Friday, October 22, 2021
HA-PSL-IPB
Move
-

Terbaru dari Siti Nurbaya

Top Headline
Tiga Kota di Indonesia Dinobatkan sebagai Kota Ramah Lingkungan/Bersih di Asia Tenggara


The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan penghargaan kepada beberapa kota di Asia Tenggara yang telah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penghargaan yang dinamai “the 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition” merupakan salah satu program kerjasama ASEAN di bawah koordinasi ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC). Tujuan program ini adalah untuk mendorong semakin bertumbuhnya kota-kota berkelanjutan di ASEAN dengan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada kota-kota yang telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebanyak 10 kota di masing-masing negara anggota ASEAN dianugerahi Environmentally Sustainable Cities (ESC Award). Sepuluh kota tersebut yaitu:
(1) Temburong, Brunei Darussalam
(2) Preah Sihanouk City, Cambodia
(3) Balikpapan, Indonesia
(4) Xamnneua City, Lao PDR
(5) Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Malaysia
(6) Nyaung Oo (Bagan) City, Myanmar
(7) Marikina City, Phillipines
(8) Nee Soon South Division, Singapore
(9) Yala Municipality, Thailand
(10) Can Tho City, Vietnam

Selain ASEAN ESC Award, terdapat juga penghargaan berupa Certificate of Recognition terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Clean Air, Clean Water, dan Clean Land. Kota-kota yang berhasil mendapatkan penghargaan ini adalah:

Certificate of Recognition untuk Kota Besar
Kategori Clean Water:
(1) Surabaya, Indonesia
Kategori Clean Air:
(2) Phnom Penh City, Cambodia
(3) Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), Malaysia
Kategori Clean Land:
(4) Paranaque City, Philippines

Certificate of Recognition untuk Kota Kecil Kategori Clean Air:
(1) Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS), Malaysia
(2) Hatyai Municipality, Thailand
(3) Kep City, Cambodia
(4) Kaysone-Phomvihane City, Lao PDR  
Kategori Clean Water:
(5) Thungsong Municipality, Thailand
Kategori Clean Land:
(6) Krabi Municipality, Thailand
(7)...

Read More...
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Dubes dan Masyarakat di Tana Tidung


Presiden Joko Widodo menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Kedatangan Kepala Negara disambut riuh oleh masyarakat, penggiat lingkungan, dan kelompok tani yang telah berada di lokasi penanaman sebelum Presiden tiba.

Penanaman mangrove di Kabupaten Tana Tidung ini merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove yang perlu diperbaiki.

"Kita tanam kembali sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove," ujar Presiden dalam keterangannya selepas penanaman.

Presiden menjelaskan, di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi oleh pemerintah. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan mangrove di Kalimantan Utara bisa mencapai 600 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan.

"Target kita dalam tiga tahun ke depan agar kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove terbesar di dunia (seluas) 3,6 juta hektare," tandasnya.

Para duta besar yang turut menanam pada kesempatan tersebut yaitu Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaroslav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cili untuk Indonesia Gustavo Nelson Ayares Ossandron, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kurt Kunz, Wakil Duta Besar Brazil untuk Indonesia Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube:...

Read More...
Tiba di Tana Tidung, Presiden Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar


Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat tiba di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Ketua Adat Tidung, Armansyah Ali, bersama Ketua Adat Brusu, Hendrik, tampak menyambut Presiden setelah Presiden turun dari kapal cepat yang membawanya dari helipad dermaga. Ketua Adat tampak melantunkan selawat.

Dalam prosesi penyambutan adat tersebut, Ketua Adat juga memercikkan air dan memberikan ikat kepala khas daerahnya yang bernama sesingal tidung. Dalam bahasa adat setempat, prosesi tepung tawar disebut dengan timug bensaluy.

"Timug itu air, bensaluy itu pendingin. Beras kuning ini satu keagungan kami di Kalimantan sebagai ucapan syukur kepada pendatang," ujar Armansyah Ali.

