



The minister pointed out that 2015's peat fires led to a decline in Indonesia's economic growth that year.

"Indonesia's economic growth didn't reach, let alone surpass, 5% in 2015. Instead, it hovered at around just 4.9%," the minister said.

Peat governance and GDP

Minister Siti Nurbaya went on to explain that data from the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS) indicated economic growth in Indonesia of 5.02% in 2016, more than 95% of which derived from the contributions of sectors other than the palm and pulp & paper subsectors.

The minister said that the contribution of the plantation subsector - which includes the palm oil industry - to overall national Gross Domestic Product (GDP) in 2016 stood at 3.79%. This figure includes palm oil plantations in mineral soils and peatlands.

"The Minister of Industry, in his letter to me, wrote that palm oil accounts for 3% of Indonesian GDP. Of course, these are palm oil plantations in mineral soils and peatlands. This figure means that 97% of Indonesia's GDP does not come from palm oil," the Environment and Forestry Minister explained.

The following two photographs show how a palm oil company in South Sumatra province was caught by the ministry carrying out peat violations by undertaking new palm oil plantation development in 2015's burned peat areas.


The minister added that the pulp & paper industry contributed less than 0.76% to Indonesia's GDP in 2016.

Minister Siti Nurbaya elaborated further on Indonesia's GDP figures. "The letter from the Minister of Industry to me also mentioned that the pulp & paper industry accounts for less than 1% of Indonesia's GDP. In other words, more than 99% of the country's GDP does not emanate from the pulp & paper industry."

As such, even though the palm oil and pulp & paper industries play a fairly important part in the Indonesian economy, their contribution is actually below 5%. Nevertheless, these two subsectors continue to receive government support.

Warning from the President

Minister Siti Nurbaya also recalled that in late January 2017, the President gave a warning about the economic losses of over IDR 220 trillion (approximately USD 16.1 billion according to World Bank calculations) caused by forest and land fires, especially those stemming from peatlands.

The minister added that the President described how other sectors of the economy also suffered huge economic losses as a result of 2015's peat fires.

The minister cited some other issues that the President's caution touched on. "This doesn't even take into account the severe losses that the wider public were forced to endure directly - such as health problems and the disruption to education at schools."

Current efforts constructive, not destructive

Minister Siti Nurbaya sought to emphasize that the peat governance efforts currently underway are not at all intended to shut down the ongoing contribution of the palm and pulp & paper subsectors, even though the contribution of these two subsectors to Indonesia's GDP is very small, at just under 5%.

"Peat governance efforts are being done gradually as part of a process, but they must be consistent. In this way, the two instruments of peat governance - regulation and law enforcement - can be implemented optimally," the minister explained.

The contribution of the palm and pulp & paper subsectors of less than 5% is being maintained by peat governance efforts, the minister continued, in exactly the same way as the contributions of other economic sectors/subsectors - which contribute in excess of 95% to Indonesia's GDP - are being maintained.

"The ultimate goal of these peat governance efforts is to bring about healthy and good-quality economic growth, as opposed to economic growth tainted by peat fires which cause public health problems and disturb other economic sectors/subsectors," Minister Siti Nurbaya summed up in concluding her interview with


Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Menteri LHK Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK di Jakarta, Selasa (18/4). Dari ke 10 pejabat ini, dua orang diantaranya merupakan promosi dari hasil seleksi terbuka (open bidding), dan delapan orang lainnya hasil uji kompetensi mutasi JPT Pratama.Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti berpesan kepada seluruh Pejabat Pimpinan di KLHK untuk lebih sensitif lagi dengan segala situasi yang ada, dengan satu arah yaitu menjaga KLHK agar berfungsi dengan baik. Dirinya juga mengingatkan bahwa ada tugas berat yang disandang dalam tugas di KLHK bagi kepentingan dan keselamatan tumpah darah dan bangsa.“Tinggal beberapa belas bulan lagi akan pemilu dan saya minta kita semua betul-betul menjadi pemimpin dan teladan, memberi contoh yang baik sebagai pimpinan birokrasi. Saya juga berpesan kepada seluruh jajaran KLHK dalam melaksanakan tugas, mempersiapkan (preparasi) kebijakan, dan membuat keputusan agar menjunjung tinggi profesionalisme yang bercirikan integritas dan terukur,” ujar Menteri Siti.Selanjutnya, Menteri Siti mengajak seluruh jajarannya untuk selalu mengikuti perkembangan situasi dan kemajuan kerja-kerja pemerintah, pemerintahan, dan KLHK, sebagaimana janji dan arah kebijakan dasar dari Presiden Joko Widodo.“Kita lakukan secara operasional, tidak boleh ada yang tertinggal, dan dilakukan evaluasi terus-menerus,” katanya.Terakhir, Menteri Siti menyampaikan segenap jajaran KLHK harus turut mengawal dan memastikan dapat berjalan baik seluruh program dan kebijakan KLHK khususnya agenda Folu Net Sink 2030 dan operasionalisasi perdagangan karbon sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini yaitu:1. Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.2. Ir. Erwan Sudaryanto, M.M. sebagai Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan.3. Vinda Damayanti Ansjar, S.Si., M.Sc. sebagai Direktur Pengurangan Sampah.4. Yulia Suryati, S.Si., M.Sc. sebagai Direktur Mitigasi Perubahan Iklim.5. Ir. Hari Wibowo sebagai Direktur...

Menteri LHK: Selamat Mudik Lebaran, Tetap Mudik Minim Sampah

Jelang Momen Mudik Lebaran Idul Fitri 1444H Menteri LHK Siti Nurbaya menghimbau para pemudik untuk menerapkan mudik minim sampah. Hal ini disampaikan Menteri Siti saat melakukan peninjauan arus mudik di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Selasa, 18/04/2023. Himbauan Mudik Minim Sampah merupakan upaya Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong para pihak, baik pemerintah daerah, pengusaha, maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah khususnya pada perhelatan Bulan Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri."Kampanye Mudik Minim Sampah sudah dilakukan KLHK sejak tahun 2016, Pemerintah terus belajar untuk mengurangi timbulan sampah salah satunya lewat himbauan mudik minim sampah kepada para pemudik," ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya.Menteri Siti pun mengucapkan selamat menempuh perjalanan mudik kepada para pemudik di Terminal Pulo Gebang. Ia mengungkapkan jika momen mudik lebaran merupakan momen paling membahagiakan karena dinantikan setiap perantau yang merindukan kampung halaman. Menteri Siti tetap berpesan hati-hati di jalan dan jangan lupa tetap minim sampah.Dalam rentang dua minggu masa mudik lebaran kali ini diperkirakan akan ada sampah yang dihasilkan sebanyak 49.520 ton dari sekitar 123,8  juta orang jumlah pemudik lebaran tahun 2023. Timbulan sampah tersebut berasal dari sisa makanan, sampah plastik kemasan makanan dan minuman yang ada pada tiap titik pemberhentian ataupun di sepanjang jalur mudik. Untuk itu KLHK meninjau sekaligus mendukung para pengelola tempat pemberangkatan pemudik seperti di terminal bus, stasiun kereta, pelabuhan, bandara dan juga rest area jalan tol untuk menambahkan sarana prasarana pengelolaan sampahnya, agar sampah terkelola baik dan pemudik nyaman. "Memang untuk mengelola sampah di tempat umum seperti ini butuh dukungan sarana prasarana yang cukup dan memadai," imbuh Menteri Siti.Pada peninjauan ini Menteri LHK juga menyerahkan bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah berupa gerobak sampah terpilah, tempat sampah terpilah, dan tempat sampah besar kepada Pengelola Terminal...

Menteri LHK Dorong Negara G7 Fasilitasi Dukungan Dan Mobilisasi Pendanaan Iklim

Pada pertemuan Menteri G7 tentang Iklim, Energi dan Lingkungan yang digelar selama dua hari (15-16 April 2023), di Sapporo Jepang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menggarisbawahi pentingnya upaya konkrit untuk mengatasi tantangan krisis global saat ini.Dalam semangat ini, Menteri Siti menyatakan paradigma kolaborasi harus dikedepankan. Setiap negara harus menjadi bagian dari solusi dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.“Kita harus dapat berbagi dan memobilisasi inovasi, teknologi, pengetahuan yang tersedia termasuk metodologi, serta sumber daya keuangan. Negara yang lebih mampu harus mendukung dan memberdayakan negara lain,” ujarnya.Menteri Siti menyampaikan sejumlah aksi nyata Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim diantaranya melalui FOLU Net Sink 2030, pengelolaan sampah dan pemulihan ekosistem. Dalam implementasinya, terdapat potensi kerjasama teknis dengan berbagai mitra, termasuk negara anggota G7.Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkakan semua upaya nasional perlu dilengkapi dengan dukungan internasional yang jelas, investasi dalam efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular. Hal ini juga termasuk pembentukan pasar karbon yang efektif dan adil, investasi untuk pengembangan dan penerapan teknologi, serta pemenuhan pendanaan iklim.“Oleh karena itu, kami meminta G7 untuk memimpin, memfasilitasi dukungan, khususnya dalam sistem dan teknologi, dan memobilisasi pendanaan iklim. Kita semua perlu terus bekerja sama dalam solidaritas untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan untuk generasi mendatang,” katanya.Pertemuan Menteri G7 tentang Iklim, Energi dan Lingkungan merupakan salah satu pertemuan tingkat menteri yang diadakan bersamaan dengan KTT G7. Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023 hadir menjadi salah satu negara undangan.

Menteri LHK Dan Delegasi Kongres AS Tanam Mangrove Di Pesisir Jakarta

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama dengan United States’ Congressional Delegation/Delegasi Kongres AS melanjutkan kegiatan kunjungan kerja dengan melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta (12/4/2023). Sebelumnya, kedua pihak juga melakukan rapat bersama di Manggala Wanabakti membahas membahas isu-isu iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya Primata/Orangutan.Delegasi Kongres AS yang terdiri dari Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representative Lloyd Doggett, Representative Pramila Jayapal, dan Representative Ilhan Omar serta beberapa jajaran staf.Dalam kegiatan penanaman di TWA Angke Kapuk ini, Delegasi Kongres AS menerima penjelasan terkait proses rehabilitasi pesisir sekitar TWA. Kawasan TWA Angke Kapuk dahulu sempat digarap oleh puluhan penambak liar. Kemudian kawasan ini mulai direstorasi tahun 1998. Perubahan kawasan dari hutan menjadi areal tambak ikan tidak hanya menghilangkan pepohonan namun juga merusak alam dan ekosistem mangrove. Setelah 12 tahun berjuang untuk membersihkan kawasan dari penggarap illegal dan menanami kembali pepopohonan mangrove yang hilang, akhirnya TWA Angke Kapuk dapat diresmikan pada tgl 25 Januari 2010. Setelah mendapatkan penjelasan, Delegasi Kongres AS memberikan applause dan apresiasi atas upaya rehabilitasi pesisir dengan penanaman mangrove. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan mangrove terbesar di dunia. Berdasarkan peta Mangrove Nasional pada tahun 2021, kawasan mangrove di Indonesia mencapai luasan sebesar 3.364.080 juta Ha. Luasan tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu mangrove lebat seluas 3.121.240 Ha atau 92,78% dari total luasan, kemudian mangrove sedang seluas 188.366 (5,60%), dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (1,62%). Ekosistem mangrove memiliki fungsi yang sangat penting bagi lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mangrove menyediakan bahan baku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti hasil hutan bukan kayu, sumber pangan, hasil ikan, dan sebagainya. Mangrove...