Presiden Joko Widodo datang ke Desa Bebatu untuk melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat dan para penggiat lingkungan. Selain itu, sejumlah duta besar negara sahabat tampak turut serta menanam mangrove.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali.


Tana Tidung, 19 Oktober 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden                                

Read More...
Komitmen Dunia Menuju “Living In Harmony With Nature” dan Membangun Komitmen untuk Mengadopsi Post – 2020 Global Biodiversity FrameWork


Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan, Siti Nurbaya memimpin Delegasi RI (DELRI) pada fase pertama Pertemuan Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-15, the Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention (COP 15 UNCBD) yang digelar bersamaan dengan Pertemuan Para Pihak, the Meetings of the Parties to the Cartagena Protocols (MOP 10 CP) and Nagoya Protocols (MOP 4 NP), yang diselenggarakan secara daring dan luring dari tanggal 11-15 Oktober 2021 di Kunming, China. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan terobosan-terobosan dan komitmennya dalam mengelola keanekaragaman hayati.

Pada fase pertama COP 15 CBD ini dibahas aspek administrasi dan teknis pelaksanaan keberlanjutan operasional Konvensi dan Protokol, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Post-2020 Global Biodiversity Framework (Post-2020 GBF) melalui negosiasi formal pada Januari 2022 dan akan diadopsi dalam pertemuan fase kedua COP 15 CBD pada Mei 2022.

Pada sesi HLS COP-15 yang dihadiri para Menteri dari Negara anggota CBD ini, juga diadopsi Deklarasi Kunming yang memuat komitmen Para Pihak Konvensi untuk mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan Post-2020 GBF secara efektif yang akan menempatkan keanekaragaman hayati pada jalur menuju pemulihan pada tahun 2030, serta menuju Visi 2050 “Living in Harmony with Nature.” Kerangka kerja ini dipastikan mencakup penyediaan sarana implementasi untuk Konvensi dan dua protokolnya, serta mekanisme yang tepat dalam pemantauan, pelaporan, dan tinjauannya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam intervensinya di Forum HLS yang diikuti oleh Sekjen PBB, 9 Kepala Negara, HRH Prince of Wales, dan 99 menteri dari negara anggota CBD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah progresif menuju Living in harmony with nature pada 2050, dimana bukan hanya menjadi jargon semata. Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi terobosan dalam menyeimbangkan potensi ekonomi dengan aspek lingkungan dengan mengintegrasikan pengelolaan ruang...

Read More...
Apresiasi Internasional Untuk Penurunan Deforestasi Indonesia


Utusan Presiden Amerika Serikat dalam Penanganan Perubahan Iklim, John F. Kerry, mengatakan peran Indonesia begitu penting dan memberikan dampak yang besar terhadap seluruh dunia. Iapun memberikan apresiasi atas komitmen dan capaian Indonesia dalam penanganan perubahan iklim yang salah satunya terlihat dalam penurunan angka deforestasi.
''Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri Siti, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam pencegahan deforestasi melalui moratorium (izin) hutan primer. Di tahun 2019 dan 2020 Indonesia menurunkan deforestasi ke tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir,'' kata John Kerry dalam Climate Leaders Message yang disampaikan virtual, Senin (18/10). 
Inisiatif Indonesia untuk memulihkan ratusan ribu hektar mangrove yang terdegradasi selama empat tahun kedepan, juga dinilai sebagai upaya penting yang dinantikan keberhasilannya oleh dunia.
''Kerja keras Indonesia ini akan memberikan kontribusi yang kuat di COP 26 Glasgow,” katanya.
Dia juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim. Saat ini, dunia dihuni oleh 1,8 miliar orang berusia 10-24 tahun. Di Indonesia, 65 juta orang atau 28 persen diantara penduduknya, berada pada kategori usia tersebut.
“Keberadaan generasi muda saat ini, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ini saatnya kalian menunjukkan potensi besar yang dimiliki, dan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Inilah saatnya bagi kita semua untuk melakukan aksi nyata. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Saya sangat berharap terhadap masa depan Indonesia dan planet kita,'' katanya.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menyampaikan pihaknya memahami Indonesia telah bekerja nyata dan cukup ambisius dalam pengendalian perubahan iklim. Oleh karena itu, World Bank akan mendukung ambisi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon pada Updated NDC Indonesia.
“Mengingat dampak yang ditimbulkan perubahan iklim tidaklah mudah menanganinya. Namun hal tersebut menjadi mungkin apabila kita semua bekerjasama....

Read More...
Peta Mangrove Nasional Tahun 2021: Baseline Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove Nasional


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan Kepala BIG Aris Marfai meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta pada Rabu (13/10/2021). Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 ini merupakan hasil  pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013.
“One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Menteri Luhut.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Luhut  mengatakan, bahwa pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan. “Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” ujar Menteri Luhut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000. 
Penyusunan PMN tahun 2021 telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, Penyiapan citra satelit dan peta pendukung, Pra-pemrosesan (Pre-processing), Interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan Penetapan Peta Mangrove Nasional.
Menteri Siti mengatakan, one map merupakan label dari one map policy dimana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove “Peta itu jangan hanya...

Read More...
Presiden Tinjau Hutan Mangrove di Bali


Tiba di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan langsung meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung pada Jumat pagi, 8 Oktober 2021.
Di Taman Hutan Raya tersebut, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, berjalan kaki di atas jembatan kayu menelusuri kawasan hutan mangrove sejauh 500 meter hingga menara pandang.
Ketika berjalan kaki, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya, Komang Tri, tentang kawasan hutan mangrove tersebut. Komang Tri menjelaskan bahwa kawasan hutan mangrove tersebut direhabilitasi sejak tahun 1992. 
"Luas kawasan ini sebesar 268 hektare. Sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Saat ini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove," ucap Komang Tri.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektare. Dari luas tersebut, 19 hektare di antaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektare.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove, seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. 
Dari kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20...

Read More...
Peran Penting Generasi Muda Dalam Agenda Perubahan Iklim


Generasi muda dapat menjadi aktor dan berperan aktif memberikan kontribusi positif dalam menekan Gas Rumah Kaca (GRK). Melalui keterlibatan aktif pada agenda-agenda pengendalian perubahan iklim, seperti transisi energi dengan mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, dan melakukan penanaman pohon dalam skala besar, mereka menjadi salah satu penentu keberhasilan mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Dalam Webinar Indonesian Youth's Determination to Reinforce Clean Energy and Climate Action, Tekad Generasi Muda Indonesia Mencegah Perubahan Iklim & Mendukung Energi Bersih, Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi para generasi muda yang telah berperan aktif melakukan upaya pengendalian perubahan iklim terutama dengan mengupayakan penggunaan energi bersih yang terbarukan.
"Sebagai generasi muda yang akan menjadi angkatan kerja di era transisi  energi menuju net-zero emission 2060, para generasi muda akan menjadi penentu di dalam mempercepat transformasi angkatan kerja dari penggunaan bahan bakar yang berbasis fosil menjadi berbasis EBT," tutur Menteri Siti dalam sambutannya membuka Webinar secara daring dan luring tersebut, Rabu, (6/10).
Menteri Siti pun menjelaskan bahwa agenda perubahan iklim sangat penting bagi Indonesia. Hal ini guna memenuhi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya, inilah alasan utama yang mendasari komitmen Indonesia untuk perubahan iklim.
Dokumen Updated NDC (UNDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada sekretariat UNFCCC menetapkan komitmen peningkatan ambisi pengurangan emisi GRK pada tahun 2030, melalui pencapaian puncak pengurangan emisi GRK nasional pada tahun 2030, dimana sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi net-sink carbon. Diproyeksikan bahwa sektor FoLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia. Komitmen...