Menteri LHK Terima Kunjungan United States’ Congressional Delegation

Menteri LHK Siti Nurbaya menerima kunjungan kerja United States’ Congressional Delegation/Delegasi Kongres AS di Jakarta, (11/04/2023l. Dalam kunjungannya ke Indonesia selama tiga hari (11 - 13 April 2023) mereka dijadwalkan akan akan mengunjungi beberapa lokasi di Jakarta dan Kalimantan Timur dengan agenda utama membahas isu-isu iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya Primata/Orangutan.Delegasi Kongres AS yang terdiri dari Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representative Lloyd Doggett, Representative Pramila Jayapal, dan Representative Ilhan Omar dan jajaran staf mengaku takjub dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, mereka pun memuji keberhasilan Indonesia saat menjadi Presidensi G20 tahun lalu dan juga sebagai ketua ASEAN pada tahun ini.Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan jika komitmen kuat Indonesia mengatasi perubahan iklim diwujudkan dengan melakukan penguatan Nationally Determined Contribution (NDC) dari first NDC tahun 2016 menjadi Update NDC tahun 2021 dan menjadi Enhanced-NDC (E-NDC) pada September 2022, dengan kondisi peningkatan komitmen penurunan emisi dari yang tercantum pada NDC menjadi pada E-NDC, yaitu dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan nasional (sendiri) serta dari 41% menjadi 43,2% (dengan dukungan kerjasama internasional)."Peningkatan target NDC kami didasarkan pada kemajuan kebijakan nasional terkini terkait perubahan iklim, termasuk FOLU Net-sink Indonesia 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor pengelolaan limbah, serta peningkatan target untuk sektor industri dan pertanian," ujar Menteri Siti.Lebih lanjut Menteri Siti menjelaskan jika target penurunan emisi Indonesia dalam E-NDC disajikan untuk sektor-sektor yang meliputi: Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain (FOLU) dan Pertanian untuk sektor terkait lahan; serta Energi, Limbah, dan Industri untuk sektor yang tidak terkait dengan lahan. Sektor FOLU sendiri ditargetkan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.Ia pun memaparkan jika rehabilitasi lahan kritis termasuk...

KLHK Dan US EPA Tandatangani MoU Untuk Tingkatkan Kerjasama Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) di Jakarta, Rabu (5/4/2023). Dari EPA, MoU ditandatangani oleh Administrator EPA Michael Regan.Acara penandatanganan hari ini dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim dan Direktur Kantor Urusan Internasional EPA Mark Kasman. MoU ini ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral kerjasama perlindungan lingkungan dan aksi iklim.Nota kesepahaman tersebut menetapkan kerangka kerja untuk kolaborasi dalam berbagai isu lingkungan, seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan kualitas udara, pengelolaan kualitas air, pengelolaan limbah, pendidikan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan pendekatan sirkular ekonomi. MoU juga bertujuan untuk mendorong pertukaran teknis dan berbagi informasi antara kedua negara.Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah kerja sama yang panjang dalam isu lingkungan. MOU ini akan semakin meningkatkan kerja sama dan saling belajar di antara kedua negara."Kami berharap dapat bekerja sama dengan EPA dalam mengimplementasikan tindakan nyata yang akan bermanfaat bagi negara kita dan planet ini," ujar Menteri Siti.“MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk menempatkan masalah pengelolaan sampah sebagai prioritas utama,” tambanya. Menteri Siti juga menjelaskan bahwa sebagian besar peraturan lingkungan Indonesia terinspirasi oleh peraturan US EPA, yang telah menjadi referensi akademis untuk peraturan lingkungan Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Administrator EPA Regan mengungkapkan EPA bangga dapat bermitra dengan KLHK untuk memajukan tujuan bersama dalam melindungi kesehatan manusia dan lingkungan."MoU ini mencerminkan komitmen kami untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan lingkungan global yang kita hadapi saat ini dan yang pasti akan kita hadapi di masa depan," katanya.MoU dibangun berdasarkan kemitraan yang ada antara KLHK dan EPA di bawah Kemitraan Strategis AS-Indonesia, yang didirikan pada tahun 2015 untuk meningkatkan...