Read More...
Menteri LHK Siapkan Kolaborasi Pelestarian Sumber Daya Air pada G-20 Presidensi Indonesia 2022


Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam menjaga kelestarian sumber daya air. Demikian pernyataan penting Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara High-level Dialogue on Water, atas undangan Pemerintah Italia selaku Presidensi G20 2021. 
Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Rabu (29/09), dan diikuti oleh para pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari negara-negara troika G20, para pejabat tinggi perwakilan dari 12 negara anggota G20, serta berbagai pimpinan entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.
Menteri Siti kemudian menjelaskan tentang peran esensial sumber daya air berkelanjutan dalam pengelolaan DAS, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta pembangunan keamanan pangan dan energi di Indonesia. Indonesia juga mendukung langkah-langkah perundingan dan kerja sama global terkait kelestarian sumber daya air yang sedang berlangsung.
Menteri LHK juga menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah. Sebagai contoh, instalasi daur ulang air wudhu di Masjid Nasional Istiqlal. Dimana kapasitas terpasang untuk mengolah air limbah fasilitas ini bisa mencapai 96 meter kubik per hari, lebih dari cukup untuk menyediakan air bersih bagi setidaknya delapan ribu jemaah setiap hari.
Capaian lainnya adalah Eco-riparian yang berfokus pada bagaimana memanfaatkan sungai dan danau untuk mengurangi pencemaran limbah domestik melalui pengolahan bersama air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke sungai, untuk sembilan lokasi Eco-riparian, di Citarum, Ciliwung, Bengawan Solo, serta Danau Toba.
Sejak 2019, KLHK telah memperkenalkan pemanenan air hujan dengan lebih dari 500 unit terpasang di desa-desa di 16 provinsi di Indonesia, untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi rumah tangga.
Partisipasi aktif KLHK dalam kegiatan dialog ini sangat menopang keberhasilan agenda Presidensi Indonesia pada G20 2022, yang akan berlangsung dari 1 Desember...

Read More...
Menteri LHK Ajak Kaum Wanita Peduli Perubahan Iklim


Upaya pengendalian perubahan iklim memerlukan kerja sama dari semua pihak, dari berbagai kalangan, termasuk kaum wanita. Peran perempuan diharapkan menjadi pelopor dan menjadikan isu perubahan iklim dari permasalahan menjadi peluang, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.
“Saya ingin memberikan gambaran peran perempuan dalam komunitas masyarakat di tingkat RT/RW misalnya. Pada tingkat tapak dan terdepan, para Ibu dalam kelompok dapat mendorong inisiasi pembentukan kelompok masyarakat Program Kampung Iklim,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat memberikan sambutannya secara virtual pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Organisasi Perwita Wana Kencana, Rabu, (29/9).
Menteri Siti melanjutkan jika banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita pada Proklim, seperti tanam pohon dan pertanian agroforestry, serta melakukan daur ulang sampah untuk membantu mengurangi pencemaran dan juga membangun sirkular ekonomi. Kegiatan-kegitan seperti itu termasuk dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“KLHK berharap, hingga tahun 2024 akan terbentuk sebanyak 20.000 kampung iklim di seluruh Indonesia. Tentunya target yang besar ini memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya kaum wanita termasuk anggota Perwita Wana Kencana,” imbuh Menteri Siti.
Menteri Siti juga berujar jika sejak pertemuan COP UNFCCC ke 20 Tahun 2014 di Lima, Peru, perspektif gender dalam isu penanggulangan perubahan iklim telah memiliki basis yang kuat. Di level nasional ia juga menyebut jika kebijakan responsif gender terkait perubahan iklim pun terus disempurnakan.
“Tantangan utamanya dan saat ini, yaitu dalam implementasi dan dalam konteks peran perempuan, untuk bagaimana perempuan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Perubahan iklim merupakan isu yang berdimensi jangka panjang dan menyangkut values, multi-disiplin, multisektor, inter-generasional, dan memerlukan peran semua pihak,” urai Menteri Siti.
Ancaman Perubahan...

Read More...
Move
-

Artikel Siti Nurbaya

Top Headline
Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS

Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Acara Webinar Rehabilitasi DAS Dengan Tema
“Rehabilitasi DAS Berbasis Pendekatan Bentang Lahan Dalam Rangka Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Lahan dan Sustainabilitas Ekonomi Masyarakat”.         

Read More...
Makalah Kunci Menteri LHK pada Global Environment Facility (GEF) National Dialogue Initiative (NDI) Indonesia Tahun 2018

  Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu
Syalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Oom swastiastu
Distinguished CEO GEF, Ms Naoko Ishii and the GEF team,
Good Morning Ladies and Gentlemen,
Bapak/ibu para peserta Dialog yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, sehingga pada hari ini dapat bersama-sama kumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan National Dialogue pada hari ini.  Saya berharap dialog ini dapat memfasilitasi stakeholders Indonesia dalam mencapai target-target konvensi lingkungan hidup global serta mencapai tujuan prioritas pembangunan nasional,  khususnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup,  melalui Global Environment Facility (GEF) yang sudah memasuki fase ke-7 untuk periode 2018-2022.
Selamat datang kami sampaikan kepada Ms. Naoko Ishii, GEF CEO beserta Tim dari GEF Washington yang hadir bersama-sama kita disini untuk berinteraksi...

Read More...

STATUS HUTAN INDONESIA (THE STATE OF INDONESIA’S FORESTS) 2018   Buku Status Hutan Indonesia (the State of Indonesia’s Forests/SOIFO) 2018 menyajikan informasi mendalam mengenai kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadapperubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018,dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Buku SOIFO menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan (corrective measures) terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional, yaitu luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.
Luas dan Tutupan Hutan
Indonesia adalah negara besar dimana 63% wilayah nya (120,6 juta hektar) adalah kawasan hutan (forest area). Berdasarkan perundang-undangan...

Read More...
Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals

Materi Paparan kepada Peserta Lemhannas PPRA LVIII
Jakarta, 12 Juli 2018





































































































Read More...

Manajemen Komunikasi Era Digital Dalam Lingkup KLHK






















  

Read More...
KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh : Siti Nurbaya

Sejarah umum social forestry

Pembangunan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat, pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Nasional Pertanian di India pada tahun 1976. Saat itu, masyarakat telah mulai dilibatkan dalam rangka mendorong agar warga yang telah lama mengantungkan hidupnya hanya pada pencarian kayu bakar dan hasil hutan lainnya, dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri, tanpa harus menggangu sumber daya hutan yang ada. Dari sini diharapkan, fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari.

Pelibatan peran serta masyarakat inilah, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS).Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program  Perhutanan Sosial lahir untuk...

Read More...


KOHESI SOSIAL YANG TERKOYAK ? :
ETIKA BERDEMOKRASI BISA MENOLONG
Oleh : Siti Nurbaya/DPP PARTAI NASDEM *)
          PENDAHULUANReformasi 1998 di Indonesia membawa harapan besar antara lain tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, penyelenggaraan negara yang baik, bersih,supremasi hukum, berkebebasan yang bertanggung jawab serta pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Hingga Mei 2018 ini berarti telah mencapai kurun waktu 20 tahun dan kita baru melihat harapan itu akan dapat berwujud.
....Masa reformasi yang diharapkan dapat memancarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai yang baik (atau yang bagaimana seharusnya), ternyata masih mengalami banyak hambatan. Politik yang seharusnya merupakan perjuangan gagasan-gagasan untuk kepentingan bersama masyarakat, justru telah memunculkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Begitu pula,...

Read More...

Reformasi bidang politik di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan merupakan agenda reformasi yang paling signifikan. Pelaksanaan pemilu presiden secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden, yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, serta pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 56 Sampai dengan Pasal 119, yang disempurnakan dengan UU Nomor Undang-Undang No 12 tahun 2008, mempertegas perubahan yang signifikan tersebut.

Read More...