Kunjungi IKN, Menteri LH Republik Kongo Kagum Kerja Nyata Indonesia

Usai mengunjungi Persemaian Rumpin di Kab. Bogor (27/3/2023), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI), Siti Nurbaya mengajak Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, Republik Kongo, Arlette Soudan-Nonault meninjau kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara dan Persemaian Mentawir, di Prov. Kalimantan Timur pada Rabu (29/3/2023).Menteri Siti mengungkapkan bahwa selama 5 hari mengajak Menteri Arlette ke lapangan, diantaranya; (1) Bali untuk melihat contoh pengelolaan sampah dan persemaian mangrove; (2) Persemaian Rumpin; (3) Persemaian Mentawir, serta Titik Nol IKN dalam rangka observasi pekerjaan di lapangan. Selama perjalanan tersebut, catatan yang penting dari Menteri Arlette adalah kekagumannya atas banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Indonesia. "Perjalanan ke lapangan sejak tahun 2018 hingga sekarang sejak datang, menurut Menteri Arlette sangat banyak hal yang dikerjakan Indonesia," terang Menteri Siti.Menteri Siti kemudian mengungkapkan bahwa tantangan yang cukup besar adalah bagaimana membuat pihak lain memahami dan mengetahui apa yang telah dikerjakan Indonesia yang sangat positif."Catatan saya dan Menteri Arlette di dunia internasional sama, yaitu negara maju ngomong, saran, diskusi dan paper, tapi riil di lapangannya seperti apa. Namun ketika Menteri Arlette di Indonesia, dia mengatakan inilah yang disebut pekerjaan," ungkap Menteri Siti.Kunjungan Menteri Arlette ke Indonesia ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada tahun 2018 lalu saat membicarakan pengelolaan kawasan gambut. Bersama Pemerintah Republik Kongo dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo, Indonesia menjadi rumah Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatland Centre (ITPC). Terdapat lebih dari 1.500 pakar dari peneliti, ilmuwan, pembuat kebijakan, dll yang terdaftar di direktori ITPC ini.Melalui ITPC Indonesia telah berbagi pengalaman, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis untuk pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian. Indonesia juga memimpin south-south cooperation (kerjasama selatan-selatan) menangani gambut...

Menteri LH Republik Kongo Kagum Dengan Aksi-Aksi Iklim Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, Republik Kongo, Arlette Soudan-Nonault, mengungkapkan kekaguman terhadap aksi-aksi iklim yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Hal tersebut disampaikan Menteri Arlette saat melakukan rangkaian kunjungan kerja di Indonesia, salah satunya bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya pada Senin (27/3).Usai bertemu dan berdiskusi di ruang kerjanya, Menteri Siti mengajak Menteri Arlette Arlette berkeliling di Pusat Persemaian Modern (Nursery Center) Rumpin, Bogor. Di tempat inilah, jutaan bibit-bibit pohon dengan skala besar dihasilkan untuk program rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan daerah aliran sungai.“Indonesia terus bekerja nyata mengatasi perubahan iklim dunia. Pusat persemaian seperti Rumpin juga dibuat di berbagai Provinsi lainnya, dan menjadi salah satu bentuk komitmen dan aksi konkret Indonesia dalam menangani perubahan iklim,” ujar Menteri Siti.Sebelumnya, Menteri Arlette melakukan observasi penanganan sampah TOSS di Klungkung dan Persemaian Mangrove, Bali. Menurutnya, itu pertama kali beliau tahu tentang pembibitan mangrove dan menyatakan kekagumannya.“Selama tujuh tahun menjadi Menteri dan keliling dunia, tidak ada pekerjaan sebaik seperti di Tahura Ngurah Rai dan di Rumpin,” ungkap Menteri Arlette.Selain sebagai Menteri LH Republik Kongo, Menteri Arlette telah berinteraksi aktif dengan berbagai negara dan terutama lembaga-lembaga PBB multi-lateral dalam kapasitasnya sebagai koordinator untuk 15 negara Afrika di Congo Basin atau lembah Kongo, meliputi negara yang memiliki lahan gambut terluas kedua di dunia.Bersama Pemerintah Republik Kongo dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo, Indonesia menjadi rumah Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatland Centre (ITPC). Terdapat lebih dari 1.500 pakar dari peneliti, ilmuwan, pembuat kebijakan, dll yang terdaftar di direktori ITPC ini.Melalui ITPC Indonesia telah berbagi pengalaman, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis...

KLHK Dan MA Perkuat Kerjasama Bidang Hukum Perlindungan LHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), sepakat kerjasama dalam bidang hukum sebagai wujud perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dengan Sekretaris MA, Hasbi Hasan di Gedung MA, Jakarta (21/03/2023).Menteri Siti dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pelaksanaan koordinasi antara kedua lembaga dalam mendukung upaya perlindungan LHK dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta aktualisasi hak masyarakat sesuai mandat konstitusi."Kita telah memiliki 3 Undang-Undang lingkungan hidup, dimulai dari UU Nomor 4 Tahun 1982 yang disebut umbrella provision lingkungan hidup, yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 1999, dan terakhir diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009, memperlihatkan dinamika kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan UU dimaksud," ungkap Menteri Siti.Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, bahwa penambahan kata perlindungan memperlihatkan keprihatinan akan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, disesuaikan kembali melalui UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut perizinan berusaha, dan pada konteks lingkungan hidup, lebih berorientasi dalam penyederhanaan prosedur birokrasi perizinan, tanpa mengubah prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Dengan UU Cipta Kerja, Pemerintah berupaya untuk tetap dapat memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah melakukan penyederhanaan sistem perizinan dan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi ini juga mengatur mengenai penyelesaian masalah konflik tenurial, serta menegaskan keberpihakan kepada masyarakat. "Melalui pendekatan restorative justice, UU Cipta Kerja mengatur agar tidak ada lagi kriminalisasi pada masyarakat di dalam kawasan hutan maupun masyarakat adat," terang Menteri Siti.Menteri Siti bercerita, sebelum adanya UU...

Menteri LHK Mewisuda 207 Peserta Didik Green Leadership Indonesia Angkatan Ke-2

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mewisuda 207 pemuda dari berbagai regional yang merupakan peserta Pelatihan dan Pendidikan Green Leadership Indonesia (GLI) angkatan ke-2 di Jakarta, Senin (20/3).“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan GLI angkatan ke-2 hari ini. Pesan saya untuk terus beraktualisasi untuk lingkungan Indonesia yang makin baik dalam segala ukuran. Mari kita sama-sama bekerja untuk Indonesia kita,” ujarnya.Para alumni GLI tentu akan mengambil peran yang sangat penting dalam mengarusutamakan isu keadilan sosial dan ekologis institusi atau komunitas, dimana mereka akan lahir sebagai pemimpin. Mereka akan terus dapat memberikan inspirasi bagi banyak generasi muda lainnya, sehingga kedepan Indonesia akan surplus calon pemimpin yang peka terhadap isu-isu kelestarian hutan dan lingkungan.Program Green Leadership Indonesia ini diinisiasi oleh Institut Hijau Indonesia, serta didukung oleh Walhi, KNTI dan HUMA. Prakarsa kegiatan pendidikan lingkungan ini menerapkan model sekaligus antara kerja lapangan (skill)  dan pembekalan keilmuan (knowledge). Suatu model internalisasi jiwa dan semangat cinta dan kesadaran lingkungan di kehidupan keseharian masyarakat.“Memulai dari generasi muda, merupakan langkah yang jitu. Sekali lagi, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas upaya ini,” ungkapnya.Ketua Institut Hijau Indonesia sekaligus Founder GLI, Chalid Muhammad menyampaikan prosesi wisuda adalah tahapan awal dimana para wisudawan sudah  mendapat bekal menjadi leaders yang memiliki perspektif keadilan sosial dan ekologis. Selanjutnya, melalui perjalanan panjang mereka akan ditempa menjadi leaders yang akan membawa manfaat tidak hanya bagi komunitas atau wilayah asal mereka, tetapi juga manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan untuk planet bumi.“Karena kekuatan untuk menyelamatkan bumi dari dampak yang besar kedepan ada pada anak muda dan Insyaallah 207 orang inilah yang akan menjadi pelopor untuk membuat bumi menjadi lebih baik dan bisa tersenyum di masa mendatang,”...


Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya- Indonesia’s FOLU Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Sambutan Menteri LHK dalam Apel Siaga Penyuluh Kehutanan Dalam Rangka Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Serta Tanah Longsor Tahun 2022

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030

Arahan Menteri LHK RI, Optimisme FoLU Netsink 2030. Jakarta, 4 April 2022 

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional 2021 Serta Talkshow Perempuan dan Alam
Jakarta , 24 Desember 2021

Sambutan Menteri LHK Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Upacara Dalam Rangka Amanat Presiden Tentang Hari Bela Negara dan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Polisi Hutan (POLHUT) ke 55
Jakarta, 21 Desember 2021

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan

Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Pencanangan Program Percepatan Insinyur Teregistrasi Persatuan Insinyur Indonesia Teknik Kehutanan
Jakarta, 28 Oktober 2021

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Agenda Perubahan Iklim

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...


STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018


Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK



Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...


Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...


Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.


Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

Artikel dan Pidato

  • 1
  • 2

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Powered by