Istilah kemajemukan (pluralitas ) akrab terdengar dalam tataran politik, idealisasi, strategi dan sesuatu yang bersifat sangat sensitif, terutama di LAmpung dnegan simbol "SANG BUMI RUWA JURAI". Sebaliknya, istilah sangat jarang di ekpslorasi pada tataran operasional dan prosedural birokrasi pemerintahan. Belakangan, di era otonomi daerah, pengelolaan kohesi sosial dalam pluralitas tersebut menjadi salah satu indikator belum bagusnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. Alasannya, karena konsensus politik desentralisasi dengan dilandasi kemajemukan bangsa dan daerah pada akhirnya menjadi faktor utama yang mendorong implementasi otonomi daerah secara kenyataan berkembang sendiri-sendiri menurut ciri dan karakter daerah, sehingga pemerintah nasional (dibaca : pemerintah pusat) menjadi ”keteter”.

Turun naik proses harmoni dan disharmoni saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, terutama belakangan ini mencuta secara naisonal, kejadian di...

Read More...


Momentum 20 Oktober biasanya dikaitkan dengan reshuffle kabinet. Apakah tahun ini juga issue tersebut akan bergulir ?. Studi kepuasan masyarakat atas kerja menteri, ujung-ujungnya dikaitkan juga dengan tingkat kepercayaan publik dan legitimasi. Begitu juga penilaian UKP4 atas jajaran kabinet. Kalau ada media menyebutkan bahwa Presiden SBY harus lakukan reshuffle untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik tahun 2012 atau bahkan nanti di Oktober 2013, maka berarti sejarah seperti akan berulang. Hal serupa juga mendera Presiden Megawati Soekarnoputri di tahun 2003-an, desakan melakukan reshuffle atas minimal dua menteri ketika itu, hanya setahun menjelang Pemilu 2014.

Dua tiga hari lalu, berkembang lagi issue untuk adanya pembenahan kementerian tertentu. Apapun yang akan dibenahi oleh Presiden atas kabinetnya, satu hal yang sangat penting sebagai prinsip dalam kepemimpinan birokrasi Presiden sebagai pemimpin eksekutif, yaitu bahwa tugas pembantu presiden...

Read More...

Perkembangan dunia yang ditandai dengan globalisasi, teknologi informasi serta ciri memudarnya batas antar negara-negara bertetangga di dunia semakin mengandalkan pada tingkat kepastian secara legal yang didukung oleh akurasi informasi atas suatu benda atau kondisi. Sebagai contoh misalnya, meskipun tampak seperti tanpa batas, namun batas negara menjadi sangat penting tingkat legalitas dan akurasi batas di lapangan pada masing-masing wilayah negara. Demikian pula, semakin besar tuntutan masyarakat akan informasi kewilayahan dengan ciri geo-reference, tidak saja untuk keperluan akademik, namun untuk keperluan yang sangat luas termasuk untuk investasi, bahkan agenda-agenda politik.

Read More...



Orang mengatakan bahwa Pilkada langsung menjadi bagian dari aktualisasi demokrasi di Indonesia. Padahal tidak secara leterlijk ditegaskan dalam Pasal 18 UUD hasil amandemen tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut dalam format pemilihan langsung. Format itu merupakan konsensus politik, dimana sesungguhnya masih ada format demokratis lainnya yaitu dengan sistem electoral college ( identik seperti dulu melalui DPRD, atau juga bisa DPRD plus DPD dari provinsi terkait , misalnya; atau format lain yaitu melalui tahapan konvensi secara sistematis).

Pilkada langsung telah membawa hasil seperti yang kita saksikan dan rasakan sekarang, meskipun Departemen Dalam Negeri menyodorkan data statistik bahwa frekwensi kejadian Pilkada bermasalah relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sudah berlangsung hingga akhir 2008. Begitu sikap Departemen Dalam Negeri saat itu. Padahal, kecilnya frekwensi pada konteks tersebut kurang relevan...

Read More...

1. PENDEKATAN

Dalam melakukan pengamatan dengan stabilitas nasional Indonesia, hal yang menjadi acuan dasar ialah tujuan bernegara sebagaimana tertuang didalam Pembukaan UUD 1945. Beberapa referensi juga bisa diangkat seperti menurut US Institution for peace bahwa tujuan akhir dari sebuah negara akan meliputi : Safe and secure environment, Rule of Law, Stable governance, Sustainable economy, dan Social Well being.

Referensi lain dari Bruce Giley dalam buku The Right to URle, How STates Win and Lose Legitimacy (2009) bahwa tujuan akhir dari suatu pemerintahan akan meliputi : external security, internal order, general welfare, freedom dan justice .

2. PENGUKURAN STABILITAS

Bagi Indonesia, membicarakan stabilitas nasional seperti membawa pada pemikiran kembali kepada langkah-langkah represif pemerintah kepada rakyat, padahal tidak. Seharusnya pemahaman akan stabilitas bisa diartikan dalam coverage yang menyeluruh untuk mencapai...

Read More...

Pada Mei 2012 yang lalu, DPD RI mendeklarasikan nama populernya sebagai Senat, sehingga sebutannya kemudian menjadi Senat DPD RI, dan anggota DPD sehari-hari disebut atau menyebut dirinya Senator. Dalam proses itu, beriringan juga dengan adanya kekhawatiran dari beberapa pihak karena anggapan bahwa keberadaan Senator berarti merupakan implikasi dari sistem bikameral. Dan kalau bikameral, maka seolah-olah akan mengguncang NKRI. Padahal tidak ada kaitan antara sistem bikameral dengan sistem federal yang dianggap akan merusak NKRI tersebut. Sangat dipahami juga bahwa sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia, tidak pernah secara formal dituliskan, dalam bentuk dasar hukum apapun. Yang berkembang itu hanya interpretasi akademik saja, atau bahkan politik pragmatis saja, baik untuk "menyudutkan" atau sebaliknya, untuk suatu "kebanggaan" terkiat dnegan DPD. Dua-duanya tidak benar. Karena, yang benar ialah bahwa tidak pernah ada secara formal sebutan bikameral untuk sistem parlemen Indonesia,...

Read More...
Legislatif Perlu Keahlian

Parlemen dan Keahlian. Dalam format kerja parlemen Indonesia, seperti parlemen di negara-negara lain, dukungan keahlian dan administrasi merupakan dukungan yang esensial bagi aktualisasi legislator. Terdapat dua peran legislator yaitu pertama, peran on-public, ketika berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini dengan konstituen; dan kedua, peran on-floor, ketika bekerja dalam komite kerja, dan lain-lain dengan bobot policy making dan public debate. Untuk kegiatan on-floor, lebih banyak dibutuhkan expertise atau keahlian bagi legislator di dalam komite yang secara umum harus menambah bobot Anggota dan komite dalam hal materi policy making dan ketika diperdebatkan dalam debat publik.
Parliamentary Expertise adalah pemahaman dan penguasaan prosedur parlemen, juga pengalaman dalam hal kontak atau interaksi parlemen dan lembaga pemerintahan. Seseorang yang dinyatakan expert atau ahli, adalah orang yang dipercaya sebagai sumber yang dikenal secara luas dan dapat dipercaya dalam...

Read More...

Terms of The Day

  • Constitution   Fundamental and entrenched rules governing the conduct of an organization or nation state, and...
  • Government   A group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and...
  • Security   The prevention of and protection against assault, damage, fire, fraud, invasion of privacy, theft,...
  • Consumer Price Index (CPI)   A measure of changes in the purchasing-power of a currency and the rate of inflation. The consumer...
  • Risk   A probability or threat of damage, injury, liability, loss, or any other negative occurrence that...
  • Quality   In manufacturing, a measure of excellence or a state of being free from defects, deficiencies...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kegiatan Siti Nurbaya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121

Gallery Video

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Semua Artikelku Untukmu

Wawancara & Kolom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
Powered by